UPAYA SATGAS SPIP KKP MEWUJUDKAN PENGENDALIAN INTERN YANG HANDAL

1. UPAYA SATGAS SPIP KKP MEWUJUDKAN PENGENDALIAN INTERN YANG HANDAL SesuaiPeraturanMenteriKelautandanPerikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016

2. DEFNISI SPIPadalah proses yangintegral padatindakandankegiatan yang dilakukansecaraterusmenerusolehpimpinandanseluruhpegawaiuntukmemberikankeyakinanmemadaiatastercapainyatujuanorganisasimelaluikegiatan yang efektifdanefisien, keandalanpelaporankeuangan, pengamananasetnegara, danketaatanterhadapperaturanperundang-undangan yang diselenggarakansecaramenyeluruh di lingkunganpemerintahpusatdanpemerintahdaerah. PERMENKP NOMOR 10 TAHUN 2016 PERMENKP NOMOR 10 TAHUN 2016

3. TUJUAN Mewujudkan budayapengendalian Intern yang handal agar tercapaikeyakinan yang memadaiterhadaptujuanorganisasimelaluikegiatan yang efisien, efektif, keandalanpelaporankeuangan, pengamananaset Negara, danketaatanterhadapperaturanperundang-undangan Mengapa SPIP Diperlukan?

4. SATGAS SPIP KEMENTERIAN PENGARAH MENTERI PENANGGUNG JAWAB EVALUATOR SEKRETARIS JENDERAL INSPEKTUR JENDERAL Ketua : Kepala Biro Keuangan Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan Anggota: SekretarisDirektoratJenderal/ InspektoratJenderal/Badan BAGAN ORGANISASI SPIP SATGAS SPIP UNIT ESELON I PenanggungJawab: PejabatEselon I Ketua : Kepala Biro Keuangan, SekretarisInspektorat Jenderal/DirektoratJenderal/ Badan Sekretaris : KepalaBagianKeuangan/KepalaBagian Program/ KepalaBagian Monitoring danEvaluasi Anggota : PejabatEselon II lingkupSekretariat Jenderal/InspektoratJenderal/Direktorat Jenderal/Badan TIM SPIP SATUAN KERJA Ketua : KepalaSatuanKerja Sekretaris : Pejabatyang Membidangi Keuangan/Program/ Monitoring danEvaluasi Anggota : Disesuaikan dengan Struktur organisasi satuan kerja Keterangan: Garis Perintah …..………… Garis Koordinasi

5. TugasSatgas SPIP Eselon I SATKER KKP Rencanakerjapenyelenggaraan SPIP Rencanakerjapenyelenggaraan SPIP Rencanakerjapenyelenggaraan SPIP Koordinasipenyelenggaraan SPIP di masing-masing unit Eselon I Koordinasipenyelenggaraan SPIP di Satker Pembinaan, supervisidansebagaifasilitator MembantupimpinanEselon I melakukananalisisrencanakebijakandankegiatandenganpendekatan MR MembantuKepalaSatkermelakukananalisisrencanakebijakandankegiatandenganpendekatan MR Koordinasipenyelenggaraan SPIP Membantu MKP melakukananalisisuntukmenetapkanrencanakebijakandankegiatandenganpendekatan MR Koordinasipenyelenggaraan SPIP Koordinasipengendalian (pendekatan MR) di unit eselon I Koordinasipengendalian (pendekatan MR) di unit eselon I Monevterhadappenyelenggaraan SPIP Monevterhadappenyelenggaraan SPIP Learn More Pembinaanpenyelenggaraan SPIP meliputibimbingan, supervisidanpelatihan SPIP di lingkupEselon I Koordinasipelaksanaanpengendaliandenganpendekatan MR Pembinaanpenyelenggaraan SPIP meliputibimbingan, supervisidanpelatihan SPIP di Satker Pelaporan Pelaporan Pelaporan

