1 / 137

Slide 9 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Slide 9 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI. 1. 2. 3. 4. NPWP, Pengukuhan PKP, & Pembayaran Pajak. Pembukuan , Pemeriksaan , & Ketentuan Khusus. Penetapan dan Ketetapan Pajak. Penagihan , Keberatan , dan Banding. Sistematika. 5.

leslie-trevino
Download Presentation

Slide 9 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Slide 9KetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI

  2. 1. 2. 3. 4. NPWP, Pengukuhan PKP, & PembayaranPajak Pembukuan, Pemeriksaan, & KetentuanKhusus PenetapandanKetetapanPajak Penagihan, Keberatan, dan Banding Sistematika 5. KetentuanPidanadanPenyidikan

  3. NPWP, Pengukuhan PKP, & PembayaranPajak LandasanHukum: Pasal 2 s/ d Pasal 11 UU KUP

  4. LingkupPengaturan Berlakuselamatidakdiatursendirioleh UU bersangkutan.

  5. WajibPajak (WP)Pasal 1 Angka (1) OrangPribadi (OP) Pemungut / PemotongPajak Tertentu Badan

  6. KewajibanWajibPajakPasal 2 Ayat (1), dan (2) • KewajibanpendaftaranuntukmemperolehNomorPokokWajibPajak (NPWP), berlakuuntuk: • WP OP yang melakukanusahaataupekerjaanbebas, • WP OP yang tidakmelakukanusahaataupekerjaanbebas, namunberpenghasilanmelebihi PTKP. • Wanita yang telahmenikahdanmenjalankankewajibanperpajakannyasendiri. • Setiap WP Badan. • KewajibanpendaftaranuntukdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak (PKP), berlakuuntuk: • Pengusaha yang memilikiperedaranbrutomelebihiRp 600.000.000,00 (batasanpengusahakecil). • Pengusahakecil yang memilihdikukuhkan.

  7. Fungsi NPWPPenjelasanPasal 2 Ayat (1)

  8. JangkaWaktuPendaftaranPasal 2 Ayat (5), dan PER No. 44/ PJ./ 2008 NPWP PKP • Paling lambat 1 bulansetelahsaatusahamulaidijalankan. • Paling lambatpadaakhirbulanberikutsetelahmemperolehpenghasilandisetahunkan yang melebihi PTKP. • Sebelumpenyerahan BKP/ JKP. • Paling lambatakhirbulanberikutsetelahnilaiperedaranusahabrutomelebihibatasanPengusaha Kecil dalamkurunsatutahun. WP Badan/ WP OP Usahawan WP OP Non Usahawan

  9. TempatPendaftaran dan PelaporanPasal 2 Ayat (1), dan (3)

  10. TempatPendaftaran dan PelaporanWP atau PKP Tertentu WP BUMN berikutanakperusahaan yang dimilikiminimal 50%. KPP BUMN WP PMA yang tidakmasuk bursa, kecualitelahterdaftardi KPP domisili. KPP PMA WP BUT dan WNA berkedudukandi DKI Jakarta dandiwilayahkerjaKanwil DJP JawaBagianBarat Idan III, kecuali Cirebon, Majalengka, Indramayu, danKuningan. KPP Badora WP yang pernyataanpendaftaranemisisahamtelahdinyatakanefektifolehBapepam, - LK perusahaanefek non bank, reksadana, serta KIK-EBA, kecualitelahterdaftardi KPP setempat ,dan WP emiten BUMN. KPP Perusahaan Masuk Bursa KPP WajibPajakBesar WP perusahaanbesartertentu. WP BUT dan WNA berkedudukandiluar DKI Jakarta. KPP Setempat WP BUMN, PMA, BUT, WNA, perusahaan masuk bursa, dan perusahaan besar tertentu, terbatas dalam hal sebagai pemotong dan atau pemungut PPh. KPP tempatpusat, cabang/ perwakilanataukegiatanusaha. KPP tempattinggalatautempatkegiatanusaha. WP OP yang memilikibeberapatempatusaha.

