1 / 16

BAB III

BAB III. KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian APBN & APBD.

claire
Download Presentation

BAB III

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB III KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL

  2. Pengertian APBN & APBD APBN : AnggaranPendapatanBelanja Negara merupakansebuahdaftarsistematisdanterperinci yang memuatrencanapenerimaandanpengeluarannegaraselamasatutahununtukmembiayaikegiatan-kegiatanpemerintah yang bersangkutan. APBD : AnggaranPendapatanBelanja Daerah merupakansebuahdaftarsistematisdanterperinci yang memuatrencanapenerimaandanpengeluarandaerahselamasatutahun.

  3. Fungsi APBN & APBD FungsiOtorisasi FungsiPerencanaan FungsiPengawasan FungsiAlokasi FungsiDistribusi FungsiStabilisasi

  4. Penyusunan APBN PadasaatAPBN disusunsetidaknyaterdapatenamsumberketidakpastian yang berpengaruhbesardalampenentuan volume APBN baiksisipendapatanmaupunbelanja. Sumberketidakpastianituantara lain hargaminyakbumidipasarinternasional, kuotaproduksiminyakmentah yang ditentukanoleh OPEC, pertumbuhanekonomi, inflasi, sukubuinga, nilaitukar rupiah terhadapDollar. Pemerintahlalumenetapkanangka-angkaasumsiatassumberketidakpastiantersebutsebagaidasarpenyusunanRAPBN.

  5. TujuanPerubahan Format & FomatBaru APBN Sejaktahun 2003 Indonesia tidakmenggunakankonsepanggaranberimbangtetapimenggunakankonsepanggaran surplus/defisit. Hal inibertujuanuntukmeningkatkantransparansidanakuntabilitaspengelolaanbelanjanegaramelaluiminimalisasiduplikasirencanakerjadanpenganggarandalambelanjanegara, danmeningkatkanketerkaitanantarakeluarandanhasil. Selainituperubahan format anggaranjugauntukklasifiikasiyang digunakansecarainternasional.

  6. Lanjutan… Sesuaidengan UU No. 17 Tahun 2003 format APBN yang barumengalamiperubahandari T-account menjadi I-account. Sistempenganggaranbelanjanegarasecaraimplisitmenggunakansistemunified budget dimanatidakadapemisahanantarapengeluaranrutindanpembangunan, sehinggaklasifikasimenurutekonomiakanberbedadariklasifikasisebelumnya.

  7. Komposisi APBN • Pendapatannegaradanhibah: • PenerimaanDalanNegeri • PenerimaanHibah 2. BelanjaNegara : • BelanjaPemerintahPusat • BelanjauntukDaerah 3. Surplus/DefisitAnggaran • Pembiayaan: • Sisalebihperhitungananggarandaerah • Penerimaanpinjamandaerah • Dana cadangandaerah • Hasilpenjualankekayaandaerahangdipisahkan

  8. Perubahan Format APBD Format lama : • Penerimaanberasaldari PAD, bantuandaripemerintah yang lebihtinggi, pinjaman • Pos belanjadibagikedalambelanjarutin & pembangunansehinggabiayakeseluruhansuatu unit tidakterlihat • Kriteriabelanjarutindanbelanjapembangunantidakjelassehinggamudahdimanipulasi • Berbasis input yaitusulitdihubungkandengantujuan unit terkait

  9. Komposisi APBD • SumberPenerimaan Daerah : • Pendapatan Daerah • Pembiayaan 2. Pos Belanja : • BelanjaAparatur Daerah • BelanjaPelayananPublik • BelanjaBagiHasildanBantuanKeuangan • BelanjaTidakTersangka

  10. Format baru : • Pendapatanterdiridari PAD danpenerimaandirincimenurutobjeknya • Pos belanjadibagiatasdasaraktivitasdanjenisbiayadimasing-masingdinasdansumberdananya • Belanjarutinberulangsetiaptahun, sementarabelanjapembangunanadalahbelanjabarang modal • PembiayaanterdiridariPenerimaan Daerah danPengeluaran Daerah • Berbasis output yaitusesuaisasarandanstandarpelayanan yang diharapkan

  11. HubunganAntaraKeuanganPusat & Daerah Hubunganantarapusatdandaerahsejak UU No 5 Tahun 1974 sebenarnyasudahberpijakpada 3 asasyaitu : • Desentralisasi : penyerahanwewenangpemerintahanolehPemerintahkepadadaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistem NKRI • Dekonsentrasi : pelimpahanwewenangdaripemerintahkepadagubernursebagaiwakilPemerintah • Tugaspembantuan : penugasandaripemerintahkepada Daerah dengankewajibanmelaporkandanmempertanggungjawabkanpelaksanaannyakepada yang menugaskan

  12. Lanjutan … Hubunganantarapusatdandaerahpadaakhirnyatercermindalampembagiankewenangan, tugasdantanggungjawab yang jelasantartingkatpemerintahan.

  13. KebijakanFiskalNasional Kebikajanfiskalmerupakanlangkah-langkahpemerintahuntukmembuatperubahan-perubahandalamsistempajakataudalampembelanjaannyadenganmaksuduntukmengatasimasalah-masalahekonomi yang dihadapi Berdasarkankepadajenisnyakebijakanfiskaldapatdibagimenjadidua, yaitu : • PenstabilOtomatik • KebijakanFiskalDiskresioner

  14. PenstabilOtomatik 1. Tarifpajak : • Tarifpajakproporsional : tarifpemungutanpajakdenganmenggunakannpresentase yang tetapberapapunjumlah yang digunakansebagaidasarpemungutanpajak. Makin besarjumlah yang kenapajak, makamakinbesar pula pajak yang dibebankan • Tarifpajakprogresif : tarifpemungutanpajakdenganpresentase yang meningkat. Semakiinbesarjumlah yang kenapajakmakasemakinbesarjugapresentasetarifpajaknya • Tarifpajakregresif : tarifpemungutanpajak yang semakinmenurun. Semakinjumlah yang kenapajakmakasemakinkecilpresentasetarifpajaknya • Tarifpajaktetap : tarifpemungutanpajak yang tidakberdasarkanpresentasetetapiberdasarkannilai rupiah tertentu yang tidakberubah-ubahberapapunjumlahkenapajaknya • Asuransipengangguran • Kebijakanhargaminimun

  15. KebijakanFiskalDiskresioner Kebijakanfiskaldiskresionerdapatdiartikansebagailangkah-langkahpemerintahuntukmengubahpengeluarannyadengantujuanuntuk : • Mengurangigeraknaikturuntingkatkegiatanekonomidariwaktukewaktu • Menciptakansuatutingkatkegiatanekonomi yang mencapaitingkatpenggunaantenagakerja yang tinggi, tidakmenghadapimasalahinflasidanselalumengalamipertumbuhan yang memuaskan.

  16. PerananKebijakanFiskal Kebijakanfiskalmemegangperana yang sangatpentingdalammenstabilkantingkatkegiatanekonomidanmenciptakantingkatkegiatanekonomikearah yang dikehendaki Terdapat 3 jenissistemanggaran yang dapatditerapkandalamkebijakanfiskal, antara lain : • Anggaran Surplus • AnggaranDefisit • AnggaranBerimbang

More Related