6. KERANGKA PIKIR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SPIP : suatu kegiatan & tindakan yg dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan & staf • Kegiatan efisiendanefektif, • laporankeuanganyang andal, • aset negara yang aman • ketataatanterhadapperaturan RENCANA (PEKERJAAN/ AKTIFITAS) TUJUAN TERCAPAI LINGKUNGAN PENGENDALIAN (Integritas & Etika, Kompetensidll RISIKO TERMINIMALISIR RISIKO BELUM TERMINIMALISIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENILAIAN RISIKO Kelemahan SPI INFORMASI DAN KOMUNIKASI • Realisasi anggaran rendah • LAKIP rendah • Adanya temuan BPK RI • Adanya kerugian negara RISIKO KEGIATAN PENGENDALIAN RENCANA PENGENDALIAN DITERIMA BATAL DITOLAK

7. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP • Pemahaman a. Pembinaan b. FGD 2. Pelaksanaan a. Internalisasi - Pengendalianrutin - Pengendalianberkala - Pengendaliandenganpendekatanmanajemenresiko b. Pendokumentasian - Pengendalianrutin - Pengendalianberkala - Pengendaliandenganpendekatanmanajemenresiko 3. Pelaporan 4. Pengembanganberkelanjutan 5. Evaluasi

8. LINGKUP PENYELENGGARAAN SPIP • Tingkat kebijakan pada Kementerian Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Kementerian dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Tingkat Kebijakan pada Unit Eselon I Pengendalian intern untuk tingkat kebijakan pada Unit Eselon I dilaksanakan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit eselon I. 3. Tingkat Operasional (satuan kerja) Pengendalian intern pada tingkat operasional diselenggarakan pada lingkup satuan kerja, yaitu meliputi satuan kerja pada kewenangan kantor pusat, kantor daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

9. WAJIB MenyusunLaporanPenyelenggaraan SPIP • - Menteri • Pimpinanunit Eselon I • KepalaSatkerbesertaseluruhpegawai • Menerapkanunsur-unsur SPIP: • lingkungan pengendalian; • penilaian risiko; • kegiatan pengendalian; • informasi dan komunikasi; • pemantauan pengendalian intern

10. KEGIATAN PENGENDALIAN 1. PengendalianRutin 2. PengendalianBerkala 3. PengendaliandenganPendekatanManajemenResiko

11. I. PENGENDALIAN RUTIN • Adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. • Setiap kegiatan yang ada di satuan kerja wajib didukung dengan standar operasional prosedur (SOP) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan. • Dilaksanakan untuk mendeteksi (detection) dan mencegah (prevention) adanya penyimpangan dan selanjutnya untuk segera dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan kesalahan dan kerugian

12. PENGENDALIAN RUTIN

20. II. PENGENDALIAN BERKALA • Adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan secara berkala dan terjadwal dalam suatu kurun waktu tertentu dengan cara menghimpun informasi mengenai kegiatan/aktivitas tertentu yang masih berjalan untuk memetakan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam suatu periode dan berkesinambungan. • Dilaksanakansecaraberkala

21. FORMULIR: SPI-SDM PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN • Satuan Kerja :................... • Unit Eselon I :................... • Tahun Anggaran :................... Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang *) Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran **) DiisiUsulan/Rencanauntukpengembangankapasitas SDM

22. FORMULIR: SPI-ANG PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN • Satuan Kerja :................... • Unit Eselon I :................... • Tahun Anggaran :................... Keterangan: Pelaporanuntukeselon I merupakanrekapitulasidarilaporantiap unit kerja. *) Kolom (2): Untukeselon I diisi Program, eselon II sertaSatkerDekonsentrasidanTugasPembantuandiisiKegiatan, eselon III diisi Output, eselon IV diisiKomponen. **) Standarbiayalainnya yang disahkanolehKementerianKeuangan di luarstandarbiayamasukan.

23. FORMULIR: SPI-PBJ PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA • Satuan Kerja :................... • Unit Eselon I :................... • Tahun Anggaran :................... • A. Rekapitulasi Keterangan: Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan B. PelaksanaanPerpaket

24. FORMULIR: SPI-BMN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA • Satuan Kerja :................... • Unit Eselon I :................... • Tahun Anggaran :................... Keterangan: Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. *) Diisi untuk BMN yang bermasalah **) Diisidenganpilihan: SatuanKerja/Pihak III/Kerja SamaPemanfaatan(KSP). Diuraikansecarajelaspihakpengelola (pihak III) danpelaksana (KSO).