  11. SyaratPendaftaran dan JangkaPenerbitanBagi WP OP PER No. 44/ PJ./ 2008 • SyaratPendaftaran • Menandatanganiformulirpendaftaransendiriataumelaluikuasa. • Melampirkanfotokopi KTP/ PasporditambahSuratKeteranganTempatTinggaldariinstansi yang berwenang, sekurang – kurangnyaLurah/ KepalaDesa. • Khususbagi WP yang melaksanakanusaha, melampirkan pula fotokopiSuratIjin Usaha/ KeteranganTempat Usaha. • JangkaPenerbitan • Maksimalsatuharikerjasejakpermohonanditerima. • DokumenditerbitkanmeliputiKartu NPWP, SKT (SuratKeteranganTerdaftar, dan SPPKP (SuratPengukuhanPengusahaKenaPajak).

  12. SyaratPendaftaran dan JangkaPenerbitanBagi WP Badan, Pemungut/ Pemotong PER No. 44/ PJ./ 2008 • SyaratPendaftaran • Menandatanganiformulirpendaftaransendiriataumelaluikuasa. • Khususbagi WP Badan, melampirkanfotokopiAkte Pendirian; Penunjukan dari Kantor Pusat (untuk BUT), KTP/ Paspor salah satu pengurus, dan Surat Izin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha. • KhususbagiPemungut/ Pemotong, melampirkanfotokopiSurat Penunjukan Sebagai Bendaharawan, dan Tanda Bukti Diri Bendaharawan. • JangkaPenerbitan • Maksimalsatuharikerjasejakpermohonanditerima. • DokumenditerbitkanmeliputiKartu NPWP, SKT (SuratKeteranganTerdaftar, dan SPPKP (SuratPengukuhanPengusahaKenaPajak).

  13. NPWP atauPengukuhan Secara JabatanPasal 2 Ayat (4), KEP No. 144/ PJ./ 2005 Jo. KEP No. 47/ PJ./ 2006

  14. WP PindahAlamatPER No. 44/ PJ./ 2008 Jo. PER No. 41/ PJ./ 2009

  15. PenyebabPenghapusan NPWPPMK No. 73/ PMK.03/ 2012 Penghapusan NPWP harusdiselesaikandalamjangka6 bulanuntuk WP OP dan 12 bulanuntuk WP Badansejakpenerimaanpermohonan.

  16. PenyebabPencabutanPengukuhan PKPPMK No. 73/ PMK.03/ 2012 PencabutanPengukuhan PKP harusdiselesaikandalamjangkawaktu 6bulansejaktanggalditerimanyapermohonansecaralengkap.

  17. SPTPasal 1 Angka (10), (11), dan (12) Merupakansurat yang digunakan WP untukmelaporkanpenghitungandanpembayaranpajak, objekpajakdanataubukanobjekpajak, danatauhartadankewajiban. Untuksuatumasapajak. Untuksuatutahunpajakataubagiantahunpajak. SPT Masa SPT Tahunan

  18. Fungsi SPT PPhPenjelasan Pasal 3 Ayat (1)

  19. Fungsi SPT PPNPenjelasan Pasal 3 Ayat (1)

  20. KewajibanPemenuhan SPTPasal 3 Ayat (1), (1b), (2), (3), (3a), (4) dan (5) WP mengambilsendiri, mengisi, danmenandatanganiformulir SPT. • Batas WaktuPenyampaian • SPT Masa: maksimal 20 harisetelahakhirmasapajak. • SPT TahunanPPh WP OP: maksimal 3 bulanpaskaakhirtahunpajak. • SPT TahunanPPh WP Badan: maksimal 4 bulanpaskaakhirtahunpajak. • Batas waktudapatdiperpajangmaksimal 2 bulan, apabila WP mengajukanpemberitahuan yang disertaipenghitungansementara. WP kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa di 1 SPT Masa.

