Catatan Regulasi Pilihan Kebijakan Penentuan Kawasan Hutan Partisipatif

1. Catatan RegulasiPilihan Kebijakan Penentuan Kawasan Hutan Partisipatif Grahat Nagara, 14 Agustus 2012

2. Evaluasi dan Analisis Peraturan Lainnya • Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004: • Bertentangan dengan UU 41/1999 dengan menyederhanakan proses penunjukan hanya sebatas pemetaan. • Tidak mampu menjabarkan berbagai hak-hak masyarakat dalam hutan sebagaimana diatur UU 41/1999. • Bersifat top down dan tetap tidak mampu menjelaskan soal mekanisme penyelesaian konflik.

3. Evaluasi dan Analisis Peraturan Lainnya • Permenhut P.50/2011 & P.47/2010: • Tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menegosiasikan haknya dalam kawasan hutan. • Tidak memberi kejelasan mekanisme penyelesaian konflik. • Tidak memberikan norma bagi proses pengukuhan kawasan hutan yang transparan.

4. Evaluasi dan Analisis Peraturan Lainnya • Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999: • Tidak mampu mengoreksi kebijakan keliru di masa lalu. • Tata cara pengakuan hak rumit. • Tergantung pada kemauan politik (political will) daerah. • Tidak berlaku di dalam kawasan hutan.

5. Ilustrasi yang (mungkin)harusdihadapidalamkeadaansebenarnya • Ketikapadatahun 1961 seorangPetanimengelolasatulahanseluas 1 hektar. Ia memperolehnya dari keluarganya yang sudah menempati lokasi tersebut sejak zaman kolonial. Denganlahan yang seluas 1 hektartersebut, Petanimenanaminyadengantanamanpangansepertisayurmayurdanbeberapabuah-buahan. Termasuklahantersebutdigunakanmenjadisawahdantempatmenggembalakanternaknya. Lahanawal 1961

6. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya • Padatahun 1983 lahan yang dikelolapetanimeluashingga 2 hektarseiringdengandewasanyaanakpetanitersebut. Denganpengetahuan yang diperolehdarikomunitasnyaAnakPetanimenebangbeberapabatangpohondanmembakarhutanuntukmembukalahan. Perluasan 1983 Lahanawal 1961

7. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya • Di luardamainyakehidupanditempat tersebut, pemerintah, tanpadiketahuiolehPetanidanAnakPetani, padatahun 1982 sebenarnyamelakukan “penatagunaan” wilayah Indonesia sebagaikawasanhutanproduksi. Perluasan 1983 Rencanatatagunahutan 1982 Lahanawal 1961

8. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya • Padatahun 1999 rezimperaturanberganti, tahun 1999 keluar UU Kehutanan, sekaliguskemudianmengeluarkankeputusanbaru, yaitumengeluarkan “penunjukan” kawasanhutan. TermasukpadagarapandantempattinggalPetanidanAnakPetani. Perluasan 1983 Hutan Lindung Penunjukankawasanhutan 1999 Lahanawal 1961

9. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya • Suatusaat, padatahun 2002 ketikasedangmenggaraplahannyapejabatdari “Pemerintah” datangdenganberbagaialatukurdancatatan, kemudianmembawatapal. Tapalituditempelkandiataslahandanrumahnya. • Seseorang yang dikenalsebagaitokohdidesanyakemudianikutmenandatanganikertas yang dibawaoleh “Pemerintah”. Penunjukankawasanhutan 1999 Perluasan 1983 Lahanawal 1961 Tapalbatas 2002

10. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya • Berdasarkan UU 41/1999 Pemerintahtersebutmelakukanpenataanbatas, tetapimedan yang terjaldanpersoalananggaran, membuattatabatas 2002 berhentipadasuatutitiktertentu. Penunjukankawasanhutan 1999 Perluasan 1983 Tapalbatas 2002 Tata batas 2002 Lahanawal 1961

11. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya AnakPetaniditangkap 2003 • Ketikatahun 2003 Januari, AnakPetanimenebangpohonbuah yang telahditanamnyasejaktahun 90-an. EntahapasebabnyaAnakPetaniinikemudiandibawa “petugas” dandianggapmelakukanpembalakan liar. Penunjukankawasanhutan 1999 Perluasan 1983 Tapalbatas 2002 Tata batas 2002 Lahanawal 1961

12. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya AnakPetaniditangkap 2003 • Padatahun 2004, PemerintahKabupatenjugamengeluarkanperaturandaerahtentangtataruangkabupatendanmenetapkansebagiandiantaranyadenganpolaruangsebagaikawasanbudidayapertanian. Penunjukankawasanhutan 1999 Perluasan 1983 Lahanawal 1961 Tata batas 2002 Tapalbatas 2002 Perda 2004

13. Ilustrasi yang mungkinharusdihadapidalamkeadaansebenarnya AnakPetaniditangkap 2003 • Beberapabulankemudianadaorangmengakudariperusahaansawitmemiliki HGU dansebagiankawasan yang sedangdikelolaolehPetaniadalahmiliknya. Penunjukankawasanhutan 1999 Perluasan 1983 Lahanawal 1961 Tapalbatas 2002 Tata batas 2002 Perda 2004 Sawit 2004

14. Pertanyaandariilustrasi • Bagaimana cara melakukan pengukuhan kawasan hutan pada keadaan tanah yang bundle of right-nya sudah dibagikan begitu rumit?

15. Kewenanganpenguasaanhutanoleh Negara menurut UU 41/1999 Pasal 4 (2) • mengaturdanmengurussegalasesuatu yang berkaitandenganhutan, kawasanhutan, danhasilhutan; • menetapkan status wilayahtertentusebagaikawasanhutanataukawasanhutansebagaibukankawasanhutan; dan • mengaturdanmenetapkanhubungan-hubunganhukumantaraorangdenganhutan, sertamengaturperbuatan-perbuatanhukummengenaikehutanan.

16. Tahapanpengukuhandalamperencanaanhutanmenurut UU 41/1999 Pasal 13 (4) “Hasilinventarisasihutanantara lain dipergunakansebagaidasarpengukuhankawasanhutan, penyusunanneracasumberdayahutan, penyusunanrencanakehutanan, dansisteminformasikehutanan.” PERENCANAAN Inventarisasi Pasal 12 Pengukuhan PENGELOLAAN Penatagunaan Rencana Kehutanan Pasal 16 (1):  “BerdasarkanhasilpengukuhankawasanhutansebagaimanadimaksuddalamPasal 14 danPasal 15, pemerintahmenyelenggarakanpenatagunaankawasanhutan.” Pembentukan Wilayah Pengelolaan

17. PENGELOLAAN Tahapanpengukuhandalamperencanaanhutan UU 41/1999 Inventarisasi RencananKehutanan Pengukuhan Penunjukan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Penataanbatas Penatagunaan Penetapan Pasal 15 PERENCANAAN

18. Penunjukankawasanhutanmenurut UU 41/1999 • Penunjukankawasanhutanmenentukanbatas-bataslahan yang dapatdidefinisikansebagaikawasanhutan. BukanKawasanHutan (Areal Penggunaan Lain) PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN Pasal 1 angka 3: “Kawasanhutanadalahwilayahtertentu yang ditunjuk….” KawasanHutan

19. Lingkup Pertama. Perlukah Kawasan Hutan Clean and Clear (??) • Sementara pengukuhan masih belum optimal sementara hutan dihadapkan juga dengan keperluan untuk dipertahankan keberadannya. • Tapi pertanyaannya, salahkah ketika ada seseorang hidup di dalam tanahnya selama bertahun-tahun dan mengembangkan kehidupannya, sebelum penunjukan kawasan hutan atau TGHK? Perluasan 1983 Hutan Lindung Penunjukankawasanhutan 1999 Lahanawal 1961

20. Lingkup Pertama. Perlukah Kawasan Hutan Clean and Clear (??) • Jika kita mengacu pasal 68, maka ada hak-hak masyarakat terkait hutan: • “(1)   Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.” • “(3)   Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 36 kemudian juga menyebutkan: • “Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.” Penunjukankawasanhutan 1999 Perluasan 1983 Hutan Lindung Lahanawal 1961

