STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 J ULI 2013

1. MATERI KULIAH STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 PROGRAM SARJANA S T I K – P T I K

2. Prof. Dr. ParsudiSuparlan & Prof. Dr. AwalaoedinDjamin IlmuKepolisian = INTER DISIPLINER ILMU YG MEMPELAJARI MASALAH-MASALAH SOSIAL DAN PENANGANANNYA UNTUK MENCIPTAKAN KETERATURAN SOSIAL. ADM K E P O L I S I A N

3. ILMU KEPOLISIAN = ILMU ADMINISTRASI KEPOLISIAN KETERATURAN S O S I A L ADMINSITRASI/MANAJEMEN ADMINSITRASI/MANAJEMEN MASALAH SOSIAL PENANGANAN MASALAH SOSIAL SOSIOLOGI/ANTROPOLOGI SOSIOLOGI/ANTROPOLOGI HUKUM HUKUM ILMU PENDUKUNG ILMU PENDUKUNG IDENTIFIKASI AKAR MASALAH PEMECAHAN MASALAH ---- POLICY (PRE-EMTIF, PREVENTIF & REPRESIF Gani, Yopik: 2012

4. WEWENANG BADAN EKSEKUTIF KEKUAASAAN BADAN EKSEKUTIF MENCAKUP BEBERAPA BIDANG : Administratif, yaitukekuasaanuntukmelaksanakan UU danPeraturanperundang-undanganlainnyadanmenyelenggarakanadministrasinegara. 1 2 Legislatif, yaitumembuatrancangan UU danmembimbingnyadalambadanperwakilanrakyatsampaimenjadi UU. Keamanan, artinyakekuasaanuntukmengaturPolisidanangkatanbersenjata, menyelenggarakanperang, pertahanannegara, sertakeamanandalamnegeri. 3 4 Yudikatif, memberiGrasi, Amnesti, dansebagainya. 5 Diplomatik, yaitukekuasaanuntukmenyelenggarakanhubungandiplomatikdengannegara-negara lain.

5. PASAL 2, UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. PASAL 1, AYAT 4 UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “ Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PASAL 15 AYAT (1), e , UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian”. NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

6. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipiliholehpemerintahuntukdilakukan dan yang tidak dilakukan”. (whatever government choose do or not to do). Anderson (2006: 6): ANDERSON (2006) Sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

7. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AGENDA PASCA- DEMOKRASI KEBIJAKAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK KEHIDUPAN PUBLIK DEMOKRASI Nugroho, 2011: 16

8. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AWAL KEHIDUPAN BERSAMA OTONOMI DAERAH PILPRES LANGSUNG PILKADAL LANGSUNG DPR + DPD = MPR KPK KOMNAS-KOMNAS PELAYANAN SATU ATAP PEMEKARAN WILAYAH DEMOKRATISASI Nugroho, 2011: 19

9. HierarkiKebijakanPublikdi Indonesia UU No. 10/2004 UUD UU/PERPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN KEPMEN&PERMEN PERATURAN DAERAH

10. ISU KEBIJAKAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PRODUK KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRODUK KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN

11. MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENUTUP RENCANA IMPLEMENTASI ALTERNATIF TERPILIH ALTERNATIF KEBIJAKAN Tugasseoranganaliskebijkanadalahmemberikanrekomendasikebijakan yang patutdiambiloleheksekutif. Kebijakanbaru IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN PENDAHULUAN Kebijakansebelumnyasdhada

12. TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK W. Dunn, 2003

13. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK • Identifikasi masalah-masalah kebijakan melalui tuntutan tindakan pemerintah. • Agenda setting atau memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik (pemerintah) pada masalah-masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan. • Merumuskan tujuan kebijakan melalui inisiasi dan perkembangannya dengan organisasi perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, birokrasi pemerintah serta presiden dan DPR • Legitimasi kebijakan melalui kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai, kepentingan kelompok, presiden dan DPR. • Implementasi kebijakan, melalui birokrasi yang teratur, belanja/pengeluaran publik dan kegiatan-kegiatan dari badan eksekutif. • Evaluasi kebijakan oleh badan pemerintah itu sendiri, konsultan luar, pers dan publik.

14. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PRODUK NEGARA NEGARA KEBIJAKAN PUBLIK RAKYAT Nugroho, 2011: 36

15. KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PERTEMUAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT PEMERINTAH KEBIJAKAN PUBLIK R A K Y A T Nugroho, 2011: 36

16. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION) PERUMUSAN KEBIJAKAN MENYANGKUT UPAYA MENJAWAB PERTANYAAN BAGAIAMANA BERBAGAI ALTERNATIF DISEPAKATI UNTUK MASALAH-MASALAH YANG DIKEMBANGKAN DAN SIAPA YANG BERPARTISIPASI ((Anderson, 1969) Perumusan kebijakan publik adalah aktivitas pejabat publik merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah (W. Dunn, 2003: 24),

17. MODEL-MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 1. MODEL ELIT Kebijakan-kebijakanpublikmengalir “kearahkebawah” dariparaelitkemasyarakatluas. Jadi, kebijakan-kebijakanpublikitubukanberasaldari tuntutan2 darimasyarakatluas, melainkandarisekelompokelitygberkuasa. (R. Dye, 1970). Model inimengembangkandiripadakenyataanbahwasedemokratisapapun, selaluada bias dalamformulasikebijakankarenapadaakhirnyakebijakan-kebijakan yang dilahirkanmerupakanpreferensipolitikdariparaelit-tidaklebih.

18. 2. MODEL KELEMBAGAAN Formulasikebijakan model kelembagaansecarasederhanabermaknabahwatugasmembuatkebijakanpublikadalahtugaspemerintah. Model inimendasarkanpadafungsi-fungsikelembagaandaripemerintah, disetiapsektordantingkat, dalamformulasikebijakan. Menurut R. Dye ada 3 hal yang membenarkanpendekatanini, yaitu: Pemerintahmemangsahmembuatkebijakanpublik. Fungsipembuatkebijakanpublikitubersifat universal. Pemerintahmemonopolifungsipemaksaan(koersi) dalamkehidupanbersama.

19. 3. MODEL PROSES Public policy, sebagaisuaturangkaiankegiatan-kegiatanpolitikmulaidariidentifikasimasalah, perumusan, pengesahan, pelaksanaan, danevaluasi policy. Model iniberangkatdariasumsibahwapolitikmerupakansebuahaktivitassehinggamempunyai proses, olehkarenaitukebijakanpublikmerupakanjuga proses politik yang menyertakanrangkaiankegiatanmulaidariidentifikasimasalah, menata agenda formulasikebijakan, perumusan proposal kebijakan, legitimasikebijakan, implementasikebijakandanevaluasikebijakan.

20. 4. MODEL TEORI KELOMPOK Public policy, padasaat-saattertentudankapanpun, senantiasamerupakanusaha yang menjagakeseimbanganygdicapaididalamkelompokygsedangberjuang. Intigagasanteoriini, bahwainteraksidalamkelompokakanmenghasilkankesimbangan, dankesimbanganadalah yang terbaik. Model inimerupakanabstraksidari proses formulasikebijakan yang di dalamnyabeberapakelompokkepentinganberusahamempengaruhiisidanbentukkebijakansecarainteraktif.

21. 5. MODEL TEORI RASIONAL Model mengedepankangagasanbahwakebijakanpubliksebagai maximum sosial gain yang berartipemerintahsebagaipembuatkebijakanharusmemilihkebijakan yang memberikanmanfaat optimum bagimasyarakat. Model inimengatakanbahwa proses formulasikebijakanharuslahdidasarkanpadakeputusan yang sudahdiperhitungkanrasionalitasnya, yaitumemperbandingkanantarapengorbanandanhasil yang dicapai. Dengan kata lain model inimengedepankanpadaaspekefisiensiatauaspekekonomis.

