550 likes | 825 Views
ANJAB, ABK. HAIRUR RAHMAN, M.Si. Latar Belakang. A. REFORMASI BIROKRASI. TUJUAN UMUM Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik / masyarakat TUJUAN KHUSUS
E N D
ANJAB, ABK HAIRUR RAHMAN, M.Si
Latar Belakang A. REFORMASI BIROKRASI • TUJUAN UMUM • Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, • danmampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik/ masyarakat • TUJUAN KHUSUS • Membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparandanakuntabeldalammelayani dan memberdayakanmasyarakat REFORMASI BIROKRASI adalahprosesmenata-ulang, mengubah, memperbaiki, danmenyempurnakanbirokrasi agar menjadilebihprofesional, efisien, efektifdanproduktif • SASARAN: • Mengubah pola pikir • Mengubah budaya kerja • Mengubah perilaku
Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; ManajemenPerubahan; PenataandanPenguatanOrganisasi; PenataanTatalaksanaan; PenataanSistemManajemen SDM Aparatur; PenyusunanPeraturanPerundang-undangan; PenataanPengawasan Internal; PeningkatanAkuntabilitasKinerja; PeningkatanKualitasPelayananPublik; • Melakukan Evaluasi jabatan • Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai • Menyusun uraian jabatan • Menyusun profil kompetensi pegawai • Menyusun standar kompetensi jabatan • Menyusunjob grading dan job pricing • Menerapkan sistem penilaian kinerja, • Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi • Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi • Membangun/mengembangkan database pegawai • Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi Diperlukandalamkaitanpemberiantunjangankinerja yang merupakanimplikasidaripelaksanaanreformasibirokrasipada K/L
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MANAJEMEN PERUBAHAN PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI • LATAR BELAKANG • DasarHukum • Kondisiobyektif • SASARAN • PerubahanPolaPikir • PerubahanBudayaKerja • PerubahanPerilaku ARAHAN STRATEGI PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Tahapan, Program, danAktivitas Yang HarusDilakukanKementerian/Lembaga PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) PENATAAN SISTEM PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT INI POSTUR BIROKRASI 2025 ANALISA JABATAN UraianJabatan Evaluasi Jabatan SISTEM REMUNERASI • SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) • Standar Kompetensi Jabatan • Assesmen Kompetensi Individu • Sistem Penilaian Kinerja • Pengadaan dan Seleksi • Pengembangan dan Pelatihan • Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi • Pola Karir • Database Pegawai • TATALAKSANA • Business Process • SOP • ORGANISASI • Redefinisivisi, misi, danstrategi • Restrukturisasi • AnalisisBebanKerja PENJAMIN PELAKSANAAN SISTEM • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • PERBAIKAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA • PENGUATAN UNIT ORGANISASI KEPEGAWAIAN • PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATAN 4 • PENEGAKAN DISIPLIN • PENEGAKAN KODE ETIK
B. AMANAT UU NO. 5 TAHUN 2014 - ASN “selarasdgn UU No.43 TAHUN 1999 sebelumnya”
JABATAN ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Ka.LPNK); Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekjen, Sekjen LNS, Sestama, Staf Ahli Menteri, Setda Prov); dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Direktur, Karo, Asdep, Setditjen, Set. Itjen, Kapus, Inspektur, Set.DPR, Ka.Balai, Setda Kab/Kota dan jab lain yg setara) Jabatan Administrator (memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan publik serta adm. pemerintahan dan pembangunan); Jabatan Pengawas (mengendalikan pelaksanaan kegiatan yg dilakukan oleh pejabat pelaksana); dan Jabatan Pelaksana (melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta adm pemerintahan dan pembangunan) Keahlian Ahli Utma; Ahli Madya; Ahli Muda; dan Ahli Pertama Keterampilan Penyelia; Mahir; Terampil; dan Pemula
EvaluasiintiAnalisajabatan • Namajabatan • Uraiantugas (ihtisarJabatan) • Hasilkerja • Bahankerja • Korelasijabatan/ hubungankerja
NAMA JABATAN • NAMA JABATAN BERPEDOMAN KEPADA PERKA BKN NO 3 TAHUN 2013 • NAMA JABATAN DIBAGI MENJADI JABATAN STRUKTURAL,JABATAN FUNGSIONAL UMUM, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
URAIAN TUGAS • URAIAN TUGAS MENYESUAIKAN DENGAN PERKA BKN NO 3 TAHUN 2013 (SEBAGAI PEDOMAN) • URAIAN TUGAS DALAM ANJAB HARUS MEMPUNYAI KESESUIAN DENGAN NAMA JABATAN . • URAIAN TUGAS TERDIRI ATAS 80% TUSI 20% TAMBAHAN
