PAPARAN DIREKTUR JENDERAL OTDA RAPAT KERJA NASIONAL

1. PAPARAN DIREKTUR JENDERAL OTDA RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TENTANG ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004 PEMDA, RUU PILKADA DAN RUU DESA. Bandung, 2 Desember 2010

2. RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004 (Pemerintahan Daerah)

3. ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PEMBAGIAN URUSAN PEM DAERAH BERCIRI KEPULAUAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT MUSPIDA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN APARATUR DAERAH PERATURAN DAERAH (PERDA) PEMBANGUNAN DAERAH KEUANGAN DAERAH PELAYANAN PUBLIK PARTISIPASI MASYARAKAT KAWASAN PERKOTAAN KAWASAN KHUSUS KERJASAMA ANTAR DAERAH DESA BINWAS TINDAKAN HUKUM THD APARATUR PEMDA INOVASI DAERAH DPOD ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU 32/2004 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PERAN GANDA GUBERNUR APARATUR DAERAH TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMDA BINWAS Catatan: Pilkada & Desa dlm RUU tersendiri

4. SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA NEGARA LAINNYA M P R D P R D P D B P K PRESIDEN M A M K MENTERI2 DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) TUGAS PEMBANTUAN DEKONSENTRASI DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DAERAH OTONOM

5. KEKUASAAN PEMERINTAHAN PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945 PRESIDEN PRESIDEN MEMEGANG TANGGUNG JAWAB AKHIR ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERMASUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Kementerian/LPNK Psl 17 UUD 1945 PUSAT Koordinasi Koordinasi Sebagian Urusan Koordinatordlmpenyeleng. urusanpem. didaerah KEMENDAGRI Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45 Pemerintahan Daerah DAERAH

6. URUSAN PEMERINTAHAN Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi KONKUREN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ABSOLUT WAJIB PILIHAN PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL Kes, Pendidik, PU, dll. Pertambangan, Perdagangan, dll. YAN DASAR NON YAN DASAR S P M CATATAN: Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota

7. PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH Pembagian Wilayah Penataan Daerah Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota Penggabungan Melalui Daerah Persiapan Penyesuaian daerah otonom Merupakan daerah otonom dan masing2 mempunyai pemerintahan daerah Desain Besar Penataan Daerah Merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur, Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Pedoman penataan daerah Peraturan Pemerintah

8. Kabupaten: Diluar 1 Kab. Adm. di DKI Jakarta Kota: Diluar 5 Kota Adm di DKI Jakarta

9. PENERAPAN PROSEDUR BARU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM MELALUI DAERAH PERSIAPAN • MENGEMBANGKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, DAN KESISTEMAN • DENGAN PERTIMBANGAN STRATEGIS NASIONAL PEMERINTAH DAPAT MEMBENTUK DAERAH OTONOM BARU • MEMBENTUK DAERAH OTONOM BARU MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN YG DITETAPKAN DG PERATURAN PEMERINTAH (PP) UNTUK JANGKA WAKTU TRANSISI 3 (TIGA) TAHUN • MENYEDIAKAN FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PROFESIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAGI SETIAP DAERAH PERSIAPAN SELAMA DALAM MASA TRANSISI • PERUBAHAN STATUS DAERAH PERSIAPAN MENJADI DAERAH OTONOM HANYA BAGI DAERAH YG DINILAI LAYAK BERDASARKAN HASIL EVALUASI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA DPR-RI (UU) 9

10. PROV PERAN GANDA GUBERNUR WILAYAH ADM DAERAH OTONOM GUBERNUR PENYELENG. OTDA GUBERNUR GUBERNUR WAKIL PEMERINTAH (Menyelenggarakan tugas2 Dekon) Dibantu Perangkat Daerah Dibantu Perangkat Gubernur & Pembiayaan APBN

11. APARATUR DAERAH POLA ORG. PERANGKAT DAERAH PEGAWAI NEGERI SIPIL Prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; Prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. Pengembangan karir: Kompetensi manajerial Kompetensi teknis Kompetensi sosial kultural Kompetensi kepamongprajaan PENGATURAN • Untuk kepentingan nasional pemerintah menetapkan jabatan strategis baik struktural (Sekda) maupun fungsional, dan PNS pangkattertentu (IV/c keatas) dikelola secara nasional. • Sekdasebagaipembina PNS daerah, bukanlagiKepala Daerah (UU 43/1999 seyogyanyadirevisi). • Sekda Prov. diajukan 3 namaolehMendagrikpdGubernur, SekdaKab./Kota diajukan 3 namaolehGubernurkpdBupati/Walikota

12. TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR DAERAH Prosedur Tindakan Hukum • Tindakanpenyelidikan dan penyidikanterhadapaparaturpemerintahandaerahdalampelaksanaantugas, kecualiKepala Daerah dan DPRD, dilakukandenganterlebihdahulu memberitahukan kepada Kepala Daerah. • BPKP menentukanapakahmasalahygdihadapiaparaturPemdasifatnya pro-yustisia (kriminal) atau non-yustisia (administratif) Aparatur penyelenggarapemerintahandaerahtidakdapatdipidanakarenamelaksanakanperaturanperundang-undangan/kebijakan (Diskresi)