  21. SyaratPermohonanPerpanjanganWaktuPenyampaian SPT TahunanPasal 3 Ayat (4), (5), dan (5A) Perpanjangandiberikan paling lama 2 bulan, danjikagagalmenyampaikantepatwaktuakanditerbitkanSuratTeguran.

  22. Penyebab SPT DianggapTakDisampaikanPasal 3 Ayat (7), (7A), KMK No. 536/ KMK.04/ 2000 Jo.aKMK No. 82/ KMK.04/ 2003 Apabilasuratpemberitahuandianggap tidakdisampaikan, DirjenPajak wajibmemberitahukankepada WP.

  23. WP TidakWajibMenyampaikan SPTPasal 3 Ayat (8), PMK No. 183/ PMK.03/ 2007

  24. WP KriteriaTertentu yang BerhakMelaporkanBeberapa Masa dalam 1 SPTPasal 3 Ayat (3a), dan PMK No. 182/ PMK.03/ 2007

  25. Cara Pengisian SPTPasal 3 Ayat (1), (1A), (6), PMK No. 196/ PMK.03/ 2007 Bentuk, isi, sertaketerangandandokumen yang melampiri SPT ditetapkanolehMenkeu.

  26. KetentuanPengisian SPTPasal 4 dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) WP yang wajibmelaksanakanpembukuanharusmelengkapi SPT denganlaporankeuangan.

  27. PenelitianPasal 1 Angka (30)

  28. Cara Penyampaian SPTPasal 5, 6, dan KEP No. 518/ PJ. 2000

  29. SanksiAdministrasiKeterlambatanatauTidakDisampaikannya SPTPasal 7 Ayat (1) Keterlambatanatautidakdisampaikannya: SPT Masa SPT Tahunan SPT WP Badan Rp 1.000.000,00 SPT Masa PPN Rp 500.000,00 SPT WP OP Rp 100.000,00 SPT Masa Lain Rp100.000,00

  30. WP TidakDikenaiSanksiDendaaPasal 7 Ayat (2) , KMK No. 537/ KMK.04/ 2000, dananPMK No. 186/ PMK.03/ 2007

  31. Pembetulan SPTPasal 8 Ayat (1), (1a), dan (2) WP dapatmelakukanpembetulan SPT ygpengisiannya terdapatkekeliruanberdasarkemauansendiri, dengansyarat:

  32. PengungkapanKetidakbenaran SPTPasal 8 Ayat (3)

  33. PengungkapanKetidakbenaran SPTdenganLaporanTersendiriPasal 8 Ayat (4), dan (5) • Pajak yang harusdibayarmenjadilebihbesarataulebihkecil. • Rugifiskalmenjadilebihkecilataulebihbesar. • Jumlahhartamenjadilebihbesarataulebihkecil. • Jumlah modal menjadilebihbesarataulebihkecil.

  34. Pembetulan SPT Akibat Surat KeputusanKeberatanatauPutusanBandingPasal 8 Ayat (6) WP menerimaSKP, SuratKeputusanKeberatan, SuratKeputusanPembetulan, Putusan Banding, atauPutusanPeninjauanKembali yang menyatakan rugifiskal yang berbedadari yang diajukan. PembetulanSPT dapatdisampaikan, sekalipunjangkawaktu2 tahuntelahterlampaui. Selamabelumdilakukantindakanpemeriksaan dandisampaikandalamjangkawaktu 3 bulansetelah suratatauputusanditerima.

  35. IlustrasiPerubahanRugiFiskalAkibatSuratKetetapan PT. Libertemelaporkan SPT PPhTahun 2010 yang menyatakanketeranganberikut. Penghasilannetto 495.000.000 Rugifiskalberdasar SPT 2009 (130.000.000) PenghasilanKenaPajak 365.000.000 Pemeriksaandilaksanakanatas SPT 2009 danditerbitkanSuratKetetapanditanggal 5 Mei 2012 yang menyatakanrugifiskalsebesarRp 145.000.000,00. MakapenghitunganPenghasilanKenaPajakadalahsebagaiberikut. Penghasilannetto 495.000.000 RugifiskalberdasarSuratKetetapan (145.000.000) PenghasilanKenaPajak 350.000.000 MakaPenghasilanKenaPajak 2010 adalahRp 350.000.000,00.

