1 / 51

Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang Negara

Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang Negara. Cirebon, 14-15 Februari 2019. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan. D ASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA.

daye
Download Presentation

Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PengelolaandanPenatausahaanPiutang Negara Cirebon, 14-15 Februari 2019 Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  2. DASAR HUKUM KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalah semuahakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuang, sertasegalasesuatubaikberupauangmaupunberupabarang yang dapatdijadikanmiliknegaraberhubungdenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugasmengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya (Pasal 9 huruf e) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  3. KEWAJIBAN KEMENTERIAN/LEMBAGA Setiappejabat yang diberikuasauntukmengelolapendapatan, belanja, dankekayaannegara/daerahwajibmengusahakan agar setiappiutangnegara/daerahdiselesaikanseluruhnyadantepatwaktu. Pasal 34 ayat (1) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Piutangnegara/daerah yang tidakdapatdiselesaikanseluruhnyadantepatwaktu, diselesaikanmenurutperaturanperundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 ayat (2) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  4. ALUR PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA Diajukan olehPenyerah/ PemilikPiutang PengelolaanPiutangolehPenyerah/PemilikPiutang PengurusanPiutang oleh DJKN / PUPN • Dasar Hukum: UU No.1/2004 • PiutangTimbul • (pencatatan, • penatausahaan) • Akuntansi, pemeliharaan dok. sumber, rekap, saldo • kartu piutang • MelakukanPenyelesaianPiutangseluruhnyadantepatwaktu • Upaya Penagihan, Somasi (Surat Tagihan I, II, III) • Piutang Negara padatingkatpertamapadaprinsipnyadiselesaikanolehPenyerah Piutang/ PemilikPiutang. • Menerapkan : • PenentuanKualitasPiutang • PembentukanPenyisihanPiutangTidakTertagih • Piutang yang kualitasnya “macet”, diserahkanpengurusannyakepada DJKN/PUPN • DasarHukum : • UU No.1/2004 • PP 14 Thn 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 35 Tahun 2017 danperaturanpelaksanaannya • Diajukanusuloleh Pimpinan K/L kepadaMenteri Keuangan. • DiajukanusulolehPejabatPengelolaKeuangan Daerah kepadaGubernur/Walikota/BupatisetelahmendapatpertimbangandariKanwil DJKN. • Dokumen yang diperlukan. • PenghapusanBersyaratberupa : • Daftarnominatif, surat PSBDT, RekomendasipenghapusanbersyaratTuntutanGantiRugidari BPK (khususpiutang TGR) • PenghapusanMutlakberupa : • DaftarNominatif, SK PenghapusanBersyarat, SuratKeteranganaparat/pejabatygberwenang • Dasar Hukum: UU No.49 Prp 1960 • Penagihansampaidengan optimal • Kewenangan : • Pemblokiran • Pencegahan • SuratPaksa • Penyitaan, • Lelang • Paksabadan • Pemeriksaan/asset tracing, dsb. • Pengenaanbiayaadministrasipengurusanpiutangnegarakepadapenanggunghutang (sebagai PNBP). • SuratPenyerahanPengurusanPiutang • Resume • Dokumen-dokumen yang menunjukkanadanyadanbesarnyapiutang • Dokumenpendukunglainnya 4 Proses PencatatanAkuntansipada K/L dan Pemda

