BAB 3 KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN FISKAL (APBN DAN APBD)

1. BAB 3KEUANGAN PUBLIKDAN KEBIJAKAN FISKAL(APBN DAN APBD)

3. PENGERTIAN APBN DAN APBD • APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. • APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan sebuah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun. • Periode APBN dan APBD di Indonesia adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

4. RAPBN di susun oleh pemerintah dan DPR dimulai dengan pembicaraan yang bersifat kualitatif, yaitu pembahasan mengenai kebijakan fiskal, skala prioritas dan penekanan-penekanan diberbagai sektor. Sesudah itu pemerintah akan menyusun RAPBN secara kuantitatif dan kemudian dalam bentuk Nota Keuangan Presiden akan mengajukan RAPBN iu kepada DPR untuk disetujui dan di sahkan. Setelah disahkan, RAPBN menjadi APBN yang berlaku selama satu tahun. .

5. Dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang”. Pada penjelasan UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 disebutkan apabila DPR tidak menyetujui/menolak APBN yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah akan memakai atau melaksanakan APBN tahun yang lalu. Ini berarti hak anggaran ada di tangan DPR, sehingga APBN ditetapkan dengan undang-undang oleh DPR.

6. FUNGSI APBN DAN APBD • FungsiOtorasi. Mengandungartibahwaanggarannegaraataudaerahmenjadidasaruntukmelaksanakanpendapatandanbelanjapadatahun yang bersangkutan. • FungsiPerencanaan. Mengandungartibahwaanggarannegaradapatmenjadipedomanbaginegarauntukmerencanakankegiatanpadatahuntersebut. • FungsiPengawasan. Berartianggarannegaraharusmenjadipedomanuntukmenilaiapakahkegiatanpenyelenggaraansesuaidenganketentuan yang berlaku.

7. 4. Fungsi Alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi Distribusi. Berarti kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. 6. Fungsi Stabilisasi. Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

8. Tujuan penyusunan APBN dan APBD • Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan kegiatan produksi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat.

9. Tujuan penyusunan APBN dan APBD • Tujuan penyusunan APBD untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat mencapai sasaran yang telah di tetapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan masyarakat di daerah.

10. Sumber Pendapatan Negara • Penerimaan Perpajakan 1). Penerimaan pajak dalam negeri Pajak dalam negeri terdiri atas PPh, PPN, dan PPnBm, PBB BPHTB, cukai, serta pajak lainnya. 2). Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak eksport.

11. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1). Penerimaan sumber daya alam (SDA) 2). Penerimaan bagian pemerintah atas laba ditahan 3). Hibah 4). Penerimaan Negara bukan pajak lainnya

12. Pembelanjaan Negara • Pengelurannegaradibedakanmenjadi 2 • PengeluaranRutinadalahpembelanjaan yang diperlukanuntukkelangsungantugaspemerintahsehari-hari. unsur-unsurpengeluaranrutin: - belanjapegawai - belanjabarang - subsididaerahotonom - bungadancicilanutang - pengeluaranrutinlainnya

13. b. Pengeluaran Pembangunan adalah pengeluaran untuk membiayai proyek- proyek pembangunan untuk memajukan tingkat perekonomian masyarakat antara lain berupa : royek fisik dan proyek non fisik.Pengeluaran Pembangunan terdiri atas : - pembiayaan departemen/lembaga - pembiayaan bagi daerah - Bantuan proyek yang biayanya berasal dari kredit luar negeri

14. Penyusunan APBN • APBN disusun setidaknya terdapat 6 sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN, baik sisi pendapatan maupun belanja. • Sumber ketidakpastian itu antara lain harga minyak bumi di pasar internasional, kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. • Penetapan angka asumsi dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari wakil-wakil Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik. • Pemerintah lalu menetapkan angka-angka asumsi atau sumber ketidakpastian tersebut sebagai dasar penyusunan RAPBN.

