210 likes | 529 Views
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN. Dasar Hukum. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 08)
E N D
Dasar Hukum • Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Thn 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah No. 24 Thn 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 08) • Peraturan Pemerintah No. 06 Thn 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Perdirjen No. Per 38/PB/2006 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Pengertian • KDP adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi • KDP diklasifikasikan dalam pos aset tetap di neraca
Tujuan Penatausahaan KDP • menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang KDP; • mengamankan transaksi KDP melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; • mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi KDP sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan; • Terciptanya singkronisasi antara arus uang dan arus barang (Belanja modal dan aset).
UNIT PENATAUSAHAAN KDP • Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W) • Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon 1 (UAPPB-E1) • Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)
PENATAUSAHAAN KDP OLEH UAKPB Penatausahaan KDP oleh UAKPB dimulai dengan menganalisa salinan SPM/SP2D beserta Surat Pengantar (SP) dan Dokumen Pendukung (DP) yang diterima dari UAKPA untuk menentukan jenis-jenis KDP dan besaran belanja yang dapat dikapitalisasi sebagai biaya pembangunan aset
KDP dapat mencakup pembangunan: • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya.
Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan untuk KDP 1. Pembangunan melalui kontrak: • Nilai kontrak • Biaya perencanaan dan pengawasan • Biaya perijinan • Jasa konsultan • Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
Biaya-biaya yang dapat dikapitalisasikan untuk KDP (lanjutan) : 2. Pembangunan secara swakelola • Biaya bahan baku • Upah tenaga kerja • Sewa peralatan • Biaya perencanaan dan pengawasan • Biaya perijinan • Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
Dokumen sumber penatausahaan KDP • Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen pendukung lainnya.( Kuitansi, Faktur, Berita Acara serah Terima, Kontrak, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) • Lembar Analisis SPM (LA-SPM/SP2D)
OUTPUT PENATAUSAHAAN KDP • Kartu Konstruksi Dalam Pengerjaan (K-KDP) • Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (L-KDP)
Penyusunan Lap. KDP di tingkat UAKPB • UAKPB menerima Dokumen Sumber yang berkaitan dengan Perolehan Aset Tetap dan melakukan analisis untuk menentukan Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan • UAKPB menyusun Lap. KDP berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen sumber • UAKPB menyampaikan Lap. KDP setiap semester kepada UAKPA/UAPPB-W/UAPPB-E1
Penyusunan Lap. KDP di tingkat UAPPB-W • UAPPB-W menyusun Lap.KDP tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan Lap.KDP seluruh UAKPB yang ada di wilayah kerjanya • Lap.KDP tingkat wilayahdisampaikan kepada UAPPB-E1 setiap semester
Penyusunan Lap. KDP di tingkat UAPPB-E1 • UAPPB-E1 menyusun Lap.KDP tingkat eselon 1 berdasarkan hasil penggabungan Lap.KDP seluruh UAPPB-W dan UAKPB yang merupakan unit vertikal di bawahnya termasuk UAKPB Dekonsentrasi dan UAKPB Tugas Pembantuan • Lap.KDP tingkat eselon 1 disampaikan kepada UAPB setiap semester
Penyusunan Lap. KDP di tingkat UAPB • UAPB menyusun Lap.KDP tingkat Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan hasil penggabungan Lap.KDP dari seluruh UAPPB-E1 • Lap.KDP tingkat Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap semester
PENYAJIAN KDP DALAM LK • UAKPA menerima Lap.KDP dari UAKPB dan menyajikannya dalam neraca semester dan tahunan • Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan mengacu kepada SAP • Pengungkapan KDP secara rinci disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
PELAPORAN KDP OLEH UAK • Penyajian KDP dalam Neraca KDP dilaporkan dan disajikan di neraca secara periodik yaitu semesteran/tahunan sebagai akun terpisah dari masing-masing aset tetap. • Pengiriman Neraca dan CALK ke UAPPA-W s/d UAPA Setiap akhir semester/tahun Neraca beserta CALK dikirimkan kepada unit akuntansi keuangan level atasnya (UAPPA-W s/d UAPA)
PELAPORAN KDP OLEH UAK (LANJUTAN) • Penyusunan CALK Setiap satuan kerja mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan dalam CALK per jenis KDP sesuai laporan KDP, termasuk: a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiaanya; b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan; d. uang muka kerja yang diberikan; e. retensi.