1 / 30

Sosialiasasi Mekanisme Pengelolaan Hibah

Sosialiasasi Mekanisme Pengelolaan Hibah. Disampaikan dalam acara :. DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELEMEN DITJEN PENGELOLAAN UTANG KEMENKEU . DASAR HUKUM. Persetujuan DPR Pada APBN. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Psl 22, 23, dan 24. Pendapatan. Belanja. Persetujuan hibah

marlo
Download Presentation

Sosialiasasi Mekanisme Pengelolaan Hibah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SosialiasasiMekanismePengelolaanHibah Disampaikan dalam acara : DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELEMEN DITJEN PENGELOLAAN UTANG KEMENKEU

  2. DASAR HUKUM Persetujuan DPR Pada APBN UU 17/2003tentang Keuangan Negara Psl 22, 23, dan 24 Pendapatan Belanja Persetujuan hibah langsung ditetapkan dalam UU Pertanggungjawaban APBN Pem.Pusat dapatmemberikan/menerima hibahkepadaLembaga Asing/Pemda. MenteriKeuangan sebagaiBendahara Umum Negara UU No.1/2004tentang Perbendaharaan Negara Pasal 38 Pasal 33 Memberikan PHLN Kepada Pemda./BUMN/BUMD/ Lembaga Asing Menunjuk Pejabat Yang Diberi Kuasa PMK. 100/PMK.01/2008 UU No.33/2004 TentangPerimbangan KeuanganAntaraPemerintahPusatdan Pemerintah Daerah Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Pasal 44 dan 45

  3. PeraturanPemerintahdanPeraturanMenteriKeuanganTerkaitHibah UU No.33 /2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah UU No.17/2003 tentangKeuangan Negara UU No.1/ 2004 tentangPerbendaharaan PP.10/2011 Tentang Tata Cara PengadaanPinjamanLuarNegeridanPenerimaanHibah PP. 2/2012 TentangHibah Daerah PMK No. 151/2011 TentangTata Cara PenarikanPinjaman Dan/AtauHibahLuarNegeri PMK No. 169/2008 Tentang Tata caraPenyaluranHibahKepadaPemda (ProsesRevisi) PMK No. 230/2011 TentangSistemAkuntansiHibah PMK No. 191/2011 TentangMekanisme Pengelolaan Hibah

  4. TransparansidanAkuntabilitasHibahsesuai PP 10/2011 Sesuai amanat ayat (4) pasal 38 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No.2 tahun 2006 jo PP No.10/2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah mengatur :

  5. TahapanHibahLangsung - Uang SuratPernyataanPenggunaanRek , register DJPU-DEAS DJPBN- Dit. PKN Grant Summary + GA Pemberian no register Permintaan ijin pembukaan rekening PA/KPA 1 2 Permintaan no register Persetujuan KPPN DJPBN-Dit. PA Penyamapaian lembar ke 2 SPHL ke DJPU Usulanpengesahanrevisi DIPA Pengesahan SPHL/SP3HL Pengajuan SP2HL/SP4HL PengesahanRevisi DIPA 4 3 Nomor Register & IzinPembukaanrekening SPTMHL, SPTJM, SP2HL

  6. Tahapan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga DJPU DONOR PA/KPA Grant Summary + GA 1 2 Permohonan Registrasi Penyusunan BAST Pemberian No. Register DJPU KPPN Tahapan register dapat diskip jika sudah ada registrasinya PengajuanBelanja 3 Permohonan PengesahanPendapatan 4 Persetujuan PengesahanBelanja Pengesahan SPTMHL · SP3HL-BJS · BAST SPTMHL, SPTJM, SP3HLBJS, MPHL BJS · Melaporkandalam SIMAK BMN, LRA danNeraca · MenjelaskanHibahdalamCaLK · Menatausahakandok. Terkaitpenerimaanhibah

  7. Penandatanganandokumenpertanggungjawabanhibah Menteri/pimpinanlembagaselaku PA Menteri/pimpinanlembaga/kepalakantor/satkerselaku PA/KPA Pimpinan K/L / SatkerpenerimaHibah SP2HL SP3HL-BJS SPTMHL SPTJM MPHL-BJS IzinPembukaanrekening BAST

  8. DOKUMEN SUMBER HIBAH

  9. Apakah BAST/BAPH? BAST/BAPH adalahsuatudokumen yang merupakanbuktipenyerahanbarang/jasaantarasatupihakdenganpihak yang lainnya.

