Oleh : Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya

1. KEBIJAKAN DITJEN CIPTA KARYA DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN/MINAPOLITAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2013 RapatKoordinasiPelaksanaanPengembanganKawasanAgropolitanProvisiJawaTimurTahun 2013 Surabaya, 13 & 14 Mei 2013 Oleh: DirekturPengembanganPermukiman DirektoratJenderalCiptaKarya KementerianPekerjaanUmum

2. DAFTAR ISI DASAR KEBIJAKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN P.U. PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN 1 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN P.U. 2010 – 2014 DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERDESAAN POTENSIAL 2 PROGRAM DUKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA TERHADAP KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN 3 4 RENCANA AKSI DITJEN CIPTA KARYA 2010 – 2014 IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN 5 6 KRITERIA KESIAPAN KAWASAN/READINESS CRITERIA 7 KAWASAN AGROPOLITAN & MINAPOLITAN PROVINSI JAWA TIMUR T.A. 2013

3. DASAR KEBIJAKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN P.U. PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN 1 1. UU No 26/2007 tentangPenataanRuangPasal I Butir 23 Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukimanperdesaan,pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Butir 24 Disebutkan bahwa Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Butir 30 Kawasan Strategis Kabupaten/kotaadalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan.

4. DASAR KEBIJAKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN P.U. PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN 1 2. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perdesaan mencakup antara lain peningkatan efisiensi potensi lingkungan hunian perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perdesaan; dan peningkatan kelestarian alam dan potensi sumber daya perdesaan. 3. SK Penetapan Lokasi dari Kementerian Pertanian tahun 2002 4. PedomanUmumMinapolitan, Tahun 2010 Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 5. PedomanUmumPengembanganKawasanAgropolitandanPedoman Program RintisanPengembanganKawasanAgropolitan, Tahun 2003

5. DASAR KEBIJAKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN P.U. PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN 1 6. Nota Kesepahaman (MoU) antaraKementerian PU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 06/MEN-KP/KB/VI/2010 tentangPengembanganKawasanEkonomiBerbasisKelautandanPerikanandenganKonsepMinapolitan 7. Perjanjian Kerjasama (PKS), antar Dirjen: Dirjen Perikanan Tangkap, dan Dirjen Perikanan Budidaya, dan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, No. PKS.01/DJPT/2011, No. 01/DPB/KKP/PKS/V/2011, No. PKS.02/P2HP/HK.140/2011, No. PR.0103-DO/PKS/16 tentang Pembangunan Infrastruktur dasar Permukiman pada Kawasan Minapolitan 8. KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI No. KEP. 39/MEN/2011 tentangPenetapanKawasanMinapolitan (223 Kab/Kota yang menjadiwilayahpengembanganminapolitan)

6. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN P.U. 2010 – 2014 DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERDESAAN POTENSIAL 2 • Mengembangkan sentra pendukung ketahanan pangan dengan strategi dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk pengembangan potensi pertanian skala besar, membuka akses ke daerah-daerah tertinggal, pulau-pulau kecil, dan pengembangan kawasan agropolitan. • (Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 46) • ...pembangunan infrastruktur perlu didorong dalam rangka mendukung kelancaran arus barang dan efektivitas kinerja sistem logistik nasional, termasuk jaringan transportasi multimoda, dengan meningkatkan keterpaduan jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan perdesaan, yang menghubungkan berbagai simpul moda transportasi ke pusat produksi, distribusi, dan logistik wilayah. • (Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 77) • Pembangunan infrastruktur PU dan permukiman juga perlu diselaraskan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi utama lainnya seperti industri, pertanian, kelautan dan perikanan, yang sekaligus juga untuk mendorong berkembangnya pusat pertumbuhan dalam konteks pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa. • (Renstra Kementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 Arah Kebijakan dan Strategi, halaman 77)

7. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN P.U. 2010 – 2014 DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERDESAAN POTENSIAL 2 • ...pengembangankawasanperdesaandilakukanmelaluipengembangankawasanagropolitan. Dukunganterhadappengembangankawasanagropolitantersebutdapatberupapenyiapanrencanaindukpengembangandandukungansaranadanprasarana PU seperti air baku, jalan, sertapeningkatankualitaslingkungandanpermukiman. • (RenstraKementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 ArahKebijakandanStrategi, halaman 78) • Terkaitdengansektorkelautandanperikanan, mengingatbesarnyajumlahrumahtangganelayandanmerupakankelompokpendudukberpenghasilanrendah, makadukunganinfrastrukturpekerjaanumumdanpermukimandibutuhkandengankoordinasidanintegrasidengansektorterkaitdalamhalpenyediaansaranajalan, air bersih, sanitasi, danpermukiman. • (RenstraKementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 ArahKebijakandanStrategi, halaman 78) • Salahsatukebijakan yang dijalankandalamRencanaAksiNasionalMitigasidanAdaptasiPerubahanIklimadalahmeningkatkankualitasdankuantitasinfrastrukturperkotaandanperdesaanuntukmengurangipotensibanjir/genangan, krisis air dansanitasi. • (RenstraKementerian P.U. 2010 – 2014, Bab 4 ArahKebijakandanStrategi, halaman 81)

8. PROGRAM DUKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA TERHADAP KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN 3 Ditjen Cipta Karya mendukung kawasan agropolitan/minapolitan melalui pendekatan: Pengembangan Desa Potensial Agropolitan/Minapolitan, yaitu pembangunan kawasan melalui pengembangan sektor/komoditas unggulan pertanian/perikanan, dengan tujuan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis agribisnis sehingga dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian lokal di kawasan tersebut dan daerah belakangnya. (Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010 – 2014 Bab 3 halaman 3-2)

9. RENCANA AKSI DITJEN CIPTA KARYA 2010 – 2014 4 Rencana aksi Ditjen Cipta Karya dalam mendukung kawasan agropolitan/minapolitan pada tahun 2010 – 2014 terdapat pada: • Tujuan no. 3: • Meningkatkanpembangunankawasanstrategis, wilayahtertinggaldanpenanganankawasanrawanbencanauntukmengurangikesenjanganantarwilayah. • Sasaran no. 2: • Pengembangankawasan-kawasanpotensialdiperdesaan. • Indikatorkinerja outcome: • Tertanganinyakawasan-kawasanpusatpertumbuhandiperdesaantermasukagropolitansetaradengan 600 Ha sebanyak 205 kawasan. • Terbangunnyainfrastruktursosialekonomiwilayahdi 185 kawasan. (Renstra Ditjen. Cipta Karya 2010 – 2014 Bab 4 halaman 4-12)

10. IMPLEMENTASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN 5 • Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur • MeningkatkanKualitasproduksi • Jalan produksi, jalan poros dalam kawasan atau menghubungkan pusat produksi ke jalan utama menuju pemasaran dan penyediaan airbersihdan air bakuuntuk pertaniandanperikanan, dalam skala kawasan • Meningkatkannilaitambah & pemasaran • Infrastruktur pendukung pengolahan seperti lantai jemur, Sub Terminal Agribisnis, Tambatan Perahu dan Packing House, serta Infrastruktur pendukung pemasaran seperti pergudangan. • Meningkatkankualitaslingkunganperumahan & permukiman • SanitasiLingkungansepertipersampahandan drainase dalam skala kawasan Pembinaanprosesperencanaanpembangunan Pendampingan, PengawasandanEvaluasi • Peningkatan Kapasitas Daerah

11. KRITERIA KESIAPAN KAWASAN/READINESS CRITERIA 6 Kawasan agropolitan dan minapolitan dinilai siap dikembangkan infrastrukturnya apabila telah memiliki kriteria berikut ini: 1. SK penetapan lokasi dan Pokja oleh Bupati/Walikota 2. Rencana pengembangan kawasan (Masterplan, RPIJM) 3. Kesiapan lahan 4. Detail Engineering Design (DED) 5. Tersedia dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) dan daerah untuk pembiayaan komponen kegiatan sehingga sistem bisa berfungsi 6. Terdapatlembaga pengelola pasca konstruksi

12. KAWASAN AGROPOLITAN & MINAPOLITAN PROVINSI JAWA TIMUR T.A. 2013 7

13. TERIMA KASIH RapatKoordinasiPelaksanaanPengembanganKawasanAgropolitanProvisiJawaTimurTahun 2013 Surabaya, 13 & 14 Mei 2013