KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN 2009 PENGERTIAN PAJAK

1. KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN • 2009 • PENGERTIAN PAJAK • 1. Menurut UU No.28 Tahun 2007 ttg Ketentuan Umum dan Tata cara • Perpajakan pasal 1 ayat 1 • Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh • perorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan uu dgn • tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk • keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • 2. Menurut Prof. Rahmat Sumitro • Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan uu yg • dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa timbal balik • (kontraprestasi) yg langsung dapat ditunjukkan dan yg digunakan • untuk membayar pengeluaran umum.

2. 3. Prof Adrian Pajak adalah iuran kepada negara yg dapat dipaksakan yg terutang oleh wajib membay arnya menurut peraturan dgn tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dapat ditun- jukkan dan yg gunanya adalah untuk membiayai pengelu- aran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kesimpulan pengertian pajak: a. Pajak dipungut harus berdasarkan uu/peraturan lainnya b. Pajak pembayarannya dapat dipaksakan, bila tidak akan mendapat sanksi. c. Pajak yg dibayarkan (P/WP) tidak dapat secara langsung balas jasa d. Pajak dipungut (dikelola) oleh Pemerintah Pusat/Daerah e. Pajak untuk pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan

3. B. FUNGSI PAJAK 1. Budgetair (penerimaan) Sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintahan (rutin/pembangunan), berarti pajak menjadi sumber pemasukan uang sebanyaknya ke kas negara. 2. Reguleren (mengatur) Untuk melaksanakan kebijakan bidang sosek, dikenakan tarif progresif terhadap obyek miras, rokok, barang mewah untuk menekan konsumsinya. 3. Redistribusi Menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyara- kat dengan penerapan tarif bertingkat terhadap wp perorangan/wajib pajak badan.

4. 4. Demokrasi Menerapkan wujud gotong royong dalam pemerintahan & pembangunan. Sejak reformasi tk pelayanan pemerintah terhadap pembayaran pajak sebagai imbalan tdk langsung melalui pelayanan terbaik yg bersifat umum. C. AZAS PEMUNGUTAN PAJAK 1. EQUALITY (ADIL DAN MERATA) Pengenaan/pemungutannya harus bersifat adil&merata kepada OP, harus sebanding dengan kemampuan mem- bayar pajak dan sesuai dengan manfaat yg diterima. 2. CERTAIN (KEPASTIAN JUMLAH DAN WAKTU) wp harus tau secara jelas dan pasti jumlah terutang, kapan batas pembayarannya.

5. 3. CONVENIENCE (CARA SEMUDAH MUNGKIN) • Cara pembayaran pajak hendaknya tidak mempersulit wp, lebih • cocok pajak dipotong/dipungut pada waktu menerima penghasilan. • ECONIMIC • Biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin demikian pula • bagi wp jangan sampai mengganggu daya pikul.

6. D. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK 1. TEORI ASURANSI Premi asuransi sebagai usaha melindungi orang untuk keselamatan dan keamanan harta benda masyarakat seakan mempertanggungja- wabkan kepada negara. 2. TEORI KEPENTINGAN Negara wajib melindungi kepentingan harta & jiwa wn dengan mem- perhatikan pembagian beban yg harus dipungut dari masyarakat. Masyarakat yg lebih kaya harus membayar lebih banyak untuk me- lindungi kepentingannya. 3. TEORI DAYA PIKUL Penerapan azas pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran wp. Dalam PPh dikenal dengan PTKP, bila penghasilan dibawah PTKP tidak wajib membayar PPh. Lebih menekankan ke- mampuan dan rasa adil.

7. 4. TEORI BAKTI Teori ini menekankan bahwa membayar pajak itu mutlak karena negara punya hak mutlak memungut pajak. Masyarakat sadar bahwa pajak sebagai kewajiban sebagai bukti bakti kepada negara. 5. TEORI DAYA PIKUL Pembayaran pajak kepada negara ditekankan fungsi mengatur agar masyarakat tetap eksis. Teori ini diterapkan dengan prinsip penyeleng- garaan kepentingan masyarakat dianggap dasar keadilan pemungutan pajak bukan individu atau negara. Pajak dalam kaitan ini menitikberatkan fungsi mengatur.