15. ASUMSI APBN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

16. Perubahanangkaasumsi RAPBN masihsangatmungkinterjadiselamaberlangsungnyaprosespembahasanantarapemerintahdan DPR. Perubahaninimencerminkansejumlahhalantara lain sebagaiberikut: • Pemerintahdan DPR bertanggungjawabterhadapkeputusanpenetapanangka-angkaasumsidalam APBN. • Angkaasumsiditetapkanberdasarkanpertimbanganekonomidanpolitik. • Terjadipergeseransecarariil status APBN dari “milikpemerintah” menjadi “milikpublik”

17. TUJUAN PERUBAHAN FORMAT DAN FORMAT BARU APBN Sejaktahun 2003, APBN Indonesia tidakmenggunakankonsepanggaranberimbangtetapimenggunakankonsepanggaran surplus/defisit. Hal iniantara lain bertujuanuntukmeningkatkantransparansidanakuntabilitaspengelolaanbelanjanegaramelalui: • Minimalisaiduplikasirencanakerjadanpenganggarandalambelanjanegara. • Meningkatkanketerkaitanantarakeluaran (output) danhasil (outcomes) sebagaimanadicapaimelaluipenganggaranorganisasi. Perubahan format anggaranjugauntukmenyesuaikandenganklasifikasi yang digunakansecarainternasional.

18. Perubahan Format APBN

19. Konversi Belanja Negara Menurut Jenis Belanja dalam I-Account

20. KOMPOSISI APBN • Pendapatan Negara dan Hibah Dalam rangka menerapkan langkah-langkah konsoldasi fiskal, optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara dan hibah mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam meingkatkan kapasitas fiskal, baik untuk membiayai belanja negara maupun mengendalikan anggaran. 1. Penerimaan Dalam Negerii Dapat berasal dari penjualan minyak dan gas (peneri,aan gas), atau bisa juga berasal dari penerimaan non migas. Penerimaan non migas terdiri dari: • Pajak • Bea Masuk. • Cukai. • Retribusi

21. Selain pajak, ada pula penerimaan pemerintah yang berasal dari : • Keuntungan Perusahaan Negara. • Denda atau Sita. • Pencetakan Uang. • Pinjaman. • Sumbangan dan Hibah. • Penyelenggaraan Undian Berhadiah.

22. PenerimaanHibah Penerimaanhibahmerupakansalahsatupenerimaannegaranamunbukanmerupakanpenerimaan yang pasti. Lembaga-lembagainternasionalyanngmemberikankomitmenhibahkepada Indonesia dalamkerangkakerjasama multilateral antara lain: • Multidonor Trust Fund (MDTF) yang dikelola World Bank. • Asian Development Bank (ADB). • Islamic Development Bank (IDB). • United Nation Development Program (UNDP).

23. Jenis Belanja Negara dalam APBN

24. BELANJA NEGARA • BelanjaPemerintahPusat Sesuaidenganamanat UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (5) tentangKeuangan Negara, anggaranbelanjapemerintahpusatdirincimenurutklasifikasijenisbelanja, organisasidanfungsi. • MenurutJenis. Belanjapusatmenurutjenisadalahsemuapengeluarannegara yang digunakanuntukmembiayaibelanjapegawai, belanjabarang, belanja modal, pembayaranbungahutang, subsidi, belanjahibah, belanjasosial, belanja lain-lain. • MenurutOrganisasi. Belanjapemerintahpusatmenurutorganisasiadalahsemuapengeluarannegara yang dialokasikankepadakementerian / lembagasesuaidengan program-program yang dijalankan. • MenurutFungsi. Rincianbelanjanegaramenurutfungsidalam APBN dirincikedalam 11 fungsi, antara lain fungsipelayananumum, pertahanan, ketertibandankeamanan, ekonomi, lingkunganhidup, perumahandanfasilitasumum, kesehatan, pariwisatadanbudaya, agama, pendidikan, danperlindungansosial.

26. Belanja Untuk Daerah. • Anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. • Pada tahun 2001, alokasi anggaran belanja daerah baru mencakup dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU). • Seiring diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, maka sejak 2002 alokasi anggaran belanja daerah juga mencakup dana otonomi khusus untuk Propinsi papua, dan dana penyeimbang/penyesuaian untuk daerah-daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. • Selain itu, sejak tahun 2003, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diperluas cakupannya menjadi DAK dana reboisasi (DAK DR) dan DAK non-dana reboisasi (DAK Non-DR). .