25. FORMULIR: SPI-KN PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA • Satuan Kerja :................... • Unit Eselon I :................... • Tahun Anggaran :................... Keterangan: Pelaporanuntukeselon I merupakanrekapitulasidarilaporantiap unit kerja. *) Diisidengannilaiperolehan BMN **) Jelaskanposisi proses penyelesaian ***) Diisidengannilaikerugiannegarahasilpenetapan.

26. FORMULIR: SPI-PA PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN • Satuan Kerja :................... • Unit Eselon I :................... • Tahun Anggaran :................... • A. Progres Keuangan B. ProgresFisik C. Keterangan • Keterangan: Pelaporanuntukeselon I merupakanrekapitulasidarilaporantiap unit kerja. • *) Hambatan/Permasalahandiisiapabilarealisasitidaksesuaidengan target yang ditetapkan

27. III. PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO • Adalah pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya masalah pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan. • Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan kegiatan/aktivitas. • Digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)

28. FORMULIR PENILAIAN RISIKO • SatuanKerja : • Aktivitas/Kegiatan/Kebijakan : • PaguAnggaran : • T.A. :

29. KeteranganPengisianFormulirPenilaianRisiko: a. Kolom1 (Nomor) Diisidengannomorurut. b. Kolom2 (Kegiatan) Diisidengannamakebijakandanaktivitas/kegiatan yang akandilakukanpenilaianrisiko. c. Kolom3 (TujuanKegiatan) Diisidengantujuandarikebijakandanaktivitas/kegiatan yang akandilakukanpenilaianrisiko. d. Kolom4 (FaktorRisiko) - Diisidenganrisiko-risikodarihasilidentifikasidananalisisrisiko yang telahditetapkan; -Identifikasirisikobertujuanuntukmengenalirisikodanmemetakanrisikodarifaktorekternalatau internal; dan -AnalisisRisikodilaksanakanuntukmenentukandampakdaririsiko yang telahdiidentifikasi. e. Kolom5 (Sebab) Diisidenganfaktorpenyebabterjadinyakejadianrisiko, baik yang dapatdikendalikanmaupun di luarpengendalian.

30. f. Kolom 6 (Dampak) Diisidenganrincianakibatdarisuatukejadianapabilarisikotersebutterjadi. g. Kolom 7 (Sifat) Diisidengansifatdaririsikotersebut, apakahrisikotersebutmasihdapatdikendalikan/dikelola (controllable/C), atauapakahrisikotersebutrelatiftidakbisadikendalikan/dikelola (uncontrollable/UC), sebagaicontoh: cuaca, unit/instansi lain, kebijakan, dst. h. Kolom 8 (Sumber) Diisisecarakonkret, dari mana sumberrisikotersebutberasal, contoh: unit eselon I, pemdasetempat, masyarakatsekitar, bagiankepegawaianpusat, pimpinansatuankerja, PejabatPembuatKomitmen, PokjaPengadaan, PPSPM, dst. i. Kolom 9 (Rencana) Diisidenganrencanaapa yang akandilakukanuntukmenghilangkanataumeminimalrisikotersebut, apakahdengankontigensi (koordinasi) ataupreventif. j. Kolom 10 s.d. 15 (persepsiatasrisiko) - Diisidenganpersepsidarimasing-masingpeserta FGD terhadapkemungkinanrisikoakanterjadidanapabilaterjadiberapabesarandampak yang ditimbulkan. Persepsiterhadapkemungkinan (K) dandampak (D) tersebut yang dikuantifikasikandenganskalanilai 1 s.d. 5; - Pengisiandilakukandenganmekanisme forum diskusi/FGD; - UntukkolomNama 1, 2 , 3 danseterusnyadiisidengannama-namapeserta yang melakukan FGD penilaianrisiko; - Peserta yang melakukanpenilaianrisikodiharapkanpersonil yang memahamidanatauakanterlibatmenanganiobyekpenilaianrisikotersebut, sehinggapersoniltersebutdiharapkanmampumengenalidanmempersepsikanrisikodanmemberikanbobot (kuantifikasi) kemungkinandandampak yang lebihrealistis; dan - Masing-masingpesertadiskusikelompok, memberikanpersepsiterhadapkemungkinandandampakdaririsikodenganskala 1 s.d. 5.

