PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA OLEH: AGUS NGADINO, S.H.,M.H.

2. CURRICULUM VITAE

3. HAN ?

4. EKSISTENSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA • Secarateoritishukumadministrasinegaramerupakanfenomenakenegaraandanpemerintahan yang keberadaannyasetuadengankonsepsinegarahukum • Namunhukumadministrasinegarasebagaisuatucabangilmu, khususnyadiwilayahhukumkontinental, relatifbaru. • Padaawalnya (khususnyadiBelanda) hukumadministrasinegaramenjadisatukesatuandenganhukumtatanegaradengannamastaat en administratiefrecht.

5. DINAMIKA DI BEBERAPA NEGARA • PERANCIS • INGGRIS • BELANDA

6. PERANCIS • PerancisdianggapsebagaitempatkelahiranistilahdanilmupengetahuanHukumAdministrasi Negara. • Di PerancisHukumAdministrasi Negara dianggapsedemikianpentingnyadalamkesadarandanjiwabangsanya, sehinggadalamduniailmupengetahuan, PerancisdianggapmerupakanRegimAdministratif. • HukumAdministrasi Negara dikenaldenganistilahdroitadministratif. IstilahinidiberikanolehseorangpakarPerancis, De Gerando (Prof. J.M.Baron)

7. lanjutan • ObyekHukumAdministrasi Negara menurutDe Gerandoadalahperaturan yang mengaturhubungantimbalbalikantarapemerintahdanrakyat (le droitadministratif a pour object less regles qui regissent les rapports reciproques de l’administration avec les administers). • Sementaraitu, pakarPerancislainnya, TROLLEY, menegaskandroitadministratifmerupakanhubunganhukum yang terjadiantarapemerintahsipildan yang diperintah.

8. INGGRIS • Di InggrisHukumAdministrasi Negara mempunyaiberbagaipengertian yang berbeda • AustinmenegaskanAdministrative Law menentukancarakekuasaanistimewatertentu (sovereign power) dijalankanolehorangataugolongan yang ditentukanolehHukum Tata Negara agar tujuan yang ditetapkanolehHukum Tata Negara itudapatdicapai.

9. lanjutan • Sir W. Ivor Jennings menyatakanHukumAdministrasi Negara merupakanhukum yang berkaitandenganadministrasinegaradanhukuminimenentukanorganisasi, kekuasaandantugaspejabatadministrasi. • A.V Dicey yang menyatakanHukumAdministrasi Negara mempersoalkankekuasaan yang dimilikiolehpemerintah, bataskekuasaan, dancarauntukmencegah agar pemerintahtidakmembuatketentuan yang sewenang-wenangberdasarkanwewenangnya yang diterimadariHukumAdministrasi Negara

10. PerkembanganperistilahandiBelanda • Di BelandaHukumAdministrasi Negara mempunyaiduaistilah yang berlainan: AdministratiefrechtdanBestuursrecht • Pakar yang menggunakanistilahAdministratiefrecht (Van Vollenhoven, Logemann, Oppenheim, StroinkdanBelinfante). • Pakar yang menggunakanistilahBestuusrecht (De Goede, P. de Haan, Kleintjes)

11. administratiefrecht • Van VollenhovenmenggunakanitilahAdministratiefrecht yang merupakankeseluruhanketetapan yang mengikatalatperlengkapannegara, baiktingkattinggimaupuntingkatrendah. • Logemannmenyatakan HAN meliputiperaturankhusus yang mengaturcaraorganisasinegaraikutdalamlalulintaskemasyarakatan. HAN itumempelajarihubunganhukum yang khusus, dimanaparapejabatpemerintahanmempunyaikewenangan yang istimewauntukmembuatfungsi-fungsipemerintahanberjalandenganbaik.

12. lanjutan • Oppenheimmerumuskan HAN merupakanhukummengenainegaradalamkeadaanbergerak (de staat in beweging) • Belinfantemenyatakan HAN merupakansegalaperaturan yang berkaitandenganadministrasinegara.

13. Bestuursrecht • De GoedemenyatakanHukum (Tata) Pemerintahanitumerupakankeseluruhanperaturan yang berkaitandenganpemerintahan (Eenomschrijving van bestuursrechtvolgtdaaruitvanzelf: het geheel van regelsbetreffende het bestuur) • P. de HaanmenyatakanHukum (Tata) Pemerintahanmemenuhitigafungsiyaitunorma, saranadanjaminan.