27. Belanja Untuk Daerah

28. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas: • Dana Bagi Hasil (DBH). DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil berasal dari : • Pajak. Sumber Dana Bagi Hasil dari pajak terdiri dari: • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

29. Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sumber Dana Bagi Hasil dari pemanfaatan sumber daya alam berasal dari: • Kehutanan • Pertambangan umum • Perikanan • Pertambangan minyak bumi • Pertambangan gas bumi • Pertambangan panas bumi

30. b. Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. c. Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

31. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian • Dana otonomi khusus disediakan khusus untuk Propinsi Papua, sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, yaitu setara 2% dari alokasi DAU Nasional, yang penggunaannya diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan. • Dana penyesuaian yang dialokasikan ke daerah mencakup dana penyesuaian murni dan ad-hoc. • Dana penyesuaian murni dialokasikan sebagai pelaksanaan kebijakan agar penerapan formula DAU lebih kecil dari DAU tahun sebelumnya ditambah dana penyesuaian murni tahun sebelumnya (hold harmless). • Dana penyesuaian ad-hoc dialokasikan apabila ada kebijakan Pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pos anggaran tertentu dalam belanja daerah.

32. Surplus / Defisit Anggaran Sejalan dengan langkah-langkah konsolidasi fiskal yang dilakukan melalui peningkatan disiplin anggaran, tentunya ada dua hal yang perlu diperhatikan: • Jika terjadi surplus anggaran, maka alokasi dana akan diarahkan ke mana? • Jika terjadi defisit anggaran, bagaimana cara mengatasinya?

33. Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas: • Sisi lebih perhitungan anggaran daerah. • Penerimaan pinjaman daerah. • Dana cadangan daerah. • Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

34. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Perubahan Format APBD Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Perhitungan APBD, format umum APBD 2003 dan seterusnya akan berbeda dengan format sebelumnya.

35. KOMPOSISI APBD SumberPenerimaan Daerah • Pendapatan Daerah. Pendapatandaerahadalahhakpemerintahdaerah yang diakuisebagaipenambahnilaikekayaanbersihdalamperiodetahunbersangkutan. Pendapatandaerahbersumberdari: 1. PendapatanAsli Daerah (PAD). PAD adalahpendaatan yang diperolehdaerah yang dipungutberdasarkanPeraturan Daerah sesuaidenganperaturanperundang-undangan. 2. Dana Perimbangan. Dana yang bersumberdaripendapatan APBN yang dialokasikankepada Daerah untukmendanaikebutuhan Daerah dalamrangkapelaksanaandesentralisasi. Dana perimbanganterdiridaridanabagihasil (DBH), danaalokasiumum (DAU) dandanaalokasikhusus (DAK)

36. 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat dengan ketentuan sebagai berikut: • Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. • Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. • Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. • Hibah digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

37. Pembiayaan Pembiayaanadalahsetiappenerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaran yang bersangkutanmaupuntahun-tahunanggaranberikutnya. Pembiayaanterdiriatas: • Sisalebihperhitungananggarandaerah. • Penerimaanpinjamandaerah. • Dana cadangandaerah. • Hasilpenjualankekayaandaerah yang dipisahkan. • Pos Belanja • Pos belanjadibagiatasdasaraktivitasdanjenisbelanjadimasing-masingdinasdansumberdananya. • BelanjaterdiridaribelanjaAparatur Daerah, BelanjaPelayananPublik/Non-Aparatur, BelanjaBagiHasildanBantuanKeuangandanBelanjaTidakTersangka. • Pembiayaandalamstruktur APBD terdiridariPenerimaan Daerah danPengeluaran Daerah.

38. Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah • Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepala daerah, harus diikuti dengan pendanaannya (money follows function) artinya jika kewenangan dilimpahkan ke daerah, maka uang untuk mengelola kewenangan itu pun harus dilimpahkan ke daerah. • Hubungan antara pusat dan daerah sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebenarnya sudah berpijak pada tiga asas desentralisasi, antara lain dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. • Ketiga pengertian di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama yaitu adanya ‘pelimpahan wewenang’.

