BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTA ASET TETAP (PSAP 7)

1. BARANG & ASET MILIK DAERAH SERTAASET TETAP (PSAP 7)

2. Landasan Hukum • UU No.17/2003 tentangKeuangan Negara • UU No. 1/ 2004 tentangPerbendaharaan Negara. • PP No. 6/2006 tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah. • PP No.38/2008 tentangPerubahanatas PP No.6/2006. • Permendagri No.13/2006 tentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah. • Permendagri No.17/2007 tentangPedomanteknisPengelolaanBarangMilik Daerah • PerpresNo.54/2010 TentangPengadaanBarang Dan Jasa

3. LatarBelakang • Reformasibidangkeuangannegaratermasukdidalamnyamencakupbidangpengelolaanbarangmilik / kekayaannegara. • UU No.1 /2004 pemerintahwajibmelakukanpengamananterhadapbarangmiliknegara/daerah. • Hasil audit BPK terkait aset tetap: • Data tidak lengkap  jumlah, nilai, kondisidan status kepemilikannya. • Databaseyang tidak akuratdalamPenyusunanNeracaPemerintah data tidak rekon. • Tidak ada pengaturanyang memadaidankomprehensif. • Perbedaan persepsi persepsidalamhalpengelolaanbarangmiliknegara / daerah.

4. UU Keuangan Negara 17/2003 • Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. • Tugas SKPD  • Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; • Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban  Badan Pemeriksa Keuangan

5. UU Perbendaharaan Negara 1/2004 • Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. • Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. • Kepala daerah  • menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; • melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. • Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

6. UU Perbendaharaan Negara • Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. • Penjualan BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. • BMN/D berupa tanah yang dikuasai Pemerintah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. • BMN/D harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. • Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan. • BMN/D dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah. • BMN/D dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

7. UU Perbendaharaan Negara - Pemindahtanganan • Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. • Pemindahtanganan dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. (45) • Persetujuan DPRD dilakukan untuk • Pemindahtanganantanah dan/ataubangunan, kecuali : • sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; • harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; • diperuntukkan bagi pegawai negeri; • diperuntukkan bagi kepentingan umum; • dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannnya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. • pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). • Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai Rp 5.000.000.000,00 dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

8. UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Piutang • Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah kepada pihak lain  PP • Pejabat wajib mengusahakan agar piutang diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. • Jika tidak dapat diselesaika seluruhnya tepat waktu  diselesaikan menurut peraturan. • Piutang negara mempunyai hak mendahului. • Penyelesaian piutang akibat hubungan keperdataaan dapat dilakukan melalui perdamaian kecuali yang diatur dalam UU tersendiri. • Hirarki otorisasi penyelesaian dan penghapusanpiutang  <=10m Menteri, 10<p<=100 Presiden, >100 DPR. Untuk daerah <=5m Kepala Daerah, > 5m DPRD. • Piutang dapat dihapuskan secara mutlak / bersyarat • Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang diatur dalam PP

9. UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Utang • Pemerintah dapat mengadakan utang dari dalam negeri maupun LN sesuai ketentuan UU / Perda APBD. • Utang / hibah dapat diteruspinjamkan. • Biaya proses pengadaan utang dibebankan APBN/D • Hak tagih utang daluwarsa 5 tahun, kecuali untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok. • Tata cara penatauahaan utang diatur dalam PP

10. UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Investasi • Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. • Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. • Investasi diatur dengan peraturan pemerintah. • Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. • Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. PP 6 TAHUN 2008

12. BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM PIHAK TERKAIT BMN/D Kuasa Penggunabarang Penggunabarang Pengelolabarang

13. BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM • Definisi BMN/D sesuai dengan UU 1/2004 • Beberapa definisi pihak yang mengelola/menggunakan : • Pengelolabarangadalahpejabat yang berwenangdanbertanggungjawabmenetapkankebijakandanpedomansertamelakukanpengelolaanbarangmiliknegara/daerah. • Penggunabarangadalahpejabatpemegangkewenanganpenggunaanbarangmiliknegara/daerah. • Kuasapenggunabarangadalahkepalasatuankerjaataupejabat yang ditunjukolehpenggunabaranguntukmenggunakanbarang yang beradadalampenguasaannyadengansebaik-baiknya

14. Prinsip Pengelolaan Prinsip Pengelolaan BMN/D • Asas fungsional • Kepastianhukum • Transparansidanketerbukaan • Efisiensi • Akuntabilitas • Kepastiannilai.

15. Definisi BMN/D • Barangmiliknegaraadalahsemuabarang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBN atauberasaldariperolehanlainnya yang sah. • Barangmilikdaerahadalahsemuabarang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBD atauberasaldariperolehanlainnya yang sah. • Barangmiliknegara/daerahmeliputi: • barang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBN/D; • barangyang berasaldariperolehanlainnya yang sah; • hibah/sumbanganatau yang sejenis; • pelaksanaandariperjanjian/kontrak; • berdasarkanketentuanundang-undang; atau • berdasarkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetap.

16. BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM - PENGELOLAAN PENGELOLAAN Perencanaan Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Pengadaan Penilaian Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pemanfaatan Penatausahaan Penghapusan Pemindah-tanganan Sewa Pembukuan Penjualan Pinjam Pakai Inventarisasi Tukar Menukar Kerjasama Pemanfaatan Pelaporan Hibah Bangun Serah Guna (BTO) Penyertaan Modal Pemerintah Bangun Guna Serah (BOT)

17. BARANG MILIK DAERAH PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007 Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

18. BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM PIHAK TERKAIT BMN/D Kuasa Penggunabarang Penggunabarang Pengelolabarang Pengelola barang disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang. Penggunaan barang disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan. Kuasa penggunaan barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. Penyimpanan BMD  pegawai yang menerima, menyimpan, dan memgeluarkan barang. Pengurus BMD  pegawai yang mengurus pemakaian barang di SKPD Pembantu pengelola disebut disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan pada SKPD.

19. BARANG MILIK NEGARA / DAERAH KETENTUAN UMUM - PENGELOLAAN PENGELOLAAN Perencanaan Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian Pengadaan Penilaian Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Pemanfaatan Penatausahaan Penghapusan Pemindah-tanganan Pembiayaan Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Sewa Pembukuan Penjualan Pinjam Pakai Inventarisasi Tukar Menukar Tuntutan Ganti Rugi Kerjasama Pemanfaatan Pelaporan Hibah Bangun Serah Guna (BTO) Penyertaan Modal Pemerintah Bangun Guna Serah (BOT)

20. PSAP 07 ASET TETAP

21. DEFINISI ASET TETAP • AsetTetapadalahasetberwujud yang mempunyaimasamanfaatlebihdari 12 (duabelas) bulanuntukdigunakandalamkegiatanpemerintahataudimanfaatkanolehmasyarakatumum. • Termasuk : asettetap yang dimilikiolehentitaspelaporantetapidimanfaatkanolehpihak lain danhakatastanah • Tidaktermasuk : aset yang dikuasaiuntukdikonsumsidalamoperasipemerintah (Persediaan)

22. KLASIFIKASI ASET TETAP • Tanah • PeralatandanMesin • GedungdanBangunan • Jalan, Irigasi, danJaringan • AsetTetapLainnya • KonstruksidalamPengerjaan

23. PENGAKUAN ASET TETAP • Harusberwujuddanmemenuhikriteria : • Mempunyaimasamanfaatlebihdari 12 (duabelas) bulan; • Biayaperolehanasetdapatdiukursecaraandal; • Tidakdimaksudkanuntukdijualdalamoperasi normal entitas; • Diperoleh/dibangundenganmaksuduntukdigunakan. • Telahditerimaataudiserahkanhakkepemilikannya, danataupadasaatpenguasaannyaberpindah

24. PENGAKUAN ASET TETAP (1-2) Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah: SatuanKerja Dr. Belanja Modal TanahXXX Cr. Piutang dari KUN XXX BUN Dr. Belanja Modal Tanah XXX Cr. KasUmum Negara XXX

25. PENGAKUAN ASET TETAP (2-2) Jurnal standar pada saat pengakuan suatu aset tetap di neraca adalah sbb: Dr. Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi, dan jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx Cr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan.

26. PENGUKURAN ASET TETAP • Aset tetap yang diperoleh atau dibangun dinilai dengan biaya perolehan • Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar

27. KOMPONEN BIAYA • Biayaperolehansuatuasettetapterdiridarihargabelinyaataukonstruksinya, termasukbeaimpordansetiapbiaya yang dapatdiatribusikansecaralangsung yang membuatasettersebutdapatbekerjauntukpenggunaan yang dimaksudkan.

28. Biaya yang dapatdiatribusikansecaralangsung • Biayapersiapantempat • Biayapengirimanawal (initial delivery) danbiayasimpandanbongkarmuat (handling cost) • Biayapemasangan (instalation cost) • Biayaprofesionalsepertiarsitekdaninsinyur • Biayakonstruksi

29. Biayaasettetap yang dibangunsecaraswakelola (1-2) • BiayaLangsung: • Tenagakerja • Bahanbaku • BiayaTidakLangsung: • Biayaperencanaandanpengawasan • Perlengkapan • Tenagalistrik • Sewaperalatan • dll

30. Biayaasettetap yang dibangunsecaraswakelola (2-2) • BiayaAdministrasidanbiayaumumlainnyabukanmerupakansuatukomponenbiayaasettetapsepanjangbiayatersebuttidakdapatdiatribusikansecaralangsungpadabiayaperolehanasetataumembawaasetkekondisikerjanya. • Biayapermulaan (start-up cost) danpra-produksiserupatidakmerupakanbagianbiayasuatuasetkecualibiayatersebutperluuntukmembawaasetkekondisikerjanya.

