1 / 56

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012. Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Dalam penyusunan laporan keuangan, Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara.

trula
Download Presentation

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanPER-55/PB/2012 Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

  2. Dalam penyusunan laporan keuangan, Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara

  3. Unit Akuntansi Keuangan Terdiri Dari: • Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada tingkat kementerian Negara/Lembaga • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) pada tingkat Eselon 1 • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPA-W) • Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

  4. Unit Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) Terdiri Dari: • Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) pada tingkat kementerian Negara/Lembaga • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB-E1) pada tingkat Eselon 1 • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat Wilayah (UAPPB-W) • Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

  5. UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

  6. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negaradan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PemerintahPusat.Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangankepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

  7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. • Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

  8. NERACA Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Utang, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

  9. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai

  10. PERANAN CaLK 1. CALK adalah unsur Laporan Keuangan yang Pokok dan Wajib, bukan tambahan. • CALK bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan • Meningkatkan transparansi Laporan Keuangan, dan 4. Menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

  11. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) • A. PENJELASAN UMUM • A.1. DASAR HUKUM • A.2. KEBIJAKAN TEKNIS ENTITAS • A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • A.4 .KEBIJAKAN AKUNTANSI

  12. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) • B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN • B.1 Pendapatan Negara dan Hibah • B.2. Belanja Negara • B.2.1 Belanja Pegawai • B.2.2 Belanja Barang • B.2.3 Belanja Modal

  13. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) • PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA • C.1. Aset Lancar • C.2 Aset Tetap • C.3 Piutang Jangka Panjang • C.4 Aset Lainnya • C.5. Kewajiban Jangka Pendek • C.6 Ekuitas Dana Lancar • C.7 Ekuitas Dana Diinvestasikan

  14. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) • D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA • D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA • D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK • D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL • D.4 REKENING PEMERINTAH • D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

  15. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN

  16. Jenis dan Periode Pelaporan Jenis dan Periode Laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut: • Tingkat UAKPA ke KPPN • Tingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-W/E1 • Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBN • Tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-E1 • Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPA • Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan(unaudited dan audited)

  17. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAKPA ke KPPN Dibedakan menjadi 3, yaitu: • UAKPA dengan kewenangan Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD)

  18. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAKPA ke KPPN • UAKPA dengan kewenangan Dana Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB)

  19. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAKPA ke KPPN • UAKPA dengan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mulawarman (Unmul)

  20. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAKPA ke UAPPA-W/UAPPA-E1

  21. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBN a. UAPPA-W dengan kewenangan Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD)

  22. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBN b. UAPPA-W dengan kewenangan Dekonsentrasi (DK), Tugas Pembantuan (TP) dan Urusan Bersama (UB)

  23. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAPPA-Wke tingkatUAPPA-E1

  24. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAPPA-E1ke tingkatUAPA

  25. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan (unaudited)

  26. Jenis dan Periode Pelaporan • Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan (audited)

  27. Tidak ada perubahan pada jenis dan periode pelaporan antara PER-55/PB/2012 dengan peraturan sebelumnya yakni PER-65/PB/2010

  28. Perubahan Per-65/PB/2010 menjadi Per-55/PB/2012

  29. LatarBelakang • Adanyaperaturan/kebijakanterkaitakuntansidanpelaporankeuangan yang baru/diganti/dihapus • Penyesuaian dengan Bagan Akun Standar (BAS) terakhir • Penyederhaan LKKL danlampirannya

  30. PokokPerubahan • DasarHukum • RuangLingkup • Format CaLK • Lampiran

  31. 1. DasarHukum • Ketentuan yang mendasari kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; • Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; • Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; • Ketentuan tentang hibah; • Ketentuan tentang kualitas piutang dan penyisihan piutang tak tertagih.

  32. a. Ketentuan yang mendasari kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/LembagaTerjadi Perubahan peraturantentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat PMK 171/PMK.05/2007 PMK 233/PMK.05/2011

  33. b. Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;Terjadi Perubahan peraturantentang Pengelolaan Badan Layanan Umum PP No. 23/2005 PP No. 74/2012

  34. c. Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan;Terjadi Perubahan peraturantentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PMK 156/PMK.07/2008 PMK 248/PMK.07/2010

  35. d. Ketentuan tentang HibahTerjadi Perubahan peraturantentang Sistem Akuntansi Hibah PMK 40/PMK.05/2009 PMK 230/PMK.05/2011

  36. d. Ketentuan tentang HibahSelain itu, juga adanya peraturan baru mengenai hibah yaitu Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.(SPHL dan MPHL B/J/S)

  37. e. Ketentuan tentangKualitas Piutang dan Penyisihan Piutang tak TertagihTerjadiPenambahan peraturantentangKualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga PMK 201/PMK.06/2010

  38. e. KetentuantentangKualitas Piutang dan Penyisihan Piutang tak Tertagih Selain itu, juga adanya peraturan baru mengenaipembentukan penyisihan piutang tak tertagih yaitu Perdirjen Perbendaharaan NomorPER-82/PB/2011tentangPedoman Penyisihan Piutang tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

  39. 2. RuangLingkup • Pasal 2 ayat (3): ” Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini” DIHILANGKAN Karena Entitas Pelaporan setiap tahun bisa berubah sehingga ditetapkan secara khusus dalam lampiran akan mengurangi fleksibilitas peraturan ini

  40. 2. RuangLingkup • Pasal 5 ayat (1) ” Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran berjalan sampai dengan 31 Desember” DIHILANGKAN Karena dalam prakteknya, terdapat beberapa dokumen yg tanggal pelaporan (31 Desember) padahal secara substansi dokumen ini harus diproses dan transaksinya harus diungkapkan secara memadai karena akan mempengaruhi Laporan Keuangan

  41. 2. RuangLingkup • Pasal8 Penambahanayat(5): ”Format penyajian Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III disesuaikan dengan kondisi dan situasi entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan” Hal ini penting untuk ditetapkan dalam satu pasal/ayat khusus untuk memberikan fleksibilitas kepada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan untuk menyusun CaLK sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing (tidak perlu meniru persis dari template yang ada)

  42. 3. Format CaLK • Format CaLK harus disesuaikan dengan kondisidan situasi entitas akuntansi dan/atau entitaspelaporan; • Contoh format penyajian dalam PER-55/PB/2012 dibuat dengan model simulasi,contoh kasus, transaksi dan/atau kejadian yang biasa terjadipadaentitas akuntansi/pelaporanuntukmempermudah pemahaman user; • Format CaLKpada PER-55/PB/2012 mengacupadaakuntansi yang diterima umum

  43. 4. Lampiran….(1) DIHILANGKAN

  44. Entitas Pelaporan Dihilangkan Karena entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan selalu berubah dari tahun ke tahun sehingga jika ditetapkan secara khusus dalam lampiran maka akan mengurangi fleksibilitas peraturan ini.

  45. 4. Lampiran….(2)

  46. 4. Lampiran….(3)

  47. 4. Lampiran….(3) • Lampiran II: • 6. Rincian Laporan keuangan untuk semua tingkatan unit akuntansi disederhanakan, Misalnya pada Laporan Keuangan Semesteran Satuan Kerja • LRA Belanja melalui KPPN • LRA Belanja melalui BUN • LRA Belanja melalui KPPN dan BUN menurut format DIPA • LRA Pendapatan dan Hibah melalui KPPN • LRA Pendapatan dan Hibah melalui BUN • LRA Pendapatan dan Hibah melalui KPPN menurut program kegiatan NERACA PERCOBAAN

  48. 4. Lampiran….(3)

More Related