PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

1. PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH Oleh Dr. Sulikanti Agusni, MSc. Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi disampaikan pada acara Workshp Penguatan Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG Jakarta, 24 Maret 2014

2. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN • Laporankegiatan RG/A • Masukan Renstra, Renja SKPD Perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD ygresponsif gender Regulasi ttg PUG Pokja PUG SDM mampu 7 Prasyarat Pelaksanaan PUG Regulasi PPRG SDM mampu Alat analisis, dll Pedoman Monev Indikator Alat analisis, dll Evaluasi Penganggaran a. SDM yg mampu b. Juklak/Juknis c. Peran masy, dll • KUA-PPAS • TOR/GBS • DPA, RKA SKPD HasilKegiatan yang responsif gender/anak Implementasi

3. HAL-HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PUG/PPRG TAHUN 2010: KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KPP-PA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI (33 PROVINSI) TENTANG PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI • MELIPUT: • PelaksanaanStrategi PUG danPeningkatanKapasitasKelembagaan PUG • PemberdayaandanPerlindunganHakPerempuandan; • PemenuhanHakdanPerlindunganAnak

4. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PPRG DI DAERAH: Pedoman PPRG Pusat (Generik) Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di Daerah (Generik); Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah melalui Peraturan Menteri PP dan PA No. 2 Tahun 2013; Pedoman PengawasanPelaksanaanPPRG di Daerah; PedomanStandarFasilitatorPusatdan Daerah PedomanPenyusunan SPM Responsif Gender Pedoman PPRG bagiLembagaMasyarakat PedomanMekanismeEvaluasiLembar ARG TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA TERKAITT KELEMBAGAAN PUG KPP DAN PA TELAH MELAKSANAKAN DIANTARANYA

5. (lanjutan) 2. MODUL-MODUL • Modul Training of Fasilitator PPRG Daerah. • Modul PPRG (Generik) 3. Mengintegrasikanmateri PPRG dalamDiklat PIM

6. 4. FASILITASI PELAKSANAAN DAN PENGUATAN KELAMBAGAAN PUG DI 33 PROVINSI MELALUI Advokasi bagi Kepala Daerah dan DPRD di 10 Provinsi; Pelatihan PPRG bagi SDM Penggerak dari 33 Provinsi; Pendampingan Penyusunan Lembar ARG di 33 Provinsi; Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 22 Provinsi Pelatihan PPRG bagi SDM Penggerak dari 33 Provinsi; Pendampingan Penyusunan Lembar ARG di 33 Provinsi; Pelatihan Penelaahan Lembar ARG di 22 Provinsi lanjutan……….

7. TINDAK LANJUT PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PUG • KOMITMEN POLITIK

8. Lanjutan 2. KERANGKA KEBIJAKAN PengintegrasianIsu Gender dalamDokumen RPJMD

9. Lanjutan 2. KERANGKA KEBIJAKAN) PengintegrasianIsu Gender dalamRenstra SKPD ProvinsiTahun 2012

10. 3. STRUKTUR DAN MEKANISME PEMERINTAH DAN PEMDA YANG MENDUKUNG IMPLEMENTASI PUG melalui POKJA PUG

11. Lanjutan • Sumberdaya untuk Mendukung Pelaksanaan PUG di Provinsi

12. Lanjutan 6. PENGGUNAAN GAP DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

13. Lanjutan

14. PROVINSI YANG SUDAH MEMBENTUK SEKBERDA PROVINSI JAWA TIMUR SULAWESI TENGAH KALIMANTAN BARAT SULAWESI UTARA …………(KIRANYA BISA DIISI OLEH ASDEP YANG LAIN)

15. KESIMPULAN DAN REKOMENDASIWORKSHOP EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) BAGI SDM PENGGERAK PROVINSI 2013 • Peran SDM Penggerak PPRG di Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Badan PP dan KB atau yang sejenis, Badan Pengelola Keuangan Daerah/Biro Keuangan (atau yang sejenis) dan Inspektorat Daerah sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PPRG di daerah. • Tingkat pencapaian dan pemenuhan prasyarat PUG dan komponen kunci menunjukkan implementasi PPRG di daerah masih bervariasi dan belum ada keseragaman. • Keberhasilan pelaksanaan PPRG di daerah akan sangat dipengaruhi bagaimana penjabaran pengintegrasian gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah, mulai RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang selanjutnya akan dituanagkan dalam RKA-SKPD dan DPA; • Dalam mendukung poin diatas Pemerintah Daerah harus mampu menyusun dan merumuskan isu gender dan indikator gender yang diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. • Setiap SKPD terkait bertanggungjawab dalam pencapaian target PPRG yang dituangkan dalam RKA-SKPD responsif gender harus merupakan penjabaran dari Renstra dan Renja SKPD masing-masing sebagai tindak lanjut prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD.

16. TANTANGAN, HAMBATAN, PELUANG DAN RENCANA KE DEPAN TANTANGAN DAN HAMBATAN: • Masihbelumseluruhprovinsimelaksanakan PUG dilihatdarisisiprasyarat PUG yakni 1) Dasarhukum, 2) Pemahaman, komitmen, dankelembagaan, 3) Instrumen PPRG, 4) Kapasitas SDM, 5) Data terpilahdaninformasi; • Belumharmonisnyaperaturanperundang-undangan yang adadengansemangatkesetaraan gender danpemenuhanhakanak. Masihadabeberapaperaturanperundang-undangan yang tidaksejalan, ataubertentangandengankebijakanpembangunankesetaraan gender danpedulianak;

17. Masihbervariasinyatingkatkapasitassumberdayamanusia (SDM) yang ada di provinsidalammemahamisubstansi (core business) sepertipemahamantentangisu-isu gender, teknikintegrasiisu-isu gender kedalamperencanaandanpenganggaran

18. RENCANA KE DEPAN • Peningkatankapasitas SDM PENGGERAK dan SKPD ; • Penguatan kelembagaan daerah dalam pelaksanaan PUG dan pemenuhan hak anak; • Sinkronisasiberbagaiperaturandanprodukhukum, danterusmelakukankoordinasi, sosialisasidanfasilitasipenyusunankebijakan, program dankegiatan DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK

19. LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN TIM DRIVER: • Pelatihan (in house training, TOF, dll) • Rapat Koordinasi (perencanaan, pelaksanaan ) dan Rakor pengendalian. • Rapat Penyusunan Rencana Kerja (Membangun dan atau mengembangkan mekanisme kerja yang jelas diantara anggota tim driver) • Mendorong terbitnya Surat Edaran Gubernur agar SKPD atau kepada Bupati/Walikota melaksanakan PPRG • Bimbingan Teknis • Monitoring dan Evaluasi. • Advokasi pengambil kebijakan • Pertemuan berkala tim driver • Membangun dan atau mengembangkan komunikasi yang intens Tm Driver (termasuk melalui surat menyurat).

20. TERIMA KASIH