39. Beberapatujuanalokasidanadaripusatkedaerahdalamrangkapelaksanaanotonomidaerahadalahsebagaiberikut : • Pembelanjaanseluruhnyaatausebagianataskepentingan yang bersifatnasionalataulebihdarisatudaerah. • Mendorongupayapemerintahdaerahuntukmelaksanakan program-program pembangunandanpelayanan yang sejalandengankebijakannasional. • Merangsangpertumbuhanekonomidaerah. • Mengendalianpengeluaranekonomidaerah. • Menetapkanstandarpelayananataupembangunan yang adil. • Mengembangkanwilayah-wilayah yang kapasitasfiskalnyarendah. • Membantuwilayahataudaerahuntukmengatasikeadaandarurat.

40. KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL • Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi maslah-masalah ekonomi yang dihadapi. • Berdasakan kepada jenis-jenisnya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu penstabil otomatik dan kebijakan fiskal diskresioner.

41. Penstabil Otomatik • Tarif Pajak. Tarif pajak yang berlaku dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut: • Tarif Pajak Proporsional.Tarif pajak proporsionaladalah tarif pemungutan pajak menggunakan persentase (%) yang tetap (tidak berubah-ubah) berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak.

42. Tarif Pajak Progresif. Tarif pajak progresif atau tarif pajak meningkat adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase (%) yang meningkat. • Tarif pajak Regresif. Tarif pajakregresif (menurun) adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase (%) yang semakin kecil (menurun).

43. 4. Tarif Pajak Tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pemungutan pajak yang tidak berdasarkan persentase tetapi berdasarkan nilai rupiah tertentu yang tidak berubah-ubah berapapun jumlah kena pajaknya. Yang termasuk ke dalam tarif pajak tetap antara lain bea materai cek, giro bilyet.

44. Perbandingan Penerapan Berbagai Tarif Pajak

45. AsuransiPengangguran • Di berbagainegaramaju, parapekerjadiharuskanuntukmembayarsejumlahuangiurantertentu yang dinamakanasuransipengangguranatauasuransijaminansosial. • Program asuransipengangguraninitermasuksebagaisalahsatujenispenstabilotomatikkarena program tersebutdapatmengurangibesarnyageraknaikturunpendapatannasional yang berlakudalamjangkapanjang. • KebijakanHarga Minimum • Kebijakanharga minimum digunakanuntukmenjamin agar adakestabilanhargahasilpetanidanterutamautnukmenjaga agar pendapatanpetanitidakmengalamipenurunanketingkat yang sangatrendahsekali.

46. b. Pada waktu kemerosotan harga suatu barang pertanian adalah serius dan telah berada di bawah tingkat harga minimum yang ditetapkannya, pemerintah akan membeli barang pertanian itu pada harga minimum yang ditetapkannya. Disamping menstabilkan pendapatan para petani juga akan mengurangi besarnya gerak naik turun kegiatan ekonomi. c. Penstabil otomatik bukanlah kebijakan fiskal utnuk mengatasi masalah makroekonomi yang utama (pengangguran, inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonominyang lambat). Penstabil otomatik memiliki kemampuan yang terbatas dalam menciptakan kestabilan ekonomi yang selalu dicita-citakan oleh setiap masyarakat.

47. Kebijakan Fiskal Diskresioner Kebijakan fiskal diskresioner merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk (i) mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dan (ii) menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut antara lain: (i) membuat perubahan-perubahan atas pengeluarannya; (ii) membuat perubahan-perubahan atas pajak yang dipungutnya.

48. PERANAN KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi dan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki. Terdapat tiga jenis sistem anggaran yang dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal. • Anggaran Surplus. Anggaran disebut surplus bila pemerimaan diperkirakan lebih besar daripada pengeluaran. • Anggaran Defisit. Anggaran disebut defisit jika pengeluaran pemerintah diperkirakan lebih besar daripada pendapatan. • Anggaran Seimbangatau Berimbang. Definisi anggaran berimbang yang umum diterapkan di dunia berdasarkan GFS dan NSA adalah keseimbangan antara penerimaan (tanpa pinjaman) dengan total pengeluaran.

49. Tiga Kemungkinan Bentuk Anggaran

50. Kebijakan Fiskal Nasional