HASIL KERJA • DALAM MENENTUKAN HASIL KERJA HARUS BERSESUIAN DENGAN URAIAN TUGAS • HASIL KERJA BENTUK DOKUMENT, LAPORAN HASIL DISPOSISI, RANCANGAN DLL
BAHAN KERJA • BAHAN KERJA HARUS BERSESUAIN DENGAN URAIAN TUGAS • BAHAN KERJA HARUS LENGKAP • MISAL BAHAN KERJA UNTUK ANALISA JABATAN MISAL “PERKA BKN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG ANALISA JABATAN DAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2013 (DALAM HAL PELAKJANAAN ANALISA JABATAN)” • URUTAN BAHAN KERJA “ UU, PERATURAN PEMERINTAN, PERATURAN PRESIDEN, PERATURAN MENTERI, PERKA BKN, PERKA LAN, PERDA, PERGUB, SURAT EDARAN GUBERNUR, SOP
KORELASI JABATAN • KORELASI JABATAN HARUS SESUAI GARIS STRUKTUR ORGANISASI TIDAK BOLEH MELAMPAUWI • KORELASI JABATAN BISA INTERNAL DAK EKSTERNAL
ANALISA BEBAN KERJA • VOLUME KERJA( KUANTITI) • NORMA WAKTU/ WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN • BKN ( 1 HARI=300 MENEIT; 1MINGGU=1500 MENEIT; 1BULAN=600 MENEIT; 1 TAHUN = 72000 • PERMENDAGRI (1 HARI=7.5 JAM; 1 MINGGU=37.5 JAM; 1 BULAN = 150 JAM; 1 TAHUN= 1300 JAM)
Pola Umum Hasil Evjab (56 K/L) 1. JABATAN STRUKTURAL
I. 3. UNIT KERJA Contoh : Kepala Subbagian Analisa Jabatan Eselon IV: Subbagian Analisa Jabatan Eselon III : Bagian Analisa Jabatan Eselon II : Biro Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal
II. Ringkasan Tugas Jabatan Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa jabatan kementerian dan provinsi dengan cara perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan perundangan dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Menggunakan prinsip WHW (What,How dan Why). • What (Apa yang dikerjakan?) : Melaksanakan kegiatan sub bagian analisa jabatan kementerian dan provinsi dengan cara perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan, dan monitoring evaluasi serta pelaporan pelaksanaannya • How (Bagaimana mengerjakannya?) : • Dengan cara lisan dan Tertulis sesuai tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan dan peraturan perundangan Why (Mengapa?) dalam rangka mencapai target yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
III. RincianTugasJabatan Setiap jabatan berisi sekelompok tugas. Tugas diartikan sebagai “Proses mengolah bahan kerja, menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja”. Jumlah jenis tugasdalam jabatan antara 5 (lima) sampai 12 (duabelas) jenis tugas. Setiap tugas diuraikan dengan jelas menggunakan prinsip WHW yaitu gambaran tentang apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya dan mengapa/tujuan apa harus dikerjakan. Dalam menyusun rincian tugas, ada syarat dan norma yang harus ditaati agar rincian tugas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang “Siapa melakukan Apa”. Dengan demikian setiap pemangku jabatan benar-benar memahami apa tugas- tugas yang harus dikerjakannya.
A. OBYEK, CARA DAN TUJUAN SYARAT DAN NORMA RINCIAN TUGAS 1. SYARAT ISI : UTK MENGETAHUI APAKAH TIAP TUGAS SDH MENCERMINKAN OBYEK, CARA DAN TUJUAN, DAPAT DICEK DGN MENGGUNAKAN KALIMAT TANYA : - APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT) - BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW) - MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY) CONTOH : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT. - (WHAT) : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN - (HOW) : DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI - (WHY) : AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
B. SIFAT TINGKATAN JABATAN 1 2 1) JABATAN STRUKTURAL : RINCIAN TUGASNYA MENCERMINKAN PELAKS FUNGSI MENEJERIAL SPT : MEMBAGI TGS, MEMBERI PETUNJUK, MEMBIMBING, MEMBINA, MENGKOORDINASIKAN, DSB CONTOH : MEMBERI PETUNJUK KPD BWHAN BERDSRKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJA AGAR TDK TERJADI KESALAHAN/ PENYIMPANGAN. 2) JABATAN FUNGSIONAL : RINCIAN TGSNYA MENCERMINKAN PELAKS TGS TEKNIS OPERASIONAL SPT : MEMBUAT, MENGETIK, MENYUSUN, MENGOLAH, MENCATAT, DSB. CONTOH : MENGETIK KONSEP SRT DGN MESIN KOMPUTER AGAR DPT DIPROSES SELANJUTNYA. 22
A. NORMA PENYUSUNAN KALIMAT. 2. NORMA RINCIAN TUGAS 1) VOLUME KALIMAT HRS MENCERMINKAN : - APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT) - BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW) - MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
