Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai Tahun : 2005 Versi : 1

1. Pertemuan #7KEBERATAN, BANDING DAN PENGURANGAN, SANKSI, IMBALAN BUNGA PBB DAN SURAT KETETAPAN PAJAK Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai Tahun : 2005 Versi : 1

2. LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • mndemonstrasikan cara keberatan, banding dan pengurangan PBB. • mndemonstrasikan penerapan sanksi dan imbalan bunga serta surat ketetapan pajak.

3. OUTLINE MATERI • Keberatan dan Banding PBB. • Pengurangan PBB. • Sanksi dan imbalan bunga. • Surat Ketetapan Pajak.

4. KEBERATAN PBB • Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas: • SPPT. • SKP. • Satu surat keberatan hanya dapat diajukan atas satu surat SPPT/SKP dalam satu tahun pajak. • Alasan diajukannya keberatan: • Luas objek pajak berbeda dengan keadaan sebenarnya. • Klasifikasi objek pajak berbeda dengan keadaan sebenarnya. • Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang. • Kesalahan penetapan subjek pajak sebagai wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. • Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

5. KEBERATAN PBB …(cont.) • Syarat-syarat keberatan: • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. • Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SPPT/SKP diterima oleh wajib pajak, kecuali dapat menunjukkan alasan tepat. • Dilampirkan alasan keberatan menurut wajib pajak. • Disampaikan langsung atau melalui pos tercatat. • Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan SK Kebaratan paling lambat 12 bulan sejak permohonan keberatan diterima lengkap. • SK Keberatan dapat berupa: • Tidak dapat menerima. • Menolak. • Menerima seluruhnya atau sebagian. • Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

6. BANDING PBB • Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak (BPP) atas SK KEBERATAN. • Syarat-syarat keberatan: • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. • Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan diterima oleh wajib pajak. • Satu surat banding untuk satu SK keberatan. • Mencantumkan alasan-alasan banding yang jelas. • Melampirkan SK Kebaratan yang dibanding. • Melunasi paling tidak 50% utang pajak pada SK Keberatan. • Permohonan banding tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

7. PENGURANGAN PBB Pengurangan PBB dapat diajukan karena: • Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab lainnya, dpt berupa: • Lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi. • Objek pajak yang nilai jualnya meningkat yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi yang berpenghasilan rendah. • Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi yang peng-hasilannya semata-mata dari pensiunan. • Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP Badan yang mengalami kesulitan likuiditas. • Objek pajak yang dimiliki/dikuasai oleh WP orang pribadi yang ber-penghasilan rendah. Besarnya pengurangan setinggi-tingginya 75%.

8. PENGURANGAN PBB …(contd.) • Kondisi tertentu objek pajak disebabkan oleh: • Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. • Sebab lain yang diluar biasanya seperti: kebakaran, kekeringan, wabah, penyakit tanaman dan hama tanaman. Besarnya pengurangan setinggi-tingginya 100%.

9. PROSES PENGURANGAN PBB • Syarat-syarat pengurangan: • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. • Paling lambat diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak SPPT diterima atau sejak kejadian bencana alam. • Jika ketetapan PBB s.d. Rp25.000,- pengurangan dapat diajukan perseorangan maupun kolektif (melalui Kepala Desa/Lurah). • Jika ketetapan PBB > Rp 25.000,- permohonan pengurangan harus diajukan perseorangan. • Disampaikan langsung atau melalui pos tercatat. • Direktur Jenderal Pajak hrs menerbitkan SK Pengurangan paling lambat 60 hari sjk permohonan diterima dgn lengkap. • SK Pengurangan dapat berupa: • Menerima seluruhnya atau sebagian. • Menolak.

10. SANKSI DALAM PBB • Dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara: • Tidak mengembalikan SPOP. • Mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar. • Memperlihatkan surat/dokumen palsu atau dipalsukan. • Tidak memperlihatkan surat/dokumen lainnya. • Tidak menunjukkan data/keterangan yang diperlukan. Penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 5x pajak terutang. • Alpa/tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara: • Tidak mengembalikan SPOP. • Mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar. Penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal 2x pajak terutang. • Jika mengulang tindak pidana sebelum lewat masa 1 (satu) tahun dari sanksi sebelumnya, maka diancam pidana 2x lebih berat dari ketentuan.

11. SURAT KETETAPAN PAJAK • SKP atau surat ketetapan pajak, diterbitkan jika: • SPOP tidak dikembalikan sebagaimana mestinya. • Dikenakan denda 25% dari pajak yang seharusnya terhutang. • STP atau surat tagihan pajak, diterbitkan jika: • Pajak tidak/kurang dibayar. • Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi atau denda. • Dikenakan denda 2% perbulan maksimal 24 bulan. • Pajak yg tercantum dlm SKP/STP hrs dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak SKP/STP diterima oleh wajib pajak. • Jika lewat 1 (satu) bulan tidak dibayar, maka dapat ditagih dengan Surat Paksa sampai dengan penyitaan aset. • Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagi-han kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

12. SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH