1 / 10

PENERBITAN KETETAPAN DAN PENGHITUNGAN SANKSI DALAM PEMERIKSAAN PPN DAN PPh POTPUT

PENERBITAN KETETAPAN DAN PENGHITUNGAN SANKSI DALAM PEMERIKSAAN PPN DAN PPh POTPUT. PASAL 7 UU KUP. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

arnav
Download Presentation

PENERBITAN KETETAPAN DAN PENGHITUNGAN SANKSI DALAM PEMERIKSAAN PPN DAN PPh POTPUT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENERBITAN KETETAPAN DAN PENGHITUNGAN SANKSI DALAM PEMERIKSAAN PPN DAN PPh POTPUT

  2. PASAL 7 UU KUP ApabilaSuratPemberitahuantidakdisampaikandalamjangkawaktusebagaimanadimaksuddalamPasal 3 ayat (3), dikenaisanksiadministrasiberupadendasebesar : • Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) untukSuratPemberitahuanMasaPajakPertambahanNilai, • Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) untukSuratPemberitahuanMasalainnya. SURAT TAGIHAN PAJAK

  3. PASAL 14 UU KUP a. Pengusaha yang telahdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak, tetapitidakmembuatfakturpajakataumembuatfakturpajak, tetapitidaktepatwaktu; b. Pengusaha yang telahdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak yang tidakmengisifakturpajaksecaralengkapsebagaimanadimaksuddalamPasal 13 ayat (5) Undang-UndangPajakPertambahanNilai 1984 danperubahannya, selain: 1. identitaspembelisebagaimanadimaksuddalamPasal 13 ayat (5) huruf b undang-UndangPajakPertambahanNilai 1984 danperubahannya;atau • identitaspembelisertanamadantandatangansebagaimanadimaksuddalamPasal 13 ayat (5) huruf b danhuruf g Undang-UndangPajakPertambahanNilai 1984 danperubahannya, dalamhalpenyerahandilakukanolehPengusahaKenaPajakpedagangeceran; c. PengusahaKenaPajakmelaporkanfakturpajaktidaksesuaidenganmasapenerbitanfakturpajak; atau • Wajibmenyetorpajak yang terutang, • Dikenaisanksiadministrasiberupadendasebesar 2% (duapersen) dariDasarPengenaanPajak. (Ditagihdengan STP)

  4. PASAL 13 (5) UU PPN DalamFakturPajakharusdicantumkanketerangantentangpenyerahanBarangKenaPajakdan/ataupenyerahanJasaKenaPajak yang paling sedikitmemuat: a. nama, alamat, danNomorPokokWajibPajak yang menyerahkanBarangKenaPajakatauJasaKenaPajak; b. nama, alamat, danNomorPokokWajibPajakpembeliBarangKenaPajakataupenerimaJasaKenaPajak; c. Jenisbarangataujasa, jumlahHargaJualatauPenggantian, danpotonganharga; d. PajakPertambahanNilai yang dipungut; e. PajakPenjualanatasBarangMewah yang dipungut; f. kode, nomorseri, dantanggalpembuatanFakturPajak; dan g. namadantandatangan yang berhakmenandatanganiFakturPajak.

  5. PASAL 14 UU KUP PengusahaKenaPajak yang gagalberproduksidantelahdiberikanpengembalianPajakMasukansebagaimanadimaksuddalamPasal 9 ayat (6a) Undang-UndangPajakPertambahanNilai 1984 danperubahannya. dikenaisanksiadministrasiberupabungasebesar 2% (duapersen) per bulandarijumlahpajak yang ditagihkembali, dihitungdaritanggalpenerbitanSuratKeputusanPengembalianKelebihanPembayaranPajaksampaidengantanggalpenerbitanSuratTagihanPajak, danbagiandaribulandihitungpenuh 1 (satu) bulan. (Ditagihdengan STP)

  6. PASAL 13 UU KUP “Dalamjangkawaktu 5 (lima) tahunsetelahsaatterutangnyapajakatauberakhirnyaMasaPajak, bagianTahunPajak, atauTahunPajak, DirekturJenderalPajakdapatmenerbitkanSuratKetetapanPajakKurang Bayar .” a. apabilaberdasarkanhasilpemeriksaanatauketerangan lain pajak yang terutangtidakataukurangdibayar; b. apabilakepadaWajibPajakdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajaksecarajabatan. SanksiBunga Jumlahkekuranganpajak yang terutangdalamSuratKetetapanPajakKurang Bayar ditambahdengansanksiadministrasiberupabungasebesar 2% (duapersen) per bulan paling lama 24 (duapuluhempat) bulan, dihitungsejaksaatterutangnyapajakatauberakhirnyaMasaPajak, bagianTahunPajak, atauTahunPajaksampaidenganditerbitkannyaSuratKetetapanPajakKurang Bayar.

  7. PASAL 13 UU KUP SanksiKenaikan a. apabilaSuratPemberitahuantidakdisampaikandalamjangkawaktusebagaimanadimaksuddalamPasal 3 ayat (3) dansetelahditegursecaratertulistidakdisampaikanpadawaktunyasebagaimanaditentukandalamSuratTeguran; b. apabilaberdasarkanhasilpemeriksaanatauketerangan lain mengenaiPajakPertambahanNilaidanPajakPenjualanAtasBarangMewahternyatatidakseharusnyadikompensasikanselisihlebihpajakatautidakseharusnyadikenaitarif 0% (nolpersen); JumlahpajakdalamSuratKetetapanPajakKurang Bayar ditambahdengansanksiadministrasiberupakenaikansebesar : 50% (lima puluhpersen) dariPajakPenghasilan yang tidakataukurangdibayardalamsatuTahunPajak; 100% (seratuspersen) dariPajakPenghasilan yang tidakataukurangdipotong, tidakataukurangdipungut, tidakataukurangdisetor, dandipotongataudipunguttetapitidakataukurangdisetor; atau c. 100% (seratuspersen) dariPajakPertambahanNilaiBarangdanJasadanPajakPenjualanAtasBarangMewah yang tidakataukurangdibayar.

  8. CONTOH PERHITUNGAN SKPKB PPN

  9. CONTOH PERHITUNGAN SKPKB PPN

  10. CONTOH PERHITUNGAN SKPKB PPh MASA

More Related