1 / 21

UPAYA PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI DI WILAYAH KOTA BATAM

UPAYA PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI DI WILAYAH KOTA BATAM. Fuel Retail Marketing Region I Sales Area Kepri Batam, 28 Novem ber 2012. PERUNTUKAN BBM PSO SESUAI KETENTUAN PEMERINTAH. Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2012 peruntukan BBM Bersubsidi adalaH : Rumah Tangga Usaha Mikro

crescent
Download Presentation

UPAYA PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI DI WILAYAH KOTA BATAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UPAYA PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI DI WILAYAH KOTA BATAM Fuel Retail Marketing Region I Sales Area Kepri Batam, 28 November 2012

  2. PERUNTUKAN BBM PSO SESUAI KETENTUAN PEMERINTAH BerdasarkanPerpres No. 15 Tahun2012peruntukan BBM BersubsidiadalaH: RumahTangga Usaha Mikro Usaha Perikanan Usaha Pertanian Transportasi PelayananUmum

  3. Tiga (3) Hal Pokokpermen ESDM No. 12 Tahun 2012 Berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2012 peruntukan BBM Bersubsidi adalah sebagai berikut: PENGAWASAN HAL POKOK URAIAN URAIAN NO.1 URAIAN NO.3 URAIAN NO.2 PELARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI (PREMIUM DAN SOLAR) BAGI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH BAIK PUSAT, PEMDA, BUMN MAUPUN BUMD YANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP PELARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI (SOLAR) BAGI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN, BERLAKU SERENTAK DISELURUH INDONESIA PENGENDALIAN PENGGUNAAN JENIS BBM TERTENTU / BERSUBSIDI UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PENGAWASAN DAN SAKSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KELANCARAN DAN KETEPATAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BBM BERSUBSIDI BAGI KONSUMEN PENGGUNA YANG DILAKUKAN OLEH BPH MIGAS PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN DALAM PERMEN AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI (SOLAR) BAGI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGANWILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN :BERLAKU SERENTAK DI SELURUH WILAYAH INDONESIA MULAI TANGGAL 1 SEPTEMBER 2012 PELARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI (PREMIUM DAN SOLAR) BAGI KENDARAAN DINAS PEMERINTAHAAN BAIK PUSAT, PEMDA, BUMN MAUPUN BUMD WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN : WILAYAH JABODETABEK, MULAI 1 JUNI 2012 WILAYAH JAWA BALI, MULAI 1 AGUSTUS 2012 WILAYAH SUMATERA BARAT DAN WILAYAH DILUAR JAWA-BALI LAINNYA MENUNGGU KEBIJAKAN LEBIH LANJUT DARI PEMERINTAHAAN PUSAT PENGENDALIAN PENGGUNAAN JENIS BBM TERTENTU / BERSUBSIDI UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BADAN USAHA YANG DAPAT PENUGASAN DARI PEMERINTAH YANG MENYEDIAKAN TENAGA LISTRIK, DALAM HAL INI PT. PLN (PERSERO) WAJIB MELAKUKAN PENGENDALIAN VOLUME BAHAN BAKAR MINYAK SESUAI DENGAN ASUMSI DALAM APBN

  4. LEMBAGA PENYALUR BBM SUBSIDI DI WILAYAH KOTA BATAM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 48 & 79 • Penyaluran BBM untuk wilayah Kota Batam mainland dilakukan melalui • Terminal BBM Kabil. • Penyaluran untuk hinterland dilakukan melalui Terminal BBM Tg. Uban.

  5. PENGENDALIAN SISA QUOTA BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM 2012 • SesuaiSurat BPH Migas No. 943/07/Ka BPH/2012 tanggal 07 November 2012 perihalPengendalianDistribusiSisa Quota BBM Bersubsidi 2012. Langkang-langkahpengendalianSisa Quota : • Membagisisa quota yang adadengansistempenjatahandibagijumlahharibulan yang tersisasampaidenganakhirDesember 2012. • Mengurangipenyaluran (melakukanpengaturan volume/mengkitir) BBM BersubsidiJenisBensin Premium (Mogas 88) danMinyak Solar diseluruh SPBU danmenggantinyadengan BBM Non Subsidi. • SisaBensin Premium (Mogas 88) danMinyak Solar diutamakan/diprioritaskanhanyauntukkendaraanumumorangdanbarang, sepeda motor non plat merahdantaksi non eksekutif. • Melakukanlangkah-langkahstrategislainnya agar quota yang tersisamasihdapatdisalurkansampaidenganakhirtahun 2012. • Operasipasarpenyaluranbensin premium (Mogas 88) danminyak solar dilakukanhanyauntukmemenuhikendaraanumumorangdanbarang, sepeda motor non plat merahdantaksi non eksekutif. • Pelaksaan 1 haritanpa BBM bersubsidiuntukkelasmenegahatasdanangkutanuntukindustri/barang.