B. POLA SUSUNAN KALIMAT KALIMAT RINCIAN TGS MERUPAKAN KALIMAT YG MENONJOLKAN PREDIKAT DAN OBYEK TANPA MENGEMUKAKAN SUBYEKNYA. PREDIKATNYA BERUJUD KATA YG MENUNJUKKAN TINDAK KERJA. POLANYA ADALAH : POK (PREDIKAT, OBYEK, KETERANGAN CARA DAN TUJUAN). CONTOH : MERENCANAKAN KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN ANALISA JABATAN DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA ACUAN / TOR (TERM OF REFERENCE) SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PREDIKAT : MERENCANAKAN OBYEK : KEGIATANPER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN ANALISA JAB KET. CARA : DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA ACUAN/TOR (TERM OF REFERENCE) KET. TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
C. GAYA PENULISAN KALIMAT. 1) KALIMAT LANGSUNG : KALIMAT RINCIAN TGS HRS DIAWALI DGN PREDIKAT SEBAB PREDIKAT INILAH YG MERUP INTI RINCIAN TGS. PREDIKAT MENUNJUKKAN APA YG DIKERJAKAN/ MENUNJUKKAN TINDAK KERJA/PERBUATAN YG HRS DILAKSANAKAN OLEH PEMEGANG JAB. 2) KALIMAT AKTIF : RINCIAN TGS MERUP RINCIAN ATAS TINDAKAN/PERBUATAN YG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG JAB. OLEH KRN ITU KALIMAT RINCIAN TGS HRS KALIMAT AKTIF YAITU KALIMAT YG PREDIKATNYA KATA KERJA AKTIF.
MERUMUSKAN SASARAN MERENCANAKAN MENGORGANISASIKAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN MENGENDALIKAN KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN PUNCAK (LEVELI) : MENGOORDINASIKAN MENGARAHKAN MEMBINA, DLL
MERUMUSKAN SASARAN MEMBINA MENGARAHKAN MENGOORDINASIKAN MENYELENGGARAKAN KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH ATAS (LEVEL II) : MENGEVALUASI MELAPORKAN DLL
MEMBAGI TUGAS MEMBERI PETUNJUK MENGATUR MERENCANAKAN OPERASIONAL MENGEVALUASI KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH (LEVEL III) : MELAPORKAN MENYELIA DLL
MEMBAGI TUGAS MEMBIMBING MEMERIKSA MENGECEK MEMBERI PETUNJUK KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN BAWAH (LEVEL IV) : MENGOREKSI MENGONTROL MEMBUAT LAPORAN MERENCANAKAN KEGIATAN, DLL
KATA KERJA YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS TEKNIK ATAU TGS NON MENEJERIAL/FUNGSIONAL:
CONTOH : Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi (Struktural) Rincian Tugas: Merencanakankegiatan Sub BagianAnalisaJabatanKementerian dan Provinsi sesuai evaluasi tahun sebelumnya dan menyiapkan TOR (Term of Reference) sebagairencanakegiatan per tahunanggaran; Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing; Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal; Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi; Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri, provinsi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi, asistensi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang pekerjaan baik secara internal maupun eksternal; Mengoreksi draft konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan di atas yang salah untuk penyempurnaan ketikan konsep; Melaksanakan dukungan kegiatan sosialisasi peraturan sesuai bidang tugas agar imflementasi dilapangan sinkron dn konsisten;
Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang analisa jabatan dengan meninjau ke Provinsi untuk memperoleh informasi tentang permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya; Menyiapkan draft naskah dinas termasuk draft peraturan maupun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas baik di pusat maupun daerah; Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat; Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
CONTOH : Nama Jabatan : Analis Jabatan (JFU) Rincian Tugas : 1. Menyusun instrumen pengumpulan data jabatan dengan membuat kuesioner dan panduan wawancara sebagai alat pengumpulan data jabatan. 2. Mengumpulkan data jabatan dengan menyampaikan kuesioner kepada pegawai dan melakukan wawancara serta pengamatan terhadap organisasi dan tata kerja setiap unit organisasi di lingkungan komponen Kemdagri. 3. Mengolah data jabatan dengan mempelajari tugas, fungsi unit, struktur organisasi, tata hubungan kerja, serta mengelompokkan tugas yang bersesuaian.
4. Menganalisis data jabatan berdasarkan pengelompokkan tugas, kesesuaian syarat, hasil kerja dan waktu pelaksanaan tugas untuk merumuskan informasi jabatan. 5. Menyusun uraian jabatan dengan merumuskan identitas jabatan, hasil kerja jabatan, bahan kerja, perangkat kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan serta persyaratan jabatan. 6. Menyusun berbagai informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan, kamus jabatan, klasifikasi jabatan, peta jabatan atau bentuk lain untuk berbagai keperluan.
