1 / 21

HUKUM AGRARIA

HUKUM AGRARIA. By. Heru Kuswanto , SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A. HUKUM AGRARIA. PERKEMBANGAN SEJARAH HUKUM AGRARIA Tahap-tahap perkembangan sejarah hukum agraria sebagai berikut : Masa Kolonial Masa Pemerintahan Soekarno Masa Pemerintahan Soeharto

dean
Download Presentation

HUKUM AGRARIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM AGRARIA By. HeruKuswanto, SH.MHum PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NAROTAMA S U R A B A Y A

  2. HUKUM AGRARIA • PERKEMBANGAN SEJARAH HUKUM AGRARIA • Tahap-tahapperkembangansejarahhukumagrariasebagaiberikut : • MasaKolonial • MasaPemerintahanSoekarno • MasaPemerintahanSoeharto • Era Reformasi • STRUKTUR HUKUM PERTANAHAN • Hukumpertanahanialahsegalasesuatu yang dihubungakandengansubjekpenguasaanhakatastanah. • Subyekhakatastanah : • Negara : sebagaikoordinatordidalambidangpertanahandisuatunegara. • Individu : sebagaisubyekataskepemilikantanah. • Badanhukum : sebagaisubyekbisa PT, CV.

  3. Wewenangnegaramengenaiorganisatordalampengaturandibidangpertanahan, yaitu : WewenangLegislatif, wewenanguntukmembentukperaturanhukumdibidangpertanahan. WewenangEkskutif, Dibidangtanahyaituwewenanguntukmelaksanakankebijakanhukumpertanahangunamenujukepadatertibhukumpertanahan. WewenangYudikatif, yaituwewenanguntukmengadilipermasalahandibidangpertanahan. Syaratmencapaimodernisasihukumagrariaadalah : SyaratUnivikasiyaitupenyatuanhukumagraria. Syaratkondivikasiyaitudikumpulkannyadandisusundenganbaikhukumpertanahankita.

  4. PadazamanpresidenSoekarnoHukumPertanahanmempunyaisifatnasional yang mempunyaisyarat, sebagaiberikut : • SyaratFormil • UUPA dibentukolehpembentukhukumdi Indonesia sendiri. • Dilaksanakandandibuatdi Indonesia sendiri. • Dalammenyusun UUPA No. 5/1960 menggunakanbahasa Indonesia. • SyaratMateril • Karenaazas-azas UUPA merupakanasas yang samadengancita-citabangsa Indonesia. • Tujuandibentuknya UUPA tanggal 20 September 1960 yaitu : • MeletakkandasarpenyusunanhukumAgrarianasional. • Meletakkandasaruntukmengadakankesatuandankesederhanaandihukum agrarian. • Meletakkandasaruntukmemberikepastianhukumbagihak-hakatastanah.

  5. AZAS-AZAS UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO. 5/1960 • Azaskesatuandankekayaanmanusia (pasal 1 ayat 1, 2, 3 UUPA) artinyaseluruhbumi, air danruangangkasaadalahmerupakankaruniaTuhandankekayaannasional, dandipergunakanuntukkemakmuranrakyatbersama. • Azasbahwapadatingkat yang tertinggitanahitudikuasaioleh Negara menguasaiartinya : • Mengaturdanmenyelenggarakanperuntukandanpenggunaantanah. • Menentukandanmengaturhak-hak yang dapatdipunyaidaribagianbumi, air, ruangangkasa. • Menentukanperbuatanhukumantaraorangdenganbumi, air, ruangangkasa (jualbeli, sewamenyewadansebagainya). • Pengakuanterhadaptanahhakullayat (pasal 3 UUPA). Pengakuantanahhakullayatitumasihadadankalautidakadatidakusahdiciptakan. Padaprinsipnyatanahullayatitudikuasaiolehdimasyarakatadattapipadatingkattinggidikuasaiolehnegara. • Tanah mempunyaifungsiNasional (pasal 6 UUPA) tanahuntukorangbanyak. • Tanah untukkepentinganwarganegara (pasal 9 ayat 1 UUPA) hakmilikituprinsipnyahanyauntuk WNI. • Laki-laki. Perempuanmempunyaihak yang samadibidanghakatastanah (pasal 9 ayat 2 UUPA).