  10. BAST ≠ LaporanKegiatanHibah • BAST adalahsatu-satunyabuktipenyerahandanpenerimaanhibah yang diakuiolehkeduabelahpihak (dokumensumber). • Laporanpelaksanaan/penyelesaiankegiatanatausejenisnyadari donor hanyamerupakanlaporan (report), bukanbuktipenyerahanhibah. • Report to report = Merepotkan = tidakakuntabel • Akuntabel = Dokumensumber Prosesakuntansi •  Laporan

  11. Komponen Minimal Berita Acara Penyerahan Hibah

  12. DRAFT BAST

  13. Contoh draft BAST JASA

  14. Contoh draft BAST BARANG

  15. Selasa lima belas April dua ribu sepuluh Dra. Masnellyarti Hilman, M. Sc Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan PKL, KLH Kantor KLH, Gd. A Lantai VI, Jl. DI Panjaitan Kav 24, kebon nanas Jaktim 13410 Satker Deputi Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan , KLH Stephen Adrian Ross Chief Technical Officer Partnership on Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) DENR Compound, Visayas Avenue, Quezon City 1165, Philippines Partnership on Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) USD 16,110 (setara dengan Rp.152.530.300)

  16. REKONSILIASI • REKONSILIASI ADALAH PROSES PENCOCOKAN DATA TRANSAKSI KEUANGAN YANG DIPROSES DENGAN BEBERAPA SISTEM/SUBSISTEM YANG BERBEDA BERDASARKAN DOKUMEN SUMBER YANG SAMA

  17. FUNGSI REKONSILIASI • Rekonsiliasi data realisasihibah (langsung) triwulananditujukanuntuk : • Cross-check data realisasipenerimaanhibahdari Donor baik yang tercatatoleh KL maupunoleh DJPU sebagaibahanpenyusunan LK BA 999.02; • MengetahuipenerimaanhibahLangsung yang belumdilakukanpengesahan; • Catatan data realisasihibahpada KL dan DJPU serta Donor, seharusnyamenunjukkanjumlah yang sama; • Sebagaialatuntukmemberikankeyakinankepada auditor bahwaangka yang disajikandalamlaporankeuangantelahakurat

  18. Issue terkaitRekonsiliasi DJPU 1000 700 Konfimasi 1000 Rekonsiliasi 700 HasilKonfirmasi DJPU dan Donor tidakakansama, makadariitudiperlukanRekonsiliasiantara K/L dan Donor

  19. Contoh Form Rekonsiliasi

  20. TerimaKasih KementerianKeuangan DirektoratJenderalPengelolaanUtang DirektoratEvaluasi, AkuntansidanSetelmen Telp. 021 3865330 ext 2702/3864778, Fax 021 3843712

  21. PenyajiandanPengungkapanHibah(LewatTahunAnggaranBerjalan) Hibah berupa Uang : • Apabilakegiatanataspenerimaanhibahtersebutselesaidantidakterdapatsisadanatidakperludisahkanke KPPN • Apabilamenghasilkanaset agar dicatatdalam SIMAK-BMN • Apabilaterdapatsisadana : • Diakuiditahunanggaranberikutnya • Melakukanprosespengesahansebesarsisadanatahunlalu • DituangkandalamCaLK • DicantumkandalamKas/SetaraKasdalamNerca • Apabilabelumdilakukanpengesahan agar diajukanpengesahanditahunanggaranberikutnya

  22. PenyajiandanPengungkapanHibah(LewatTahunAnggaranBerjalan) Hibah Berupa Barang/Jasa • Apabila Penerimaan Hibah Barang/Jasa telah diterbitkan BAST nya dan tanggal BAST melewati tahun anggaran berkenaan, agar diungkapkan di CaLK dan aset yang diterima di catat dalam SIMAK BMN tanpa dilakukan pengesahan. • Apabila Penerimaan Hibah Barang/Jasa belum diterbitkan BAST agar segera dilakukan penandatangan BAST dan dilakukan proses pengesahan dan asetnya dicatat dalam SIMAK BMN • Apabila Penerimaan Hibah Barang/Jasa belum diterbitkan BAST dan sekiranya tidak memungkinkan/sulit untuk penandatanganan BAST agar dituangkan di CaLK.

More Related