590 likes | 1.05k Views
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 2013 Kementerian Keuangan. Dasar Hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
E N D
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH Program PercepatanAkuntabilitasKeuanganPemerintah2013 KementerianKeuangan
DasarHukum • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • PP 71/2010 tentangStandarAkuntansiPemerintah • PP 10/2011 tentang Tata Cara PengadaanPinjamanLuarNegeridanPenerimaanHibah • PMK 191/PMK.05/2011 tentang MekanismePengelolaanHibah • PerdirjenPerbendaharaan No. Per-81/PB/2011 tentang Tata Cara PengesahanHibahLangsungBentukUangdanPenyampaian Memo PencatatanHibahLangsungBentuk B/J/S
Temuan BPK atas LKPP 2010 TemuanSistemPengendalian Intern: Penerimaanhibahsecaralangsungpada 18 KL minimal senilai Rp868,43 miliarbelumdikeloladidalammekanisme APBN, sehinggatidakdilaporkandalamLRA.
Pengertian Hibah - HibahLangsung Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD. Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPNyang pengesahannyadilakukanoleh BUN/Kuasa BUN.
Jenis-jenis Hibah BerdasarkanSumber Dana: • HibahDalamNegeri • HibahLuarNegeri • BerdasarkanBentuknya: • Uang, t.d: • UangTunai • UanguntukMembiayaiKegiatan • Barang/Jasa; • SuratBerharga • BerdasarkanMekanismePencairan: • HibahTerencana • HibahLangsung
HibahTerencana HibahTerencanamerupakanjenishibah yang dibedakanmenurutsumberdananya. Pengertian HibahTerencanaadalahadalah hibah yang diterima Pemerintah dari Pemberi Hibah dan dibelanjakan oleh K/L yang pencairan dananya melalui KPPN.
Tata Cara PenarikanHibahLuarNegeriTerencana Mengikuti PMK Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikandan/atauHibahLuarNegeri. Berdasarkanperaturantersebutmakacarapenarikanhibahterencanadibagimenjadi 4 carayaitu: • Transfer ke RKUN; • PembayaranLangsung; • Reksus; • L/C; • PembiayaanPendahuluan. LOGO
KonsepHibahLangsungUang Penerimaan Hibah Belanja Yang BersumberdariHibah Off budget & Off treasury UU 17/2003 Pasal 3 ayat (5): “Semuapenerimaan yang menjadihakdanpengeluaran yang menjadikewajibannegaradalamtahunanggaran yang bersangkutanharusdimasukkandalam APBN.” UU 1/2004 Pasal 12 ayat (2) “SemuapenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara.”
PengajuanNomor Register • Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register ke DJPU c.q. Direktur EAS. • Permohonan nomor register dilampiri: • Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan • Ringkasan Hibah (Grant Summary). • Jumlah yang diregister: SejumlahPerjanjianHibah • Jumlah register: 1 (satu) PH 1 (satu) Nomor Register • Output: NOMOR REGISTER
Pengelolaan Rekening Hibah • K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN • Lampiran: • Surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK No.57/PMK.05/2007 • Register Hibah • Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantuolehBendaharaPengeluaranPembantu. • Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK 191/PMK.05/2011 wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan.
PengelolaanRekeningHibah • K/Ldapat langsung menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah. • Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening KUNkecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. • Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBPkecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. • BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapatmelakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.
Quiz • PadabulanPebruari 2012 Satker ABC KementerianKesehatanmenandatanganiPerjanjianPenerimaanHibah Langsungdalambentukuangsebesar Rp.10 Miliar dari LSM DalamNegeridalamrangkapembangunanPuskesmas. • Hibahakandiberikandalam 2 tahun, Tahun 2012 sebesar Rp.6 Miliar, tahun 2013 sebesar Rp.4 Miliar. • Pertanyaan: • Berapa Yang di Register? • BerapaNomor Register yang diterbitkan? • MenggunakanNomorRekeningApa?
Jawaban: • Yang di Register ada …….. • Nomor Register yang diterbitkanada …….. • MenggunakanNomorRekening ……….
REVISI DIPA DI K/L • Yang diRevisiadalahPaguBelanjadi K/L • Revisitersebutbersifaton-top • MenggunakankodeFungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai • Menggunakanakunbelanjasepertibiasa (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx) Revisi DIPA: • SatkerPusatkeDit. PA, DJPB, • Satker Daerah keKanwil DJPB setempat. • Jumlah yang direvisiadalahJumlah yang direncanakanakandilaksanakandalam 1 tahun, setinggi-tingginyasebesarPerjanjianHibah.
