Download
1 / 19
190 likes | 465 Views
Refi Yuliana M.Si. Aspek hukum dan legalitas formal. STUDI KELAYAKAN MEDIA. Konsep dasar hukum media massa. 4 Posisi Media massa Media komunikasi Lembaga Ekonomi Berita Lembaga Sosial Ke4 posisi tersebut akan menentukan : Aktifitas Fungsi Tujuan Kewajiban Muatan / konten
E N D
RefiYulianaM.Si Aspekhukumdanlegalitas formal STUDI KELAYAKAN MEDIA
Konsepdasarhukum media massa 4 Posisi Media massa • Media komunikasi • LembagaEkonomi • Berita • LembagaSosial Ke4 posisitersebutakanmenentukan : • Aktifitas • Fungsi • Tujuan • Kewajiban • Muatan/konten **Matrikskonsepdasarbisnis media
Status Media Media Komersil/swasta Orientasi Profit Media Pemerintah orientasiInformatif Media alternatif Komunitas Orientasiidealis Free Media (ex. Bulletin, Blog, dll) orientasiprivat, kritik, ideologis, antitesis
BentuklembagaBisnis Media LembagaPublikasicetak Bentuk: • SuratKabarHarian • SuratKabarMingguan (Umum-segmented) • Majalah (Segmented) • Media Korporasi (Internal Magazine/korporat) • Media Komunitas • Bulletin • Newsletter
BentuklembagaBisnis Media LembagaPenyiaran Bentuk: • Lembagapenyiaranpublik (LPP) --- Suratkeputusanpemerintahatau UU • LembagapenyiaranSwastadanberlangganan (LPS) --- Perseroan (PT) • LembagapenyiaranKomunitas (LPK) --- Legalitas (SK-perusahaan) (Badanhukum-Yayasan)
LPS Undang-undangNomor 32 Tahun 2002 tentangPenyiaranPasal 16 ayat 1: ‘LembagaPenyiaranKomersialadalahlembagapenyiaran yang bersifatkomersialberbentukbadanhukum Indonesia, yang bidangusahanyahanyamenyelenggarakanjasapenyiaran radio atautelevisi.
LPB Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 25 ayat 1: ‘Lembaga Penyiaran Berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.’
LPK • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 21 ayat 1: ‘Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.’
lembagapenyiarankomunitas (LPK) akanmelihatpenyelenggaraandanpengelolaansebuahmedia komunitasuntuktujuan yang lebihmulia, jauhdariunsurkomersialismedankonsuntivisme. • Pendiritetapakanmelihatsisiprospektif, namundalamkerangkalebihluas, yaitupemberdayaankomunitasdisekitarmedia tsbdibangun. • Pemberdayaankomunitasdiharapkanbisamenjaditahapanuntukmeningkatkankesejahteraansetiapanggotamasyarakatdidalamnya. Atasalasanini, pendiriharusbisamendeskripsikanapadanbagaimanaAndaakanmengelola LPK radio atautelevisiitu.
Status Hukum/BadanHukum Status hukumperushaan media biasanyamengacupadaaturan perundang2an tentangpengadaanbisnisatauusahaJasa. Selainperizinanusahamelaluideperindag (pendaftaranbarang/jasa)jugamelaluibadankhususdalambidang media (Infokom) untukpengurusanijinsiarandanijinkonten. Aturanhukumlainnya (Regulasi) TV/radio – regulasidanpengawasanmelalui UU penyiarandan UU pers (diawasioleh KPI) Media cetak – regulasi an pengawasankontenoleh UU Persdandiawasiolehdewan pers. **Baca UU NO 40 thn 1999 tentangpersdan UU 32 thn 2002 tentangpenyiaran
Badan Usaha = BadanUsahaadalahkesatuanyuridis (hukum), teknis, danekonomis yang bertujuanmencarilabaataukeuntungan. Badan Usaha seringkalidisamakandenganperusahaanwalaupunpadakenyataannyaberbeda. Perbedaanutamanya, Badan Usaha adalahlembagasementaraperusahaanadalahtempatdimanaBadan Usaha itumengelolafaktor2 produski BadanHukum = Pemenuhanaspek-aspekhukum yang ditetapkansecaraNasionalolehdepartementerkait
TujuanAkhirStudikelayakan Media • Cetak – selainuntukkepentinganbisnisjugauntukmemperolehperizinanpublikasi • Elektronik – selainuntukkepentinganbisnisjugauntukrekomendasikelayakan (RK) yang biasanyadikeluarkanoleh KPI, sertakepentinganizinanpenyiaranpublik (IPP) sebagailegalitas formal media
TahapanLegalitas Perusahaan Media (Khususnyapenyiaran/elektronik) • perizinan atau rekomendasi perizinan lain yang dikeluarkan sebelum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disahkan • Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada perubahan); • Surat Pengesahan Badan Hukum atau surat telah terdaftar pada instansi yang berwenang; • Surat Izin Tempat Usaha dan/atau HO (hinder ordonantie/Undang-undang Gangguan) untuk daerah yang mengatur hal ini; • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan • Identitaspemegang saham, komisaris, dan direksi; serta • perjanjian yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dengan penyedia kanal berbayar (paid channel) atau distributor kanal (paid distributor). Pejabat berwenang yang dimaksud misalnya notaris atau pejabat lainnya.
MembuatVisiperusahaan Bentuk SES (Sederhana, Efektif, Satuparagraf) Pernyataan Visi Perusahaan/Kelompok harus dapat: • menjadi mimpi perusahaan/kelompok tentang pasar/konsumen yang menjadi target perusahaan/kelompok Anda. • menjelaskan mengapa perusahaan/kelompok Anda harus ada, yang akan menentukan arah dan irama seluruh isi Studi Kelayakan Visi yang efektif adalah: • singkat, satu kalimat, paling banyak satu paragraf • langsung, tidak memutar-mutar • fokus, hanya ke satu arah dan tujuan • mempunyai konsep besar tapi terukur
MembuatMisiperusahaan Bentuk SEF (Spesifik, Efektif, Fokus) Pernyataan Misi Perusahaan/Kelompok harus: • terkait langsung dengan Visi (kalau tidak ada hubungan Visi dengan Misi-nya, tentu bisa dianggap perusahaan atau kelompok Anda kehilangan fokus-arah-tujuan) • mendeskripsikan apa dan bagaimana perusahaan/kelompok Anda • menjadi langkah-langkah untuk meraih Visi atau mimpi Anda Visi yang efektif adalah: • singkat, satu kalimat, paling banyak satu paragraf • jelas terhadap tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai Visi • spesifik dalam menentukan parameter keberhasilan • jelas dalam pengukuran keberhasilan
