1 / 37

PENGHAPUSAN BMN dan ALIH FUNGSI

tuwa
Download Presentation

PENGHAPUSAN BMN dan ALIH FUNGSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DATA DIRINama : AGUS D. WIJAYATMOKO, SH., MH.NIP/Pangkat : 19620817 199103 1 005/ Pembina (IV/a)Jabatan : Kasubag. Standarisasi dan Penilaian Bagian Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan No. HP : 0878 7859 6264Fax : (021) 345 9726Email : penghapusan_mari @yahoo.co.id

  2. KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI SEPUTAR ALIH FUNGSI DAN PENGHAPUSANHotel Empire PalaceSurabaya 9-11 Mei 2012

  3. Latar Belakang :1. Tahun 2009 masih mendapatkan opini Disclaimer dari BPK, saldo asset tetap dlm neraca Mahkamah Agung per 31 Des 2009 tdk dapat diyakini kewajarannya. 2. Tdpt tanah seluas 3.994 M2 senilai 1.756,44 juta rupiah blm memiliki sertifikat dan tanah seluas 81.473 M2 senilai 127.408,19 juta rupiah belum bersertifikat a.n Mahkamah Agung/Pemerintah RI cq Mahkamah Agung

  4. Action Plan Biro Perlengkapan :1. Sosialisasi BINTEK SIMAK BMN sasarannya di 5 (lima) Korwil TA 2009/20102. Prosedur penghapusandg mengacu pd Permenkeu No. 96/2007 dan SE Kabua No. 111/S-Kel/BUA/PL/I/2007 Jo. 28/BUA/S.Kel/I/2010 ttg revisi tata cara penghapusan

  5. SuratEdaran :1. No. 13/BUA/PL/I/2011 PerihalPenegasanKembaliPencatatan BMN BerupaRandis.2. No. 144/BUA/PL/V/2010 Perihal : PensertifikatanAset BMN Berupa Tanah3. No. 463/SEK/01/IX/2010 Perihal : Pemanfaatan BMN DalamBentukSewa4. SE BersamaSesMAdanSekjenKemenkumdan HAM tgl 15 Juli 20105. No. 63/BUA/PL.02/III/2012 Perihal : Penetapan Status Penggunaan BMN

  6. Dalam rangka mengoptimalkan pemanf BMN berupa tanah dan/atau bangunan yg blm/tdk dipergunakan dlm TUSI/Idle, untuk mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain scr tdk sah :1. Sewa2. Pinjam Pakai3. Ruislag4. Alih Fungsi (diluar mekanisme Permenkeu)

  7. Tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan dan BMN Mahkamah Agung RI Tahun 2010. TARGET Opini tahun 2012 untuk Laporan Keuangan dan BMN Mahkamah Agung adalah WTP (wajar tanpa pengecualian)

  8. PENGHAPUSAN BMNdanALIH FUNGSI

  9. DASAR : • 1. PP No. 6 tahun 2006 ttg tata cara pengelolaan BMN/D • 2. Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN • 3. S-Menkeu No. S-90/MK.06/2009 ttg BMN berupa tanah dan/bangunan Idle • 4. SE Kabua No. 28/BUA/S-Kel/I/2010 ttg revisi edaran ttg kelengkapan adm usul penghapusan

  10. TATA CARA :A. KelengkapanAdministrasiPenghapusanPeralatan Kantor/Meubelair: 1. SK PembentukanPanitiaPenghapusan 2. BA Pemeriksaan/penelitian 3. SuratPernyataanHarga Limit 4. Laporan semester/saldoawal BMN 5. Foto BMN yang akandihapus6. SuratRekomendasidari KPKNL

  11. B. KelengkapanAdministrasiPenghapusanKendaraanDinas (Rodadua/empat): 1. SK PanitiaPenghapusan BMN 2. BA Pemeriksaan/Penelitian3. SuratKeterangandariDishub.4. Photo tampakdepan, samping, belakang 5. Lampiran BMN yang akandihapus 6. Laporan Semester BMN 7. KIB8. Foto Copy STNK/BPKB9. SuratRekomendasidari KPKNL

  12. C. KelengkapanAdministrasiPenghapusanBangunan/Rekonstruksi : 1. SK PanitiaPenghapusan BMN 2. BA Pemeriksaan/Penelitian 3. Laporan Semester BMN 4. Photo Bangunan yang akandihapus 5. KIB6. SuratKeteranganolehDinas PU7. Foto copy DIPA 8. SuratPernyataanbesaranharga Limit9. Suratrekomendasidari KPKNL

