SIMPEG KKP MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. SIMPEG KKP MERUPAKAN BAGIAN DARI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT DI LINGKUP KKP Oleh : SUPRIATNA (Kasubbid Aplikasi Sistem Informasi)

2. Latar Belakang • Implemnetasi Penerapan e-Government di KKP • TUPOKSI Pusdatin salah satunya adalah pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di lingkup KKP • Pusdatin – KKP memiliki infrastruktur jaringan komunikasi yang semakin tahun menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. • Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) merupakan salah satu penerapan e-Government disetiap Kementerian yg merupakan aplikasi Fungsi Manajemen Kepegawaian • Diharapkan dapat menjadi contoh dalam Pengembangan Teknologi , Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Aplikasi fungsi-fungsi lain, seperti aplikasi fungsi Administrasi Legislasi, Fungsi Persuratan dll.

3. Tujuan • Memberikan gambaran secara umum Kondisi Existing Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Informasi KKP saat ini. • Kebijakan pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Informasi KKP kedepan agar harapan Pusdatin menjadikan Sistem Informasi KKP menjadi Sistem Informasi yg terintegrasi baik secara Infrastruktur maupun Aplikasi. • Menjadikan Pusdatin sebagai pintu gerbang informasi dengan menerapkan kebijakan “Satu Pintu” akan terwujud

4. Dasar Hukum • Inpres RI No. 3 Th. 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. • Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13/KEP/ M.PAN /I/2003, tentang Pedoman Umum perkantoran Elektronis Lingkup Internet di lingkungan Instansi Pemerintah. • Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 26/MEN/2011 tentang Unit Kliring KKP • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.17/MEN/2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 31/KEPMEN-KP/2013, tentang Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. • 0

5. Melaksanakan perancangan,pegembangan dan pemeliharaanInfrastruktur Teknologi Informasiserta penerapan aplikasi sisteminformasi dan tatalaksana pembuatan Aplikasi Sistem Informasi

6. StrategiKebijakan Pembangunan danPengembangan SI-KKP Membangun sistem informasi yang tersentralisasi (terintegrasi) di lingkungan KKP dengan menerapkan kebijakan “satu pintu”; Mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja di sektor pembangunan kelautan dan perikanan; Mengembangkan jaringan sistem informasi yang mampu mendukung berbagai aktifitas pembangunan di lingkup sektor kelautan dan perikanan; SI-KKP merupakan bagian integral dari pembangunan Sistem Informasi Nasional; Pengembangan SI-KKP dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan realistis dan terukur; Terwujudnya implementasi e-Government di lingkungan KKP Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efesien melalui pemanfaatan e-Government; Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui tersedianya infrastruktur teknologi informasi melaui e-Government untuk pelayanan publik.

7. Kondisi Existing Infrastruktur SI-KKP • Data Center (DC) dan Network Operation Center (NOC) • Sistem Jaringan Komunikasi (SI-KKP) • Peranti Keras dan Peranti Lunak Pengguna • Saluran Layanan (Website, Telepon dan Fax) • RuangKontrol / Situation Room • Fasilitas Pendukung Lainnya (ruangan khusus, AC, UPS dan Sarana Pengamanan Lainnya)

8. Data Center (Pusat Data) PUSDATIN

9. Network Operation Center PUSDATIN

10. SITUATION ROOM KKP Fungsi : Tempat Rapat Pimpinan Lingkup KKP dan difasilitasi dengan Video Conference Lokasi : di Gedung Mina Bahari 3 Lt. 2

11. Komponen Data Center Pusdatin

12. Perkembangan Bandwidth SI-KKP

15. JARINGAN WIDE AREA NETWORK (WAN) SI-KKP DINAS KP PROVINSI Dukungan Pusdatin kepada Dinas KP Provinsi (33 Provinsi) : 1 (satu) unit PC 1 (satu) unit HUB dan Router Koneksi internet dgSpeedy, Astinet dan VSAT Belum terintegrasi baik secara infrastruktur maupun aplikasi

16. Kondisi Koneksi Jaringan Internet Pusat – Daerah Saat Ini (Existing) • Pusdatin telah memfasilitasi koneksi internet berupa speedy • dengan kapasitas upto 1 MB dan VSAT dengan kapasitas 256 Kbps di 32 Provinsi, kecuali DKI Jakarta dari tahun 2008; • b. Pada tahun 2014 telah direncanakan dari 32 lokasi 16 lokasi akan difasilitasi dengan teknologi Astinet, 15 lokasi Speedy dan 1 lokasi VSAT; • c. Koneksi jaringan masih secara stand alone. • d. Berfungsi hanya untuk kegiatan operasional kantor dan mengirim data ke pusat; • Dukungan Hadware Pendukung terdiri dari : 1 unit PC, 1 unit router, 1 unit HUB. • Kedepan akan dikembangkan dengan fasilitaas Virtual Private Network (VPN).