14. Administratiefrecht + Bestuursrecht • VAN WIJK-KONIJNENBELT menyatakanHukumAdministrasi Negara maupunHukum (Tata) Pemerintahansemuanyaberkaitandenganadministrasi, pemerintah, danpemerintahan (administratiefrecht, bestuursrecht-het heeftallestemaken met administratie, bestuur, het besturen)

15. Perkembanganperistilahandi Indonesia • Di Indonesia penamaanistilah yang tepatuntukhukum yang mengaturadministrasinegaramemerlukanbeberapa kali perubahanistilahsebelummenjadiistilahHukumAdministrasi Negara. • Beberapaistilah: Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Pemerintahan, HukumAdministrasi, danHukumAdministrasi Negara

16. HukumAdministrasiatauHukumAdministrasi Negara • PhilipusHadjonmenggunakanistilahHukumAdministrasidenganalasanartiadministrasidalamHukumAdministrasi Negara sudahmengandungkonotasipemerintah (an). Olehkarenaitubidanghukuminitidakperlumenambahatributnegara, sehinggacukupdengansebutanHukumAdministrasi • KalanganakademisilainnyamenggunakanistilahHukumAdministrasi Negara denganalasanantara lain HukumAdministrasi Negara merupakanistilah yang luaspengertiannya. Dengandemikianmembukakemungkinankearahpengembangancabangilmuhukuminilebihsesuaidenganperkembanganpembangunandimasa yang akandatang.

17. Kata “Administrasi” danKata “Pemerintahan” • Sebenarnyakeduakatainidalampenggunaannyamemilikimaknasama, karenapemerintahanitusendirimerupakanterjemahandarikataadministrasi. • Kataadministrasiberasaldaribahasa Latin “administrare” yang berartito manage. Derivasinyaantara lain menjadi “administratio” yang berartibesturingataupemerintahan.

18. Administrasinegara • Administrasinegaraadalahkeseluruhanaparaturpemerintah yang melakukanberbagaiaktivitasatautugas-tugasnegaraselaintugaspembuatanundang-undangdanpengadilan

19. Pemerintah/Pemerintahan • Secarateoritisdanpraktik, terdapatperbedaanantarapemerintahdenganpemerintahan. • Pemerintahanadalahsegalaurusan yang diakukanolehnegaradalammenyelenggarakankesejahteraanmasyarakatdankepentingannegara • Denganungkapan lain, pemerintahanadalahbestuurvoeringataupelaksanaansedangkanpemerintahialah organ atauaparat yang menjalankanpemerintahan.

20. …lanjutan • Pemerintahsebagaialatkelengkapannegaradapatdiartikansecaraluas (in the broad sense) dandalamartisempit (in the narrow sense). • Pemerintahdalamartiluasitumencakupsemuaalatkelengkapannegara, yang padapokoknyaterdiridaricabang-cabangkekuasaaneksekutif, legislatifdanyudikatifataualat-alatkelengkapannegara lain yang bertindakuntukdanatasnamanegara, • sedangkandalampengertiansempitpemerintahadalahcabangkekuasaaneksekutif.

21. DinamikaPengertian HAN • HukumAdministrasi Negara merupakanbagiandarihukumpublik…HukumAdministrasi Negara dapatdijelaskansebagaiperaturan-peraturanpemerintahanumum (CJN Versteden) • HukumAdministrasi Negara merupakanbagiandarihukumpublik, yaknihukum yang mengaturhubunganantarapemerintahdenganwarganegaraatauhubunganantar organ pemerintahan (R J HM Huisman)

22. …lanjutan • Hukumadministrasimeliputiperaturan-peraturan yang berkenaandenganadministrasi. Administrasiberartisamadenganpemerintahan. Olehkarenaitu HAN disebutjugahukumtatapemerintahan. Perkataanpemerintahandapatdisamakandengankekuasaaneksekutif, artinyapemerintahanmerupakanbagiandari organ danfungsipemerintahan, yang bukan organ danfungsipembuatundang-undangdanperadilan (A.D Belinfante)

23. HAN DalamRealitasKini • HAN SebagaiHukum yang mengatur ADMINISTRASI NEGARA • HAN sebagaiHukum yang mengatur PEMERINTAHAN