  5. APA YANG HARUS DILAKUKAN K/L TERHADAP PIUTANG NEGARA • Melakukanpencatatan, penatausahaanterkaitdenganpiutang • MelakukanPenyelesaianPiutangseluruhnyadantepatwaktu • MenerapkanPenentuanKualitasPiutang • MenerapkanPembentukanPenyisihanPiutangTidakTertagih • Melakukanpenyajiandanpengungkapandalamlaporankeuangan • Menyerahkanpengurusanpiutang yang kualitasnya “macet” ke PUPN Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  6. PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG K/L Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  7. BAGAN ALIR PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH KualitasPiutang : Lancar KurangLancar Diragukan Macet PembentukanPenyisihanPiutangTidakTertagih: Lancar 5‰ KurangLancar 10% Diragukan 50% Macet 100% Setelahdikuranginilaiagunanataubarangsitaan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  8. PenyisihanPiutangTidakTertagih : Lancar 5‰ KurangLancar 10% Diragukan 50% Macet 100% Setelahdikuranginilaiagunanataubarangsitaan • Nilaiagunan • yang diperhitungkan sebagaipengurangdalampembentukanpenyisihan piutangtidaktertagih, yaitu: • 100% dariagunanberupasuratberhargaBank Indonesia, suratberharganegara, garansi bank, tabungandandeposito yang diblokirpada bank, emasdanlogammulia. • 80% darinilai HT atastanah SHM atauSHGB berikutbangunan di atasnya • 60% dariNJOP tanah SHM, SHGB, atauHakPakaiberikutbangunan di atasnya, yang tidakdiikat HT • 50% dariNJOP tanahSuratGirik (letter C) atau non sertipikat lainnyadisertai SPPT terakhir • 50% darinilaihipotik pesawat udara dan kapal laut isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik • 50% nilaifidusia kendaraanbermotor • 50% nilai yg dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ataspesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat dan disertaibuktikepemilikan • (vide Pasal 8 ayat (1) PMK No.69/PMK.06/2014) • Nilaibarangsitaan • yang diperhitungkan sebagaipengurangdalampembentukanpenyisihan piutangtidaktertagih, yaitu: • 100% dariagunanberupasuratberhargaBank Indonesia, suratberharganegara, garansi bank, tabungandandeposito yang diblokirpada bank, emasdanlogammulia. • 60%dariNJOPtanah SHM, SHGB, atauhakpakai, berikutbangunan di atasnya, • 50% dariNJOP tanahSuratGirik (letter C) atau non sertipikat lainnyadisertai SPPT terakhir • 50% darinilai yg dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ataspesawat udara, kapal laut, dankendaraanbermotor yang disertaidenganbuktikepemilikan. • (vide Pasal9 ayat (1) PMK No.69/PMK.06/2014)

  9. AGUNAN ATAU BARANG SITAAN Untuk jenis agunan selain yang disebutkan dalam PMK, dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Barangsitaanselain yang dalam PMK, tidakdiperhitungkansebagaipengurangdalampembentukanpenyisihanpiutangtidaktertagih Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  10. KEWAJIBAN PENYISIHAN PIUTANG KEWAJIBAN PENYISIHAN PIUTANG Kementerian Negara/Lembaga/PPA BUN wajibuntuk: • Kementerian/Lembagadan PPA BUN wajibmelakukanPenyisihanPiutangTidakTertagihberdasarkanprinsipkehati-hatian. • Dalamrangkamelaksanakanprinsipkehati-hatiansebagaimanadimaksud, Kementerian/Lembaga/PPA BUN wajib: • menilaidanmenentukanKualitasPiutang yang dikelolanya; dan • memantaudanmengambillangkah-langkah yang diperlukan agar hasilpenagihanPiutang yang telahdisisihkansenantiasadapatdirealisasikan. • PenilaianKualitasPiutangtersebutdilakukandenganmempertimbangkansekurang-kurangnya : • jatuh tempo Piutang; dan • upayapenagihan. • PelanggaranterhadapketentuantersebutdikenakansanksiadministratifberupategurantertulisolehMenteriKeuangan. Pasal 3 PMK 69/PMK.06/2014

