230 likes | 444 Views
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR RI Jakarta, 27 Maret 2008. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS). TROBOSAN KEBIJAKAN STRATEGIS.
E N D
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)TAHUN 2008 Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR RI Jakarta, 27 Maret 2008
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TROBOSAN KEBIJAKAN STRATEGIS NOPEMBER 2004 YANKES MASKIN GRATIS JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ASKESKIN 1 JANUARI 2005 JAMKESMAS 1 JANUARI 2008
PROGRAM JAMKESMAS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG SANGAT STRATEGIS UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN TEROBOSAN YANG SANGAT • TEPAT GUNA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT • MISKIN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBUTUHKAN • PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN DASAR YANG KOKOH UTK • PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM • RANGKA MENYONGSONG IMPLEMENTASI SJSN • PROGRAM JAMKESMAS MERUPAKAN UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT • PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN • PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN YANG OPTIMAL 3
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TUJUAN JAMKESMAS MENINGKATNYA AKSES DAN MUTU YANKES SELURUH MASKIN TERSELENGGARANYA YANKES SESUAI STANDAR MASKIN SEHAT & PRODUKTIF PENGENTASAN KEMISKINAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BEBERAPA PRINSIP GOTONG ROYONG &SUBSIDI SILANG NASIONAL YANKES LINTAS BATAS WILAYAH PORTABILITAS KESETARAAN MENDAPAT YANKES EKUITAS DANA SEMATA-MATA UNTK YANKES NIRLABA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SASARAN JAMKESMAS 2008 SELURUH MASYARAKAT SANGAT MISKIN, MISKIN, DAN MENDEKATI MISKIN SM I 2005 SM II 2005 2006 2007 36,1 JUTA 60 JUTA 60 JUTA 76,4 JUTA 76,4 JUTA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, REHABILITATIF KOMPREHENSIF RJ, RI DI PUSKESMAS RJ SPESIALISTIK, RI RS BERJENJANG
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ANGGARAN 2008 PERHITUNGAN RP. 5000/KAPITA/BULAN APBN SM I 1 T, APBNP 1,232 T (SASARAN 60 JT) 2005 2,1 T APBN 2,5 T, SISA 2005 1,1 T 2006 3,6 T APBN 2,7 T, SISA 2006 : 0,1 T EFISIENSI DAN REALOKASI 1 T APBNP 700 M 2007 4,5 T APBN 4,6 T, SISA 2007 (112 M) 4,6 T
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENCAPAIAN HASIL PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH MASKIN BAIK DI PUSKESMAS MAUPUN RS SANGAT MENINGKAT MASKIN MENDAPAT PELAYANAN KASUS KATASTROPIK OPERASI JANTUNG, OPERASI CESAR, HEMODIALISA RAWAT JALAN RS : 1,4 JUTA KUNJUNGAN (2005) 6,9 JUTA KUNJUNGAN (2006) MENINGKAT 392% 5.961.712 KUNJUNGAN (2007) MENURUN 13,83% RAWAT INAP RS : 562.167 KUNJUNGAN (2005) 1,6 JUTA KUNJUNGAN (2006) MENINGKAT 184% 1.916.198 KUNJUNGAN (2007) MENINGKAT 21,27%
YANKES KHUSUS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 10
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PELAYANAN KESEHATANIBU HAMIL MISKIN MERUPAKAN PRIORITAS DLM JAMKESMAS PELAYANAN KES IBU HAMIL MISKIN UPAYA DLM MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU PADA JULI 2007, TELAH DILAKUKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN & PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) DG STIKER
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA MASALAH DAN KENDALA • Data sasaran masyarakat miskin belum tuntas • Peran dan fungsi ganda dari penyelenggara, • sebagai pengelola sekaligus pembayar • RS belum melakukan kendali biaya dan kendali • mutu • Verifikasi tidak berjalan optimal • Paket pelayanan kesehatan belum diimbangi • kebutuhan dana yang memadai • Penyelenggara tidak menanggung resiko
KEBIJAKAN 2008 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN ADALAH PROGRAM BANTUAN SOSIAL (BANSOS) 2. SUMBER DANA ADL APBN DEPKES 13
KEBIJAKAN 2008 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 3. PERUBAHAN MEKANISME PENYELENGGARAAN: - PEMISAHAN PERAN PENGELOLA & PEMBAYAR DEPKES-DINKES & PT ASKES (PERSERO) - PERCEPATAN PEMBAYARAN KLAIM PENEMPATAN PELAKSANA VERIFIKASI DI RS DAN PENYALURAN DANA LGS DARI KAS NEGARA KE RS 14
KEBIJAKAN 2008 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 4. PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN KOORDINASI DI TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KAB-KOTA 5. PENERAPAN TARIF PAKET JAMKESMAS (INA DRG) DI RS 6. PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN MELALUI PEMBENTUKAN VERIFIKATOR INDEPENDENT 7. PENUGASAN MANAJEMEN KEPESERTAAN PT ASKES (PERSERO) 15
TINDAK LANJUT DEPKES MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA • Penyaluran luncuran awal dana yankes ke RS • Pada bulan Februari • Penerbitan Manlak Jamkesmas 2008, Juknis • Rekruitmen verifikator, dll • Pelatihan TOT Pelatih verifikator dan • Verifikator • Sosialisasi ke semua stakeholders 16
TINDAK LANJUTPENANGGULANGAN HUTANG YANKES MASKIN 2007 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA • Laporan resmi dari PT Askes tentang • pelayanan tahun 2007 yang blm terbayar. • Dilakukan audit oleh pengawas fungsional • Pembayaran dengan mengalokasikan • pada anggaran 2008 melalui efisiensi • dan atau APBN-P 17
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PENUTUP PERLUNYA PEMAHAMAN YANG SAMA DARI SELURUH STAKEHOLDERS TENTANG JAMKESMAS 2008 PERLUNYA MENINGKATKAN PERAN, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DIANTARA STAKEHOLDERS
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH