1 / 36

PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN AMPL DI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. REPUBLIK INDONESIA. PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN AMPL DI DAERAH. OLEH: DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI. PERMASALAHAN AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN.

colt-reid
Download Presentation

PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN AMPL DI DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN AMPL DI DAERAH OLEH: DIREKTUR FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI heso57@yahoo.com

  2. PERMASALAHAN AIR MINUM & PENYEHATAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN , KELEMBAGAAN, SD ALAM, SDM, ANGGARAN ? heso57@yahoo.com

  3. KETAHANAN AIR • POTENSI CADANGAN AIR TAWAR NASIONAL  3.906 km3/tahun, dan TOTAL CADANGAN EFEKTIF  2,148 km3/tahun • RATA-RATA POTENSI ALOKASI PERKAPITA GLOBAL (2012)  7.882 m3/kapita/tahun • SECARA KUANTITATIF KETAHANAN AIR NASIONAL RELATIF AMAN, KECUALI PULAU JAWA YANG MENGALAMI KONDISI DEFISIT AIR 50% • PERMASALAHANNYA SEKARANG INI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MASIH BELUM OPTIMAL. heso57@yahoo.com

  4. Setiap orang berhakhidupsejahteralahirdanbatin, bertempattinggal, danmendapatkanlingkunganhidup yang baikdansehatsertaberhakmemperolehpelayanankesehatan (Pasal 28 ayat (1) UUD 1945) Hakasasimanusiaatas air memberikanhakkpdsetiap orang atas air ygmemadai, aman, bisaditerima, bisadiaksessecarafisik, & mudahdidapatkanutkpenggunaan personal & domestik (KomiteHakEkosob PBB, 28 November 2002 Sidang ke-29) Kebutuhan air semakin lama semakinmeningkatsejalandenganmeningkatnyakebutuhanhidupmanusia, baik di daerahperkotaanmaupundaerahperdesaan Sebagianpendudukmenggunakan air secaraberlebihandancenderungpemborosan air sementarasebagaianpendudukkurangmendapatkanpelayanan air heso57@yahoo.com

  5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BadanPusatStatistik (BPS) 2013 aksesmasyarakat Indonesia pada air minumbarumencapai 67,7% Tersedianya universal access ataucakupanaksessebesar100% untukair minumdanjugasanitasi(Teknokratik RPJMN 2015-2019) heso57@yahoo.com

  6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEDUDUKAN DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) heso57@yahoo.com

  7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.23 Tahun 2014 ttgPemerintahan Daerah) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat heso57@yahoo.com

  8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DPRD mempunyai fungsi Fungsidijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah membentuk Perda anggaran pengawasan DPRD menjaring aspirasi masyarakat heso57@yahoo.com Sumber: UU No. 23/2014

  9. PERAN KEMENDAGRI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN TATA RUANG RegulasiPerencanaan Pembangunan UU NO. 39 TAHUN 2008 Regulasi Pemerintahan Daerah TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL Regulasiterkait KoordinatorteknisbersamaBappenas PerencanaanNasional PembinaanUmum PerencanaanPemb. Daerah KEMENDAGRI PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan Perwujudan Konsultasi Evaluasi Evaluasi penyelenggaraan DokumenPerencanaanPemb. Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI 24 WAJIB 8 PILIHAN RPJPD Ranperda RPJMD Evaluasi 18 TDK YAN DSR 6 YAN DASAR RAPBD RKPD Ranperda KAB/KOTA pedoman TATA RUANG SPM KUPPAS pedoman Regulasi Tata Ruang Perdatataruang heso57@yahoo.com

  10. URUSAN WAJIBterkait PD (psl 12 ayat1 ) a) Pendidikan b) Kesehatan c) Pekerjaan Umum &Penataan Ruang d) Perumahan Rakyat &kawasan pemukiman e) Ketentraman, ketertiaban & perlindungan Masyarakat dan f) sosial URUSAN WAJIBtdkterkait PD (psl 12 ayat 2 ) a) Tenaga Kerja b)Pemberdayaan Perempuan & perlindungan Anak c) Pangan d)Pertanahan e) Lingkungan Hidup f) Administrasi kependudukan & catatan sipil g) Pemberdayaan masysrakat & Desa h) Pengendalian penduduk & keluarga berencana i) Perhubungan j) Komunikasi & Informatika k) Koperasi, usaha kecil & menengah l) Penanaman Modal m) Kepemudaan & Olah raga n) Statistik o) Persandian p) Kebudayaan q) Perpustakaan dan r) Kearsipan URUSAN PILIHAN ( psl 12 ayat 3 ) a) Pertanian b) Kehutanan c) Energi dan Sumberdaya Mineral d) Pariwisata e) Kelautan dan Perikanan f) Perdagangan g) Perindustrian h) Transmigrasi UU NO. 23 TAHUN 2014 DESENTRALISASI OTONOMI DAERAH URUSAN WAJIB & PILIHAN (Psl 11) PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN heso57@yahoo.com

  11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH KEMENDAGRI Psl 374 ayat 2 UU N0 23/2014 Ttg PEMDA MenteriDalamNegeriberkewajibanmelakukanpembinaanyang bersifatumummeliputi : bentuk-bentukpembinaan • pembagianUrusanPemerintahan; • kelembagaan Daerah; • kepegawaianpadaPerangkat Daerah; • keuangan Daerah; • pembangunan Daerah; • pelayananpublikdi Daerah; • kerjasama Daerah; • kebijakan Daerah; • kepala Daerah dan DPRD; dan • bentukpembinaan lain sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan heso57@yahoo.com