  11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH NilaiPenyisihan piutang tidaktertagihtidakbersifatakumulatiftetapiditetapkansetiap semester dantahunansesuaiperkembangankualitaspiutang. PeraturanDirjenPerbendaharaanNomor 82/PB/2011 Pasal 3 ayat (4) Nilaiataspiutangdengankualitasmacet yang diserahkanpengurusannyakepada PUPN/DJKN sebesarnilaipiutangnya (bukansebesarnilaisetelahdilakukanpenyisihan) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  12. PengurusanPiutang Negara Cirebon, 14-15 Februari 2019 Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  13. PengertianPiutang Negara PiutangNegara atauhutangkepadaNegara ialahjumlahuang yang wajibdibayarkepadaNegara berdasarkansuatuPeraturan, perjanjianatausebabapapun. (Pasal8 UU No. 49 Prp Tahun1960 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011) Piutang Negara merupakanhakPemerintahPusatatauPemerintah Daerah yang dapatdinilaidenganuang. HutangpajakmerupakanPiutang Negara, tetapidiselesaikandengan UU PenagihanPajakDengan Surat Paksa. (PenjelasanPasal8 UU No. 49Prp Tahun 1960) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  14. KEWAJIBAN K/L/PEMDA DALAM MENGELOLA PIUTANG Salah satutugasMenteri/PimpinanLembagasebagaiPenggunaAnggaranadalahmengelolapiutangdanutangnegara yang menjaditanggungjawab K/L yang dipimpinnya. Undang-Undang17/2003 tentangKeuanganNegara Pasal 9 Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  15. KEWAJIBAN K/L/PEMDAMENYELESAIKAN PIUTANG Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  16. KEWAJIBAN K/L/PEMDA MENYERAHKAN PIUTANG MACET Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  17. KEWAJIBAN K/L/PEMDA MENYERAHKAN PIUTANG MACET Piutangkategorikualitasmacet PengurusannyadiserahkankepadaDJKN/PUPN Piutang Negara K/L yang sudahdiserahkanke PUPN/DJKN bukanberarti K/L sudahlepastanggungjawab, tetapi K/L mempunyaitanggungjawabmencatatpadalaporankeuangan K/L Pasal 12 ayat (1) UU No. 49 PrpTahun 1960 tentangPanityaUrusanPiutang Negara Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  18. DasarHukum • Undang-UndangNomor 49.Prp Tahun 1960 tentangPanitiaUrusan Piutang • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • PeraturanPemerintahNomor 35 Tahun 2017 tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanPemerintahNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara/Daerah • PeraturanMenteriKeuanganNomor 240/KMK.06/2016 tentangPengurusanPiutang Negara • Perdirjen KN Nomor 6/KN/2017 tentangPetunjukTeknisPengurusanPiutang Negara Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  19. Pengertian/Istilah PenanggungHutang : • adalahbadandan/atau orang yang berhutangmenurutperaturan, perjanjianatausebabapapun, termasukbadandan/atau orang yang menjaminpenyelesaianseluruhhutangPenanggungHutang. • PenjaminHutang : • adalahbadandan/atau orang yang menjaminpenyelesaiansebagianatauseluruhhutangPenanggungHutang. (borg) • Dalam KUH Perdata : • disebutjuga : “borg”, merupakanpihakketiga yang berjanjikepadaKreditoruntukmenanggungpembayaransuatuhutangapabilaDebitortidakmenepatikewajibannya. • penjaminhutang/borginitimbulsebagaiakibatadanyasuatuperjanjian. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  20. TujuanPengurusanPiutangNegara : • Tujuan : melakukanpenagihanpiutangnegarasecarasingkat,efektif sertamendapatkan hasil yang optimal dengantetapmemberikankepastianhukumkepadaPenanggungHutang. • Wewenang khusus : parate eksekusi • kewenangan untuk menerbitkan keputusan-keputusan yang mempunyai kekuatan seperti keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) • kewenangan untuk melaksanakansendiriputusan-putusannyatanpaharusmemintabantuandarilembagaperadilan. • Putusan-putusan PUPN al : SuratPaksa (SP), SuratPerintahPenyitaan (SPP), SuratPerintahPenjualanBarangSitaan (SPPBS), dll. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  21. PenyerahanPengurusanPiutang Negara • Satusurat penyerahan untuksatuberkas kasus piutangnegara Penyerahandilakukanataspiutang yang adadanbesarpiutangnegaratelahpastimenuruthukum. Berkaspenyerahanpiutangnegaraberupasuratpenyerahan, resume dandokumenpiutang PENYERAHAN PengenaanBiayaadministrasipengurusanpiutangnegarakepadaPenanggungHutang. Sudah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh Penyerah Piutang (SP 1, SP 2 dan SP 3) Penyerahankepada PUPN Cabangc.q. KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang,tempat dibuatnya PK/tempat terjadinya piutang,domisili hukum yg ditunjuk dalam perjanjian, domisili PH. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  22. KEWENANGAN PUPN/DJKN DALAM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA • MelakukanpemblokiranBarangJaminan. • Melakukanpenagihandengan Surat Paksa. • MelakukanpenyitaanBarangJaminan. • MelaksanakanlelangBarangJaminan. • MelakukanPaksaBadan (Gijzeling). • MelakukanPemeriksaanatasBarangJaminan dan/ atauHartaKekayaan Lain (Debtor/Asset Tracing). • MelakukanpencegahanbepergiankeluarwilayahRepublik Indonesia. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  23. ALUR PROSES PENGURUSAN PIUTANG NEGARA T Pencegahan Penyerahan Pengurusan T PaksaBadan(setelahSurat Paksa) Dokumenlengkap? Brg Jam? Y Ada SP Sita SP3N Pemblokiran Penebusan Panggilan Y Lunas? PenjualanTanpalelang PJPN /PB T Lelang Keringanan Y T Lunas? Tertagih? Y Penarikan Lunas? T Y Pemeriksaan SuratPaksa T T Y Lunas Brg Jam habis? T Lunas? SPPNL PSBDT Y pengecualian

