1 / 46

Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung

Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 2012. Dasar Hukum. PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PP10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

bette
Download Presentation

Mekanisme Pengelolaan Hibah Langsung

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MekanismePengelolaan HibahLangsung Program PercepatanAkuntabilitasKeuanganPemerintah 2012

  2. DasarHukum • PP 71/2010 tentangStandarAkuntansiPemerintah • PP10/2011 tentang Tata Cara PengadaanPinjamanLuarNegeridanPenerimaanHibah • PMK 191/PMK.05/2011 tentang MekanismePengelolaanHibah • PMK 230/PMK.05/2011 tentang SistemAkuntansiHibah • PerdirjenPerbendaharaan No. Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara PengesahanHibahLangsungBentukUangdanPenyampaian Memo PencatatanHibahLangsungBentuk B/J/S • PerdirjenPerbendaharaan No. Per-73/PB/2011 tentangLangkah-langkahDalamMenghadapiAkhir TA 2011 • SuratEdaranDirjenPerbendaharaantentangPetunjukLebihLanjutPengelolaanHibahLangsungBaikdalamBentukUangMaupun B/J/S Tahun 2011

  3. Temuan BPK atas LKPP 2010 TemuanSistemPengendalian Intern: Penerimaanhibahsecaralangsungpada 18 KL minimal senilai Rp868,43 miliarbelumdikeloladidalammekanisme APBN, sehinggatidakdilaporkandalam LRA.

  4. Pengertian Hibah danHibahLangsung Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD. Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannyadilakukanoleh BUN/Kuasa BUN.

  5. Jenis-jenis Hibah BerdasarkanSumber Dana: • HibahDalamNegeri • HibahluarNegeri • BerdasarkanBentuknya: • Uang, terdiri-dari: • UangTunai • UanguntukMembiayaiKegiatan • Barang/Jasa; • SuratBerharga • BerdasarkanMekanismePencairan: • HibahTerencana • HibahLangsung

  6. Hibah DalamNegeridanLuarNegeri • HibahDalamNegeri, dapatberasaldari: • Lembagakeuangandalamnegeri • Lembaga non keuangan • Pemerintah Daerah • Perusahaan asing yang berdomisilidi Indonesia • Masyarakatdankelompokmasyarakat • Lembagalainnya • Perorangan • HibahLuarNegeri, dapatberasaldari: • Negara Asing • Lembagadibawah PBB (UNDP, WHO) • Lembaga Multilateral • Lembagakeuangandan non keuangan Non Asing

  7. TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG

  8. PengertianHibahLangsungUang PENDAPATAN Hibah BELANJA Yang Bersumber dari Hibah Off budget & Off treasury UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5): “Semuapenerimaan yang menjadihakdanpengeluaran yang menjadikewajibannegaradalamtahunanggaran yang bersangkutanharusdimasukkandalam APBN.” UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2) “SemuapenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara.”

  9. On Budget & Off Treasury ADA PROSES MEMASUKKAN KE APBN ADA PROSES PENGESAHAN DI K-BUN (KPPN) Atas Pendapatan Hibah & Belanja yang Bersumber dari Hibah

  10. TahapanPengesahanHibahLangsungBentukUang

  11. PengajuanNomor Register • Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPU c.q. Direktur EAS. • Permohonan nomor register dilampiri: • Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan • Ringkasan Hibah (Grant Summary). • Jumlah yang diregister: SejumlahPerjanjianHibah • Output: NOMOR REGISTER

  12. Pengajuan Permohonan Nomor Register Hibahsesuai SE-02/PB/2011 Langsung SA TKER DJPU • Dapatdengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke: • Gedung Prijadipraptosuhardjo II lantai 2 • Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710, • Telp.021-3864778, Fax 021-3843712,email: aklap_eas@dmo.or.id

  13. Pengelolaan Rekening Hibah • K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN • Lampiran: • surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK No.57/PMK.05/2007 • Register Hibah • Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantuolehBendaharaPengeluaranPembantu. • Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK ini wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan.

  14. Pengajuan Permohonan Nomor Register Hibahsesuai SE-02/PB/2011 Langsung SA TKER DJPU • Lampiran: • Surat Pernyataan Penggunaan Rekening (format sesuai PMK Nomor 57/PMK.05/2007) serta mencantumkan Nomor Register Hibah • KPPN MelaporkanpersetujuanrekhibahkeDit. PKN.

  15. PengelolaanRekeningHibah • K/L dapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah. • Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. • Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. • BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.

