INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

Oct 30, 2012

190 likes | 500 Views

Lahgun

Share Presentation

Embed Code

Link

bastien

Download Presentation

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (BAB XXIV – KEUANGAN)

DJPK. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (BAB XXIV – KEUANGAN). Departemen Keuangan Republik Indonesia 11 Agustus 2006. UU 11/2006. Struktur UU 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh (BAB XXIV - Keuangan). 11 Pasal (Pasal 179 s.d 189).

711 views • 34 slides

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KB KOTA SEMARANG. PASAL 1. ANAK : SESEORANG YANG BELUM BERUSIA 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN, TERMASUK ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN. PASAL 2.

959 views • 35 slides

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN TERPADU GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEG

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN TERPADU GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TH. 2013. MENINGKATKAN EFFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI SCR TERPADU SESUAI TUGAS, FUNGSI & KEWENANGAN MASING-2 BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN

229 views • 3 slides

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG

Advokasi : Peserta PBI BPJS Kesehatan disiapkan oleh dr Yahmin Setiawan, MARS (Ketua Bidang Sinergi Kesehatan Forum Zakat). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN . KETENTUAN UMUM

496 views • 16 slides

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007. TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN. PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP menetapkan standar nasional di bidang pendidikan, yang mencakup 8 (delapan) standar, antara lain Standar Penilaian Pendidikan.

740 views • 53 slides

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Materi I Dasar Hukum, Latar Belakang dan Pokok-pokok perubahan PP 30/1980 jo PP 53/2010 Oleh : Pembantu Rektor II Prof. Dr. Ir. Sholahuddin, M.S. 2. Dasar Hukum.

508 views • 10 slides

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Materi I Dasar Hukum, Latar Belakang dan Pokok-pokok perubahan PP 30/1980 jo PP 53/2010 Oleh : Walikota Jayapura Drs. Benhur Tomy Mano, MM. 2. Dasar Hukum.

501 views • 10 slides

Instruksi presiden nomor 2/2013: kembali ke orba?

Instruksi presiden nomor 2/2013: kembali ke orba?. Jakarta, 5 Februari 2013. Tujuh Kejanggalan Inpres No 2/2013. Ketidakjelasan obyek keamanan nasional Model satuan kerja sektor keamanan yang tumpang tindih Potensi penyalahgunaan wewenang di daerah Ketiadaan agenda penegakan hukum

277 views • 11 slides

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

1.72k views • 21 slides

SOSIALISASI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 TENTANG

SOSIALISASI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN. Dasar Hukum: Pasal 35 A UU KUP. Ayat 1:

533 views • 14 slides

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG. PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011-2015. Hotel Haris, 7 Nopember 2011.

493 views • 19 slides

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012. PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA. L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MODUL 1. 2. DAFTAR ISI. TUJUAN PELATIHAN. PENDAHULUAN. GAMBARAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

1.06k views • 50 slides

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang STANDAR Proses UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Tahun 2007. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN MELIPUTI:. Standar Isi Standar Proses Standar kompetensi lulusan

1.13k views • 81 slides

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012. SWAKELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MODUL 8. 2. DAFTAR ISI. TUJUAN PELATIHAN. KETENTUAN UMUM. PERENCANAAN SWAKELOLA. PELAKSANAAN SWAKELOLA. PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA.

396 views • 20 slides

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. BAB I ketentuan umum Pasal 1.

1.02k views • 35 slides

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. Oleh : Prof.Dr.H.Nur Syam, M.Si. Guru Besar Sosiologi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Dasar Pertimbangan.

758 views • 48 slides

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Latar Belakang. Berkembangannya paradigma lingkungan pada tingkat global, yaitu dari: Eco-Development (1972) menjadi Sustainable-Development (1992)

642 views • 33 slides

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. LATAR BELAKANG. Terbitnya UU ini dapat membawa perubahan dalam tata kelola institusi terutama dalam hal mengelola informasi . UU KIP dilatarbelakangi : * UUD 45 pasal 28F

619 views • 22 slides

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Pegawai ASN Diangkat sebagai Pegawai Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki NIP. PNS. Pelaksana Kebijakan Publik Pelayanan Publik Perekat dan Pemersatu Bangsa.

577 views • 16 slides

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK. DAFTAR ISI. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Susunan Pengadilan Pajak Bab III : Kekuasaan Pengadilan Pajak Bab IV : Hukum Acara Bab V : Ketentuan Peralihan Bab VI : Ketentuan Penutup.

974 views • 61 slides

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. PEMBINAAN DOSEN PNS DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VI I. S urabaya , 16 februari 201 1. Dasar Hukum.

804 views • 28 slides

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Sudarsono SH.MH SEKJEN Forkom Dosen Kopertis7 Jatim. Kediri , 18 feb 201 1. Dasar Hukum, Latar Belakang , Pokok-pokok perubahan PP 30/1980 jo PP 53/2010

524 views • 30 slides

More Related