1 / 27

KAJIAN ETIKOLEGAL REKAM MEDIS & TULISAN DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS

KAJIAN ETIKOLEGAL REKAM MEDIS & TULISAN DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS. OLEH H.M. HADI S. CURRICULUM VITAE. Nama: H.M. Hadi S., dr., S.H.,M.H.Kes Pangkat / Jabatan (a.l.): Staf Pengajar FK Unisba Staf Pengajar / Dosen Luar Biasa FH. UNLA

anne
Download Presentation

KAJIAN ETIKOLEGAL REKAM MEDIS & TULISAN DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KAJIAN ETIKOLEGAL REKAM MEDIS & TULISAN DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN PELAYANAN MEDIS OLEH H.M. HADI S.

  2. CURRICULUM VITAE Nama: H.M. Hadi S., dr., S.H.,M.H.Kes Pangkat / Jabatan (a.l.): • Staf Pengajar FK Unisba • Staf Pengajar / Dosen Luar Biasa FH. UNLA • Mediator Non Hakim P.N. Tkt I A Bandung • Ka Div. Litbang BMC – Bandung • Anggota PERHUKI – Jabar Alamat: Komplek Nusa Hijau A – 18, jl. E. Kartawiria – Cimahi (Hp. 022-61019715)

  3. DASAR HUKUM BIN-WAS PRADOK • Psl 54 UU No. 29/2004: Pradok (UUPK)  binwas pradok yg bermutu & melindungi masy., dilakukan oleh KKI & Org. Profesi • Psl 71 UU a quo binwas pradok oleh Pem., KKI dan Org. Profesi (IDI) • Psl 16 Permenkes 269/2008: RM  bin-was oleh Org. profesi thd mutu yankes

  4. TULISAN DOKTER DALAM KAITANNYA DENGAN YANMED • RekamMedis • ResepDokter • Surat² Keterangan: - SuratKeteranganSehat utkapa ? - SuratKeterangan (cuti) Sakit pd saatdiperiksadlmkeadaan … - SuratKeteranganKelahiran form hati² ! - SuratKeteranganKematian - Visum et Repertum, • kwitansi, … dll.

  5. REKAM MEDIS

  6. DASAR HUKUM PENGADAAN RM Psl 46 UUPK • (1) Setiap dr./drg. dlm menjalankan pradok wajib membuat RM • RM wajib segera dilengkapi stlh yankes. Catatan dlm RM hrs dibubuhi nama, waktu & td tangan petugas yg memberi yan / tindakan Psl 47 UU a quo • (1) Dok. RM milik dr. / Sarkes, isi milik pasien • (2) RM hrs disimpan / dijaga kerahasiaan • (3) Ketentuan (1) & (2) diatur dg Permen Psl 79 b. sanksi tidak buat RM  denda Rp. 50 jt.

  7. PERMENKES 269/2008: RM Sistematika (menggantikan Permenkes 749a/’89): • Bab I Ketentuan Umum: Pasal 1 • Bab II Jenis & Isi RM: Psl 2 – 4 • Bab III Tatacara Penyelenggaraan: Psl 5 – 7 • Bab IV Penyimpanan, Pemusnahan & Kerahasiaan: Psl 8 – 11 • Bab V Kepemilikan, Pemanfaatan, dan tanggung jawab: Psl 12 – 14 • Bab VI Pengorganisasian: Psl 15 • Bab VII Bin-was: Psl 16 – 17 • Bab VIII Ketentuan Peralihan: Psl 18 • Bab IX Ketentuan Penutup: Psl 19 – 20

  8. BAB I: KETENTUAN UMUM Pasal 1 • 1. RM = berkas isi cttn & dokumen ttg identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dak/yan lain yg tlh diberikan kpd pasien • 4. Nakes ttt = Nakes yg ikut berikan yankes secara langsung • 7. Dokumen = cttn dr. dan/atau Nakes ttt, laporan hasil rik-jang, cttn observ., & pengobatan harian & semua rekaman, baik foto radiologi, gbr imaging & elektro diagnostik • 8. Org. profesi = IDI