17. Masterplan Infrastruktur SI-KKP VPN Router

18. Perkembangan e-Government di Lingkup KKP

19. Kata Kunci DEFINISIe-Government • Oleh • Pemerintah • Untuk • Rakyat • Bisnis • Lembaga Pemerintah lain • Manfaat e-Government • Efisiensi • Efektivitas • Transparansi • Inovasi • Partisipasi • Bagaimana mencapainya? • Rekayasa ulang proses bisnis • Penggunaan TIK Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

20. Faktor Penentu Kesuksesan • Faktor Penentu Kesuksesan merupakan Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar implementasi e-Government berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. • Faktor Penentu Kesuksesan dibagi menjadi empat dimensi: • Kebijakan dan Regulasi, • Kelembagaan dan SDM, • Perencanaan dan Anggaran, • Infrastruktur dan Aplikasi Kelembagaan & SDM Kebijakan & Regulasi Visi & Misi E-Government Visi & Misi E-Government Infrastruktur & Aplikasi Perencanaan & Anggaran Sumber: DETIKNAS, 2012

21. Komponen dalam Pengimplementasian e-Government • Kebijakan • Kelembagaan • Infrastruktur • Aplikasi • Perencanaan

22. KEBIJAKAN/Regulasi yg menunjang e-government • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP. 31/KEPMEN-KP/2013, tentang Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan; • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.17/MEN/2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.01/MEN/2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 43/ KEPMEN-KP/SJ/2014, tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

23. Lanjutan ............... • 5. Sedang menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang Pengelolaan Aplikasi dan Penamaan Domain Sistem Informasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; • 6. Sedang menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang Master Plan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

24. KELEMBAGAAN Salah satu tupoksi Pusdatin berdasarkan Permen KP Nomor : PER 15/MEN/2010 adalah Pengembangan Sistem Informasi yaitu melaksanakan perancangan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, teknologi informasi serta penerapan aplikasi sistem informasi dan tatalaksana pembuatan aplikasi sistem informasi

25. Kondisi SDM IT Pusdatin

26. INFRASTRUKTUR

27. APLIKASI

28. AplikasiSistemInformasiYgMendukungPelaksanaane-Government Aplikasi website Kementerian(Homepage) AplikasiFungsiPelayananPublik AplikasiFungsiAdministrasiLegislasi AplikasiFungsiAdministrasidanManajemenUmum; AplikasiFungsiManajemenKepegawaian; AplikasiFungsiManajemen Pembangunan AplikasiFungsiManajemenKeuangan

29. Existing Aplikasi SI-KKP • Secara umum aplikasi berbasis web • Pengembangan dilakukan di masing-masing unit kerja, berkoordinasi dengan Pusdatin • Penempatan Aplikasi : ada yg di Hosting di Pusdatin,Colocation di Data Center Pusdatin dan di luar Pusdatin (di unit kerja atau di ISP) • Pembangunan aplikasi diupayakan dengan platform yg sama, sehingga memudahkan untuk implementasinya • Belum dioptimalkan untuk bisa diintegrasikan semua aplikasi

30. APLIKASI SIMPEG KKP • Simpeg adalah sebagai Sistem Informasi terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasil-kan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. • Simpeg KKP adalah sistem berbasis komputer yg menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yg akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian, (Permen KP. Nomor :PER/17/MEN/2011)

31. Secara Umum Tujuan Simpeg di Pemerintahan • UntukmendukungSistemManajemen PNS yang rasionaldanpengembangan SDM diAparaturPemerintah. • Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhirdanterintegrasi. • MenyediakanInformasi PNS yang akuratuntukkeperluanperencanaan, pengembangan, kesejahteraandanpengendalian PNS • MembantuKelancaranpekerjaandibidangkepegawaian, terutamadalampembuatanlaporan

32. ManfaatSimpeg • Pencarian informasi data seseorang pegawai akan mudah dan cepat. • Pembuatan Laporan dapat dengan mudah dikerjakan. • Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan mendapat kenaikan gaji berkala • Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian • Mendapatkan informasi tentang keadaan pegawai (Profil Kepegawaian) yang cepat dan akurat • Dapat merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai pendidikan dan kompetensinya • Merencanakan Kebutuhan Pegawai (Neraca Kebutuhan Pegawai)