QUIZ! • BerdasarkanPerjanjianHibah, Satker ABC merencanakanpembangunanPuskesmasdalam 2 tahun, yaitu Rp.5 MilyarTahun 2012 danRp. 5 MilyarTahun 2013. • Pertanyaan: • BerapaRevisi DIPA yang diajukan? • Menggunakanakunapa?
Jawaban: • Revisi DIPA yang diajukanadalahsebesarRp…………………… • Menggunakanakun…………..
PENGESAHAN DokumenPengesahan: • SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) • SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) Lampiran: • copy Rekening atas Rekening Hibah; • SPTMHL; • SPTJM; dan • copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
QUIZZZ • SelamaTahun 2012 RealisasiPenerimaanHibahRp. 5 Milyar, dan yang direalisasikan/dibelanjakanuntukpembangunanGedungPuskesmasadalah Rp.4 Milyar. • Pertanyaan: • Apasaja yang disahkan? • Berapa yang disahkan? • Menggunakanakunapa? • BagaimanpenyajiannyadalamLaporanKeuangan?
Jawaban: • SP2HL (word) • PenyajiandalamLaporanKeuangan(word)
QUI…ZZZ…ZZZ…ZZZ SelamaTahun 2013 Satker ABC: • Merencanakanmeneruskanpembangunanpuskesmasyaitusebesar Rp.6 Milyar • MenerimaHibahlagisebesar Rp.5 Milyar • Membelanjakanhibahsebesar Rp.6 Milyaruntukpembangunanpuskesmas. • Pertanyaan: • Apakahperlu register ke DJPU? Jikaya, berapa yang diregister? • ApakahperlumintaIjinPembukaanRekening? • ApakahperluRevisi DIPA? Jikaya, berapa yang direvisi? • UntukPengesahan: • Apasaja yang disahkan? • Berapa yang disahkan? • Menggunakanakunapa? • BagaimanpenyajiannyadalamLaporanKeuangan?
PerlakuanSisa Dana Hibah • Sisa dana hibah dikembalikan kepada donor • belum pernah dilakukan pengesahan • telahdilakukan pengesahan pendapatan • Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara • belum pernah dilakukan pengesahan • telahdilakukan pengesahan pendapatan • digunakan pada tahun 2012
PengembalianHibahke Donor • Sisa Uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai PH/dokumen yang dipersamakan. • Dokumen yang digunakan: • Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) • Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) • Lampiran SP4HL: • Copy Rekening atas Rekening Hibah; • Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan • SPTJM. • Saldo Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah tidak boleh bernilai negatif.
Sisa dana hibah dikembalikan kepada donor Dalam hal dana hibah belum pernah dilakukan pengesahan: • Makapada saat pengajuan pengesahan (SP2HL): • pendapatan hibahdisahkan sebesar nilai nettonya(SejumlahRealisasiHibah yang diterimadikurangi yang dikembalikan). • Belanja yang dibiayaidarihibahdisahkansebesarrealisasibelanjatsb. pendapatan hibah cantumkan sama dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah. • Sisa dana kemudian disetorkan langsung kepada Pemberi Hibah. • Transaksi pengembalian dana hibah kepada Pemberi Hibah cukup diungkapkan dalam CaLK.
Sisa dana hibah dikembalikan kepada donor (belumdilakukanpengesahan) Contoh: PadaTahun 2011: • Terima Hibah Rp.100,- • belanja Rp.80,- • dikembalikan ke Donor Rp.20,- Maka: • Revisi DIPA belanja: Rp.80,- • SP2HL yang diajukan adalah: • Kemudian yang Rp.20,- dikembalikan ke donor tanpa melaluipenerbitan SP4HL. • Ungkapkan dalam CaLKsecaramemadai.
Sisa dana hibah dikembalikan kepada donor Dalam hal dana hibah telahdilakukan pengesahan pendapatan: • Satker mengajukan SP4HL kepada KPPN sebesar jumlah yang dikembalikan ke donor. • Tanggal/tahunPenerbitan SP4HL adalahdisesuaikandengantahun pengembalian ke donor (sesuaibukti transfer).
