UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. Pegawai ASN DiangkatsebagaiPegawaiTetapolehPejabat Pembina Kepegawaiandanmemiliki NIP PNS • PelaksanaKebijakanPublik • PelayananPublik • PerekatdanPemersatuBangsa Fungsi UU NO. 5 TH 2014 AparaturSipil Negara Pegawai ASN • MelaksanakanKebijakanPublik • MemberikanPelayananPublik • Mempereratpersatuandankesatuan Tugas • Perencana, pelaksanadanpengawaspenyelenggaraantugasumumpemerintahandanpembangunan Peran PPPK Pegawai ASN DiangkatsebagaiPegawaidenganperjanjiankerjaolehPejabat Pembina Kepegawaiansesuaikebutuhan

3. JABATAN ASN • Jabatan Administrator bertanggungjawabmemimpinpelaksanaanseluruhkegiatanpelayananpubliksertaadmpemerintahandanpembangunan • JabatanPengawasbertanggungjawabmengendalikanpelakkegiatan yang dilakukanolehpejabatpelaksana • JabatanPelaksanabertanggungjawabmelaksanakankegiatanpelayananpubliksertaadministrasipemerintahandanpembangunan JabatanAdministrasi • JabatanFungsionalKeahlian • AhliUtama • AhliMadya • AhliMuda • AhliPertama • JabatanFungsionalKeterampilan • Penyelia • Mahir • Terampil • Pemula JabatanFungsional Tingkat Nasionaldptberasaldari non PNS ditetapkanolehPansel JabatanPimpinanTinggi JabatanPimpinanTinggiUtama JabatanPimpinanTinggiMadya JabatanPimpinanTinggiPratama Dilakukan PNS antarkab/kotadalamsatuprovinsi • SyaratJabatanPimpinanTinggi : • Kompetensi • Kualifikasi • Kepangkatan • PendidikandanPelatiham • Rekamjejakjabatan • Integritas • Syarat lain yang dibutuhkan

4. HAK DAN KEWAJIBAN • Gaji, tunjangandanfasilitas • Cuti • Jaminanpensiundanjaminanharitua • Perlindungan • Pengembangankompetensi HAK PNS • Gajidantunjangan • Cuti • Perlindungan • Pengembangankompetensi PPPK KEWAJIBAN • Setia & taatpadaPancasila, UUD ‘45, NKRI & pemerintahanygsah • Menjagapersatuandankesatuanbangsa • Melaksanakankebijakan yang dirumuskanpejabatpemerintah yang berwenang • Mentaatiketentuanperaturan per-UU-an • Menunjukkanintegritasdanketeladanan • Menyimpanrahasia • Bersediaditempatkandiseluruh NKRI PNS DAN PPPK

5. KELEMBAGAAN KEMENPAN & RB KASN LAN BKN • Menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangpendayagunaanaparaturnegara • kewenanganperumusandanpenetapankebijakan • Koordinasidansinkronisasikebijakan • Pengawasandanpelaksanaankebijakan ASN Kewenangan monitoring danevaluasipelaksanaankebijakandanmanajemen ASN untukmenjaminsistem merit sertapengawasanterhadappenerapanasassertakodeetikdankodeperilaku ASN • Kewenanganpenelitian, pengkajiankebijakanmanajemen ASN • Pembinaandanpenyelenggaraanpendidikandanpelatihan ASN • Kewenanganpenyelenggaraanmanajemen ASN • Pengawasandanpengendalianpelaksanaannorma, standar, prosedur, dankriteriamanajemen ASN • KEANGGOTAAN KASN • Jumlah 7 oranganggota • usia min 50 tahun • pendidikan S2 • diangkatolehPresiden • masajabatan 5 tahun

6. MANAJEMEN PNS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN • Instansiwajibmenyusunkebutuhanjumlahdanjenisjabatan PNS berdasarakananalisisjabatandananalisisbebankerja • Kebutuhanjumlahdanjenisjabatandilakukandalamjangkawaktu 5 tahun yang diperinci per 1 (satu) tahunberdasarkanprioritaskebutuhan PENGADAAN • Didasarkanpadapenetapankebutuhan • Dilakukanmelaluitahapanperencanaan, pengumumanlowongan, pelamaran, seleksi, pengumumanhasilseleksi, masapercobaandanpengangkatanmenjadi PNS • Seleksiadministrasi, kompetensidasardanseleksikompetensibidang • CPNS wajibmenjalanimasapercobaanselama 1 tahun

