1 / 10

Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor KK & PKP2B di Sektor Perpajakan

Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor KK & PKP2B di Sektor Perpajakan. Paparan DJP di Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu , 2 7 Agustus 2014. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014. PENERIMAAN PAJAK PER SEKTOR USAHA TAHUN 2008 S.D. 2013.

bruno
Download Presentation

Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor KK & PKP2B di Sektor Perpajakan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pelaksanaan Kewajiban Kontraktor KK & PKP2B di Sektor Perpajakan Paparan DJP di Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu, 27 Agustus 2014 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014

  2. PENERIMAAN PAJAK PER SEKTOR USAHA TAHUN 2008 S.D. 2013

  3. REALISASI PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

  4. PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL

  5. PENERIMAAN PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA

  6. Modus Penghindaran Pajak KK & PKP2B Penjualan ke LN tidak langsung (menggunakan perusahaan pemasaran dalam 1 grup) Merendahkan Nilai Penjualan Data Kualitas & kuantitas produk dijual tidak dapat divalidasi Harga jual dilaporkan lebih rendah Modus Pembebanan biaya-biaya yang diperkenankan dalam Kontrak melebihi batasan biaya yang diatur oleh UU Perpajakan Meninggikan Nilai Biaya Penggeseran biaya antar perusahaan dalam 1 grup dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak

  7. CONTOH KALIMAT YG TERCANTUM DLM PKP2B GENERASI I:

  8. CONTOH KALIMAT YG TERCANTUM DLM PKP2B GENERASI I: ANNEXURE “D”

  9. Dispute PPN pada PKP2B Gen. I dan Solusinya Semenjak terbit PP. 144 Tahun 2000, Batubara bukan BKP, sehingga kontraktor tidak dapat melakukan lagi restitusi PPN. Kontraktor mengkompensasikan PPN yang telah dibayar dengan mengurangi kewajiban DHPB (Royalti). Penyelesaian ke depan, Menkeu menerbitkan PMK yang sesuai dengan PKP2B Gen I: yaitu tidak ada pemungutan PPN, namun PPn (Pajak Penjualan) tetap terutang Solusi terhadap permasalahan yang telah terjadi: DHPB : 13,5% Denda : 2%/bln (maks. 48%) Reimbursement PPN Bunga : 6%/Thn (maks. 48%) Sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Sesuai Legal Opinion Kejagung RI Pajak Penjualan (KMK 175/1979) Denda : 20% (KMK 191/1979) Biaya Adm. Pengurusan Piutang Negara : 10%

  10. Terima Kasih

More Related