21. Lingkup Pertama. Perlukah Kawasan Hutan Clean and Clear (??) • Persoalan pertama dari menjalankan hak ini adalah paradigma bahwa hutan merupakan tempat yang clean and clear, off limit, terra nulius, no mans land, eminent dominum. • Dalam pemahaman tersebut, KAWASAN HUTAN harus sama dengan HUTAN NEGARA, yang tidak dibebani hak atas tanah. Perluasan 1983 Hutan Lindung Penunjukankawasanhutan 1999 Lahanawal 1961

22. Pilihan Kebijakan 1.Pengakuan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat HUTAN HAK Pasal 1 angka 5 UU 41/1999“dibebanihakatastanah” Pasal 1 angka 18 P.50/2011 “Hakatastanah yang dimilikiataudikuasai” HUTAN NEGARA Pasal 1 angka 4: “tidakdibebanihakatastanah.” Kawasanhutannegara Kawasanhutanhak

23. Pilihan Kebijakan 1.Pengakuan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat KawasanHutan BukanKawasanHutan Hutan Negara HutanHak Hakatastanahmenurut UUPA HutanAdat Komunitasmasy. hk. adat yang ‘diakui’

24. Kendala Pilihan Kebijakan 1.Hutan Hak Dalam Kawasan Hutan atau Bukan (??) • Apakah kata hutan dalam hutan hak dan hutan negara merujuk pada hutan yang didefinisikan secara fisik sebagaimana pasal 1 angka 2 atau merujuk pada kawasan hutan? • Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” • Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.” • Bandingkan dengan pasal 1 angka 7 “Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.” • Pasal 1 angka 3 menyatakan “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

25. Kendala Pilihan Kebijakan 1. Hutan Hak Dalam Kawasan Hutan atau Bukan? • Apakah kata hutan dalam hutan hak dan hutan negara merujuk pada hutan yang didefinisikan secara fisik sebagaimana pasal 1 angka 2 atau merujuk pada kawasan hutan? • Tapi perhatikan pasal 36 “Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.” • Pertanyaannya, mungkinkah hutan hak memiliki fungsi, kalau bukan kawasan hutan sebagaimana pasal 1 angka 3 (??) • Bandingkan dengan Pasal 2 UU 5/1967: “Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan hutan sebagai : 1. "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. 2. "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

26. Kendala Pilihan Kebijakan 1. Kewenangan Menteri untuk Menentukan Hutan Hak dan Hutan Negara Tidak Jelas • Persoalan berikutnya adalah meskipun pasal 5 UU 41/1999: “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:a.  hutan negara, danb.  hutan hak.” namun tidak jelas bagaimana hutan negara dan hak ini didefinisikan. • Bandingkan dengan UU 5/1967 yang menyatakan: “Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan hutan sebagai : 1. "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.2. "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Pengukuhan Penentuandomisilipenguasaan: KementerianKehutananvsPemda Penunjukan Penataanbatas Penentuansiapa yang berhakmengelolakawasanhutan: PenerimaizinvsPemeganghakatastanah Penetapan Penentuanbagaimanahutandikelola: KonservasivsEksploitasi Penatagunaan

27. Kendala Pilihan Kebijakan 1. Persoalan dalam Interpretasi Pasal Pidana • Pasal 50 ayat (3) huruf a. : setiaporangdilarangmengerjakandanataumenggunakandanataumendudukikawasanhutansecaratidaksah; • Pasal 50 ayat (3) huruf b.: Setiaporangdilarangmerambahhutan. • Adaduaperistiwa yang “mungkin” dipidana. Pertama, Si Petani yang mengelolalahansejak 1961, KeduaAnakPetani yang memperluaslahanpadatahun 1983. • UntukPetanibisaberlakuazas non retro aktifkarenapeta RTGH baruberlaku 1982. TapibagaimanadenganAnakPetani (??) AnakPetaniditangkap 2003 Penunjukankawasanhutan 1999 Perluasan 1983 Rencanatatagunahutan 1982