  16. PengelolaanRekeningHibah • Hibah yang terlanjurditampungdalamRekeningBendaharaPengeluaran/Penerimaandandanahibahtersebuttelahhabisdigunakan (nihil), satkermelaporkanpenggunaanhibahtersebutkeDit. PKN denganmelampirkanSuratPernyataanPenggunaanRekeningBendaharauntukHibah. • Apabilamasihterdapatsisadanahibah, makasatkermengajukanpermohonanpersetujuanpembukaanrekeninghibahkeDit. PKN danmemindahkandanahibahtersebut. • PenggunaanRekeningBendaharaPengeluaran/Penerimaanhanyadipergunakanuntuktahun 2011.

  17. REVISI DIPA DI K/L • Yang diRevisiadalahPaguBelanjadi K/L • Revisitersebutbersifaton-top Revisi DIPA: • SatkerPusatkeDit. PA, DJPB, • Satker Daerah keKanwil DJPB setempat. • Jumlah yang direvisiadalahJumlah yang direncanakanakandilaksanakandalam 1 tahun, setinggi-tingginyasebesarPerjanjianHibah. REVISI DIPA DI DJPU (999.02)  RevisiEstimasiPendapatanHibah

  18. PERSYARATAN REVISI DIPA K/L

  19. PENGESAHAN • PengesahanatasPendapatanHibahdanBelanja yang bersumberdariHibah. • DokumenPengesahan: • SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) • SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) • Lampiran: • copy Rekening atas Rekening Hibah; • SPTMHL; • SPTJM; dan • copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

  20. PENGESAHAN • Dalamhalpenyampaian SP2HL tersebuttidakdapatmelampirkandokumenPersetujuanPembukaanRekeningmakadapatmenggunakanSuratPernyataanPenggunaanRekeningBendaharanuntukHibahsebagaidokumen yang dipersamakan.

  21. PerlakuanSisaHibah • DikembalikankepadaDonor; • DisetorkeKasNegara; • Dipergunakan/dibelanjakanditahunberikutnya;

  22. PengembalianHibahke Donor • Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan. • Dokumen yang digunakan: Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)danSurat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) • Lampiran SP4HL:  • Copy Rekening atas Rekening Hibah; • Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan • SPTJM. • Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.

  23. PengembalianHibahke Donor Dalamhaldanahibahbelumpernahdilakukanpengesahan: • DalamPengajuanpengesahan (SP2HL), pendapatandicatatsebesarnettonya (pendapatanhibahdicantumkansamadenganjumlahbelanja yang bersumberdarihibah yang telahdirealisasikan). • SisadanakemudiandisetorkanlangsungkepadaPemberiHibah. TransaksipengembaliandanakepadaPemberiHibahcukupdiungkapkandalamCatatanatasLaporanKeuangan (CaLK). Contoh: TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikanke Donor Rp.20,- maka SP2HL yang diajukanadalahBelanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 dikembalikanke donor tanpamelalui SP4HL. CukupdiungkapkandalamCaLK.

  24. PengembalianHibahke Donor Dalamhaldanahibahtelahdilakukanpengesahan (telahditerbitkan SP2HL/SPHL) sebesar yang diterimaseluruhnya,: • makasatkermengajukan SP4HL kepada KPPN sebesarjumlah yang dikembalikanke donor. • Penerbitan SP4HL disesuaikandengantanggaldantahunpengembalianke donor. Contoh: TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, dikembalikanke Donor Rp.20, telahditerbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisadana Rp.20. maka KL harusmenerbitkan SP4HL sebesar Rp.20.

  25. SisaHibahdisetorkeKas Negara Dalamhaldanahibahbelumpernahdilakukanpengesahan: • makapengajuanpengesahan (SP2HL), pendapatandicatatsebesarnettonya. • KemudianSisadanahibahdisetorkankeKas Negara melalui Bank Persepsidengan SSBP KodeAkun 43XXXX (samadengankodependapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, KodeSatker 960186 Keterangan “penyetoransisadanahibahlangsungtahun 2011”. SSBP kemudiandikirimke DJPU. Contoh: TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetorkeKas Negara Rp.20,- maka SP2HL yang diajukanadalahBelanja Rp.80, Pendapatan Rp.80,-. Kemudian yang Rp.20 disetorke bank persepsi.

  26. SisaHibahdisetorkeKas Negara Hibah yang telahdilakukanpengesahansebesaryang diterimaseluruhnyamaka: • makasisadanahibahdisetorkankeKas Negara melalui Bank Persepsidengan SSBP KodeAkun 43XXXX (samadengankodependapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, KodeSatker 960186 Keterangan “penyetoransisadanahibahlangsungtahun20XX”. SSBP dikirimke DJPU. • Kemudianuntukkeperluanpembukuanmakasatkerwajibmembuat SP4HL dengandilampiri copy SSBP. Dokumen SP4HL jugaharusdisampaikanke DJPU. • Tahun SSBP harussamadengantahun SP4HL/SP3HL.