  12. EVALUASI RAPERDA Daerah melaksanakanpembangunanuntukpeningkatandanpemerataanpendapatanmasyarakat, kesempatankerja, lapanganberusaha, meningkatkanaksesdankualitaspelayananpublikdandayasaing Daerah (258 ayat 1) Pembangunan Daerah sebagaimanadimaksudpadaayat (1) merupakanperwujudandaripelaksanaanUrusan Pemerintahan yang telahdiserahkanke Daerah sebagaibagian integral daripembangunannasional. (Psl 258 ayat 2) UU No. 23 /2014 ttg Pemerintahan Daerah RancanganPerdaProvinsi yang mengaturtentangRPJPD,RPJMD, APBD,perubahanAPBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajakdaerah, retribusidaerahdanTATA RUANG daerahharusmendapatevaluasiMenterisblmditetapkanolehgubernur (Psl 245 ) BAB X TTG PEMBANGUNAN DAERAH PSL 258 S/D 266 heso57@yahoo.com

  13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan mitra sejajar Provinsi, Kab/Kota Kemitraan DPRD KEPALA DAERAH heso57@yahoo.com

  14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 27 Tahun 2014 TentangPedomanPenyusunan, Pengendalian Dan EvaluasiRencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor 37 Tahun 2014 TentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2015 RKPD 2015 APBD 2015 IsuStrategis Bidang Sarana dan Prasarana Peningkatan Ketersedian Infrastruktur Pelayanan Dasar  Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Bidang Pembangunan Sarana Prasarana peningkatan akses air minum dan sanitasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal heso57@yahoo.com

  15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PAMSIMAS heso57@yahoo.com

  16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PAMSIMAS Bertujuan untuk melayani jumlah warga masyarakat kurang terlayani dan berpendapat rendah di wilayah perdesaan dan peri urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat heso57@yahoo.com

  17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PAMSIMAS Peningkatan akses sanitasi layak Peningkatan akses air minum layak Bertujuan untuk melayani jumlah warga masyarakat kurang terlayani dan berpendapat rendah di wilayah perdesaan dan peri urban SASARAN PROGRAM PAMSIMAS Peningkatan jumlah masyarakat stop BABS Peningkatan APBD sektor AMPL Peningkatan jumlah masyarakat menerapkan CTPS Kab/Kota memiliki RAD AMPL heso57@yahoo.com

  18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA POIN PEMBAHASAN heso57@yahoo.com

  19. KEBIJAKAN AMPL DENGAN KEBIJAKAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA heso57@yahoo.com

  20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KETERKAITAN KEBIJAKAN AMPL DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH Substansikeuanganpusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait UU No. 23 Thn2014 (Pemerintahan Daerah) PP No 16/2005 ttg Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan) PP No 65 TH 2005 ttg pedoman penyusunan & penerapan SPM SUBSTANSI AMPL SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Permendagri No 34/2014 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2015 PP No. 41 Thn 2007 (Organisasi PD) Permen PU No. 1/PRT/M/2014ttgSPM Bid PU & Penataan Ruang PP No 6 Th 2008 ttg Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Substansiperencanaanpusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait heso57@yahoo.com TUJUAN DESENTRALISASI

  21. URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial TenagaKerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTDA, PUM, AKD, PerangkatDaerah, Kepegawaian, dan Persandian Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan Informatika URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi UU NO. 32 TAHUN 2004 DESENTRALISASI PELAYANAN AMPL OTONOMI DAERAH URUSAN WAJIB & PILIHAN PP NO. 38 TAHUN 2007 heso57@yahoo.com PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

  22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • KONDISI EKSISTING PELAYANAN AMPL DAERAH heso57@yahoo.com

  23. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2009 S.D 2013 Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 - 2019 heso57@yahoo.com

  24. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015 - 2019 Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 - 2019 heso57@yahoo.com

  25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (1) Persentase Belanja Urusan Air Minum Terhadap Belanja Langsung dan Total Belanja APBD Kab/Kota dan Provinsi tahun 2010 - 2012 Sektor air minum relatif mendapatkan perhatian kecil dari Pemerintah Daerah. Dari tahun 2010 – 2012 rata-rata hanya 0,4 % dari Total Belanja APBD heso57@yahoo.com Sumber : Evaluasi Capaian dan Pemanfaatan SPAM, Kementerian Pekerjaan Umum (2013)

  26. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (2) Rata-rata Capaian Alokasi APBD Dalam Program Pamsimas heso57@yahoo.com Sumber : Monitoring Information System (MIS) PAMSIMAS

  27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (3) KAB/KOTA PESERTA PAMSIMAS YANG TELAH MENGESAHKAN RAD AMPL heso57@yahoo.com

  28. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KONDISI EKSITING PELAYANAN AMPL (4) PROPORSI KAB/KOTA YANG TELAH MENYUSUN RAD DENGAN TOTAL PESERTA PAMSIMAS II REGIONAL I heso57@yahoo.com

  29. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS DAN PENGARUSUTAMAAN SEKTOR AMPL heso57@yahoo.com

  30. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS Implementasi program mulai dari teknis sampai dengan Penguatan kelembagaan Dukungan program & anggaran dalam RKPD di SKPD terkait air minum dan sanitasi Pemerintah Daerah, DPRD sangat berperat penting dalam keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi heso57@yahoo.com

  31. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PENGARUSUTAMAAN KEBIJAKAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TARGET Program dan Kegiatan Sektor AMPL terakomodir ke dalam RPJMD heso57@yahoo.com

  32. heso57@yahoo.com

  33. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA • PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENINGKATAN PELAYANAN AMPL heso57@yahoo.com

  34. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN LEGISLATIF DALAM PENGARUSUTAMAAN AMPL DAERAH heso57@yahoo.com

  35. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERAN EKSEKUTIF DALAM PENGARUSUTAMAAN AMPL DAERAH heso57@yahoo.com

  36. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERIMAKASIH heso57@yahoo.com

More Related