7. MANAJEMEN PNS Lanjutan ………………… PANGKAT DAN JABATAN • PNS diangkatdalampangkatdanjabatanberdasarkanperbandinganobyektifantarakompetensi, kualifikasidanpersyaratan lain yang diperlukanolehjabatandengankompetensi, kualifikasidanpersyaratan yang dimilikiolehpegawai PENGEMBANGAN KARIER • Karierdidasarkanpadakualifikasi, kompetensi, penilaiankinerjadankebutuhaninstansipemerintah • Mempertimbangkanintegritasdanmoralitas • Pengembangankompetensi (teknis, manajerial, sosialkultural)

8. MANAJEMEN PNS Lanjutan ………………… PROMOSI POLA KARIER Pejabatadministrasidanfungsional PNS dilakukanolehPejabat Pembina Kepegawaiansetelahmendapatpertimbangandari Tim PenilaiKinerja PNS yang dibentukolehpejabat yang berwenang • Polakarierterintegrasisecaranasional • Instansimenyusunpolakariersecarakhusussesuaidengankebutuhanberdasarkanpolakariernasional

9. MANAJEMEN PNS Lanjutan ………………… PENILAIAN KINERJA • Pembinaan PNS didasarkanpadasistemprestasidansistemkarier • Penilaiankinerjaberdasarkanperencanaankinerjapadatingkatindividu, unit danorganisasidengan target, capaian, hasildanmanfaat yang dicapaisertaperilaku PNS • Penilaiankinerjasecaraobyektif, terukur, akuntabel, partisipatifdantransparan • Penilaiankinerjadapatmempertimbangkanpendapatrekankerjasetingkatdanbawahannya • Hasilpenilaiankinerjadisampaikankepada Tim PenilaiKinerja • Hasilpenilaiankinerjadapatdigunakanuntuk : •  Pengembangan PNS •  Pengangkatanjabatan •  Kenaikanpangkat •  Pemberiantunjangan •  Sanksi •  Mutasidanpromosi •  PendidikandanPelatihan

10. MANAJEMEN PNS PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN Lanjutan ………………… • Gajiadildanlayak • Dibayarkansesuaibebankerja, tanggungjawab, danresikopekerjaan • Gajipelaksanaannyadilakukansecarabertahap • Tunjangankinerjadantunjangankemahalan PENGHARGAAN • Tandakehormatan • Kenaikanpangkatistimewa • Pengembangankompetensi • Menghadiriacararesmikenegaraan DISIPLIN • Instansiwajibmelaksanakanpenegakandisiplin • Pelanggarandisiplindijatuhihukumandisiplin

11. MANAJEMEN PNS Lanjutan ………………… • Pemberhentiandenganhormat, karena : • Meninggaldunia • Ataspermintaansendiri • Mencapai BUP • Perampinganorganisasi • Tidakcakapjasmani/rohani Pemberhentiandenganhormatatautidakdiberhentikankarenadihukumpenjara paling singkat 2 (dua) tahuntidakberencana PEMBERHENTIAN Pemberhentiandenganhormattidakataspermintaansendirikarenamelakukanpelanggarandisiplintingkatberat • Pemberhentiantidakdenganhormat : • MenyelewengthdPancasila, UUD 1945 • Dihukumpenjaraataukurungan • Menjadianggota/penguruspartaipolitik • Dihukumpenjara paling singkat 2 tahundgnberencana

12. MANAJEMEN PNS Lanjutan ………………… • Administrator • Pengawas • Pelaksana 58 tahunPejabatAdministrasi Batas UsiaPensiun (BUP) 60 tahunPejabatPimpinanTinggi Pejabatfungsionalsesuaidenganketentuan Per-UU-an

13. MANAJEMEN PNS Lanjutan ………………… JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA • PNS berhentidiberikanjaminanpensiun, danapabila : • Meninggaldunia • Ataspermintaansendiridgnusiadan MK tertentu • Mencapai BUP • Perampinganorganisasiataukebijakanpemerintahygmengakibatkanpensiundini • Tidakcakapjasmani/rohani • PembiayaanPensiun : pemerintahdaniuran PNS PERLINDUNGAN • Jaminankesehatan • Jaminankecelakaankerja • Jaminankematian • Bantuanhukum

14. MANAJEMEN PPPK • Pengangkatan PPPK ditunjukdengankeputusanPejabat Pembina Kepegawaian • Masaperjanjiankerja paling singkat 1 tahundandapatdiperpanjangsesuaikebutuhan • PPPK tidakdapatdiangkatsecaraotomatismenjadiCalon PNS harusmelaluiseleksisesuaidenganketentuan per-UU-an • PerlindunganPemerintah : • Jaminanharitua • Jaminankesehatan • Jaminankecelakaankerja • Jaminankematian • Bantuanhukum

15. SISTEM INFORMASI ASN Akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN PENYELESAIAN SENGKETA Banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN

16. m a T e r i a h k s i