1 / 40

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012. Latar Belakang. PERAN LKPP. MASYARAKAT ADIL & MAKMUR. LKPP. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT. TUGAS POKOK PEMERINTAH. PENGHEMATAN BELANJA NEGARA. GOOD GOVERNANCE CLEAN GOVERNMENT.

anka
Download Presentation

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012

  2. LatarBelakang PERAN LKPP MASYARAKAT ADIL & MAKMUR LKPP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT TUGAS POKOK PEMERINTAH PENGHEMATAN BELANJA NEGARA GOOD GOVERNANCE CLEAN GOVERNMENT

  3. KEDUDUKAN PENGADAAN DALAM PELAKSANAAN APBN/APBD Perencanaan (Planning) Pemrograman (Programming) Penganggaran (Budgeting) Pengadaan (Procurement)  Pelaksanaankontrakdanpembayaran (Contract Implementation and payment) Penyerahanpekerjaan/barang (Handover) Pemanfaatandanpemeliharaan (Operation and maintenance)

  4. PENDAHULUANRuang Lingkup Perpres 54/ 2010 Jo Perpres 70/2012 Kriteria Belanja RuangLingkupPemberlakuan • Dana APBN/D termasuk yang bersumberdaripinjamanatauhibahDalamNegeriyang diterimaPemerintahdan/atauPemerintah Daerah; • Pengadaanbarang/jasa yang sebagianatauseluruhnyadibiayaidaripinjaman/hibahDalam Negeri dan Luar Negeri (PHLN)harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaandalamnegosiasiloan agreement, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan; • Peraturan-peraturan lain di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  5. Pengadaan B/J Pemerintah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian /Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa

  6. PENGADAAN BARANG/JASA • PBJ MELIPUTI: • Barang • Pekerjaan Konstruksi • Jasa Konsultansi • Jasa Lainnya Swakelola Penyedia B/J

  7. CARA PENGADAAN BARANG/JASA Oleh K/L/D/I selaku Penanggjwb Anggaran Oleh Instansi Pemerintah Lain Oleh Kelompok Masy Pelaks Swakelola SWAKELOLA Pelelangan (umum &sdrhana) b. Pelelangan Terbatas (Brg) c. PL d. PDL E, Kontes/sayembara: Barang Jasa Lainnya CARA &METODEPEMIL. PB/J Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan Langsung PL PDL • Pekerjaan • Konstruksi Seleksi Umum Seleksi Sederhana MELALUIPENYEDIA Seleksi PL PDL Sayembara 4. Jasa Konsultansi

  8. Prinsip Pengadaan Efisien Akuntabel Efektif Prinsip Pengadaan Adil/Tidak Diskriminatif Transparan Bersaing Terbuka

  9. KEBIJAKAN UMUMPENGADAAN B/J PEMERINTAH • KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM NEGERI • MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI • PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT • PERHATIAN THD ASPEK PEMANFAATAN SDA DAN PELESTARIAN • PENINGKATAN PENGGUNAAN TI & TRANSAKSI ELEKTRONIK • MENYEDERHANAKAN KETENTUAN & TATA CARA • MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK • MENINGKATKAN PAJAK • MENUMBUHKEMBANGJAN USAHA NASIONAL • INDUSTRI KREATIF INOVATIF, BUDAYA & HASIL PENELITIAN • MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN & PENGEMBANGAN DALAM NEGERI • PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR PERWAKILAN RI • MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA

  10. Ketentuan Umum 1 PENGERTIAN Swakelola adalah kegiatan PB/J berupa proses melaksanakan pekerjaan untuk hasilkan barang/jasa dilakukan sendiri, artinya: • direncanakan; • dikerjakan, dan; • diawasi; • K/L/D/IPenanggjwb Anggrn • Instansi Pemerintah Lain • Kelompok Masyarakat sendiri oleh: 10 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  11. Jenis Pekerjaan Yang Bisa Diswakelolakan 10 Jenis pekerjaan swakelola 11 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  12. PROSES PENGADAAN B/J (Perpres 54 Tahun 2010) Perencanaan PBJ Pemilihan Penyedia PBJ Pelaksanaan Kontrak PBJ • Pengelolaan BMD PPK/KPA ULP/PP PPK/KPA PPHP PA/KPA PA/KPA 20xx-1 20xx 20xx 20xx-1 20xx 20xx 20xx-1 -SPPBJ/TTD Kontrak -Kelola Pelaks. Kontrak (kualitas & kuantitas) -Kualitas -Akuntabilitas -Eksekusi denda/putus? Uji hasil PBJ Buat BAST • Spek • Teknis • HPS • Draft • Kontrak • Dok Q & Pemilihan • Pemilihan Penyedia • Sanggah • Penetapan Penyedia Bag. RKA (RUP) -”needs” -”KebiJakan Umum” -”TOR Manfaat PBJ Aset BMN Atau BMD RUP Lap. Lap. Lap. Lap. Lap 12 5