  36. TanggalJatuh Tempo Penyetoran (1)aPasal 9 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2007 Jo.PMK No. 80/ PMK.03/ 2010 Jikabertepatanharilibur, dimundurkansatuharikerja.

  37. TanggalJatuh Tempo Penyetoran (2)aPasal 9 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2007 Jo.PMK No. 80/ PMK.03/ 2010 Jikabertepatanharilibur, dimundurkansatuharikerja.

  38. TanggalJatuh Tempo Pelaporan (1)aPasal 9 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2007 Jo.PMK No. 80/ PMK.03/ 2010 Jikabertepatanharilibur, dimundurkansatuharikerja.

  39. TanggalJatuh Tempo Pelaporan (2)aPasal 9 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2007 Jo.PMK No. 80/ PMK.03/ 2010 Jikabertepatanharilibur, dimundurkansatuharikerja.

  40. TanggalJatuh Tempo PPh 29Pasal 9 Ayat (2)

  41. SanksiAdministrasiKeterlambatanPembayaranPasal 9 Ayat (2a)

  42. IlustrasiSanksiBungaKeterlambatanPenyetoranPajak Fa. Egalitemelaporkan SPT PPhTahun 2011 danmenetapkankesanggupanpembayaranangsuranPPh 25 sebesarRp 2.750.000,00 untuktahunberjalan. Di sampingitu, SPT 2011 menyatakanperusahaanmemilikiutangPPh 29 sebesarRp 35.000.000,00. Fa. EgalitebarumelaksanakanpenyetoranPPh 25 masa Mei 2012 ditanggal 25 Juli 2012, bersamaandenganpelunasanutangPPh 29. SanksidendaPPh 25 = 2 bulan x 2% x 2.750.000 = Rp 110.000,00 (Terhitung 15 Junihingga 25 Juli) SanksidendaPPh 29 = 3 bulan x 2% x 35.000.000 = Rp 2.100.000,00 (Terhitung 31 April hingga 25 Juli)

  43. TanggalJatuh TempoPembayaran Surat KeputusanPasal 9 Ayat (3), (3a) dan PMK No.187/ PMK.03/ 2007

  44. PengangsuranatauPenundaanPembayaranPasal 9 Ayat (4), dan PER No. 38/ PJ./ Tahun 2008

  45. SyaratPengajuanPermohonanPengangsuranatauPenundaanPembayaranPMK No. 184/ PMK.03/ 2010 Keputusandiberikanmaksimal 7 harisejakpermohonanditerimalengkap. Jikajangkawaktuterlewati, permohonandianggapditerima.

  46. TempatPembayaranatauPenyetoranPasal 10 Ayat (1), PMK No. 184/ PMK.03/ 2010 PembayaranatauPenyetoran Bank yang ditunjukolehMenkeu. Kantor Pos

  47. SaranaPembayaranatauPenyetoranPMK No. 184/ PMK.03/ 2010 PembayaranatauPenyetoranPajak MenggunakanSuratSetoranPajak (SSP) atausaranaadministrasi lain yang ditentukanDirjenPajakdantelahdivalidasidenganNomorTransaksiPenerimaanPajak (NTPN).

  48. PengembalianKelebihanPembayaranPajakPasal 11, PMK No. 16/ PMK.03/ 2011

  49. PenetapandanKetetapanPajak LandasanHukum: Pasal 12 s/ d Pasal 17E UU KUP

  50. Surat KetetapanPajak (SKP)Pasal 1 Angka (14), dan Pasal 12 Ayat (1) WP wajibmembayarpajakterutangtanpamenggantungkandiriterhadapkeberadaan SKP.

More Related