  27. SisaHibahdisetorkeKas Negara Contoh: TerimaHibah Rp.100, Dibelanjakan Rp.80, disetorkeKas Negara Rp.20, telahditerbitkan SP2HL Belanja Rp.80, Pendapatan Rp.100, sisadana Rp.20. maka KL menyetor Rp.20 ke Bank Persepsidanjugaharusmenerbitkan SP4HL sebesar Rp.20. .

  28. SisaHibahdipergunakanditahunberikutnya • Apabilasisadanahibahtidakdikembalikanke Donor dan/atautidakdisetorkeKas Negara (masihdirekeningKementerian/Lembaga), sisadanahibahlangsungdapatdigunakanpadatahunberikutnya. • Kementerian/LembagamengajukanRevisi DIPA.

  29. MekanismePertanggungjawaban HibahLangsungBentukBarang/Jasa/SuratBerharga

  30. Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/SuratBerharga

  31. BAST • Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. • BAST sekurang-kurangnya memuat: • Tanggal serah terima; • Pihak Pemberi dan Penerima; • Nilai nominal; • Bentuk hibah; • Tujuan BAST; dan • Rincian harga per barang.

  32. Pengajuan Permohonan Nomor Register • Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS, dilampiri: • Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan • Ringkasan hibah (Grant Summary). • Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan: • BeritaAcaraPenyerahanHibah (BAPH) • SPTMHL.

  33. Pengesahanke DJPU • PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU c.q. Direktur EAS dengan dilampiri: • BAST;dan • SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah).

  34. NilaiBarang/Jasa/SuratBerharga • Nilai B/J/S dalam mata uang asing, dikonversi ke Rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST. • Dalam BAST/dokumen pendukung lainnya tidak terdapat nilai B/J/S, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas B/J/S yang diterima.

  35. Pengesahanke DJPU • DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan: • Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA; • Lembar ke-2, untuk PA/Kuasa PA guna dilampirkan pada pengajuan MPHL-BJS; dan • Lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.

  36. Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN • PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-BJS) • Untukkeperluanpencatatan: • Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah • BelanjaJasauntukPencatatanJasadariHibah • Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari Hibah • Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah dan; • Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

  37. Pencatatan Hibah Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN • PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri: • SPTMHL; • SP3HL-BJS lembar kedua; dan • SPTJM. • Atas dasar MPHL-BJS, KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan: • Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA; • Lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Dit. EAS dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan • Lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.

  38. Akuntansi • PendapatanHibahdalambentukBarang/Jasa/SuratBerhargadanBelanjauntukPencatatanBarang/Jasa/SuratBerhargadarihibahmerupakantransaksi non kassehinggadilaporkansecaraterpisahdengantransaksikasdidalamLaporanRealisasiAnggaran (LRA) dantidakdilaporkandalamLaporanArusKas (LAK).

  39. PELAPORAN

  40. REKONSILIASI REKONSILIASI ADALAH PROSES PENCOCOKAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIPROSES DENGAN BEBERAPA SISTEM/SUBSISTEM YANG BERBEDA BERDASARKAN DOKUMEN SUMBER YANG SAMA

  41. Rekonsiliasi (Pencocokandata hibah) K/L DONOR KPPN DJPU Dit. PKN

  42. REKONSILIASI HIBAH • DJPU melaksanakanrekonsiliasiataspenerimaanhibah • denganKementerian/Lembagasetiaptriwulan. • - Kementerian/Lembaga melaksanakan rekonsiliasi atas • belanja yang bersumberdarihibah dengan KPPN • setiapbulan. • DokumensumberuntukRekonsiliasi : • SP2HL/SPHL • SP4HL/SP3HL • Rekeningkoran (untuk hibah uang) • SP3HL-BJS/Memo Pencatatan Barang/Jasa/SuratBerharga • BAST (untukhibahbarang/jasa/SuratBerharga).

  43. Sanksi • Kementerian/Lembaga yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi. • Hibah yang diterimalangsung yang tidakdikelolasesuaiPeraturanMenteriKeuanganinimenjaditanggungjawabpenerimahibah.

  44. Ketentuan Lain-lain HibahIneligible: • Dalamhalterjadiklaimdaripihakpemberi donor atashibahyang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh K/L, makapengeluarannyatidak ditanggung oleh Negara. • Namunterhadaphibah yang telah diajukan register dan pengesahan oleh K/L, dapat ditanggung oleh Negara melalui DIPA K/L ybs.

  45. PERAN APIP • Membantumenginventarisasi Hibah yang diterimabaikterencana maupun langsung • Memastikansatker yang menerimahibahmengikutiketentuan yang berlaku • Memastikan terdapatSOP dantelahdilaksanakandenganbaik. • Reviu Laporan Keuangan.

  46. TerimaKasih

More Related