8. F. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 1. OFFICIAL ASSESMENT SYSTEM Sistem pemungutan pajak memberi kewenangan pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Cirinya: a. besarnya pajak ditentukan fiskus. b. wp bersifat pasif c. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan fiskus. 2. SELF ASSESMENT SYSTEM Urusan pajak berdasarkan uu memberikan kepercayaan dan wewe- nang kepada wp untuk: a. menghitung/memperhitungkan b. memotong/memungut c. membayar d. melaporkan e. mempertanggungjawabkan besarnya dan waktunya pajak yg harus dibayar

9. 3. WITHHOLDING SYSTEM Pemungutan pajak diberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yg terutang oleh wp.

10. G. CARA PEMUNGUTAN PAJAK 1. STELSEL NYATA (RIIL STELSEL0 Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan nyata pada akhir tahun karena dapat diketahui hasil nyata. 2. STELSEL FIKTIF (FICTIVE STELSEL) Besarnya pajak terutang dianggap sama dengan tahun sebelumnya maka pada awal tahun dapat dikenakan. 3. STELSEL CAMPURAN Kombinasi antara stelsel nyata dnegan stelsel fiktif. Awal tahun pajak dihitung dengan anggapan kemudian akhir tahun dihitung dengan jumlah sesungguhnya.

11. H. JENIS PAJAK 1. Pajak menurut sifat a. Pajak Langsung Pajak yg pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Penghasilan (PPh) b. Pajak Tidak Langsung Pajak yg pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh PPN, PBB 2. Pajak Menurut Obyek Dimaksudkan untuk membedakan&pembagiannya berdasarkan prinsip, yaitu: a. Pajak Subyektif Pajak berdasarkan subyeknya kemudian dicari syarat obyektifnya. Contoh PPh b. Pajak Obyektif Pembayaran pajak berdasarkan obyek tanpa memperhatikan kondisi wp misalnya PPN dan PPnBM

12. 3. Pajak menurut kewenangan mengelola (memungut) a. Pajak Pusat yg dikelola pemerintah pusat (Depkeu) dan digunakan untuk pengeluaran rumah tangga negara, yaitu PPh, PPN/PPnBM, PBB, BM b. Pajak Daerah yg dikelola oleh pemda (Dispenda) digunakan untuk penyelenggaraan otda, Pajak Reklame, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, transportasi sungai. I. BEBERAPA ISTILAH 1. Wajib pajak selanjutnya disebut WP Adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong/ pemungut yg mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Badan selanjutnya disebut WP badan Adalah sekumpulan orang dan atau modal yg merupakan kesatuan yg melakukan usaha/tidak melakukan usaha meliputi pt/cv/fa/bumn/d/kong si/yayasan/ormas/koperasi/sospol/but dgn nama dan dlm bentuk apa pun.

13. 3. Pengusaha Adalah op atau badan dlm bentuk apa pun yg dlm kegiatannya usaha/ pekerjaannya menghasilkan/mengimpor/mengekspor barang, melakukan perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 4. Pengusaha Kena Pajak selanjutnya disebut PKP Adalah pengusaha yg melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yg dikenakan pajak menu- rut UU PPN. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disebut NPWP Adalah nomor yg diberikan kepada wp sebagai sarana dlm adm perpa- jakan yg diterapkan sebagai tanda pengenal/identitas wp dalam melak- sanakan hak dan kewajiban perpajakan. 6. Masa pajak Adalah jangka waktu yg menjadi dasar bagi wp utk menghitung,menyetor, melaporkan pajak terutang dlm suatu jangka waktu tertentu.

14. 7. Tahun Pajak Adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali wp menggunakan th buku yg tidak sama dengan th kalender. 8. Bagian Tahun Pajak Adalah bagian dari jangka waktu satu th pajak. 9. Pajak yg terutang Adalah pajak yg harus dibayar pada suatu saat dlm masa pajak, dlm th pajak, atau dlm bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan. 10. Surat Pemberitahuan selanjutnya disebut SPT Adalah surat yg oleh wp digunakan melapoarkan perhitungan, pot/put, pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan. 11. Surat Pemberitahuan Masa Adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. 12. SPT Tahunan Adalah SPT untuk tahun pajak atau bagian th pajak.

15. 13. Surat Setoran Pajak Adalah bukti pembayaran atau setoran pajak yg dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah digunakan dgn cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yg ditunjuk Menkeu. 14. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Adalah surat ketetapan yg meliputi : a. SKPKB b. SKPKBT c. SKPNihil d. SKPL 15. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar selanjutnya disebut SKPKB Adalah surat ketetapan pajak yg menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adm dan jumlah yg masih harus dibayar. 16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditulis SKPKBT Adalah surat ketetapan pajak yg menentukan tambahan atas jumlah pajak yg telah ditetapkan.