  13. ALIH FUNGSI :Bangunan lama dialihfungsikan agar menjadimanfaat, dengantujuan :1. Agar mendapatkanalokasianggaran2. Menjaga asset tetapberadapadakepemilikansemula3. MemenuhikebutuhanakanrumahdinasPermohonanditujukankepada KABUA melaluiKetuaPengadilan Tingkat Banding dg. Melampirkan :1. Copy Sertifikat Tanah2. KIBnya

  14. TINDAK LANJUT : Aset tetap yang dialih fungsikan harus segera dilaporkan ke KPKNL agar pada saat Rekonsiliasi BMN semester berikutnya sudah tercatat dalam laporan BMN. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan KPKNL setempat.

  15. Perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi) bangunantanpapenghapusan BMN daridaftarbarangygmengakibatkanadanyabongkaranygberpotensimenghasilkanpenerimaan Negara.Penjualansisabongkaran :1. copy SK penunjukkanpejabatpenjual.2. daftarbarangdanfotohasilbongkaran3. copy SK pembentukanpanitia.4. copy DIPA ygmemuatalokasidanauntuk rehab/renovasi.5. laporanhasilpemeriksaandanpenilaiandari dinas PU setempat

  16. RUISLAG BMN (TUKAR MENUKAR)Dalamrangkamemenuhikebutuhanterhadapasettetaptertentubiasanyapemerintahmelakukanpembelian/pengadaan. Namun, karenaalasantidaktersedianyadanadanuntukefisiensi, pemerintahdapatmemperolehsuatuasettetapmelaluimekanismepertukaran.

  17. DASAR :1. PP Nomor 6 Tahun 2006 TtgPengelolaan BMN/Daerah. 2. PeraturanMenteriKeuanganNomor 96/PMK.06/2007 Ttg Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, danPemindahtanganan BMN. 3. Permendagri No. 17 Tahun 2007 TtgPedomanTeknisPelaksanaanPengelolaanBarangMilik Daerah. Berdasarkanketentuantsb. pertukaranasettetapdapatdilakukan :a. AntaraPemerintahPusatdengan PEMDA, b. Antarpemerintahdaerah.c. Ataudenganpihak lain, denganmenerimapenggantiandalambentukbarang, sekurang-kurangnyadengannilai yang seimbang.

  18. AlasanRuislag (pertukaran), yaitu:1. Adanyaasettetapberupatanahdan/ataubangunanyglokasinyatidaksesuaidgntataruang/tatakota;2. Adanyaasettetapygtidakdimanfaatkansecara optimal;3. Upayapenyatuanasettetapyglokasinyaterpencar;4. Pelaksanaanrencanastrategispemerintah5. Adanyaasettetapselaintanahdan/ataubangunanygsudahusang.6. Tdktersedianyaanggaranutkpengadaanbaru

  19. Tindaklanjuttukarmenukar (ruislag) :1. PertukaranasettetapdituangkandalamBeritaAcaraSerahTerima (BAST). 2. Berdasarkan BAST tsb., penggunabarangmenerbitkan SK. Penghapusanthdasetygdiserahkanberdasarkan BAST dan SK Penghapusan,3. Pengelola/penggunabarangmengeliminasiasettersebutdarineracamaupundaridaftarbarangdanmembukukanasettetappengganti

  20. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

  21. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 271/KMK.06/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LAJUT HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 21

  22. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN • BMN yang tidak ditemukan. • BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN. • BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertipikat atas nama K/L. • BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan. • BMN dikuasai oleh Pihak Lain. • BMN dalam sengketa. • BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan. • BMN dimanfaatkan Pihak Lain tanpa kompensasi. • Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis. • Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

  23. b. BMN selaintanah • Memp. Dokumen Kepemilikan : • Bentuk tim internal utk melakukan verifikasi • Kalau ada indikasi kesalahan, dilakukan proses TGR sampai penetapan TGR selesai KPB/PB mengajukan permohonan penghapusan

  24. 2. BMN dlmkondisi RB namunmasihtercatatdlmdaftar BMN a. PB/KPB mengajukan permohonan penghapusan dg mengajukan usulan kpd Pengelola Barang (KPKNL/Kanwil) b. Sesuai tata cara penghapusan (lihat Permenkeu 96/2007, SE- Kabua)

  25. 3. BMN berupatanahygdlmpenguasaan K/L ygberupatanah : a. Memp. Dok kepemilikan b. KPB/PB bertgg jwb utk menjaga dan mengamankan dr pemanfaatan oleh pihak lain. c. Pasang plang tanah milik Negara/Pengadilan. d. Mengupayakan memperoleh dok awal utk mengurus bukti kepemilikan. e. Berkoordinasi dgn instansi terkait

  26. 4. BMN berupatnhygdikuasaipihak lain • Tidaksengketa: • pendekatanpersuasifkloberhasilkembali BMN scrfisikwajibmengamankan. • b. Sengketa : • 1. Upayahk dg mengajukangugatan (melibatkanpengelolabarang) • 2. LaporkpdKepolisiandlmhaladanyaindikasitindakpidana. • 3. Jikaptsnpengadilansdh BHT ygmengakibatkanberalihnya status kepemilikanmakasgrditindaklanjuti dg penghapusan.

