MENUJU PENERAPAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( S A K I P ) YANG ter -BAIK

1. MEMBANGUNIndikator Kinerja SMART MENUJU PENERAPANSistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah( S A K I P )YANG ter-BAIK

4. INDIATOR KINERJAAlat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran.Nilai karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome.Alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. TIPE ANGKA SATUANYA Kualitatif Nilai yg diberikanberupa suatu kelompok derajat kualitatifyg berurutan dalam suatu rentang skala(A,B,C,D …) KuantitasAbsolut Angka absolut(angka bilanganpositif, nol, negatif, pecahan, desimal) Persentase Angka perbandingan/proporsi dari suatu yg diukurdengantotal populasi. Rasio Perbandinganangkaabsolutsesuatuygdiukurdenganangkalainnya ygterkait. Rata-rata Hasil pembagiansejumlah kejadianatausuatu populasidenganjumlh kejadiannya/total populasi Indeks Gabungan angka2indikator lainnya yg dihimpun melalui suatu formula/pembobotan.

5. Kualitatif A,B,C,D …SB, B, C, KS, KS, TSYA,TIDAKH,K,M KuantitasAbsolut Jumlah peserta 50 Suhu lemari esNilai ujiam peserta Persentase % penduduk usia produktif% lahan padi Rasio Rasio dokter per…Rasio guru muridRasio peserta pria dibanding wanita. Rata-rata Angka kematian bayi APM/APKAngka Deforestation Indeks IPMIKMIPJIDJ

6. Kriteria Indikator Kinerja yang Baik • Spesific • Measurable • Attainable • Relevance • Time bound • (Efektif) • Spesifikdanjelas • Dapatdiukur secara obyektif • Dapat dicapai • Relevan • Untuk kurun waktu tertentu • (Efektif)

7. Karakteristik Indikator Kinerja (Spesifik dan jelas ) Indikator kinerja harus sesuai dengankondisi yang diinginkan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak berdwimakna .

8. Contoh Sasaran • Meningkatnyaderajat dancakupan pelayanan kesehatan • Meningkatnya profesionalisme aparaturdan akuntabilitasinstansi pemerintah

9. Karakteristik Indikator Kinerja (Measurable / Dapat diukur ) Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif : Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama

10. Contoh Sasaran • Meningkatnya derajatdan cakupan pelayanan kesehatan IndikatorKinerjadanpengukurannya • Tingkat kunjungankefasilitaspelayanankesehatan.(jmlrealisasi/ • rencanakunjungankefasilitaspelayanankesehatan) • Penurunanangkakematianbayidanbalita/1000 penduduk( angka kematianbayidanbalitathn/angkakematianbayidanbalitatahun n-1) • Kecepatanpelayananperijinanbidangkesehatan( realisasiwaktupelayanan/standarwaktupelayanan) • Jumlahpenderitapenyakitmenular di daerahendemis. • Persentaseperedaranobatdanmakanan yang memenuhisyaratkesehatan.( jlmobatdanmakanan yang memenuhipersyaratankesehatanyang beredar /jmlobatdanmakanan yang beredar) • Persentasepasienrujukankerumahsakit.( jlmpasienrujukanygmasuk RS/Jlmpasien yang masuk RS) • Ratio tenagamedis/100.000penduduk.(Jmltenagamedis/Jmlpenduduk) • Ratio puskesmas /100.000 penduduk (Jmlpuskesmas/jmlpenduduk) • Ratio bidan/100.000 penduduk (Jmlbidan/jmlpenduduk) CONTOH

11. Karakteristik Indikator Kinerja ( Relevance/relevan) Indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang akan diukur dan secara obyektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Indikator kinerja harus mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.

12. Contoh IndikatorKinerja • Jumlahpenyuluhanpenggunanalat kontrasepsi yang dilakukanoleh BKKBN (KR) • Jumlahalatkontrasepsi yang digunakan(R) • Jumlahkegiatandiklataparatur yang dilakukan.(KR) • Jumlahaparatur yang meningkat kemampuanteknisdanakademis.(R) Apa yang akandiukur • Peningkatanpenggunaan metode KB • Meningkatnyaprofesionalismeaparaturdan akuntabilitasinstansi pemerintah

13. Karakteristik Indikator Kinerja ( Dapat dicapai) Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi . Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controllable dan uncontrollable bagi organisasi

14. Karakteristik Indikator Kinerja ( Untuk kurun waktu tertentu) Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.

15. Karakteristik Indikator Kinerja ( Efektif) Data/informasi yang berkaitandenganindikatorkinerja yang ditetapkanharusdapatdikumpulkan, diolahdandianalisispadasaat yang tepatdenganbiaya yang layak

16. Contoh Keterangan Kualitatif, dapatdiukurdandiobservasi (untuk memperoleh data perlu survey/penelitian) Kuantitatif , dapatdiukurdengan data sekunder (data BPS) Kualitatif, kuantitatif, dengan data primer ( data dikumpulkanlangsungdariinstansimaupun pendapatmasyarakat) IndikatorKinerja • Tingkat kepercayaan masyarakatpadaaparatur • Tingkat masyarakatmelek huruf • Tingkat kualitaspelayanan kesehatan

17. BEBERAPA CONTOH

18. TUJUAN/SASARAN TIDAKBERORIENTASI HASIL • Meningkatnyaperencanaanpembangunandaerahyang sesuaidengankebutuhandansumberdaya yang tersedia. • Tersedianyatenaga,saranadan peralatan yang sesuaistandarpadasetiapjenjangpelayanan.

19. Tidak Measurable • Terselenggaranya rehab gedung TK • Jumlahgedung TK yang diperbaiki • Terlaksananyapengelolaanobat • % jenisobat yang tidakdapatdisediakan • Pemantapankesiapsiagaanpencegahandanpenanggulanganbahayakebakaran. • Jlhdesaygtelahdiberikanpelatihanpenanggulangan kebakaran • jlhdesa yang telahmemilikifasilitaspenanggulangan kebakaran

20. Tidak Measurable • Terselenggaranya rehab gedung TK. • Jumlahgedung TK yang diperbaiki. • Terlaksananyapengelolaanobat. • % jenisobat yang tidakdapatdisediakan. • Pemantapankesiapsiagaanpencegahandanpenanggulanganbahayakebakaran. • Jlhdesaygtelahdiberikanpelatihan penanggulangankebakaran. • jlhdesa yang telahmemilikifasilitas penanggulangankebakaran.

21. KurangRelevance Sasaran : • Meningkatnyaketersediaanpangan IndikatorKinerja: • Indekspertanamansawah • Tersedianyajaringanirigasi • Tersedianyapupukorganik

22. Contoh : INSPEKTORAT • Opini BPK terhadapLaporanKeuanganinstansi; • Jumlahtemuan yang ditindaklanjuti; • Peningkatankinerja unit kerja; • % laporan audit tepatwaktu; • Tingkat keahlian SDM/auditor; • Persentasepengaduan yang ditindaklanjuti; • % kasushasil audit investigasi yang dibawake pengadilan. • Jumlahkerugiannegara/ daerah yang dikembalikan.

23. Contoh :DinasPendapatan Daerah • Persentasepotensipendapatanasli daerah yang dapatditagih; • Persentasepeningkatan PAD dari tahunlalu; • Persentasepeningkatanjumlahwajibpajakdaerah; • Persentasewajibpajak yang taat;

24. Contoh :DinasPendidikandanOlah Raga • APK; • Rasio guru danmurid; • Tingkat pendidikan rata-rata guru; • Tingkat kelulusan UAN; • Persentaselulusansekolahkejuruan yang diserap duniausaha; • Rasiosaranaolah raga denganjumlahpenduduk; • Tingkat kepesertaankontingenoleh raga padaacara regional/nasional,dsb.

25. Contoh :Kantor PelayananTerpadu • Jumlahdanjenispelayananberstandar yang diberikan; • Persentasepelayanan yang diselesaikantepatwaktu; • Jumlahpengaduandarimasyarakat; • Jumlahpengaduan yang ditindaklanjuti; • IndeksKepuasanMasyarakat • Peningkatannilaiinvestasi, dsb.

26. TahapanmenentukanIndikatorKinerja • Klarifikasipernyataanhasil ( result statement) • Penyusunandaftarawalindikatorkinerja • Penilaiansetiapindikatorkinerjadengan menggunakankriteriaindikatorkinerja • Pemilihanindikatorterbaik • Mengidentifikasi data dansumber data yangdiperlukanuntukmengembangkanindikatorkinerjaterpilih • Dapatkan data pembandingataulakukan benchmark.

30. PERMENPAN NO.PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 I K U Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilandari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi atau IP Kinerja Instansi Pemerintahgambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi. misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

31. KERANGKA KERJA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Identifikasi & Pengumpulan sejumlah Indikator kinerja Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi organisasi Pembuatan Daftar Awal Indikator Kinerja Renstra, Arah kebijakan umum, strategi penting Kriteria Indikator Kinerja yang Baik Keperluan Statistik Pemerintah dan dunia Internasional Konsultasi Kebutuhan informasi untuk pengelolaan keuangan & kinerja Penilaian & Pemilihan Kebutuhan informasi untuk akuntabilitas Penentuan & Penerapannya

32. struktur Indikator Kinerja Utama Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Lampiran 1: IKU Pemerintah Daerah Lampiran 2: IKU Unit Kerja

33. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemda CONTOH dalam suatu Peraturan Kepala. Pemda CONTOH Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ..dst 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 ..dst 3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 …dst 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 …dst 5. Perda No. tentang RPJMD …dst. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkunganInstansi Pemerintah. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Pemda CONTOH dan Unit Kerja dst, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 20x1 – 20x5 dan Renstra Tahun 20x1 – 20x5 . KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh..dst KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Pemda ini, Inspektorat diberikan tugas untuk: a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Daerah. KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

34. Lampiran 1: IKU Pemerintah Daerah

35. Lampiran 2: IKU Unit Kerja