PEMBERIAN REMISI BAGI TERPIDANA KASUS KORUPSI

1. PEMBERIAN REMISI BAGI TERPIDANA KASUS KORUPSI

2. Materi Pembahasan • KORUPSI REMISI

3. KORUPSI Pengertian Korupsi : Black’s Law Dictionary : Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional menyebutkan Korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat.

4. Ciri-ciri Korupsi Berdasarkan Penafsiran secara grammaticale interpretatie melalui ketentuan yang ada di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka di dapatkan ciri suatu perbuatan korupsi yaitu : Subjek Perseorangan/korporasi Subjek memiliki kewenangan/kuasa Merugikan Kas Negara

5. REMISI Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan-perundangan. (Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.)

6. Syarat mendapatkan Remisi Pasal 34 PP Nomor 99 Tahun 2012 Syarat narapidana dan anak pidana mendapat remisi ialah • Berkelakuan baik dan • Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka untuk mendapatkan remisi juga ditambah persyaratannya yaitu: (sesuai ketentuan pasal 34A ayat (1) PP Nomor 99 tahun 2012) • Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa menjalani pidana • Bersedia bekerjasama secara substansial dengan pemerintah untuk membongkar kejahatan korupsi yang dilakukannya • Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

7. Jenis Remisi 1. Remisi Umum Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi serta Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HN-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan 2. Remisi Umum Susulan 3. Remisi Khusus 4. Remisi Khusus Susulan 5. Remisi Tambahan

8. Prosedur pengajuan Remisi • Remisi Umum Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Depkumham. • Keputusan Menkumham tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari Kemerdekaan RI atau hari besar agama Jika terdapat keraguan tentang Hari Besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menkumham mengkonsultasikan dengan Menteri Agama.

9. Prosedur pengajuan Remisi B. Remisi Susulan Remisi susulan hanya diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang belum pernah menerima remisi Pengusulan remisi susulan dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rutan, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan mengisi formulir Remisi Umum Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menkumham RI No. M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan. Usulan remisi susulan tersebut kemudian dibuatkan keputusan oleh kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenkumham kemudian keputusan Kanwil tersebut dilaporkan kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan dan remisi susulan ditetapkan oleh Menkumham.

10. Sudut Pandang KONTRA REMISI KORUPTOR TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 ditegaskan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan luar biasa Konsideran menimbang huruf a PP no. 99 Tahun 2012 Remisi bukanlah hak yang tidak dapat dihilangkan berdasarkan pasal 28I UUDNRI 1945 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 18 ayat (1) point d disebutkan “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. PRO REMISI KORUPTOR • Narapidana memiliki Hak untuk mendapatkan remisi, sekalipun seorang Narapidana Koruptor. (Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995) • Karena korupsi adalah EOC, maka syarat mendapatkan remsi diperberat. (Pasal 34A dan 34B PP no. 99 Tahun 2012) • Pemberian remisi dikuatkan oleh UU No. 12 Tahun 1995, PP. No. 99 Tahun 2012, SEMA no, 4 Tahun 2011, konvensi PBB Anti-Korupsi tahun 2003 serta Peraturan bersama menteri hukum dan HAM, ketua LPSK, Jaksa Agung dan ketua KPK tentang kesepahaman konsepjustice collaborator dan whistle blower.

11. “Allah selalu membentangkan tangan-Nya pada siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa pada malam hari bertaubat dan Allah membentangkan tangan-Nya pada malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari bertaubat hingga nanti ketika matahari terbit dari arah barat (kiamat).” Sabda Rasullulah

12. Terima Kasih