24. HAN Yang MengaturAdministrasi Negara • Di banyaknegara HAN seringdiartikansebagaihukum yang mengatursegalasesuatu yang berkaitandenganadministrasinegara. Administrasinegaradisinimencakupkeseluruhanaktivitas yang dilakukanolehadministrasinegaradidalammenjalankantugasnyasehari-hari, baiktugas yang berkaitandenganlayananmasyarakat (public service), pelaksanaanpembangunan, kegiatanperekonomian, peningkatankesejahteraandsb. Termasukdisiniadalahtugas yang dijalankanolehadministrasinegarauntukmelaksanakanberbagaitugas yang diperintahkanolehperaturanperundang-undangan

25. …lanjutan • HAN diartikansecarameluasdenganmemfokuskankepadaberbagaikegiatan yang dilakukanolehadministrasinegara. • Pengertian HAN sepertiiniseringdisebutdenganrumusanAdministrative Law as Law of Public Administration. • Padaberbagaikepustakaanmengenaiadministrasinegaradikenaljugaistilahtatausahanegara.

26. HAN Yang MengaturPemerintahan • Selanjutnyadikenaljugapengertian HAN sebagaiHukumPemerintahan. DalambahasaInggrisseringdisebutkanLaw of Government ataudalambahasaBelandadisebutkansebagaiBestuursrecht • HAN dalamhalinimencakupberbagaihal yang berkaitandenganpemerintahantara lain mengenaifungsi, aktivitas, otoritas, sertasusunanpemerintah (lokal, regional, nasional) suatunegara.

27. …lanjutan • Adaperbedaanpengertian Government yang berkembangdiInggrisdannegara-negarapersemakmuran, denganpengertianGovernment diAmerikaSerikat. Perbedaantersebutharusdipahamisecaracermat. • Berkembangistilah governance dan good governance. Governance adalahprosespembuatankeputusandanprosesbagaimanakeputusandiimplementasikanatautidakdiberbagaitingkatpemerintahan. Good governance dapatditerjemahkankepemerintahan yang baik, tatakelola, tatapemerintahandantatapamong. Secaraumum good governance mempunyaidelapankarakteristik(partisipasi, rule of law, transparansi, responsif, berorientasikonsensus, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, dan accountability).

28. Di negara yang mendifinisikan HAN sebagaihukum yang mengaturadministrasinegara, dinamika yang terjadiadalahuntukmenegaskanfungsiadministrasinegaradalammelaksanakantugaspubliknyadinegaratsb. • Di negara yang mendifinisikan HAN sebagaihukum yang mengaturpemerintahan, dinamika yang terjadiadalahuntukmenegaskankomitmenbangsatersebutuntukpenciptaan good governance.

29. RuangLingkup HAN • Bahwa HAN berkenaandengan KEKUASAAN EKSEKUTIF, namunpengertian KEKUASAAN EKSEKUTIF initidaksamadenganapa yang dimaksudkandalamkonsep TRIAS POLITIKA. • KEKUASAAN EKSEKUTIF tersebutharusdipahamidalamduahal : TerminologidanDinamika yang ada. • SecaraterminologihukumadministrasinegaradisebutjugadenganBestuursrecht,denganunsurutama “bestuur”. Istilahbestuurberkenaandengan “sturen” dan “sturing”.

30. Bestuurdirumuskansebagailingkungankekuasaannegaradiluarlingkungankekuasaanlegislatifdankekuasaanyudikatif (yudisial). Denganrumusitu, kekuasaanpemerintahantidaklahsekedarmelaksanakanundang-undang. Kekuasaanpemerintahanmerupakankekuasaan yang aktif. Sifataktiftersebutdalamkonsephukumadministrasinegarasecaraintrinsikmerupakanunsurutamadari “sturen” (besturen).

31. Pengertian yang berbeda-bedamengenaiHukumAdministrasi Negara membuktikanHukumAdministrasi Negara selaluberkembangdanbersifatdinamisterhadapperubahan yang terjadidalamnegaradanmasyarakat. • Dinamika yang terjadipada HAN sebenarnyamencerminkanrumusan yang diberikanolehJ.Oppenheim yang menyatakan HAN merupakanhukummengenainegaradalamkeadaanbergerak (de staat in beweging).