  13. PENDAHULUAN Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MelaluiPenyedia PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK Pelaporan danPenyerahan B/J PersiapandanPelaksanaanKontrak PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA Pengumuman , sanggah, danPenetapanPemenang EvaluasiPenawarandanPembuktianKualifikasi (u/ Pasca) PenyampaiandanPembukaanDokumenPenawaran PenjelasanLelang PenyampaianUndangan PengumumanPascakualifikasi Pengumumandaftarpenyedia yang lulus prakualifikasi EvaluasiDok. Kualifikasi PengumumandanpemasukanDok. Kualifikasi PERSIAPAN PerencanaanUmum (IdentifikasiKebutuhan, Anggaran, Pemaketan, carapengadaan, organisasi, KAK) PerencanaanPelaksanaanPengadaan (menyusunspesifikasiteknis, HPS, danrancangankontrak) PerencanaanPemilihan (Pengkajianulangpaketdanjadwal, pemilihansistempengadaan, penetapanmetodepenilaiankualifikasi, penyusunanjadwalpelelangan, penyusunanDok.Pengadaan)

  14. RENCANA UMUM PENGADAAN 14 Start AnalisisPenetapan Cara PelaksanaanPengadaan IdentifikasiKebutuhanBarang/Jasa IdentifikasidanAnalisisKebutuhan PenetapanRencanaPenganggaran PemaketanPekerjaan • >2.5 M Usaha Non Kecil • ≤2.5 M UMKM/Koperasi Kecil • MemaksimalkanProduksi DN PenetapanKebijakanUmum Tata Cara Pengadaan IdentifikasiJenis/ KarakteristikPekerjaan OrganisasiPengadaan PA/KPA menunjukorganisasipengadaan PenetapanRencanaUmumPengadaan • Pengumuman RUP : - melaui website K/L/D/I • PapanPengumumanResmi • - Portal PengadaanNasional PPK menyusun & menetapkanrencanapelaksanaan PBJ ULP/PP menerimadanmelaksanakanpemilihan PBJ

  15. MANAJEMEN KONTRAK 15 Penerbitan SPPBJ FinalisasiKontrak Apabilaadauangmuka, penyediamenyerahkanjaminanuangmuka PenandatangananKontrak PenerbitanSuratPesanan (SP) atauSuratPerintahMulaiKerja (SPMK) Adendumkontrakjikaterdapatperbedaanantarakondisilapangandengankontrak PelaksanaanKontrak Penghentiankontrakjikapekerjaantidakdapatdilanjutkan (KeadaanKahar) Untukpekerjaanbarang → sertifikatgaransi. Untukpekerjaankontruksi/ jasalainnya → jaminanpemeliharaan SerahTerima Dendajikapenyelesaianpekerjaanterlambat Pembayaran MasaPemeliharaan

  16. ORGANISASI PENGADAAN 16 1 Pengadaan Melalui Penyedia • PA/KPA • PPK • ULP/Pejabat Pengadaan • PPHP Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada organisasi pengadaan tidak terikat tahun anggaran 2 Pengadaan dengan swakelola • PA/KPA • PPK • ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan • PPHP

  17. 17 PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH Perangkat organisasi ULP mengacu kepada peraturanperundang-undangan di bidangkelembagaan Pengangkatan dan pemberhentianPejabattidakterikattahunanggaran Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat PejabatPengadaan Unit LayananPengadaan PejabatPembuatKomitmen PanitiaPenerimaHasilPekerjaan Proses Pemilihandan Penetapan KontrakdanPelaksanaan Hasil Pekerjaan Penyedia Barang/Jasa

  18. 18 PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan PA/KPA/PPK PenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggaran • Menetapkandanmengumumkan RUP • Mengawasipelaksanaananggaran • Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri • MenetapkanPemenangPengadaan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnya> Rp100 Milyar • JasaKonsultasi> Rp.10 Milyar • PelaporanKeuangan • Menyimpananseluruhdokumen • Menyelesaikanperselisihanpihak yang diangkat PPK Menetapkanrencanapelaksanaan PBJ (SpekTeknis, HPS,RancanganKontrak) Menerbitkan SPPBJ danPenandatanganKontrak Melaksanakandan mengendalikan kontrak Melaporkankemajuanpekerjaandanhambatannya Melaporkanpelaksanaandanmenyerahkanhasilpekerjaan menyimpananseluruhdokumenpelaksanaan

  19. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP 19 Memimpindanmengkoordinasikanseluruhkegiatan ULP; Menyusun program kerjadananggaran ULP; MengawasiseluruhkegiatanPBJ di ULP danmelaporkanapabilaadapenyimpangandan/atauindikasipenyimpangan; Membuatlaporanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatan PBJ kepadaMenteri/ PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi; MelaksanakanpengembangandanpembinaanSumberDayaManusia ULP; Menugaskan/menempatkan/memindahkananggotaPokjasesuai denganbebankerja; MengusulkanpemberhentiananggotaPokja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah. Ketua ULP

  20. PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAHTugas Pokok dan Kewenangan ULP/PP 20 • WajibMelaksanakanProsesPemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyadiatas Rp.200 juta • JasaKonsultasidiatas Rp.50 juta • MenetapkanPenyedia: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.d Rp.100 Milyar • JasaKonsultasis.d Rp.10 Milyar • MenjawabSanggah I MengusulkanPerubahanPerencanaanTeknis; MenyusunRencanaPemilihan; MenetapkanDokumenPengadaan; MenetapkanNilaiJaminanPenawarankecualiPejabatPengadaan; MenetapkanTenagaAhli; Melakukan Proses Pemilihan; Membuatlaporan proses danhasilPengadaankepadaMenteri/Kepala Daerah; MembuatPertanggungJawabanatasPelaksanaankegiatanpengadaankepada PA/KPA. Poka ULP • DapatMelaksanakan Proses Pemilihan: • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.d Rp.200 juta • JasaKonsultasis.d 50 juta • MenetapkanPenyedia. • Barang/Pek. Konstruksi/Jasalainnyas.d Rp.200 juta • JasaKonsultasis.d Rp.50 juta Pejabat Pengadaan

  21. METODE Dalam Pemilihan Penyedia B/J 21 • Pemilihan Penyedia B/J a. Pra Kualifikasi b. Pasca Kualifikasi • Penyampaian Dokumen Penawaran • Evaluasi Dokumen Penawaran • Evaluasi Dokumen Kualifikasi

  22. METODE PEMILIHAN Penyedia B/J 22 • Pengadaan Barang Pelelangan Terbatas Pelelangan Umum PenunjukanLangsung Penyedia yang mampu terbatas dan untukpekerjaan kompleks Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum • KEADAAN TERTENTU: • Penanganan darurat • Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiriPresiden/Wapres • Pekerjaan bersifat rahasia • Pertahanan Negara sertaKeamanandanKetertibanMasyarakat • Pek.spesifikhanyabisaolehsatupenyedia • B/JL KHUSUS: • Pek.berdasarkantarifresmiygditetapkanpemerintah • Pek.kompleks dg teknologikhusus dan hanya 1 penyedia yg mampu • Distribusiobat/alkestertentu • Kendaraanbermotor GSO Pelelangan Sederhana Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000 Pemilihan Penyedia B/JL Kontes Pengadaan Langsung • Tidakpunyahargapasar • TidakdapatditetapkanberdasarkanHargaSatuan • Untukpengadaandengannilais.d. Rp200 juta • Kebutuhanoperasional • Teknologisederhana • Resikokecil • Usaha perseorangan/BU kecildankoperasikecil

  23. METODE PEMILIHAN Penyedia B/J 23 • Pekerjaan Konstruksi PenunjukanLangsung Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas • KEADAAN TERTENTU: • Penanganan darurat • Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiriPresiden/Wapres • Pekerjaan bersifat rahasia • Pertahanan Negara sertaKeamanandanKetertibanMasyarakat • Pek.spesifikhanyabisaolehsatupenyedia • KONSTRUKSI KHUSUS: • Pek.kompleks dg teknologikhusus dan hanya 1 penyedia yg mampu • PekKonstruksibangunan yang merupakansatukesatuansistemkonstruksidansatukesatuantanggungjawabatasresikokegagalanbangunan • Sarana dan prasarana di perumahan Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum Penyedia yang mampu terbatas dan untukpekerjaan kompleks PemilihanLangsung Pemilihan Penyedia JK Bernilaipalingtinggi Rp 5.000.000.000 Pengadaan Langsung • Untukpengadaandengannilais.d. Rp 200 juta • Kebutuhanoperasional • Teknologisederhana • Resikokecil • Usaha perseorangan/BU kecildankoperasikecil

