1 / 26

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN. PERMEN PAN & RB no. 1 t ahun 2011 tentang Jabatan Fungsional P engawas Perikanan dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan(8):.

cale
Download Presentation

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP

  2. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERMEN PAN & RB no. 1 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan(8): Kegiatanpengawasanpembudidayaanikanmeliputipersiapan, pengawasankegiatanpada unit usahapembudidayaanikan, pengawasanproduksidandistribusisaranabudidaya, pengawasansumberdayadanlingkunganpembudidayaanikan, evaluasidanrekomendasi Kegiatanpengawasanpenangkapanikanmeliputipersiapan, pengawasankapalperikanan, pengawasanpemanfaatanfasilitaspelabuhanperikanan, observer, melaksanakanfungsikesyahbandarandipelabuhanperikanan, analisa, evaluasidanrekomendasi. Kegiatanpengawasanmutuhasilperikananmeliputipersiapan, pelaksanaanpengawasan, pengujian, pengelolabiakanmurniltoksin, monitoring, penerapansistemmanajemenmutu, evaluasidanpelaporan.

  3. Berkedudukansebagaipelaksanateknisfungsionaldibidangpengawasanperikananpadainstansipemerintahpusatdanprovinsi / kabupaten / kota JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN Pengawas Perikanan merupakan jabatan karier TUGAS POKOK : (PERMENPAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011) Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi : Pengawas Perikanan Terdiri dari : persiapan Bidang Pembudidaya Ikan pelaksanaan Analisis Bidang Penangkapan Ikan evaluasi rekomendasi Bidang Mutu Hasil Perikanan KEDUDUKAN

  4. PENGANGKATAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI • Berijazah paling rendah SUPM atau SMK Kejuruan bidang Perikanan; • Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I II/b • Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir TERAMPIL • Berijazah paling rendah S1 / D.IV bidang Perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi; • Pangkat paling rendah Penata Muda III/a • Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir AHLI Pengawas Perikanan TERAMPIL yang akan beralih ke AHLI diberikan angka kredit 65 % angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah dengan angka kredit ijasah yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang .

  5. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN • Memenuhisyarat (Pendidikan, pangkat, dan DP3/SKP) yang dipersyaratkan; • MemilikiPengalamandibidangpengawasperikanan minimal 2 tahun; • Usia maksimal 50 tahun; • Telah lulus diklatjabatanfungsionalpengawasperikanan; • Tersedianya formasi untuk jabatan pengawas perikanan; • Setiapunsur DP3 paling kurangbernilaibaikdalam 1 tahunterakhir;

  6. PEMBEBASAN SEMENTARA ,PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN Alasandibebaskandarijabatanpengawasperikanan PEMBEBASAN PEMBERHENTIAN PP Pelaksana Pengatur Muda/II/b Akan dibebaskan bila dalam 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit TERAMPIL Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit Pengatur/II/c Pengatur Tk.I/II/d PP Pelaksana Lanjutan Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Penata Muda/III/a Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Penata Muda Tk.I/III/b Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit (kurang dari 10) selama 1 tahun Penata/III/c PP Penyelia Penata Tk.I/III/d Penata Muda/III/a PP Pertama Ditugaskan secara penuh diluar jabatan pengawas perikanan AHLI Penata Muda Tk.I/III/b Penata/III/c Cuti diluar tanggungan negara PP Muda Penata Tk.I/III/d Tugas belajar lebih dari 6 bulan Pembina/IV/a PP Madya Diberhentikan sementara dari PNS Pembina Tk.I/IV/b Pembina Utama Muda/IV/c Pembina Utama Madya/IV/d PP Utama Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit ( kurang dari 25) selama 1 tahun Pembina Utama/IV/e

  7. Jenjangdan Pangkat AHLI TERAMPIL PP Pertama Penata Muda/III/a PP Pelaksana Pengatur Muda/II/b Penata Muda Tk.I/III/b Pengatur/II/c PP Muda Penata/III/c Penata Muda/III/a Penata Tk.I/III/d Pengatur Tk.I/II/d PP Pelaksana Lanjutan PP Madya Pembina/IV/a Penata Muda Tk.I/III/b Pembina Tk.I/IV/b Penata/III/c Pembina Utama Muda/IV/c PP Penyelia PP Utama Pembina Utama Madya/IV/d Penata Tk.I/III/d Pembina Utama/IV/e JabatanFungsionalPengawasPerikananterdiridari

  8. TUNJANGAN JABATAN

  9. TUNJANGAN KINERJA

  10. JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN SUDAH DIANGKAT PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN di PSDKP 158 Orang 224 Orang AKAN DIANGKAT PERIODE APRIL 2014 66 Orang

  11. PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DJ-PSDKP]

  12. AlurPikir PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] GUNA MENJAMIN KEPASTIAN PEMBINAAN KARIER APARAT PENGAWAS SDKP SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA APARAT PENGAWAS SDKP PARADIGMA NASIONAL: PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, WASANTARA, TANNAS, UU tentang PERIKANAN, dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KINERJA PENGAWAS SDKP MENINGKAT • POKOK-POKOK PERSOALAN • Pembinaan teknis pengawas perikanan oleh DJ PSDKP • Penilaian DUPAK dikoordinasi-kan oleh DJ PT • Banyak tugas dan fungsi Pengawas Perikanan DJ PSDKP yang tidak dapat dinilai angka kreditnya PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] KSU KEPASTIAN PEMBINAAN KARIER APARAT PENGAWAS SDKP JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIHARAPKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SAAT INI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS Peluang & Kendala

