230 likes | 1.06k Views
HUKUM INTERNASIONAL. pembagian. Hukum internasional publik Hukum internasional privat. Hukum Internasional Publik. Pertama dikenal sbg hukum antar bangsa/hukum bangsa-bangsa.
E N D
pembagian • Hukum internasional publik • Hukum internasional privat
Hukum Internasional Publik • Pertama dikenal sbg hukum antar bangsa/hukum bangsa-bangsa. • Diterjamahkan dari bahasa Belanda (volkenrecht), Prancis (Droit de gens), Inggris(law of nations), Jerman (völkerrecht) • Berasal dari istilah ius gentium (romawi), berpengaruh di daratan Eropa antara abad XV – XIX.
Sumberhukuminternasional DsrhukumnyaPasal 38 ayat (1) PiagamMahkamahInternasional • Perjanjian /treaty/traktatInternasional • Kebiasaaninternasional (custom international) • Prinsip-prinsiphukumumum (general principles of law) • Yurisprudensi • anggapan2 paraahliHukum Int.
Subyek Hukum Internsional • Negara • Tahta Suci • Manusia • Organisasi Internasional
MateriHukumInternasional • Materihk.internasionaldamai : • Aturanttgpenentuan batas2 wilayahsuatunegara • Aturanttg organ2 ygbertindaksbgwklnegara • Aturanttgterjadinya, bekerjanyadanhapusnyatraktat • Aturanttg akibat2 perbuatanygmelanggar hk.int. sptembargo,blokade • Aturanttgkepentinganbersamaygbisadilakukanoleh negara2, sptkerjasamabidangpendidikan, budaya, ekonomi, dsb. • Aturanttgmemecahkanmasalah, sengketa, perselisihandgnjalandamai. Spt. Mediasi, 2. Materihk.int.perang (humanitair)
Hukum Internasional Privat • Dpt disebut Hukum Perdata Internasional • HPI adalah peraturan hukum perdata internasional yang berusaha mengatur hubungan perdata yang menyangkut unsur2 asing didalamnya.
Asas-asas HI • BerdasarpadaAlgemeneBepalingen van Wetgeving (AB), Pasal 16,17 dan 18 • Merupakanajaran yang diciptakanolehBartolus de Saxofeerato • Pasal 16 AB : “ketentuan2 ttgperundangantentangkedudukanhukumdankewenanganindividubertindaktetapmengikatwarganegara Indonesia walaupunberadadiluarnegeri” (asaspersonalia / lexreisitae )
Pasal 17 AB “mengenai benda tetap (tidak bergerak) berlaku hukum dari negara tempat benda itu terletak” ( asas hk setempat / lex situs ) • Pasal 18 AB “bentuk suatu tindakan hukum mengikuti bentuk hukum yang ditentukan oleh hukum negara atau tempat dilakukannya tindakan itu” (asas locus regit actus / statuta mixta )