22. 6. MODEL INKREMENTALIS Model inimelihatbahwakebijakanpublikmerupakanvariasiataukelanjutankebijakanmasalalu. Model ini, lebihpadamelanjukankebijakanmasalaludenganbeberapamodifikasiseperlunya. Artinyakebijakanpublikditambalsulammenyesuaikandinamikalingkungankebijakan.

23. 7. MODEL SISTEM Model ini, analog dengansistembiologi, yaitubahwasistembiologimerupakan proses interkasiantaramahlukhidupdanlingkungannya, yang akhirnyamencipatkankelangsunganperubahanhidup yang relatifstabil. Model sistemmengadaiakanbahwakebijakanmeruapakanhasilatau out put darisistempolitik O U T P U T I N P U T DEMAND A POLITICAL SYSTEM DECISIONS SUPPORT OR POLICIES FEEDBACK

24. 8. MODEL DEMOKRATIS Model inibiasanyadiperkaitkandenganimplementasigood governance bagipemerintah an yang mengamanatkan agar dalammembuatkebijakan, parakonstituendanpemanfaatdiakomodasikeberadaannya. ISU KEBIJAKAN CIVIL SOCIETY STAKEHOLDERS FORUM PEMBAHASAN KEBIJAKAN RUMUSAN KEBIJAKAN PENGESAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

25. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY IMPLEMENTATION) Implementasiadalahmembentuksuatukaitan(linkage) yang memudahkantujuan-tujuankebijakanbisadirealisasikansebagaidampakdarisuatukegiatanpemerintah. (Merilee S. Grindle, 1980) Implementasisebagaitindakan-tindakan yang dilakukanolehindividu-individu (ataukelompok-kelompok) pemerintahmaupunswasta yang diarahkanuntukmencapaitujuan-tujuan yang telahditetapkandalamkeputusan-keputusankebijakansebelumnya. (van Meter van Horn, 1975)

26. MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 1 Model George C. Edwards III Menurut Edwards III, implementasikebijakandipengaruhioleh 4 variabel, yaitu: Komunikasi Sumberdaya Disposisi StrukturBirokrasi

27. 2 Model Merilee S. Gridle • Keberhasilanimplementasikebijakanmenurut Merilee S. Grindle (1980), dipengaruhi 2 variabelbesar, yakni: • Variable Isi Kebijakan (Content of Policy), yang mencakup: • Sejauhmanakepentingankelompoksasaranatau target groups termuatdalamisikebijakan. • Jenismanfaat yang diterimaoleh target group. • Sejauhmanaperubahan yang diinginkandarisebuahkebijakan. • Apakahletaksebuah program sudahtepat. • Apakahsebuahkebijakantelahmenyebutkanimplementatornyadenganrinci. • Apakahsebuah program didukungolehsumberdaya yang memadai.

28. b. LingkunganImplementasi(Context of Implementation), yang mencakup: • Seberapabesarkekuasaan, kepentingan, danstrategi yang dimilikiolehparaaktor yang terlibatdalamimplementasikebijakan. • Karakteristikinstitusidanrejim yang sedangberkusa. • Tingkat kepatuhandanresponsivitaskelompoksasaran.

29. EVALUASI KEBIJAKAN EvaluasiKebijakan: Kegiatanuntukmenilaitingkatkinerjasuatukebijakan TujuanEvaluasiKebijakan: Menentukantingkatkinerjasuatukebijakan. Mengukurtingkatefisiensisuatukebijakan. Mengukurtingkatkeluaran(out-come) suatukebijakan. Mengukurdampaksuatukebijakan. Untukmengetahuiapabilaadapenyimpangan. Sebagaibahanmasukan(in-put) untukkebijakan yang akandatang.

30. AlasanEvaluasiKebijakan: Untukmengetahuitingkatefektivitassuatukebijakan, yakniseberapajauhsuatukebijakanmencapaitujuannya. Mengetahuiapakahsuatukebijakanberhasilataugagal. Memenuhiaspekakuntabilitas. Menunjukkanpadastakeholdersmanfaatsuatukebijakan. Agar tidakmengulangikesalahan yang sama.

