1 / 8

Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98

Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98. Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta. Kecenderungan umum Pembaharuan hukum 1998. Berorientasi formal institusional Kuatnya elemen internasional dalam proses pembaharuan

bert
Download Presentation

Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98 Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta

  2. Kecenderungan umum Pembaharuan hukum 1998 • Berorientasi formal institusional • Kuatnya elemen internasional dalam proses pembaharuan • Lebih Berorientasi pada ranah-ranah ekonomi dan penguatan electoral democracy

  3. Berorientasi formal institusional • Penguatan peran dan fungsi ‘regulasi’ • Peningkatan peran legislasi DPR • Peningkatan jumlah produksi UU ( th, 2005 - 2006 – 39 UU • UU lebih sebagai suatu mekanisme teknis dan teknokratik, UU mutlak sebagai dasar menciptakan kepastian dan keteraturan • Pembentukan MK sebagai ‘policy maker’ • Penguatan institusi judisial dan pembentukan lembaga quasi judisial: • Pembentukan komisi negara /state auxiliary bodies • Jumlah SAB – 43 lembaga dibentuk dengan ketentuan dibawah UU, 13 berdasar UU ( ket lebih lanjut- lihat tulisan dalam jurnal legalitas)

  4. Beberapa Komisi negara …

  5. Beberapa catatan ttg komisi negara • Tidak spesifik, overlapping • Kewenangan terbatas • Lahir dari kebijakan yang reaktif • Minimnya dukungan infrastruktur

  6. 2. Elemen internasional dalam pembaharuan hukum • Dua sumber keterlibatan : • Perjanjian perdagangan (bilateral, regional, multilateral) • Skema hutang dan bantuan pembangunan • Metode: • Conditionalities skema bantuan • Skema bantuan teknis (Technical assistance scheme) Lihat : kajian Faundez : konsultan ‘sering’ menggantikan fungsi perangkat pemerintah dalam penyusunan kebijakan

  7. Cakupan keterlibatan: • Penyusunan berbagai UU Sumber daya alam (air, migas) • Peran technical assistance pada institusi pemrasaran – ( contoh studi ttg UU sumber daya air, • Re-regulasi sektor publik ( perubahan ‘disiplin’ managemen kelola ) • Lihat – listrik, irigasi, kesehatan, dan perkeretaapian • Orientasi/re-orientasi perubahan dan menyusunan kerangka hukum misal: pengembangan kerangka institusional pemberantasan korupsi

  8. Berorientasi pada sektor ekonomi dan penguatan electoral democracy • Pengembangan institusi yang terkait dengan sektor ekonomi dan pembangunan ekonomi i.e. pengadilan niaga, komisi pengawasan usaha, efisiensi regim perijinan investasi, • ‘Pengabaian; pembaruan sektor publik i.e. pembaharuan hk pidana dan hak asasi manusia - perbedaan alokasi anggaran (264,194 M -KPK, 59,716- Komnas HAM, berdsr pagu anggaran APBN 2008) - dukungan infrastruktur • Penguatan demokrasi elektoral: • re-regulasi sistem elektoral, penyederhanaan partai ( lihat hasil penelitian bersama demos th 2007 ttg pembaharuan hk bidang politik) 2. Pembentukan institusi pendukung

More Related