  24. METODE PEMILIHAN Penyedia B/J 24 • Jasa Lainnya Pelelangan Umum PenunjukanLangsung Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum • KEADAAN TERTENTU: • Penanganan darurat • Pek. Konferensi yang mendadak yang dihadiriPresiden/Wapres • Pekerjaan bersifat rahasia • Pertahanan Negara sertaKeamanandanKetertibanMasyarakat • Pek.spesifikhanyabisaolehsatupenyedia • JL KHUSUS: • Pek.berdasarkantarifresmiygditetapkanpemerintah • Pek.kompleks dg teknologikhusus dan hanya 1 penyedia yg mampu • Sewapenginapan/ruangrapat • Lanjutansewa gedung Pelelangan Sederhana Bernilaipalingtinggi Rp. 5.000.000.000 Pemilihan Penyedia B/JL Sayembara • Prosesdanhasildarigagasan, kreatifitas, inovasi, budayadanmetodepelaksanaantertentu • TidakdapatditetapkanberdasarkanHargaSatuan Pengadaan Langsung • Untukpengadaandengannilais.d.Rp.200 juta • Kebutuhanoperasional • Teknologisederhana • Resikokecil • Usaha perseorangan/BU kecildankoperasikecil

  25. METODE PEMILIHAN Penyedia B/J 25 • Jasa Konsultasi PenunjukanLangsung SeleksiUmum SeleksiSederhana • Penanganan darurat • Pek. yangmenyangkutpertahanan/keamanandanketertibanmasyarakat • Penyediajasatunggal atau hanyabisadilakukanpemeganghak paten • Konsultansi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakanuntuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera Pada prinsipnya semuapengadaanharusdenganSeleksi Umum Bernilai paling tinggi Rp 200.000.000 dan bersifat sederhana Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Sayembara • Proses danhasildarigagasan, kreatifitas, inovasidanmetodepelaksanaantertentu • TidakdapatditetapkanberdasarkanHargaSatuan Pengadaan Langsung • UntukpekerjaanKonsultasidengannilaimaksimumRp 50 Juta • Kebutuhanoperasional K/L/D/I

  26. METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN METODE 1 (SATU) SAMPUL KRITERIA PENGGUNAAN TATA CARA PELAKSANAAN Pengadaan barang/jasa yang evaluasi teknisnya tidak dipengaruhi oleh harga Penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan JENIS PEKERJAAN • Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah • Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana • Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan spesifikasi/volume jelas • Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara

  27. METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN METODE 2 (DUA) SAMPUL KRITERIA PENGGUNAAN TATA CARA PELAKSANAAN Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis menghasilkan nilai yang bervariasi yang mempengaruhi penawaran harga Administrasi dan Teknis (Sampul I) dan Harga (Sampul II) dimasukkan ke dalam sampul penutup dan disampaikan kepada ULP pada suatu waktu JENIS PEKERJAAN • Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang menggunakan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis • Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks

  28. METODE PENYAMPAIAN PENAWARAN METODE 2 (DUA) TAHAP KRITERIA PENGGUNAAN TATA CARA PELAKSANAAN Pengadaan barang jasa dimana harga yang akan ditawarkan dipengaruhi oleh waktu atau teknis evaluasi Penyampaian dokumen penawaran sampul 1 (administrasi dan teknis) pada tahap 1, kemudian sampul 2 yang berisi penawaran harga disampaikan setelah lulus administrasi dan teknis JENIS PEKERJAAN • B/PK/JL yg kompleks • B/PK/JL yg memenuhikriteria kinerja tertentu termasukpertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan • B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaansistem, desain, dan teknologi • Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau • Membutuhkan penyetaraan teknis

  29. METODE EVALUASI PENAWARAN 29 Sistempenilaianbiayaselamaumurekonomis SistemNIlai Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang SistemGugur Membandingkan dokumen penawaran terhadapdokumenlelang denganurutan tahap adm,teknis,harga dimanaapabilatidakmemenuhipadasetiaptahapandinyatakangugur • Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya • B/PK/JL yang mempunyai metode teknis dan harga yang bervariasi untuk memperoleh efesiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik. • Ketentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harga 70-90% B/PK/JL yang dapatdiperkirakanbiayaoperasional, biayapemeliharaandannilaisisanyasertadiketahuiumurekonomis • B/PK/JL yang metodeteknispelaksanaantidakbervariasi Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukan

  30. METODE EVALUASI PENAWARAN MetodeevaluasiKualitas • Jasa Konsultansi: • Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau • Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK TATA CARA PELAKSANAAN Evaluasiberdasarkankualitaspenawaranteknisterbaik, dilanjutkandenganklarifikasidannegosiasiteknissertabiaya • Contoh: • JasaKonsultansi yang bersifatkajianmakro (masterplan, roadmap) • Penasihatan (advisory), • Perencanaandanpengawasanpekerjaankompleks, sepertidesainpembuatanpembangkittenagalistrik, perencanaanterowongandibawahlautdandesainpembangunanbandarudarainternasional