32. Letak HAN dalamIlmuHukum • HAN merupakancabangilmuhukum yang berkaitandengankekuasaanaktivitaskekuasaaneksekutif (pemerintah) suatunegara • Beberapapakarhukum yang menyatakanolehkarena HAN mengatureksekutif, HAN merupakanbagiandari HTN • Banyakpakarhukumlainnyaberpendapatkarenaruanglingkuppembahasan HAN yang sangatluas, antara lain membahasmengenaipemerintahan, birokrasi, sertaberbagaiaktivitas yang terjadidimasyarakat, HAN merupakancabangtersendridariilmuhukumdanbukanmerupakanbagiandari HTN

33. Secaragarisbesarpendapatparapakarhukumdapatdibagidalamduagolongan:Secaragarisbesarpendapatparapakarhukumdapatdibagidalamduagolongan: • Golongan yang membedakan HTN dan HAN secaraprinsipil. Hal inidisebabkankeduailmupengetahuantersebutdapatdibagisecaratajam, baikmengenaisistematikamaupunmengenaiisinya. (Van Vollenhoven, J.H.A Logemann, G.Stellinga) • Golongan yang beranggapanantara HTN dan HAN tidakterdapatperbedaan yang bersifatasasi, melainkankarenapertimbanganmanfaatsaja. (R.Kranenburg, Van der pot, danVegting)

34. Pembedan HTN dengan HAN • HTN padapokoknyamengaturpembagiankewenanganantaralembaganegara, termasuklembagaeksekutif, disuatunegara. • HAN mengaturcarakekuasaaneksekutifmelaksanakanfungsidankewenangannyasehari-hari. • Pembahasan HTN berhentipadasaatkewenangan yang diberikanolehundang-undangdasarditerimalembagaeksekutif. • Pembahasan HAN dimulaipadasaatkewenanganitudilaksanakansecaraefektifolehpemerintah.

35. HakekatHukumAdministrasi • Hakekatdarihukumadministrasiadalahhubunganantarapenguasadanrakyat. • Hukumadministrasidapatdikatakansebagai “hukumantara”. Dimanahukumadministrasimateriilterletakdiantarahukumprivatdanhukumpidana. Sebagaicontohdalammemberikanizinpenguasamemperhatikansegi-segikeamanandaribangunan yang direncanakan. Dalamhaldemikianpemerintahmenentukansyarat-syaratkeamanan. Disampingitubagi yang tidakmematuhiketentuan-ketentuantentangizinbangunandapatditegakkansanksipidana.

36. WF Prinsmenegaskanbahwahampirsetiapperaturanberdasarkanhukumadministrasidiakhiri “ incaudavenenum” dengansejumlahketentuanpidana (“incaudavenenum” secaraharafiahberartiadaracundiekor). • Hukumadministrasi formal tidakhanyamengenal “contentieusprocesrecht” tetapijuga “non-contentieusprocesrecht” (hukumacarasengketadanhukumacara non sengketa).

37. Dibandingkandenganhukumperdatadanhukumpidana yang mengenalkodifikasi, hukumadministrasiumumtidakmemilikikodifikasi. • Tidakadapemisahantegasantarahukumtatanegaradanhukumadministrasi (pendapat: Philipus H dkk) ?

38. HA Khususdan HA Umum • Lapanganhukumadministrasikhususadalahperaturan-peraturanhukum yang berhubungandenganbidangtertentudarikebijaksanaanpenguasaseperticontoh: hukumatastataruangdanhukumperizinanbangunan. • Hukumadministrasiumumadalahperaturan-peraturanhukum yang tidakterikatpadasuatubidangtertentudarikebijaksanaanpenguasa, seperticontohalgemenebeginselenvanbehoolijkbestuur (asas-asasumumpemerintahan yang baik), undang-undangperadilantatausahanegara.

39. HukumAdministrasidiMasaDepan • HukumAdministrasi modern tergantungdariduamacamdorongan • Dorongandarisudutpolitikdanpemerintahan. Hukumadministrasitergantungdariapa yang dibayangkanolehpihakpolitiksebagaitugasdaripemerintah. • Perkembangandalambidanghukumadministrasiotonom. Dengantumbuhnyabagian-bagiankhususdarihukumadministrasikebutuhanjugameningkatakanpembentukankajianbaru.