1 / 29

TUGAS DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TUGAS DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. REZY ANDRIYASMAN, S.H., M.H. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI. Dasar Hukum. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

metta
Download Presentation

TUGAS DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TUGAS DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REZY ANDRIYASMAN, S.H., M.H. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

  2. DasarHukum • UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. • PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1961 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR • PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.09/MEN/2011 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.22/MEN/2012 • PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.23/MEN/2012

  3. PENDAHULUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR • Latar Belakang Dalampenerapanmanajemensumberdayamanusiaaparatur yang berorientasipadapeningkatanprestasidanprofesionalismesumberdayamanusia, perlumemberikankesempatantugasbelajardanIjinBelajarbagiPegawaiNegeriSipildilingkunganKementerianKelautandanPerikanan

  4. PENGERTIAN Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untukmelanjutkanpendidikankejenjang yang lebihtinggibaikdidalamnegerimaupundiluarnegeri, bukanatasbiayasendiridanmeninggalkantugassehari-harisebagai PNS.

  5. Tujuan: a. memenuhikebutuhanakantenaga yang memilikikeahlianataukompetensitertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap, dan kepribadianprofesional PNS sebagaibagian yang tidakterpisahkandalampengembangankarirseorang PNS.

  6. TUGAS BELAJAR: • TUGAS BELAJAR DALAM NEGERIADALAH TUGAS YANG DIBERIKAN KEPADA PNS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANA UTK MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA IV/S1, S2 DAN S3, PADA SUATU LEMBAGA PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA LAIN YANG TERAKREDITASI DI DALAM NEGERI, SESUAI DGN BIDANG STUDI, ILMU, DAN KEAHLIAN YG TELAH DITENTUKANDENGAN MENGGUNAKAN BIAYA PEMERINTAH RI, PEMERINTAH NEGARA ASING, BADAN INTERNASIONAL, LEMBAGA NON PEMERINTAH LAINNYA. • TUGAS BELAJAR LUAR NEGERIADALAH TUGAS YG DIBERIKAN KEPADA PNS DI LINGKUNGAN DEP. KP UTK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA SUATU LEMBAGA PENDIDIKAN ATAU LEMBAGA LAIN YANG TERAKREDITASI DI LUAR NEGERI, SESUAI DENGAN BIDANG STUDI, ILMU, DAN KEAHLIAN YANG TELAH DITENTUKAN DENGAN MENGGUNAKAN BIAYA PEMERINTAH RI, PEMERINTAH NEGARA ASING, BADAN INTERNASIONAL, LEMBAGA NON PEMERINTAH LAINNYA.

  7. MAKSUD PERENCANAAN TUGAS BELAJAR • Penyusunanrencanakebutuhantugasbelajardimaksudkanuntukmemenuhikebutuhanpeningkatanpengetahuan, keahlian, danketerampilan yang diperlukansebagaipersyaratandalammelaksanakantugaspenyelenggaraanpemerintahandanpembangunandibidangkelautandanperikanan. • RencanakebutuhantugasbelajardisusunolehSekretariatJenderalmelalui Biro Kepegawaianbersama-samadenganBadanmelaluiPusatPendidikanKelautandanPerikananberdasarkanusulandarisekretariat unit kerjaeselon I. • Rencanakebutuhantugasbelajardisusundalamrencanakebutuhantugasbelajar 5 (lima) tahunan, dandirincikedalamrencanakebutuhantugasbelajartahunan.

  8. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR SETIAP TAHUN DISESUAIKAN DENGAN: rencanakebutuhanpegawai. anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; dan/atau kesempatan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun nonpemerintah sertalembaga-lembaga/negaraasingkepadapegawaidilingkunganKementerian.

  9. JENJANG PENDIDIKAN TINGGI DI LUAR NEGERI DIBERIKAN UNTUK PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PALING LAMA SEBAGAI BERIKUT: a. Program Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV), 8 (delapan) semester; b. Program Magister (S2) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan c. Program Doktor (S3), 6 (enam) semester.

  10. JENJANG PENDIDIKAN TINGGI DI DALAM NEGERI DIBERIKAN UNTUK PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PALING LAMA SEBAGAI BERIKUT: a. Program Diploma III, 6 (enam) semester b. Program Diploma IV (D. IV) sisipan, 2 (dua) semester; b. Program Sarjana (S1)/DIPLOMA IV, 8 (delapan) semester; c. Program Magister (S2) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan d. Program Doktor (S3), 6 (enam) semester.

  11. PERSYARATAN TUGAS BELAJAR a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS; b. pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a); c. penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; d. lulus seleksi/tes dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar dilaksanakan;

  12. SELANJUTNYA e. tidak sedang: 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara; 2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; 3) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6) dalam proses perkara pidana; 7) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; 8) melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan/atau 9) melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

  13. SELANJUTNYA e. tidak pernah: 1) dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 2) gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan/atau 3) dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya. f. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi; g. mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk tugas belajar di luar negeri; h. menandatangani surat perjanjian tugas belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  14. BATAS USIA TUGAS BELAJAR Batas usia PNS yang akan mengikuti tugas belajarpadasaatdinyatakanditerimadiperguruantinggi, yaitu: 1. Program Diploma III (D. III), paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun; 2. Program Diploma IV (D. IV), paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; 3. Program Diploma IV (D. IV) sisipan, paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; 4. Program Sarjana (S1), paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; 5. Program Magister (S2) atau yang setara, paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan 6. Program Doktor (S3), paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun.