  9. BAB II: JENIS & ISI RM Psl 2 • RM dibuattertulis / elektronik, lengkap, jelas • RM elektronikdiatur dg peraturantersendiri Pasl 3 • Isi RM watjln: identitaspasien, tgl-wktu, anamnesis, rikfisik + jangmed, diagnosis, renpenatalaksanaan, pengobatan / dak, tmsk IC • RM watinap: ibidum + cttnobserv. & hasilpengobatan, ringkasanplg, nama + tt dr. / Nakestttygikutmenangani • RM UGD; (4) RM bencana; (5) RM dr. sp.; (6) RM yandlmambulan / pengobatanmasal

  10. Psl 4 • Ringkasanpulangdibuatoleh dr. ygmenangani • Isiringkasanpulang: - identitaspasien - diagnosis masuk & indikasirwt - ringkasanrikfisik & jang - diagnosis akhir - pengobatan / tindaklanjut - nama / ttdokter

  11. BAB III: TATA-CARA PENYELENGGARAAN Psl 5 • Dr. wajibmembuat RM • RM hrs segeradibuat & dilengkapi • Sgltindakan hrs dicatat / didokumentasikan • Tiapcttn hrs dibubuhinama, wkt & tt • Kesalahanpencatatandptdibetulkan • Pembetulan dg mencoret, ganti dg tulisanygbenar & diparaf Psl 6: dr./Nakes hrs ber-tawabatastulisandlm RM Psl 7: sarkeswajibsediakanfasselenggaraan RM

  12. BAB IV PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, & KERAHASIAAN Psl 8 • RM disimpan< 5 th • Stlh (1) dptdimusnahkec. RksPlg (RP) & PTM • RP & PTM disimpan< 10 th • Penyimpanan RM & RP olehptgsygditunjukpimpinansarkes Psl 9 • RM disarkes non RS disimpan< 2 th • Stlh 2 thdptdimusnah

  13. Psl 10 • Kerahasiaaninformasi RM hrs dijaga • Informasi RM dptdibukadlmhal: - kepentinganpasien, - penegakanhkm (sbgaialatbuktiygsah, penulis) - persetujuanpasien, - permintaan La berdasar UU, - dik-lit, - audit medis (tanpasebutpasien) • Permintaantsb. (2) secaratertulis Psl 11 • Penjelasanisi RM oleh dr. ygmerawatseijintertulispasien / berdasar UU • Pimpinansarkesdptjelaskanisi RM tanpaijinpasienberdasarperaturan / UU

  14. BAB V KEPEMILIKAN, PEMANFAATAN & TA-WAB Psl 12 • Berkas RM miliksarkes • Isi RM milikpasien • Tsb. (2) dlmbtkringkasan RM • Tsb. (3) dptdiberikan, dicatat, dikopiolehpasien / orangygdiberikuasatertulis/keluarga Psl 13 (1) RM dptdipakaiutk: harkes/pengob. lanjut, alatbukti (Pid/Pdt, penulis), dik-lit (c), min. bayar, statistik. (2)Tsb (1)c ataspersetujuantertulispasien. (3) Tsb (1)c utkkepentingan Neg. tdkperlupersetujuan Psl 14: Pimp. Sarkesber-tawabatashilangnya, pemalsuan / penggunaan RM olehygtakberhak

  15. BAB VI PENGORGANISASIAN Psl 15: pengelolaan RM dilaks. sesuai org./ ttkerja sarkes BAB VII BIN-WAS Psl 16: (1) Binwas oleh Kadinkes & Org. prof (2) Binwas ditujukan utk tkt-kan mutu yankes Psl 17: (1) Dlm rangka bin-was Menkes, Kadinkes, dpt ambil dak admin. (2) dak admin. berupa teguran lisan / tertulis  cabut izin BAB VIII KTTN PERALIHAN Psl 18: dr. / sarkes hrs sesuaikan dg. aturan ini dlm 1 thn. BAB IX KTTN PENUTUP Psl 19: Permenkes No. 749a/’89: RM tdk berlaku Psl 20: Permenkes No. 269/2008 berlaku tmt 12 Maret 2008