  27. 5. BMN dikuasaipihak lain a. Sengketa : 1. Upayahk dg mengajukangugatan (melibatkanpengelolabarang) 2. LaporkpdKepolisiandlmhaladanyaindikasitindakpidana. 3. Jikaputusanpengadilansdh BHT ygmengakibatkanberalihnya status kepemilikanmakasgrditindaklanjuti dg penghapusan.

  28. b. Tidakdlmsengketa : 1. Melakukanpdktscrpersuasif dg pihak lain ygmenguasai BMN tsb. 2. Memblokirkektr BPN/Lurah/Camatutkmenghindaripengalihanatastanahtsb. 3. Mengajukanpermh. Penetapanpengosongandaripengadilan 4. Melakukanupayahkperdatake PN dg mengajukangugatan/intervensi.

  29. 6. BMN dalamsengketa a. Sengketadlm perk. Perdata : 1. Dlmhal KPB/PB mjdpihak agar dilakukansampai PK 2. Dlmhal KPB/PB tdkmjdpihak, makaIntervensi. 3. Apabilakalahmaka KPB/PB mhnkpdPengelolaBrgutkmengajukangugatanperlawanan. 4. Apabilakalahsampai PK, makadilanjut dg pelaksanaanpenghapusan.

  30. b. Sengketadalam perk. Pidana 1. Menyiapkanbukti-buktiygkuatmaupunsaksiahliygmenguatkankepemilikannegaraatas BMN bekerjasama dg aparatpenegakhkygmenangani perk. Pidana 2. Memonitor dg cermatsampaiptsn PK.

  31. 7. BMN dimanfaatkanpihak lain dg kompensasitdksesuaiketentuan • Ditinjau ulang dan diaudit oleh pengawas fungsional • Seluruh penerimaan negara yg diperoleh dr pemanfaatan BMN hrs disetor ke Kas Negara sbgmn hasil review/audit c. Pemanfaatan tsb hrs diproses dan dilaks. sesuai dg. ketentuan yg berlaku.

  32. 8. Tanpakompensasi • Pemanfaatan BMN oleh Pemda atau pihak lain dlm rangka menjalankan Tusi K/L b. Tdk dlm rangka Tusi, maka Pemanfaatan tsb hrs diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan yg berlaku.

  33. 9. Gdberdiridiatastnhpihak lain atasdasarkontrakdanmasakontraktlhhabis. Tidak dpt diperpanjang atau tdk diperlukan perpanjangan kontrak krn gd sdh tidak diperlukan lagi untuk Tusi Satker maka diusulkan untuk diserahkan kepada Negara sbg BMN Idle/dihapuskan sesuai dg ketentuan peraturan yg. berlaku.

  34. 10. GedungsudahdibongkartanpaterlebihdahulumendapatkanpersetujuanMenkeu • Hrs dilakukan review/audit olehpengawasfungsional • Rekomendasiaparattsbditindaklanjutisatker • Dlmhaltdpsisabongkaran, makadilakukanpenilaianatasbongkaranygtersisa d. Diusulkanpenghapusan/penjualanatasgdsesuai dg peraturanygberlaku.

  35. P E N G H A P U S A N BMNTata Cara Penghapusan :1. PembentukanPanitia2. PanitiaMenginventarisirBrg yang akandihapus.3. BeritaAcaraPemeriksaan/Penelitian4. DaftarBrg yang akandihapusdenganhargalimitnya.5. Photo6. Permh. Kepada KPKNL

  36. 7. Permh. KepadaDishub (Randis)8. Permh. Dinas PU(gedung/bangunan)

  37. ALIH FUNGSI • Pengalihan fungsi bangunan semula gd kantor mjd rumah dinas, caranya dg. • Mengajukan permohonan kepada Kabua melalui KPTA dg melampirkan : • 1. Copy sertifikat • 2. Kartu Identitas Barang (KIB)

More Related