31. KriteriaukuranKemungkinan/Probabilitas/Likelihoodtersebutadalahsebagaiberikut:KriteriaukuranKemungkinan/Probabilitas/Likelihoodtersebutadalahsebagaiberikut: • KriteriaukuranDampakadalahsebagaiberikut:

32. k. Kolom16 s.d. 17 (Rata-rata KD) Untukkolom “k” (kemungkinan), diisidengannilai rata-rata darinilaikemungkinan di kolomsebelumnyakolom (10+12+14)/3, 3 adalahjumlahpeserta yang ikutdalampelaksanaan FGD penilaianrisiko), begitujugahaltersebutberlakuuntukkolom rata-rata padakolom “D” (Dampak), penilaian rata-ratanya (11+13+15)/3, 3 adalahjumlahpeserta yang ikutdalampelaksanaan FGD penilaianrisiko). l. Kolom 18 (Level/Tingkat Risiko) Untukkolom Tingkat RisikodiisidenganbesaranhasilperkalianantaraKemungkinan (K) padakolom 16 denganDampak (D) padakolom 17 (kolom 16 x kolom 17). m. Kolom19 (PR/PetaRisiko) Diisidenganpembulatankeatasnilaidiatas 0,5 padakolom 18 dandiberikanwarnasesuaidengantabelpetarisiko (hasildariperkalian K x D padakolom 18).

33. Kolom20 (Responterhadaprisiko/rencanakegiatanpengendalian) Diisidenganresponataurencanakegiatanpengendalian yang telahditetapkanuntukmenghadapirisikodenganmempertimbangkansebabdandampaknya, baikhanyadenganKontigensi (koordinasi) maupunpreventif, melaluiuraianrencanakegiatandanwaktu. Respondalammenghadapirisikodiantaranyadenganmengurangikemungkinanmunculnyarisiko, mengurangidampakdaririsiko, berbagiataumembagirisiko, menghindariataumenolakrisiko,dan/ataumenerimarisiko. o. Kolom21 s/d 22 (Risk Residual/SisaRisiko) Kolomini di isidenganbesarankemungkinanmasihadanyasisarisiko (risk residual) setelahdilakukankegiatanpengendalian. Besarantersebutuntukkemungkinandandampakdenganskala 1 s.d. 5.

36. DAFTAR ISI • KATA PENGANTAR • RINGKASAN EKSEKUTIF • DAFTAR ISI • BAB I.GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP SATKER • 1.1LatarBelakang • 1.2DasarHukum • 1.3MaksuddanTujuan • 1.4RuangLingkup • 1.5SistematikaPenyajianLaporan • BAB II.STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP • 2.1Struktur Organisasi, Visi Misi dan Tujuan Strategis Satker • 2.2Fungsi Satker • 2.3Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Satker • 2.4FokusPelaksanaan SPIP Lingkup KKP • 2.5PembentukanSatgas SPIP LingkupSatker……Tahun 2016 • 2.6KondisiPelaksanaan SPIP LingkupSatker • BAB III.PENYELENGGARAAN SPIP SATKER • 3.1 Pemahaman • 3.2Pelaksanaan SPIP • 3.2.1PengendalianRutin • 3.2.2PengendalianBerkala • 3.2.3PengendaliandenganPendekatanManajementResiko • 3.2.4Hambatan, RencanaPemecahanMasalahdanTindakLanjutPemecahanMasalah • BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN • 4.1Kesimpulan • 4.2 Saran • LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN RUTIN • LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN BERKALA • LAMPIRAN FORM PENGENDALIAN MANAJEMEN RESIKO

37. JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN Satgas SPIP Kementerian Triwulanan Menteri Paling lambattgl 20 Triwulanan Satgas SPIP Unit Eselon I PejabatEselon I Triwulanan Paling lambattgl15 padabulanberikutnya Triwulanan Tim SPIP Satker KepalaSatker Bulanan Paling lambattgl10 padabulanberikutnya