33. Beberapa Aplikasi Yg Dikembangkan Biro Kepegawaian • Website Biro Kepegawaian (www.ropeg.kkp.go.id) adalah merupakan aplikasi sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan pegawai mulai dari penerimaan , pengangkatan, pendidikan dan pensiun; • Aplikasi Simpeg KKP(www.ropeg.kkp.go.id/simpeg) adalah sistem informasi berbasis komputer yg menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yg akurat, berkualitas dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian, (Permen KP. Nomor :PER/17/MEN/2011) • Aplikasi Survei (www.ropeg.kkp.go.id/survei) adalah merupakan aplikasi yg berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Biro Kepegawaian

34. Lanjutan ......... • Aplikasi Arsip Persuratan (www.ropeg.kkp.go.id/arsip_surat ) adalah merupakan suatu aplikasi yang berfungsi sebagai Office Management dalam mendukung operasional kantor; • Aplikasi Absensi (www.ropeg.kkp.go.id/absensi) adalah merupakan apalikasi yang berfungsi untuk pengelolaan kehadiran pegawai KKP • Aplikasi penerimaan CPNS (www.ropeg.kkp.go.id/cpns2013) adalah merupakan aplikasi yg berfungsi dalam proses penerimaan CPNS KKP

35. Dukungan Pusdatin Terhadap Pengelolaan SIMPEG KKP • Penyediaan dan pemeliharaan sarana seperti Jaringan Komputer (LAN), Jaringan Internet dan Server; • Memfasilitasi penempatan (Co location) Server Aplikasi Kepegawaian (www.ropeg.kkp.go.id) yg ditempatkan di DC Pusdatin • Memfasilitasi IP Publik untuk bisa akses internet • Memberikan pengamanan dari serangan Hacker terhadap aplikasi-aplikasi yg ditempatkan di Pusdatin • Memonitoring terhadap semua aplikasi yg di tempatkan di Pusdatin termasuk aplikasi Simpeg

36. Lanjutan …………………. • Memberikan konsultasi mengenai TIK terkait pengembangan Aplikasi Simpeg KKP; • Memberikan bantuan teknis kepada Administrator Simpeg apabila diminta; • Memberikan rekomendasi atapun saran baik diminta maupun tidak mengenai operasionalisasi aplikasi Simpeg KKP;

37. HARAPAN Kedepan SI-KKP YANG INGIN DICAPAI

38. Kondisi Yang Ingin Dicapai • Seluruh data yang dihasilkan oleh KKP menjadi terpusat, sehingga menghilangkan redundansi dan bias data, serta menghemat anggaran pembangunan aplikasi, karena masing-masing unit kerja KKP dapat berbagi data. • Dengan adanya database terpusat banyak aplikasi berkualitas yang dapat dibangun contohnya : Bussiness Intelligent. • Website kkp.go.id dapat menjadi portal krn mampu meng-query seluruh data yang diinginkan oleh stakeholder • Unit Kerja KKP dapat berfokus untuk membangun aplikasi yang berfungsi meningkatkan kinerja dan meningkatkan fungsi layanan terhadap stakeholder KKP dan bukan website“company profile” • Form isian data dapat dibangun secara terintegrasi sehingga memudahkan operator di UPT/Dinas daerah • Mempermudah pemeliharaan database serta pengembangan aplikasi, karena seluruh data menjadi terpusat dan mengurangi kemungkinan manipulasi data

39. Pengembangan Alur Komunikasi Data Sistem Informasi KKP YANG INGIN DICAPAI

40. Online Web Based Application(Typically existing aplikasi online di KKP) • Kelebihan • Simple pembuatannya • Cepat updating • Mudah pemeliharaannya • Sistem Terpusat • Kelemahan • Butuh bandwidth besar • Butuh resource hardware besar • Data mudah hilang ketika proses input • Tidak ada backup data di daerah

41. Web Based Application (remote area)Combined online application • Kelebihan • Bandwidth kecil • Pengamanan menggunakan jalur VPN • Data tersimpan di komputer daerah/lokal • Dapat menginput secara bersama-sama tanpa koneksi internet, baru kemudian di upload • Sistem secara otomatis mengupload ulang apabila gagal dalam proses upload ke server • Kelemahan • Proses instalasi lebih rumit • Pembuatan aplikasi lebih rumit • Aplikasi rentan terkena virus apabila komputer user tidak dirawat

42. Sekian Terima kasih