  24. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN DALAM PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (UMUM) fotokopiperjanjiankreditdanperubahannya, ataudokumenlain sejenis yang membuktikanadanyapiutang; fotokopi rekening koran, prima nota, mutasi piutang, dan/ataudokumen lain sejenis yang membuktikanbesarnyapiutang; fotokopisuratmenyuratantaraPenyerahPiutangdenganPenanggungHutangdan/atauPenjaminHutangyang berkaitandenganupaya-upayapenagihan; fotokopisuratpemberitahuandariPenyerahPiutangkepadaPenanggungHutangbahwapengurusanPiutangNegara diserahkan kepada Panitia Cabang; fotokopi bukti pemilikan dan pengikatan Barang Jaminan; fotokopibuktipenjaminankreditolehpihakketigaataubuktilain sejenis; fotokopi akta pendirian perusahaan, pengumuman akta pendirianperusahaandalamTambahanBeritaNegara beserta akta perubahannya, tanda pengenal/pendaftaran perusahaan, dan/atauidentitaslainnya; fotokopiizinusaha, IzinMendirikanBangunan, dan/atausurat-suratizinlainnya; fotokopi kartu identitas diri Penanggung Hutang dan/atau PenjaminHutang; fotokopidaftarHartaKekayaan Lain; dan Surat PernyataanKesanggupanPenyerahPiutanguntukmengajukanpermohonanroya. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  25. PENANGGUNG HUTANG INSTANSI PEMERINTAH • ApabilaPenanggungHutangdan/atauPenjaminHutangberkedudukan sebagai Instansi Pemerintah, pengurusan PiutangNegara dilaksanakansesuaiketentuanperaturanperundang-undangandenganketentuantidakdilakukantindakan penyitaan, Pencegahan dan/atau Paksa Badan. • DalamhalInstansiPemerintahtersebuttidakterdapatalokasianggaranpadatahunanggaran yang bersangkutan, Kantor Pelayanan atau Kantor PelayananmelaluiKantor Wilayah/Kantor Pusatdapatmeminta Instansi Pemerintah yang bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran atau mengalokasikan pada tahunanggaranberikutnya. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  26. HASIL PENGURUSAN PIUTANG NEGARA • SuratPernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) • SuratPernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) • SuratPengembalianPengurusanPiutang Negara (SPPPN) • Piutang Negara SementaraBelumDapatTertagih (PSBDT) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  27. PSBDT dapatmenjadidasaruntukusulanpenghapusanpiutangsecarabersyarat/mutlak Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  28. DASAR HUKUM PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA • UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara; • PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35Tahun 2017; • PMK Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara PengajuanUsul, Penelitian, danPenetapanPenghapusanPiutang Perusahaan Negara/Daerah danPiutang Negara/Daerah; • PMK Nomor 112/PMK.07/2005 tentangPerubahanatas PMK Nomor 31/PMK.07/2005; • PMK Nomor 230/PMK.05/2009 tentangPenghapusanPiutangBadanLayananUmum; • PeraturanDirjen KN Nomor Per-05/KN/2009 tentangProsedurKerjadanBentukSurat yang digunakandalam Tata Cara PenelitiandanPenyampaianPenetapanPenghapusanPiutang Negara/Daerah; Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  29. PENGERTIAN PENGHAPUSAN PIUTANG • PenghapusanSecaraBersyaratadalahkegiatanuntukmenghapuskanPiutang Negara/Daerah daripembukuanPemerintahPusat/Daerah dengantidakmenghapuskanhaktagih Negara/Daerah. • PenghapusanSecaraMutlakadalahkegiatanpenghapusanPiutang Negara/Daerah denganmenghapuskanhaktagih Negara/Daerah. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  30. PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  31. PERSYARATAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PenghapusanSecara Bersyarat dilaksanakandenganketentuan: a. dalamhalpiutangberupaTuntutanGantiRugi, setelahpiutangditetapkansebagai PSBDT danterbitnyarekomendasipenghapusansecarabersyaratdariBadanPemeriksaKeuangan; atau b. dalamhalpiutangselainpiutangTuntutanGantiRugi, setelahpiutangditetapkansebagaiPSBDT. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  32. KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per Penanggung Utang ditetapkanolehMenteri Keuangan; • lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per Penanggung Utang ditetapkanolehPresiden Republik Indonesia; dan • lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) per Penanggung Utang ditetapkanolehPresiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  33. KEWENANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG NEGARA BADAN LAYANAN UMUM Instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Direktur Utama Dirut Dewas Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  34. PENGAJUAN USUL PENGHAPUSAN Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  35. USULAN PENGAJUAN PENGHAPUSAN BERSYARAT/MUTLAK PIUTANG NEGARA (1) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  36. USULAN PENGAJUAN PENGHAPUSAN BERSYARAT/MUTLAK PIUTANG NEGARA (2) Menteri/PimpinanLembaga (yang memilikipiutang) mengajukanusulankepadaMenteriKeuanganmelaluiDirjenKekayaan Negara. • Dalamhal permohonanpenghapusan Piutang Negara disampaikan oleh SekretarisJenderalKementerian/Lembaga, harusadapendelegasianwewenangdariMenteri/PimpinanLembagakepadapejabatbersangkutan. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  37. DOKUMEN USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARASECARA BERSYARAT/SECARA MUTLAK • Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya: • a. Daftar nominatif Penanggung Utang; danb. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang. • c. Apabilapiutang TGR, ditambahsuratrekomendasidari BPK RI untukpenghapusan • Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya: • a. Daftar nominatif Penanggung Utang; b. SK PenghapusanBersyarat; dan • c. SuratKeteranganPejabat/Aparat yang Berwenangtentangketerangantidakmampu; atau • d. DalamhalPiutangdariRumahSakitsuratketerangantidakmampu/tidakdiketahuikeberadaannyadikeluarkanolehPenyerahPiutang Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  38. piutang negara/daerah dalam mata uang asing Piutang Negara/Daerah dalamsatuanmatauangasing, nilaipiutang yang dihapuskansecarabersyarat/mutlakadalahnilai yang setaradengannilaisebagaimanadimaksudpadaPasal 4 ayat (1)dengankurstengah Bank Indonesia yang berlakupada 3 (tiga) harisebelumtanggalsuratpengajuanusulpenghapusanolehMenteri/PimpinanLembaga/PejabatPengelolaKeuangan Daerah Kurs Tengah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  39. (Pasal 13 PP Nomor 35 Tahun 2017) Syarat Penghapusan Piutang Mutlak: • diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan secara bersyarat piutang; dan • melampirkansuratketerangandariaparat/pejabat yang berwenang yang menyatakanPenanggungutangtetaptidakmempunyaikemampuanuntukmenyelesaikansisakewajibannyaatautidakdiketahuikeberadaannya. KhususPiutang Negara/Daerah berasaldariPasienRumahSakitataufasilitaskesehatantingkatpertama, suratketeranganditetapkanolehPenyerahPiutang yang menyatakanPenanggungUtangtetaptidakmempunyaikemampuanuntukmenyelesaikansisakewajibannyaatautidakdiketahuikeberadaannya. Pihak yang meminta keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang adalah: • pihak Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola piutang kementerian negara/lembaga yang bersangkutan; dan • pihak badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mengelola piutang Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  40. DAFTAR NOMINATIF PIUTANG NEGARA • Memuat sekurang-kurangnya: • IdentitasparaPenanggungHutang yang meliputinamadanalamat • Sisautangmasing-masingPenanggungHutang yang akandihapuskan • Tanggalterjadinyapiutang, tanggaljatuh