  16. KESIMPULAN • Psl 46 UUPK pembuatan RM adalahwajib Psl 79 b., tdkmembuat RM  pidanadendaRp. 50 jt (sblmnyakurungan< 1 th.) • Psl 184 (1)c. KUHAP: RM = surat, salahsatualatbuktiygsahdlmperkarapdt/pid ttcarapenulisan hrs legeartis & jelas • Dlmperkara (perdata) yankes/med  berdasarazaskeadilan, berlakucarapembuktianterbalik  utkmembuktikan / meyakinkan hakim bhwtlhdilakukanyanmed/kessesuaistandar/SOP, makapenulisan RM harusjelas / terbacaoleh hakim/penegakhukum

  17. TULISAN RESEP

  18. RESEP DOKTER Permenkes No. 922/1993: • Pengertian: resep = permintaan tertulis dari dr./drg./drh. kpd apoteker pengelola apotik utk meyediakan & menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan per-uu-an (Psl 1 ayat 1 Permenkes No. 919/1993 jo. Psl 1 h. Permenkes No. 922/1993) • Kegunaan: mendptkan jenis obat sesuai indikasi / diagnosis • Peran apoteker (a.l.): - yan resep sepenuhnya ta-wab apoteker; - keraguan atas resep hrs diberitahukan kpd dokter; dst.

  19. KEWAJIBAN HUKUM BAGI DR. DLM KAITANNYA DG YANMED • Psl 51a UUPK: dlm melaksanakan pradok dr. berkewajiban memberikan yanmed sesuai dg standar profesi, med. SOP dan kebutuhan pasien • Penjelasan Psl 50 UU aquo: Standar profesi / med. SOP dibuat oleh organisasi profesi (IDI) • Ttg standar profesi medik IDI menganut doktrin siapa …?

  20. STANDAR PROFESI KEDOKTERAN Prof. H.J.J. Leenen: dak med dinyatakan lege artis bila sesuai standar profesi dokter: • Tindakan hati-hati/teliti: l.a. dlm menegakkan diagnosis danterapi (tmsk penulisan resep) • Sesuai ukuran (ilmu) medis • Kemampuan rata-rata(average) • Sikon yang sama (mis. sarkes yg sama) • Keseimbangan tujuan dan tindakan medik (tdk perlu mempraktikkan defensive medicine)

  21. Guwandi: Pemeriksaan utk mendapatkan diagnosis serta pemberian terapi adalah tindakan yang tdk terpisahkan • ‘Diagnosis and treatment are not two separate areas with a boundary line between them. They are part of one problem involving the responsibility with which the physician is charged’ (H.M. Hadi S., Pro Justitia Th. XXII, Okt. 2004, hlm. 33) • Kesimpulan: Oleh karena hal-hal di atas, di samping penegakan diagnosis hrs dilakukan secara hati-hati + teliti, maka pemberian terapi / termasuk penulisan resep juga harus dilakukan secara hati-hati + teliti.

  22. MALPRAKTIK Kriteria malpraktik medik  4 D • Duty (pelakunya memiliki kompetensi / seorang profesional / dokter) • Damage (ada kerugian pada pasien) • Deriliction of duty (tindakan dokter tdk sesuai / menyimpang dari standar/SOP: kurang teliti/hati-hati, dsb.) • Direct causation (kerugian disebabkan langsung karena tindakan yg menyimpang dari standar / deriliction of duty)

  23. TULISAN RESEP DLM KAITANNYA DG ETIKA • Penjelasan Psl 9 KODEKI: ‘Setiap dokter dalam bekerja sama dengan pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati’ • Pejabat di bidang yan kes: perawat / bidan, apoteker, dsb. • Dlm bid. yankes, posisi dr. = pimpinan tim - anggota tim hrs mendapat penghargaan sama - instruksi diberikan secara jelas / tertulis spy tdk menimbulkan salah pengertian (tmsk resep)

  24. KESIMPULAN • Pelanggaran hukum: bila terjadi kerugian pada pasien karena tulisan resep yang tidak jelas = malpraktik (pdt./pid./administrasi)  sanksi hukum • Pelanggaran etika: meskipun blm terjadi kerugian pada pasien, berdasar Psl 9 KODEKI, tulisan resep yang tidak jelas adalah = pelanggaran etika  sanksi etika oleh IDI / MKEK

  25. SEKIAN

More Related