  31. METODE EVALUASI PENAWARAN Metodaevaluasikualitas dan biaya • Jasa Konsultansi: • lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau • besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat TATA CARA PELAKSANAAN Evaluasiberdasarkannilaikombinasiterbaikpenawaranteknis (0,6 s.d 0,8) danbiayaterkoreksi (0,4 s.d 0,2) dilanjutkandenganklarifikasidannegosiasiteknissertabiaya • Contoh: • Desainjaringanirigasi primer, desainjalan, • Studikelayakan, • Konsultansimanajemendan supervise bangunan non-gedung

  32. METODE EVALUASI PENAWARAN Metodaevaluasipaguanggaran • Jasa Konsultansi: TATA CARA PELAKSANAAN • Ada aturan yang mengatur (standar); • Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau • Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu EvaluasipenawaranteknisterbaikdenganpenawaranbiayaterkoreksinyalebihkecilatausamadenganPaguAnggaran, dilanjutkandenganklarifikasidannegosiasiteknissertabiaya • Contoh: • Pekerjaandesaindansupervisibangunangedung • Pekerjaansurveidanpemetaanskalakecil

  33. METODE EVALUASI PENAWARAN Metodaevaluasibiayaterendah • Jasa Konsultansi: • Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar TATA CARA PELAKSANAAN Evaluasiberdasarkanpenawaranbiayaterkoreksinyaterendah yang nilaipenawaranteknisnyadiatasambangbataspersyaratanteknis,dilanjutkandenganklarifikasidannegosiasiteknissertabiaya • Contoh: • Desaindan/atausupervisibangunansederhana • Pengukuranskalakecil

  34. PenggunaanMetodeKualifikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  35. Lump sum 35 JENIS KONTRAK Hargasatuan Penetapan Jenis Kontrak CARA PEMBAYARAN Gabunganlump sum danhargasatuan Terimajadi (turnkey) Tahunjamak Persentase Pekerjaantunggal Tahuntunggal JENIS PEKERJAAN PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN Kontrakpayung Pekerjaanterintegrasi Kontrakpengadaantunggal SUMBER PENDANAAN Kontrakpengadaanbersama

  36. 36 BUKTI PERJANJIAN • PengadaanJasaKonsultansidiatasRp. 50 juta • PengadaanBarang/Pek. Konstruksi/JasaLainnyadiatasRp 200 juta Bukti Perjanjian • PengadaanJasaKonsultansis.dRp. 50 juta • PengadaanBarang/Pek. Konstruksi/JasaLainnyas.dRp 200 juta

  37. STRUKTUR ORGANISASI ULP Kepala ULP Sekretaris Stafpendukung/ TenagaAhli Pokja Pokja Pokja Pokja Pejabatpengadaan Pokja Pokja Pokja Pokja Pejabatpengadaan

  38. STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN APBN PRESIDEN ULP PENGGUNA ANGGARAN (Menteri/Kepala LPND) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Satuan Kerja) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Satuan Kerja) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Satuan Kerja) Bendahara Pengeluaran Pejabat Penandatangan SPM PEJABAT PENGADAAN Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Verivikator PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Bendahara Pembantu

  39. STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN APBD KEPALA DAERAH PENGGUNA ANGGARAN (Kepala SKPD) PENGGUNA ANGGARAN (Kepala SKPD) PENGGUNA ANGGARAN (Kepala SKPD) ULP KUASA PA (Satuan Kerja) KUASA PA (Satuan Kerja) KUASA PA (Satuan Kerja) ULP-B- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Bendahara Pengeluaran Pejabat Penandatangan SPM PEJABAT PENGADAAN Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Verifikator Bendahara Pembantu

  40. STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN APBN - APBD K/L PRESIDEN ULP MENTERI / KEPALA LPNK (PA) Satker Pusat di Daerah Opsi 2 KPA KPA KPA PPK Bendahara Verifikator PPK PPHP Pj. Pengadaan Pejabat Penandatangan SPM Pemerintah Daerah KEPALA DAERAH ULP KEPALA SKPD PPK ULP KPA KPA KPA Satker Pusat di Daerah Opsi I Verifikator Verifikator PPK PPHP PPHP Bendahara Bendahara Bendahara Verifikator PPHP Pj. Pengadaan Pejabat Penandatangan SPM Pejabat Penandatangan SPM Pejabat Penandatangan SPM

More Related