31. PENYUSUNAN NERACA AWAL • Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, nilai aset tetap di neracamenggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca tersebut disusun • Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya • Penambahan aset karena hibah dari pihak lain • Penambahan aset yang sebelumnya belum dicatat

32. CONTOH KASUS - PEROLEHAN TANAH SatuanKerja A membelitanahdenganharga Rp30 M, dimanadiatasnyaberdiribangunansenilai Rp10 M. Untukmembuattanahtersebutsiapdigunakanmakaharusdikeluarkanlagibiayauntukpembongkaranbangunansebesar Rp2 M, pematangantanah Rp1 M, danbaliknama Rp1 M. Atastransaksiininilaitanah yang harusdiakuidineracaadalahsebesar Rp34 M (30+2+1+1)

33. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN Biayaperolehandarimasing-masingasettetap yang diperolehsecaragabunganditentukandenganmengalokasikanhargagabungantersebutberdasarkanperbandingannilaiwajarmasing-masingaset yang bersangkutan.

34. CONTOH KASUS PEROLEHAN SECARA GABUNGAN SatuanKerja A membeli 1 set furniturruanganrapat yang terdiri 1 set mejarapatdanlemaribukudenganharga Rp15 jt. Hargapasar 1 set mejarapat Rp12 jt, sedangkan 1 buahlemaribuku Rp8 jt. Atastransaksiinihargaperolehan 1 set mejadicatatdengannilaisebesar 12/20 x 15 jt = Rp9 jt, sedangkanlemaribukudengannilaisebesar 8/20 x 15 jt = Rp 6 jt.

35. PERTUKARAN ASET (1-2) Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut

36. PERTUKARAN ASET (2-2) Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

37. ASET DONASI • AsetTetap yang diperolehdarisumbangan (donasi) harusdicatatsebesarnilaiwajarpadasaatperolehan.

38. ASET BERSEJARAH • Asetbersejarahmerupakanasettetap yang dimilikiataudikuasaiolehpemerintah yang karenaumurdankondisinyaasettetaptersebutharusdilindungiolehperaturan yang berlakudarisegalamacamtindakan yang dapatmerusakasettetaptersebut • DiungkapkandalamCaLKsajatanpanilai • Beberapaasetbersejarahjugamemberikanpotensimanfaatlainnyakepadapemerintahselainnilaisejarahnya, misalnyauntukruangperkantoran. Untukkasustersebut, asetiniakanditerapkanprinsip-prinsip yang samasepertiasettetaplainnya.

39. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN • Pengeluaranbelanjauntukasettetapsetelahperolehandapatdibedakanmenjadidua: • Belanjauntukpemeliharaanuntukmempertahankankondisiasettetaptersebutsesuaidengankondisiawal • Belanjauntukpeningkatanmemberimanfaatekonomikdimasa yang akandatangdalambentukpeningkatankapasitas, masamanfaat, mutuproduksi, ataupeningkatanstandarkinerja harusdikapitalisasi • Kapitalisasiterhadappengeluaransetelahperolehandilakukandenganmemperhatikankebijakannilaisatuan minimum kapitalisasi (capitalization thresholds) yang ditetapkanolehpemerintah.

40. PENYUSUTAN • Penyusutan : penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset bukanalokasibiaya • Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut • Jurnal standar untuk penyusutan adalah sbb: • DrDiinvestasikan dalam Aset Tetap xxx • CrAkumulasi Penyusutan xxx

41. PRASYARAT PENYUSUTAN • Diketahuinilaibuku yang dapatdisusutkan • Identifikasiaset yang nilainyamenurun. • Harusdiketahuimasamanfaatnya • Kondisi yang menyebabkanpenurunanasettetap(misalnya yang mudahobsolet)

42. METODE PENYUSUTAN • Metodegarislurus (straight line method); atau • Metodesaldomenurunganda (double declining method); atau • Metode unit produksi (unit of production method) • Pemilihanmetodepenyusutantergantungdarisifatdankarakteristikasettetapmasing-masing

43. PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION) • Pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional • Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan revaluasi sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional • SelisihantaranilairevaluasidengannilaitercatatdibukukandalamekuitasdanapadaakunDiinvestasikandalamAsetTetap.

44. PENGHENTIAN Untukasettetap yang karenakondisinyaataukarenaalasan lain dihentikandaripenggunaanaktifmakaasettetaptersebutdipindahkanke pos asetlainnya. Jurnal standar untuk mencatat transaksi ini adalah sbb: Dr.Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Cr.Peralatan dan Mesin xxx Dr.Aset Lainnya xxx Cr.Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx

45. PELEPASAN • Suatuasettetap yang secara permanen dihentikan/dilepasharusdieliminasidarineracadan diungkapkan dalam CaLK • Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sbb: • Dr. Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx • Cr. Peralatan dan Mesin xxx

46. PENYAJIAN Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut: Aset Aset Tetap Tanahxxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx Akumulasi Penyusutan(xxx) Total Aset Tetapxxx Ekuitas Dana Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Total Ekuitas Dana Investasixxx

47. PENGUNGKAPAN • Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb: • Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat; • Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. • Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

48. LAMPIRAN • Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap

49. AKUNTANSI ASET TETAP(BULETIN TEKNIS 09)

50. KLASIFIKASI ASET TETAP