  6. Azasperlindunganterhadapwarga Negara yang ekonomilemah (pasal 26 ayat 1 UUPA). • Perlindungandalamartidilarangnyamonopoliswasta (pasal 13 ayat 2) PT. CV dansebagainya. • PemerintahbolehmonopoliatastanahtetapiharusdenganUndang-undang (untukkehutanan, lapanganterbang). • Azastanahuntukpetani (pasal 10 ayat 1 UUPA). • Azastanahuntukperencanaantatagunatanah (pasal 14 UUPA) dihubungkandengan Land User. • KEBIJAKAN HUKUM PERTANAHAN PADA ZAMAN SOEKARNO • KebijakanLanderform • Menghapuskan system pemilikantanah yang berlebihansehinggaketentuannyaadalahbatas maximal danbatas minimal. • Kebijaksanaanlarangankepemilikantanahsecara absente. • Kebijaksanaanredistribusiataupembagiantanahkembaliakibattanahkelebihan. • KebijaksanaanpemberiangantirugiakibatLanderfirm. • Kebijaksanaanmeningkatkanpengolahantanahsecaratradisional. • KebijaksanaanusahamengembangkanpembinaanpetaniLanderform. • Redistribusi Tanah • Pembagiantanah yang disebabkankarena program Landerform

  7. Tata gunatanahdan Land User • Suatutindakanuntukpeningkatankwalitastanahsekaligus data mengenai status tanah, hargatanah. • Penyediaandaripadatanah. • Meningkatkanefisiensipenggunaantanah. • Memeliharakesuburantanah. • Meningkatkanproduksidaripadatanah. • Land Planning • Rencana, perencanaanpembagianataupenggunaantanahuntukmencapaiefisiensidalamrangkapembangunantanah, misalnyatanahuntukkantor, pabrik, perumahandanflot-flotan. • Absente • Suatukepemilikantanahpertanian yang manatanahdanpemiliknyatidakterletakdalamsatukecamatan, kalaukecamatanberbatasanmakabukandikatakansebagai absente. Yang tidakdikenaiperaturantanah absente adalah : • Pegawainegeriatau ABRI yang melakukantugasnegara. • Mereka yang menjalankantugas agama. • Mereka yang mendapatizindariMendagri.

  8. MODERNISASI HUKUM AGRARIA • TujuanHukumPertanahan Di Indonesia • Suatukesatuandankesederhanaanbisatercapaibilaunivikasidankodivikasihukumagrariaitutercapai, haltersebutdapatberhasilbila : • Masalahpendaftarantanahberhasildenganbaik. • Adanyakewajibanmendaftarbagipemeganghak. • PendaftarantanahituharusberdasarpadaRechKadusterdanPiscalKaduster. • Fiscal Kaduster • Tidakmenjaminkepastianhukum. • Untukmengukurtanahalat yang digunakansederhanajadihasilnyakurangmemuaskan.

  9. Fiscal Kaduster • Tidakmenjaminkepastianhukum. • Untukmengukurtanahalat yang digunakansederhanajadihasilnyakurangmemuaskan. • BeberapaFaktordalampembaharuanhukumagraria, yaitu : • Faktorformil • FaktorMateriil • Hukumagrariaadat • Hukumagrariabarat • FaktorIdiil • Faktoragraria modern • Bidangsosialadalahhubunganpemiliktanahdenganbukanpemiliktanahharusdiatur. • Bidangekonomiadalahbagianpenggunatanahituharusadahasil yang optimal. • Bidangetikaadalahhubungantanahmelawanmasyarakatituharusdiaturdemikesejahteraanbangsa. • Bidangidiilfundamentiladalahhubungantanahdenganmasyarakat. • FaktorIdiologispolitis.

  10. PENDAFTARAN TANAH • Menjaminkepastianhukumbagipemiliktanah (RechKaduster). • Meningkatkanhasilpendapatanmelalui PBB dan lain-lain (Fiscal Kaduster). • Masalahpendaftarantanahhasilprodukdaripendaftarantanahdapatdibedakansebagaiberikut : • HakmilikPasal 23 UUPA No. 5/1960. • HakgunabangunanPasal 32 UUPA No. 5/1960. • HakgunausahaPasal 38 UUPA No. 5/1960 • Hakpakaikeputusanmenteriagraria SK No. VI/5/K/1962. • Dasardiadakannyapendaftarantanahituadaduamacam, yaitu : • Sejarahkolonial • Cita-citanegara RI dibidangpertanahan. • Melaksanakanlanderform. • Redistribusitanah. • Land Planning • Land user • Absente

  11. TujuanPendaftaran Tanah Jaminankepastianhukumterhadaptanahnyasendiri. Misalnyamengenailuastanah, letaktanahdansebagainya (rechtkadasteer). Menambahpemasukankenegara (fiscal kadasteer). PengertianPendaftaran Tanah adaDuaMacam Pendaftarantanahmurniartinyatanahtersebutbarupertama kali disertifikatkan (Konversitanah). Pendaftarantanah yang disebutdenganbaliknamaartinyasudahdisertifikatkarenaperistiwahukum (jualbeli, waris, hibah/wasiat), makahaknyadiperalihkan. Hal-hal yang harusdiperhatikandalampenyelenggaraanpendaftarantanahadalahsebagaiberikut : Keadaannegaradanmasyarakat. KeadaanSosial, ekonomisuatumasyarakat. PenyelenggaraanpendaftarantanahmenurutaturanMendagridanDirjenAgraria.

