HUKUM KEUANGAN NEGARA

1. HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR

2. PENGERTIAN • Hukum Keuangan Negara: Sekumpulan kaidah hukum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3. PENGERTIAN • Keuangan Negara: Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (UU No 17/2003)

4. Substansi Keuangan negara • Dlm arti luas, mencakup: APBN, APBD dan Keuangan negara pada badan usaha milik negara/ BUMD. • Dlm arti sempit, mencakup: keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri.

5. Ruang lingkup Keuangan Neg 1. haknegarauntukmemungutpajak, mengeluarkandanmengedarkanuang, danmelakukan pinjaman; 2. kewajibannegarauntukmenyelenggarakantugaslayananumumpemerintahannegaradan membayartagihanpihakketiga; 3. Penerimaan Negara; 4. Pengeluaran Negara; 5. Penerimaan Daerah; 6. Pengeluaran Daerah; 7. Kekayaannegara/kekayaandaerah yang dikelolasendiriatauolehpihak lain berupauang, suratberharga, piutangbarang, sertahak-hak lain yang dapatdinilaidenganuang, termasuk kekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara/perusahaandaerah; 8. Kekayaanpihak lain yang dikuasaiolehpemerintahdalamrangkapenyelenggaraantugas pemerintahandan/ataukepentinganumum; 9. Kekayaanpihak lain yang diperolehdenganmenggunakanfasilitas yang diberikan pemerintah.

6. Ruang Lingkup Keu di kelompokan • Bidang pengelolaan pajak • Bidang pengelolaan moneter • Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

7. Landasan hukum Keu • Ps 23 (1) AnggaranPendapatandanBelanjaditetapkantiap-tiaptahundenganUndang-undang. ApabilaDewanPerwakilan Rakyat tidakmenyetujuianggaran yang diusulkanPemerintah, makaPemerintahmenjalankananggarantahun yang lalu. • (2) Segalapajakuntukkeperluan Negara berdasarkanUndang-undang. • (3) MacamdanhargamatauangditetapkandenganUndang-undang. • (4) Hal keuangan Negara selanjutnyadiaturdenganUndang-undang. • (5) Untukmemeriksatanggung-jawabtentangkeuangannegaradiadakansuatu • BadanPemeriksaKeuangan, yang peraturannyaditetapkandenganUndang- • undang. • (6) Hal pemeriksaanitudiberitahukankepadaDewanPerwakilan Rakyat.

8. Landasan Hukum Keu • UU 17/2003 ttg Keuangan Negara • UU 1/2004 tt perbendaharaan negara • UU 3/2004 ttg perubahan uu 23/1999 ttg BI • UU 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. • UU 15/2006 ttg BPK • UU APBN yang tiap tahun diundangkan

9. Sumber Keuangan Neg • Pajak Negara • Bea dan Cukai • PNBP

10. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • Pengelolaan Keuangan Neg adl keseluruhan kegiatan pejabat penglola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, mencakup: • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan • Pertanggungjawaban

11. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Neg • AsasSebelum UUKN: • kesatuan: menghendaki agar semuapendapatandanbelanjanegaradisajikandlmsatudokumenanggaran • Universalitas; mengharuskan agar setiaptransaksikeuangannegditampilkan sec utuhdlmdokumenanggaran • Tahunan, membatasimasaberlakunyaanggaranuntuksuatutahuntertentu • Spesialitas, mewajibkan agar kreditanggaranygdisediakanterinci sec jelasperuntukan

12. Asas dalam UUKN • Akuntabilitas berorientasi pada hasil adl setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawbkan kepada rakyat. • Proporsionalitas adl yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keu neg. • Profesionalitas, adl mengutamakan keahlian berdasar kode etik dan ketentuan peraturan per uu an yg berlaku

13. Asas dalam UUKN • Keterbukaan, adl membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tidak diskriminatif ttg pengelolaan keuangan negara memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, gol, danrahasia neg • Pemeriksaan oleh badan yang bebas dan mandiri, adl memberi kebebasan bagi BPK utk melakukan pemeriksaan dg tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

14. Pengelola Uang Negara • Ada dlm tanggungjawab menteri Keuangan selaku bendara umum negara. • Uang Negara: uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara meliputi uang rupiah dan valuta asing, • Uang negara terdiri dari uang dlm kas negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian neg/lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga negara.