  6. TREND PENYALURAN BBM BULAN NOVEMBER KOTA BATAM 2012

  7. QUOTA DAN REALISASI BBM BERSUBSIDI KEPRI S/D OKTOBER 2012

  8. QUOTA DAN REALISASI BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM S/D OKTOBER 2012

  9. REALISASI PENYALURAN BBM BERSUBSIDI KE SPBU KOTA BATAMPERIODE JAN – OKT 2012

  10. BILA PENYALURAN DILAKUKAN MENGACU REALISASI RATA-RATA BULANAN, MAKA :

  11. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI TERKAIT KETERBATASAN QUOTA BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM PERLU DILAKUKAN UPAYA STRATEGIS AGAR QUOTA BBM PSO DI 2012 TIDAK OVER QUOTA BEGITU PULA UNTUK TAHUN – TAHUN BERIKUTNYA. PERTUMBUHAN KENDARAAN SANGAT TINGGI DAN TIDAK ADA PEMBATASAN JUMLAH KENDARAAN HARGA BBM NON PSO YANG MENGACU KE MOPS YANG SANGAT FLUKTUATIF TERGANTUNG HARGA PASAR DUNIA TINGGINYA PBBKB YANG DITERAPKAN DISPENDPROV KEPRI MENJADIKAN BBM NON PSO TIDAK POPULER

  12. UPAYA-UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN PERTAMINA UNTUK MENYEIMBANGKAN KUOTA DENGAN PENYALURAN BBM BERSUBSIDI Membuat rencana penyaluran harian dengan sistem kitir berdasarkan cluster wilayah, dengan tujuan agar jumlah penyaluran terdistribusi merata ke seluruh wilayah kota Batam

  13. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN PERTAMINA UNTUK MENYEIMBANGKAN KUOTA DENGAN PENYALURAN BBM BERSUBSIDI - Lanjutan • Menambah Outlet SPBU yang menjual produk BBM Non Subsidi (Pertamax Plus) dan Solar Non Subsidi sehingga mudah diperoleh oleh konsumen. Saat ini 29 SPBU dari total 30 SPBU yang ada di Kota Batam sudah menyediakan produk Pertamax Plus, 6 SPBU sudah menyediakan Solar Non Subsidi ditambah 7 SPBU yang akan menjual Solar Non Subsidi awal Desember 2012. • Membuat Surat Edaran ke Pihak SPBU sesuai Surat GM Fuel Retail Marketing Region I No. 404/F31200/2011-S0 tanggal 13 Mei 2011 perihal Penyaluran Distribusi BBM Bersubsidi, yang pada intinya : • Menghimbau kendaraan pribadi memakai BBM sesuai dengan spesifikasi pabrikan khususnya kendaraan keluaran diatas tahun 2000. • Mewaspadai mobil pick up dan truk yang telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya dengan cara mengisi BBM sesuai dengan kewajarannya. • Tidak melayani kendaraan bermotor yang diketahui dalam 1 (satu) hari telah melakukan beberapa kali pengisian. • Melarang pengisian dengan jerigen, kecuali untuk Usaha Kecil yang dilengkapi dengan Surat verifikasi/rekomendasi dari dinas terkait. • Pertamina telah dan akan menindak tegas SPBU yang menyalurkan BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

  14. SARFAS SPBU SOLAR NPSO KOTA BATAM SPBU yang Sudah Menyalurkan Solar NPSO

  15. SPBU dalam proses penyiapan sarfas Solar NPSO

  16. LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN PERTAMINA UNTUK MENYEIMBANGKAN KUOTA DENGAN PENYALURAN BBM BERSUBSIDI - Lanjutan 5.Tetap menjalankan ketentuan dalam Surat Edaran Walikota Batam No. 562/Perindagesdm_ESDM/X/2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi di Kota Batam. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk membatasi pembelian, yaitu : 1. Jenis Kendaraan Pribadi (Plat Hitam) membeli BBM bersubsidi maksimal sebesar 20 liter perhari. 2. Jenis Kendaraan umum roda empat (Plat Kuning) membeli BBM Bersubsidi maksimal sebesar 20 liter perhari. 3. Jenis Kendaraan Umum roda enam (Plat Kuning) membeli BBM Bersubsidi maksimal sebesar 30 liter perhari. 4. Usaha kecil, usaha perikanan, dan pelayanan umum dapat membeli BBM Bersubsidi setelah diverifikasi dan mendapat rekomendasi dari intansi terkait.

  17. USULAN LANGKAH ANTISIPASI KETERBATASAN KUOTA BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM Untuk mengendalikan tingkat konsumsi Premium Bersubsidi, mengusulkan agar Pemko Batam membuat kebijakan yang melarang mobil pribadi dengan cc besar (misal diatas 1500 cc) untuk menggunakan Premium bersubsidi. Mekanismenya bisa menggunakan sticker.

  18. MOBIL BBM NON SUBSIDI

  19. USULAN LANGKAH ANTISIPASI KETERBATASAN KUOTA BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM 2. Mengusulkan penjualan Solar Bersubsidi dibatasi hanya di beberapa outlet SPBU dengan sistem Cluster dan hanya diperuntukan bagi KENDARAAN UMUM/ PLAT KUNING dan NELAYAN

  20. USULAN LANGKAH ANTISIPASI KETERBATASAN KUOTA BBM BERSUBSIDI DI KOTA BATAM • 3. Mengusulkan penundaan pemberlakuan PBBKB di Kepri untuk BBM Non PSO atau menjadi SEMINIMAL MUNGKIN sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. • Sesuai dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2012 mengusulkan agar kendaraan Dinas dilingkungan Instansi Pemerintah BUMN dan BUMD di wajibkan menggunakan BBM Non PSO. • Mengusulkan BBM PSO Premium hanya untuk Kendaraan roda 2 dan Kendaraan roda 4 produksi dibawah tahun 2000 • Kendaraan roda 4 produksi di atas tahun 2000 WAJIB memakai BBM Non PSO (sesuai rekomendasi pabrikan kendaraan oktan minimal 91) • 5. Perlu dilaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara rutin, terpadu, dan terkoordinasi antara instansi terkait.

  21. TERIMA KASIH

More Related