  15. AKREDITASI PROGRAM STUDI • Pada saat PNS dinyatakan diterima untuk pelaksanaan tugas belajar dalam negeri, program lembagapendidikanharusmemilikiakreditasipalingrendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). • Lembaga pendidikan untuk pelaksanaan tugas belajar di luar negeri harus dikoordinasikan dengan kementerian yang bertanggungjawabdalambidangpendidikannasional.

  16. PROSEDUR DAN MEKANISME PENETAPAN KEPUTUSANTUGAS BELAJAR LUAR NEGERI

  17. ProsedurdanMekanismePenetapanKeputusanTugasBelajarDalamNegeriProsedurdanMekanismePenetapanKeputusanTugasBelajarDalamNegeri

  18. PENGERTIAN Izin belajar adalah izin yang diberikanolehpejabat yang berwenangkepada PNS untukmelanjutkanpendidikankejenjang yang lebihtinggidenganbiayasendiridantidakmeninggalkantugassehari-harisebagai PNS

  19. Tujuan: a. memenuhikebutuhanakantenaga yang memilikikeahlianataukompetensitertentu dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, serta pengembangan organisasi; dan b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap kepribadian profesional PNS sebagaibagian yang tidakterpisahkandalampengembangankarirseorang PNS.

  20. MAKSUD PERENCANAAN IZIN BELAJAR • untukmemenuhikebutuhanpeningkatanpengetahuan, keahlian, danketerampilan yang diperlukansebagaipersyaratandalammelaksanakantugaspenyelenggaraanpemerintahandan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. • disusun oleh SekretariatJenderalmelalui Biro Kepegawaianbersama-samadenganBadanmelaluiPusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan berdasarkan usulan dari sekretariat unit kerja eselon I. .

  21. RENCANA KEBUTUHAN IZIN BELAJAR • disusun dalam rencana kebutuhan izin belajar tahunan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun berjalan. • memuat informasi mengenai: • bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan izin belajar; • jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; • jenis lembaga pendidikan yang direncanakan; • program pendidikan yang direncanakan; • jangka waktu; dan • kualifikasi calon pegawai izin belajar. • Penyusunan rencana kebutuhan izin belajar disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai.

  22. JENJANG PENDIDIKAN TINGGI IZIN BELAJAR UNTUK PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PALING LAMA SEBAGAI BERIKUT: a. Program Diploma III (D.III), 6 (enam) semester; b. Program Diploma IV (D.IV), 8 (delapan) semester; c. Program Sarjana (S1), 8 (delapan) semester; d. Program Magister (S2) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan e. Program Doktor (S3); 6 (enam) semester.

  23. PERSYARATAN IZIN BELAJAR • memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS; • pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a); • penilaianpelaksanaanpekerjaandalam 2 (dua) tahunterakhir paling rendahbernilaibaik; • lulus seleksi/tes dari lembaga pendidikan tempat izin belajar dilaksanakan; • mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;

  24. SELANJUTNYA • tidak sedang: 1) menjalani cuti di luar tanggungan negara; 2) melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; 3) mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4) dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5) menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dalam proses perkara pidana; 6) menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan/atau melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; • tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat berat; dan • bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memiliki jarak tempuh antara lokasi perkuliahan dengan tempat bekerja paling jauh 60 (enam puluh) kilometer atau paling lama 2 (dua) jam.

  25. LEMBAGA PENDIDIKAN UNTUK PELAKSANAAN IZIN BELAJAR • Program padalembagapendidikanuntukpelaksanaanizinbelajarharusmemilikiakreditasi paling rendah “B” dariBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi (BAN – PT). • Program dimaksudbukanmerupakanpendidikanjarakjauh/kelasjauh/kelaskhusus/kelaseksekutif/SabtuMinggu. • Calonpesertaizinbelajarpadadaerah-daerahtertentu yang tidakmemiliki program studipadalembagapendidikantinggiberakreditasi “B” dapatmengikuti program padaUniversitas Terbuka.

  26. Hak PNS Izin Belajar Gaji Tunjangan Kenaikan Gaji Berkala Kenaikan pangkat/golongan Penilaian dalam DP3 Hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan 26 ditbinjak bkn (021) 80886621

  27. KEWAJIBAN PNS IZIN BELAJAR Tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan izin belajar Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu 27 ditbinjak bkn (021) 80886621

  28. PROSEDUR DAN MEKANISME PENETAPAN SURAT IZIN BELAJAR UntukIzin Belajar S3 Untuk Izin Belajar S1 danS2

  29. TERIMA KASIH

More Related