Sisa dana hibah dikembalikan kepada donor (telahdilakukanPengesahan) Contoh: PadaTahun 2011: • Terima Hibah Rp.100,- • dibelanjakan Rp.80,- • dikembalikan ke Donor Rp.20,- • telah diterbitkan SP2HLsbb: Maka: • Satker harus menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20,-tertanggal 31-12-2011. Apabilapengembalianke Donor dilakukanditahun 2012 Maka: • penerbitan SP4HL sebesar Rp.20,- dilakukanpadatanggal/tahun 2012 • SehinggapadaNeraca 2011 terdapatKasdi K/L dariHibahsebesar Rp.20,-
Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara Dalam hal dana hibah belum dilakukan pengesahan: • Pada pengajuan SP2HL, pendapatan dicatat sebesar nettonya (pendapatan hibah dicantumkan sama dengan jumlah belanja yang bersumber dari hibah yang telah direalisasikan). • Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP: • Kode Akun 431XXX (sama dengan akun pendapatan yang adadi SP2HL), • Kode BA.999.02, • Kode Satker:977263 • Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 2011”. • Copy SSBP dikirim ke DJPU.
Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara (belumdilakukanpengesahan) Contoh: Padatahun 2011: • Terima Hibah Rp.100,- • dibelanjakan Rp.80,- • disetor ke Kas Negara Rp.20,- maka • SP2HL yang diajukan: • Kemudian yang Rp.20,- disetor ke Bank Persepsi. • UngkapkansecaramemadaidalamCaLK.
Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara Dalam hal dana hibah telah dilakukan pengesahan pendapatan: • Sisa dana hibah disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP: • Kode Akun 431XXX (sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL), • Kode BA.999.02, • Kode Satker 977263, • Keterangan “penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 2011 yang telah disahkan sebagai pendapatan hibah”. • CopySSBP dikirim ke DJPU. • Kemudian untuk keperluan pembukuan maka Satker wajib membuat SP4HL dengandilampiri copy SSBP. • Dokumen SP4HL juga harus disampaikan ke DJPU. • Tanggal/tahunpada SP4HL/SP3HL sama dengan TahunpadaSSBP
Sisa dana hibah disetor ke Kas Negara (telahdilakukanpengesahan) Contoh: Padatahun 2011: • Terima Hibah Rp.100,- • dibelanjakan Rp.80,- • disetor ke Kas Negara Rp.20,- • telah diterbitkan SP2HL sbb: Maka: • Satker menyetor Rp.20,- ke Bank Persepsi dengan SSBP • Menerbitkan SP4HL sebesar Rp.20,-. ApabilapenyetorankeKas Negara (SSBP) dilakukanditahun 2012 Maka: • penerbitan SP4HL sebesar Rp.20,- dilakukanpadatanggal/tahun 2012 • PadaNeraca 2011 terdapatKasdi K/L dariHibahsebesar Rp.20,-
SisaHibahdipergunakanditahunberikutnya • Apabilasisadanahibahtidakdikembalikanke Donor dan/atautidakdisetorkeKas Negara (masihdirekeningKementerian/Lembaga), sisadanahibahlangsungdapatdigunakanpadatahunberikutnya. • Kementerian/LembagamengajukanRevisi DIPA padatahunberikutnya.
MekanismePertanggungjawaban HibahLangsungBentukBarang/Jasa/SuratBerharga
Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/SuratBerharga
1.BAST • Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. • BAST sekurang-kurangnya memuat: • Tanggal serah terima; • Pihak Pemberi dan Penerima; • Nilai nominal; • Bentuk hibah; • Tujuan BAST; dan • Rincian harga per barang.
2. Pengajuan Permohonan Nomor Register • Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS, dilampiri: • Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan • Ringkasan hibah (Grant Summary). • Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan: • BeritaAcaraPenyerahanHibah (BAPH) • SPTMHL.
3.Pengesahanke DJPU • PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU c.q. Direktur EAS dengan dilampiri: • BAST;dan • SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah). • DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 dengan ketentuan: • Lembar ke-1, untuk PA/Kuasa PA; • Lembar ke-2, untuk PA/Kuasa PA guna dilampirkan pada pengajuan MPHL-BJS; dan • Lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.
NilaiBarang/Jasa/SuratBerharga • Nilai B/J/S dalam mata uang asing, dikonversi ke Rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal BAST. • Dalam BAST/dokumen pendukung lainnya tidak terdapat nilai B/J/S, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas B/J/S yang diterima.