31. PerumusanKebijakanPolmasDalamKerangkaKerja Model SistemPerumusanKebijakan W. Dunn (2003:110-111) Polri/PokjaPolmas Elemen Stakeholders Pelibatan stakeholders tidak ada Rumusan Kebijakan Rumusan Masalah PraKebijakan alternatif Kebijakan Penetapan Kebijakan Polmas Usulan Kapolri Tim Perumus Kebijakan (Pokja) Penyusunan Draf Kebijakan Draf Final hasil rumusan Tim Pokja Draf Final hasil rumusan Tim Pokja Keputusan Polri/Kapolri Masalah Publik atau masalah kamtibmas Elemen lingkungan Elemen Kebijakan Polri/Pokja Polmas Pelibatan Pakar Stakeholders Eksternal Sumber: HasilOlahan Data Primer

32. POLRI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UU NO. 2 THN 2002 PERKAP NO. 26 THN 2010 MANAJEMN PEMBINAAN S I N E R G I S POLRI POLRI KEBIJAKAN PUBLIK M.ANAJEMEN OPERASIONAL EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI OPTIMALISASI PENCAPAIAN TUJUAN POLRI (PSL 4, UU NO.2/2002)

33. PERKAP/KEBIJAKAN PUBLIK POLRI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN PeraturanKepolisianyang selanjutnyadisingkatPerpoladalahsegalaperaturan yang dikeluarkanolehPolridalamrangkamemeliharaketertibandanmenjaminkeamananumumsesuai dengan peraturanperundangundangan.

34. PROSEDUR PEMBENTUKAN PERTURAN KEPOLISIAN • Pengajuan saran pembuatanPerkapdaripengembanfungsi yang terkait; • dengan materimuatanPerkapataudarifungsipembinaanhukumPolri; • ArahanKapolri, secaratertulisataulisan; • PembentukanPokjaolehpemrakarsa; • PembuatanrancanganPerkapolehPokja; • PembahasanrancanganPerkapolehPokja dengan mengundangsatker • terkait; • PengirimanrancanganPerkaphasilpembahasankefungsipembinaanhukum • Polridisertaisoftcopy file; • FungsipembinaanhukumPolrimembentukPokjadanmelakukan • pembahasanawaldalamrangkaharmonisasidansinkronisasirancangan • Perkap;

35. PengharmonisasiandansinkronisasirancanganPerkap; • Pengirimanhasilharmonisasidansinkronisasidarifungsipembinaanhukum • PolrikepadaKasatkerpemrakarsa; • PengirimanrancanganPerkapdariKasatkerPemrakarsakepadaKapolri; • PaparanrancanganPerkapdarisatkerpemrakarsakepadaparapejabat • utamaMabesPolri (biladiperlukan); • PenandatangananPerkapolehKapolri; • PegistrasiPerkapkeSetumPolriolehSatkerpemrakarsa; • PenyerahanPerkap yang telahdiregistrasidariSatkerpemrakarsakepada • fungsipembinaanhukumPolrisebanyak 3 (tiga) rangkapaslibesertasoftcopy • file; • PengundanganPerkapkedalamBerita Negara Republik Indonesia oleh • Menkumdan HAM melaluifungsipembinaanhukumPolri; dan • SosialisasiPerkapolehpengembanfungsidan/ataufungsipembinaanhukum • Polri.

36. S E K I A N & TerimaKasih !

37. PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN : Tindakan yang diperlukanuntukdibuatnyasebuahkebijakan, baikkebijakan yang barusamasekali, ataukebijakan yang barusebagaikonsekuensidarikebijakan yang ada (David S. Savicky, 1993). PERBEDAAN ANALISIS KEBIJAKAN & PERUMUSAN KEBIJAKAN : Analisiskebijakanmerupakankegiatanpokokdalamperumusankebijakankarenamelaluianalisiskebijakanadalahpijakanawalkenapasebuahkebijakanharusdiambil (NUGROHO D. 2004)