16. 17. Surat Ketetapan Pajak Nihil selanjutnya ditulis SKPN Adalah surat ketetapan pajak yg menentukan jumlah pokok pajak sama dgn besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tdk terutang dan tidak ada kredit pajak. 18. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar selanjutnya ditulis SKPLB Adalah surat ketetapan pajak yg menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang. 19. Surat Tagihan Pajak selanjutnya ditulis STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi adm berupa bunga dan atau denda. 20. Surat Paksa selanjunya ditulis SP Adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

17. 21. Kredit Pajak untuk PPh Adalah pajak yg dibayar sendiri oleh wp ditambah pokok pajak terutang dlm STP karena PPh dlm th berjalan kurang/tdk dibayar ditambah pajak yg dipotong/dipungut ditambah PPh atas penghasilan yg dibayar/teru- tang di ln dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pa- jak yg dikurangkan dari pajak terutang. 22. Kredit Pajak untuk PPN Adalah pajak masukan yg dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dgn pajak yg telah dikompensasikan yg dikurangkan dari pajak terutang. 23. Pekerjaan Bebas Adalah pekerjaan yg dilakukan oleh pribadi mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yg tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

18. 24. Pemeriksaan Adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, bukti, keterangan dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dlm rk melaksanakan peraturan perpajakan. 25. Bukti Permulaan Adalah keadaan, perbuatan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yg dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yg dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. 26. Penanggung pajak Adalah op atau badan yg bertanggungjawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yg menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wp sesuai dgn peraturan perpajakan. 27. Pembukuan Adalah proses pencatatan secara teratur mengumpulkan data/info keu meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jlh perolehan dari penyerahan brg/jasa ditutup dgn lap keu dlm priode pajak tsb.

19. Penelitian • Adalah serangkaian kegiatan yg dilakukan untuk menilai kelengkapan • pengisian SPT beserta lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan • perhitungannya. • 29. Penyidik • Adalah PNS tertentu di lingkungan Ditjen Pajak yg diberikan wewenang • sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan sesuai • dengan peraturan perpajakan. • 30. Surat Keputusan Pembetulan • adalah surat keputusan yg membetulkan: • a. kesalahan tulis • b. kesalahan hitung (aritmatik) • c. kekeliruan penerapan peraturan perpajakan dalam: • - SKP • -STP • dll

20. 31. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusanterhadap ketetapan pajak atau terhadap pot/put oleh pihak ketiga yg diajukan wp. 32. Putusan banding Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberataan yg diajukan wp. 33. Putusan gugatan Adalah putusan b adan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yg berdasarkan peraturan perpajakan dapat diajukan gugatan. 34. Putusan Peninjauan Kembali Adalah putusan MA atas permohonan peninjauan kembali yg diajukan wp atau oleh DJP terhadap putusan banding atau putusan gugatan peradilan pajak.

21. J. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) Setiap wp op/wb termasuk but apabila telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif menurut peraturan serta self assesment system untuk di- catat sebagai wp sekelagus wp 1. Syarat subyektif telah memenuhi subyek pph 2. Syarat obyektif a. menerima/memperoleh penghasilan b. wajib potput c. wanita kawin kantor pajak secara terpisah. 3. Fungsi NPWP a. Sebagai sarana adm perpajakan untuk pengenal b. untuk tertib pembayaran dan pengawasan adm pajak. c. untuk memenuhi kewajiban perpajakan. d. untuk memperoleh pelayanan yg berkaitan dengan usaha. e. untuk keperluan pelaporan SPT

22. K. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) 1. Pengusaha sebagai wp yg dikenakan pajak berdasarkan UU PPh wajib dikukuhkan sebagai PKP. Demikian juga dengan pengusaha kecil memilih dikukuhkan sebagai PKP. 2. Fungsi pengukuhan sebagai PKP a. sebagai identitas PKP sebenarnya b.untuk adm hak & kewajiban dlm kaitan PPN + PPnBM 3. Tempat pendaftaran diri dan pelaporan NPWP/PKP

23. 3. Tempat pendaftaran diri dan pelaporan untuk memperoleh NPWP/PKP