13. BINWAS PUSAT GUB SBG WKL PUSAT KOORD BIN PENYELENGGARAAN PEM UMUM WAS PEM KAB/KOT & INSTANSI VERTIKAL PEM KAB/KOT PEM KAB/KOT • Kehidupanberbangsa & bernegara keutuhan NKRI • Ideologi & KesatuanBangsa • Kehidupandemokrasi • StabilitasPolitik (KetertibanUmum & KetentramanMasy.) • Batas Wilayah • Etika & normapenyelengg. Pem. SESUAI NSPK & AKUNTABLITAS (LPPD) SINERGITAS PEM & PEMB KAB/KOT KAPASITAS PEM KAB/KOTA SINERGITAS/SINKRO-NISASI PENYELENGG. PEMTH & BANGDA KEBERHASILAN PEM. & BANGDA 13

14. RUU PEMILIHAN KEPALA DAERAH

15. ISU-ISU KRUSIAL RUU PILKADA SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) SISTEM PENCALONAN KEPALA DAERAH (BERPASANGAN ATAU TUNGGAL) POSISI WAKIL KEPALA DAERAH (PEJABAT NEGARA ATAU PNS)

16. SISTEM PEMILIHAN KDH GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA prov. otonominyaterbatas, legitimasilewatwakilrakyat. Gub. = WklPempus SISTEM PENCALONAN & POSISI WAKIL KDH kab/kotaotonominyaluas, legitimasilangsungolehrakyat (kuat) • TIDAK SATU PAKET/TIDAK BERPASANGAN • WAKIL KDH = JABATAN NEGERI DIANGKAT DARI PNS • (SETARA ES. I/B UNTUK WAGUB DAN ES. II/A UNTUK WABUP & WAWAKO) • WAKIL KDH DIUSUL KDH TERPILIH • KOMPOSISI JML WAKIL KDH BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK • BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA APABILA BERHALANGAN TETAP, PEMILIHAN DILAKUKAN MELALUI DPRD (SEPERTI PADA PILPRES). DIPILIH TDK LANGSUNG/ OLEH DPRD DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT

17. PEMILIHAN GUBERNUR Mekanisme DPRD • MelaksanakanPemilihan & MenetapkanPemenang • Presidenmengesahkan • Seleksi dan Penetapan Calon Gub • Pengawasan Pilkada oleh Panwaslu • Membentuk Panitia Pemilihan KPU BALON • Perseorangan • Parpol/Gab Parpol • Penetapan Calon  PT dan/atau PTUN • Perselisihan Hasil Pemilihan MK PENYEL. SENGKETA PENGANG KATAN/PE LANTIKAN PRESIDEN

18. PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA Mekanisme Pilkada LANGSUNG KPU • Melaksanakan Tahapan Pilkada • Menetapkan Calon & menetapkan pemenang • Pengawasan Pilkada o/ Panwaslu BALON • Perseorangan • Parpol/Gab Parpol • Penetapan Calon  PN dan/atau PTUN • Perselisihan Hasil Pemilihan  MK PENYEL. SENGKETA • Pengesahan Pengangkatan oleh MDN • Pelaksanaan Pelantikan oleh Gub. An. Presiden PELAN-TIKAN

19. RUU DESA

20. ISU-ISU STRATEGIS • 10. KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA • 11. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA • 12. PEMBANGUNAN DESA • 13. PEMBANGUNAN PERDESAAN • 14. BADAN USAHA MILIK DESA • 15. KERJASAMA DESA • 16. LEMBAGA KEMASY. • 17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEDUDUKAN DESA PRINSIP PENGATURAN DESA PEMBENTUKAN DESA KEWENANGAN DESA KEUANGAN DESA PEMILIHAN KEPALA DESA MASA JABATAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA PRODUK HUKUM DESA ISU-ISU KRUSIAL RUU DESA KEDUDUKAN DESA KEWENANGAN DESA KEUANGAN DESA PEMBENTUKAN DESA

21. PERUBAHAN-PERUBAHAN MENDASAR DALAM RUU DESA Local Self Community/ PengelolaanBerbasisMasy. KEKUASAAN MENGATUR & MENGURUS KEDUDUKAN DESA HAK ASAL USUL DESA (Diaturdgn PP) OTONOMI ASLI DESA YANG DIAKUI KAB/KOTA (Diaturdgn PP) PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI KAB/KOTA KEWENANGAN LAIN BERDASARKAN PER-UU-AN KEWENANGAN DESA KEUANGAN DESA PENDAPATAN ASLI DESA BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI ALOKASI DANA DESA PUNGUTAN LAIN SESUAI PELIMPAHAN KEWENANGAN DANA PEMBANGUNAN DESA DARI APBN

22. PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA PEMBENTUKAN/PEMEKARAN DESA SYARAT2 DIPERBERAT PERDA KAB/KOTA PENGHAPUSAN DISAHKAN GUB PERUBAHAN STATUS Catatan: Perkembangan Jumlah Desa /Kel. 10 th terakhir EVALUASI MDN

23. TERIMA KASIH