tempo/dinyatakanmacet, dantanggalpenyerahanpengurusanpiutangkepada PUPN Cabang • Tanggaldinyatakansebagai PSBDT oleh PUPN; dan • KeterangantentangkeberadaandankemampuanPenanggungHutang, keberadaandankondisibarangjaminandan/atauketerangan lain yang terkait Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  41. ProsedurPenghapusanPiutangNegara SecaraMutlak Daftar nominatif SK PenghapusanSecaraBersyarat Surat keterangan dari Aparat/Pejabat berwenang atas ketidakmampuan debitor Usul PenghapusanPiutangNegara dari Menteri/ Pimpinan Lembaga Penelitianoleh DJKN PenetapanPenghapusan Secara Mutlak (sesuai kewenangannya) • Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengajukan usul Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  42. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan sk Penghapusan secara bersyarat oleh direktur rumah sakit 1. Dasar Hukum Update peraturan terbaru, baik peraturan di Kementerian Kesehatan, maupun di Kementerian Keuangan. Misal: • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagai pengganti PMK Nomor 128/PMK.06/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 21/PMK.06/2016 • Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 2. Lampiran SK Penghapusan Bersyarat (PMK-230/PMK.05/2009) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  43. Hal-hal yang perlu diperhatikan .... lanjutan 3. Nilai Yang DihapuskanSecaraBersyarat Yang dihapuskanadalahNilaiHak PP, tidaktermasukbiad PPN 10% Contoh: Nilai yang dihapuskan Rp517.525,00 Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  44. Hal-hal yang perlu diperhatikan .... lanjutan 4. IdentitasPenanggungUtang IdentitasPenanggungUtangseyogyanyasamaantara PSBDT, SK Hapusbersyarat. Diperlukankoordinasidengan KPKNL apabilaterdapatperbedaan data terkaitidentitasPenaggunguTang 5. Data PSBDT Beberapa RS tidak melampirkan fotocopy PSBDT (Pasal 4 ayat (4) huruf c PMK 230/PMK.06/2016) dalam menyampaikan tembusanSK Penghapusan Secara Bersyarat. Hal ini diperlukan untuk kroscek data antara SK Penghapusan Secara Bersyarat dengan Lampiran SK. Data PSBDT dapatdikirimkanmelalui email piutangnegara@gmail.com Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  45. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan usul penghapusan secara mutlak oleh kementerian/lembaga 1. Tenggang Waktu Pengajuan usul penghapusan secara mutlak oleh K/L diajukan ke Menteri Keuangan up. Direktorat Jendeal Kekayaan Negara setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal SK Penghapusan Bersyarat. 2. Daftar Nominatif Sekurang-kurangnya memuat: identitas PH, sisa hutang yang dihapuskan, tanggal terjadinya piutang, tanggal dinyatakan macet, tanggal diserahkan ke PUPN/KPKNL, tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN, keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait (PMK-31/PMK.07/2005 jo PMK-112/PMK.07/2005) 3. Surat Keterangan Aparat/Pejabat Berwenang/Pimpinan Rumah Sakit • Seyogyanya diadministrasikan sesudah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal SK Penghapusan Bersyarat. • Dibuat per Penanggung Hutang Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  46. Daftarnominatif… Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  47. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN 1. Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat Kementerian/Lembaga Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  48. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN 2. Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat BLU, contoh Rumah Sakit

  49. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN 3. Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

  50. 3. Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak ...lanjutan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

More Related