  13. LATAR BELAKANG perlunya dilakukan pengawasan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan di dalam perizinan suatu usaha, demi tercapainya sasaran-sasaran yang ditetapkan di dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan OlehAparatPemerintah OlehSwadayaMasyarakat PELANGGARAN PEMANFAATAN PERIKANAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] 14

  14. Obyek Pengawasan SDKP PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SD HAYATI SD NON HAYATI • PERIKANAN: • IUU Fishing *) • Destructive • Fishing • Budidaya Ikan • Pengolahan • Keluar/masuk OIKB • Pemasaran • Plasma Nutfah • Rekayasa genetik • WILAYAH P3K: • Eksploitasi Ekosis-tem Perairan (Mangrove, Terum-bu Karang, Lamun) • Perdagangan Spesies Ikan Yang Dilarang (CITES) • Pemanfaatan WP3K • Kws. Konservasi • Pencemaran, dll. • BARANG: • Survey dan Peng-angkatan BMKT • Eksploitasi Pasir Laut • Impor Garam • Eksploitasi Deep Ocean Water • Eksploitasi Mineral Bawah Laut • JASA KELAUTAN: • Wisata Bahari • Pipa Bawah Laut • Reklamasi Pantai • Pelayaran • Industri Maritim • Pencemaran UU 45 tahun 2009 jo UU 31 tahun 2004 UU 27 tahun 2007 Perlu diawasi, namun belum ada peraturan per-UU-an yang mengamanatkan hal tersebut

  15. DUKUNGAN PENGAWASAN SDKP TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA UNIT ESELON I TERKAIT • Ditjen P2HP; • [i] memastikan konsistensi kemitraan antara UPI dan kapal penangkap ikan; [ii] mengawal implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); [iii] mengeliminir penggunaan bahan tambahan pada produk hasil perikanan; [iv] mengawasi importasi produk perikanan (jenis, jumlah dan peruntukannya). Ditjen KP3K pengawasan importasi dan distribusi garam impor; pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;pengawasan pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;pengawasan survey dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT). Ditjen Perikanan Tangkap; sinergi untuk melaksanakan MCS secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, perizinan dan kuota alokasi penangkapan, maupun verifikasi hasil tangkapan dalam mendukung sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI). Ditjen Perikanan Budidaya; penggunaan dan peredaran obat ikan, kimia, dan bahan biologis [OIKB] dan pakan ikan; dan pengawasan pengangkutan ikan hidup. BKIPM peningkatan sinergi pengawasan importasi ikan. 16

  16. MCS[KEPMEN no. KEP. 50/MEN/2012 tentang NPOA 2012-2016] MONITORING CONTROL SURVEILLANCE KKP (MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN KebijakanPemanfaatan Data bio-fisikperikanandanlingkungannya Data sosialekonomi • KKP (BALITBANG KP) • KOMNAS KAJISKAN Data Statistik Pengaturan Pengelolaan STOCK ASSESS MENT • KKP (DJ PT) • KEMHUB (DJ HUBLA) Perizinan OBSERVER, LOG BOOK, PORT INSPECTION • TNI AL • POLAIR • KKP(DJ PSDKP) • Bakorkamla • MA • KEJAGUNG VMS, SIGHTING SKAT SLO Pemantauan VMS danPenegakanHukum Penga-dilan PenangananPelanggaran • KKP(DJ KP3K) • INSTANSI TERKAIT LAINNYA Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi

  17. SINERGITAS PENGAWASAN SDKP

  18. “Menjaminterselenggaranyapengelolaandanpemanfaatansumberdayakelautandanperikanansecaratertibdanbertanggungjawab”,“Menjaminterselenggaranyapengelolaandanpemanfaatansumberdayakelautandanperikanansecaratertibdanbertanggungjawab”, Agar sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, lestari, dan secara sosial dapat menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya kelautan dan perikanan. ESENSI PENGAWAS PERIKANAN(PSDKP)

  19. Stasiun PSDKP Belawan 48 waskan Pangkalan PSDKP Bitung 68 waskan Pangkalan PSDKP Jakarta 124 waskan Stasiun PSDKP Pontianak 54 waskan Stasiun PSDKP Tual 48 waskan DUKUNGAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN SDKP Di samping itu, untuk mengatasi kekurangan jumlah petugas Pengawas Perikanan, telah ditetapkan sejumlah 338 orang Pejabat Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Pengawas Perikanan Pejabat Struktural, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP. 20

  20. UPT Pengawasan SDKP

  21. KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UU 27 TAHUN 2007

  22. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] vs PENGAWAS PERIKANAN PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] PENGAWAS PERIKANAN Pengawasan yang bersifatteknisbiologisterhadapkegiatanpembudidayaan, penangkapandanpengolahanmutuhasilperikananagar konsistendalampenerapanstandarteknologidanperaturanterkait Pengawasan tertibpelaksanaanperaturanperundang-undangandibidangkelautan dan perikanan PerMenPAN dan RB no. 1 tahun 2011

  23. Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP

  24. Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP yang diinginkan

  25. KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UNDANG-UNDANG 45 TAHUN 2009

  26. Terimakasih KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

More Related