28. Lingkup Kedua. Bagaimana Menyelesaikan Pelanggaran Hak dan Meningkatkan Partisipasi (??) • Problem dari penolakan dan konflik menurut hemat kami merupakan persoalan bagaimana terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas hutan secara sepihak. • Seringkali ketika proses penentuan kawasan hutan terjadi, maka masyarakat hanya menjadi obyek dari penguasaan negara (cq. Pemerintah dan pemerintah daerah). Perluasan 1983 Hutan Lindung Penunjukankawasanhutan 1999 Lahanawal 1961

29. Pilihan Kebijakan 2.Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Hal Penguatan Informasi Publik atas Hutan • Ketika penunjukan terjadi secara sepihak, faktanya juga memungkinkan terjadinya pembatasan hak atas tanah masyarakat. • Pelanggaran hak sebenarnya berusaha dihindarkan dengan adanya kompensasi, sebagaimana pasal 68: “(3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perluasan 1983 Hutan Lindung Penunjukankawasanhutan 1999 Lahanawal 1961

30. PENGELOLAAN Kendala Pilihan Kebijakan 2. Penunjukan Kawasan Hutan Didefinisikan Berbeda antara UU 41/1999 dengan turunannya • Tahapan pengukuhan kawasan hutan, e.g. penunjukan tidak dijabarkan secara jelas dalam aturan turunannya. Meskipun sudah mengatur tentang adanya pengumuman, bagaimana pengumuman ini dimanfaatkan masyarakat pun tidak jelas. Inventarisasi Penatagunaan Penunjukan Penetapan Petapenunjukan Penataanbatas Pemancangan Pengumuman PenjelasanPasal 15

31. Kendala Pilihan Kebijakan 2. Aturan tentang Kompensasi Tidak Logis Penjelasanpasal 68(3) : ”Perubahan status ataufungsihutandapatberpengaruhpadaputusnyahubunganmasyarakatdenganhutanataubahkankemungkinanmenyebabkanhilangnyamatapencaharianmereka.” • Bagaimanamungkindiberikankompensasiapabilapenentuanfungsikawasandilakukantanpasebelumnyadilakukanpenataanbataskawasanhutan (??) • Selain itu juga tidak ada aturan teknis yang menjelaskan bagaimana kompensasi ini dilakukan dan berdasarkan apa (??) PenjelasanPasal 12: “Dalampelaksanaandilapangan, kegiatanpengukuhankawasanhutantidakselaluharusmendahuluikegiatanpenatagunaanhutan, karenapengukuhankawasanhutan yang luasakanmemerlukanwaktu lama.”

32. Kendala Pilihan Kebijakan 2. Aturan tentang Kompensasi Tidak Logis PERENCANAAN Inventarisasi Pasal 12 Pengukuhan Pasal 16 (1):  “BerdasarkanhasilpengukuhankawasanhutansebagaimanadimaksuddalamPasal 14 danPasal 15, pemerintahmenyelenggarakanpenatagunaankawasanhutan.” PENGELOLAAN Penatagunaan Rencana Kehutanan Pembentukan Wilayah Pengelolaan

33. Kendala Pilihan Kebijakan 2. Aturan tentang Kompensasi Tidak Logis Mengaturjugafungsikawasan (??) Ditandatanganiolehbanyakorang

34. Penunjukan / PerubahanPeruntukan Pengelolaandalamfungsi Pasal 28: Eksploitasiapapunasaltidakmerusakhutan (merubah fungsi) KawasanHutan BukanKawasanHutan HutanProduksi HutanLindung Inti HutanKonservasi Rimba HP Pasal 24-33 UU 5/90: Dilarangapapunterhadapapapun. HPK HPT Khusus Pasal 26: Pungutapapunselainkayudanasalkantidakmerusakfungsi hutan Penatagunaan

35. Catatan • Perlu regulasi untuk menguatkan hak-hak masyarakat terhadap hutan dan kawasan hutan. • Perlu menambahkan ruang pelibatan masyarakat dalam tiap tahap pengukuhan kawasan hutan, misalnya dengan pemetaan partisipatif. • Perlu regulasi yang menjadi norma dan kriteria untuk proses penyelesaian hak-hak masyarakat dalam proses tata batas. • Perlu regulasi mengenai mekanisme dan standar untuk pemberian kompensasi atas hak masyarakat yang hilang akibat proses pengukuhan kawasan hutan.

36. Terima Kasih