CONTOH : Nama Jabatan : Agendaris (JFU) Rincian Tugas: 1. Menerima surat/naskah dinas yang masuk, mencatat nomor, tanggal, perihal surat/naskah dinas serta permasalahannya dalam buku agenda agar surat/ naskah dinas tercatat; 2. Mengajukan surat/naskah dinas yang sudah diagendakan dengan menyerahkan kepada Kepala Biro untuk didisposisi; 3. Mendistribusikan surat/naskah dinas yang sudah didisposisi ke unit kerja (Bagian-Bagian) dengan buku ekspedisi agar surat/naskah dinas dapat diproses lebih lanjut;
4. Memberi nomor, tanggal surat/naskah dinas keluar dan mencatat dalam buku agenda agar surat/naskah dinas siap dikirim; 5. Membuat rekapitulasi surat masuk dan keluar secara berkala sebagai bahan laporan rutin. 6. Menyimpan arsip surat/naskah dinas yang sudah diproses dalam box file sesuai tata cara penyimpanan agar surat/naskah dinas mudah ditemukan bila dibutuhkan; 7. Mencatat jadwal kegiatan rapat Kepala Biro di papan tulis agar dapat mengikuti kegiatan rapat tepat waktu.
IV. Wewenang Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. PNS hanya dapat memikul tanggung jawab apabila diberikan wewenang yang memadai. Kata Kunci: meminta, menolak, memberikan, memutuskan, mengeluarkan, menggunakan, menentukan, menetapkan, menegur, memotivasi, menilai
Contohwewenang Operator Komputer: • Menggunakanperangkat computer denganbaik • Menyajikan data yang diperlukan • Dst ContohwewenangKepala Sub BagianAnalisaJabatanKemen. & Prov. • Membimbingdan menegur bawahan • Menilai DP-3 • Memberi reward and punishment kepada bawahan • Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan. • Membuatlaporan.
V. TanggungJawab Tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas. Tanggung jawab merupakan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya, selain itu bertanggung jawab terhadap bahan kerja yang diolah, alat kerja yang digunakan, hasil kerja yang diperoleh, lingkungan kerja, dan kepada orang lain. Kata kunci: keakuratan, kelancaran, kerahasiaan, kebenaran, kesesuaian, ketepatan, keselamatan, kerapihan, keamanan, kualitas, keuantitas, keutuhan, kelengkapan, keefektifan, kelayakan.
Contohtanggungjawab Operator Komputer: • Keakuratanhasilketikansesuaidenganstandarpengetikan. • Menjaga file dan computer darikerusakan • Dst ContohtanggungjawabKepala Sub BagianAnalisaJabatanKemen. & Prov - Kelancaranrencanakegiatan Sub Bagian. - Kebenaran data daninformasi. - Ketepatanwaktumelaksanakantugas. - Kelayakandistribusitugas. - Kerahasiaanbidangtugas.
VI. HasilKerja Merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. Setiap jabatan harus mempunyai produk atau output. Hasil kerja diperoleh dari bahan kerja yang diolah/diproses dengan alat kerja. Proses mengolah bahan kerja menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja disebut TUGAS. Dengan demikian, setiap tugas menghasilkan hasil kerja. Hasil kerja dapat berupa : - Benda2 atau sesuatu yang bersifat fisik. - Data, informasi, layanan atau sesuatu yang bersifat non fisik. CONTOH : 1. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja: Aplikasi Program 2. Nama Jabatan : Pemroses Bahan Mutasi Pegawai (JFU) Hasil Kerja : Bahan Mutasi Pegawai
CONTOH : 1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi Hasil Kerja : a. Rencanakegiatan Sub BagianAnalisaJabatanDepartemen dan Provinsi; b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan; c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan; d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan; e. Terbinanya karier bawahan; f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponenKementerianDalamNegeriyang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; g. Tersusunnya Informasi Jabatan PemerintahProvinsiyang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan; i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas; j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi kebijakan bidang analisa jabatan; k. Dokumen/Draft Kebijakan l. Laporan hasil rapat; m. Laporan hasil kegiatan.
VII. BahanKerja merupakan masukan (input) yang diproses dengan alatkerja untuk memperoleh hasil kerja. Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat berupa data atau benda. CONTOH : 1. Nama Jabatan:Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU) Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah 2. Nama Jabatan:Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja : Aplikasi Program Bahan Kerja : Data Program
CONTOH : Nama Jabatan: Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural) a.Hasil Kerja:Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian Analisa Jabatan Bahan Kerja:- Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai - Kebijakan pimpinan b. Hasil Kerja:Laporan Monitoring dan Evaluasi Bahan Kerja :Informasi Monitoring dan Evaluasi c. Hasil Kerja: Konsep materi rapat pimpinan Bahan Kerja: Disposisi tugas pimpinan