  12. AzasdalamPendaftaran Tanah adaDua AzasPublisitasyaitupendaftarantanahmempunyaisifatterbukauntukumumdandapatdiketahuiumum. AzasSpecialitas, yaitupendaftarantanahmemberikan data-data yang khusus. Contohmengenailuas, ukurandan lain-lain. SistemPendaftaran Tanah adaDua Yang bersifatpositif. Apa yang ditulisdisertifikatmengenailuasdansebagainyaituadalahmutlak, jaditidakbisadigangguagugat. Yang bersifatnegatif. Tidakmutlak, kalaubisamenunjukkanbuktibarupenerbitansertifikatbisadibatalkan. PEMBERIAN HAK ATAS TANAH Menurutpasal 16 No 5/1960 adabeberapahakpengusahaatastanahyaitu : HakMilik Hapusnyahakmilik yang dilakukanterhadappemilik : TerkenaPencabutan Karenapenyerahansukareladaripemiliknya. Karenaditelantarkan yang akanditentukanolehundang-undang.

  13. HakGuna Usaha • Warganegara Indonesia. • Badanhukum yang didirikanmenuruthukum Indonesia dandidirikandi Indonesia. • HapusnyaHakGuna Usaha : • Jangkawaktunyaberakhir. • Dicabutkepentinganumum. • Tanahnyaditelantarkan. • HakPakai • Warganegara Indonesia. • Badanhukum yang diadakandi Indonesia atauperwakilannya. • HapusnyaHakPakaijikajangkawaktunyaberakhir. • HakPengelolaan • Merencanakanatauperuntukantanah yang dikuasai. • Memenuhiuangpemasukanatauuangwajibtahun. • SubyekdarihakPengelolaan : • Departemenataupemerintah. • Badanhukum yang ditunjukolehpemerintah. • HapusnyaHakGuna Usaha : • Karenadilepaspemeganghaknya. • Dicabutkarenadipergunakantidaksesuaidenganhaknya. • Dicabutuntukkepentinganumum.

  14. PEMBEBASAN, PENCABUTAN, KONFISKASI TANAH • PENPRES NO 36/2005/ & PENPRES NO 65/2006 • Pembebasanhakatastanahada 3 kepentinganyaitu : • Untukkepentinganumum. • Untukkepentinganswasta. • Untukpemerintahpembebasanolehpihakswasta. • Langkah-langkah yang harusditempuhuntukpembebasanhakatastanahadalahsebagaiberikut : • PemohonmenanyakankePemdamengenai status tanahtersebut (Pemukimanatau yang lain) • Mengadakanaprouch/pendekatankepadapemiliktanah. • MintarekomendasiGubernurtentangkonsep BRPMD. • Setelahijinkeluarmengajukanrekomendasiuntukpembebasantanahkeagraria. • Hal pembebasanhakatastanahobyektanah yang diberigantirugiadalahsebagaiberikut : • Tanah. • Bangunan. • Tanaman yang adadiatasnya (Pasal 5 ayat 1 UU 20/1961).

  15. Hal-hal yang diperlukandalamgantirugiadalahsebagaiberikut :Tanah. Harusdilaksanakansecaratunai. Harusdibayarkankepada yang berhakyaitusubyekhakatastanah. PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH Pembebasantanahituadatigamacam : Pembebasantanahuntukkeperluanpemerintah. Pembebasantanahuntukkepentinganswasta. pembebasantanaholehswastatetapiuntukkepentinganumumdansosial. Tugaspokokpanitiapembebasantanah UU No 15/1975 ialah : Mengadakaninventarisasisertapenelitianterhadaptanah, bangunandantanaman. Perundingandenganpemeganghakatastanah. Menaksirgantirugi. Membuatberitaacarapembebasantanah. Melaksanakangantirugi (Saksi)

  16. Tindakan yang dapatdilaksanakannegaradenganaparatnegara yang lain terhadaptanahsebagaikoordinatordibidangtanah, yaitu: Pencabutanhakatastanah. PembatalanHakatastanah. Konfiskasihakatas Tanah SUBYEK HAK ATAS TANAH Subyekhakatastanahberdasaratas UUPA dapatdibedakansebagaiberikut : Subyeknegaraatastanah, yaitusebagaikoordinatordibidangtanah. Subyekmasyarakatatastanah. Pasal 3 yaituhakullayat. Subyekperseoranganatastanah. Pasal 9 ayat 1. Subyekbadanhukumatastanahpasal 26 ayat 1. Cara untukmemperolehhakatastanah, yaitu : Menurutcarahukumadat. Karenaketetapanolehpemerintah. Karenaketentuanundang-undang.

  17. REAL ESTATE • Pandangansuduthukumpertanahandibagimenjadi 2, yaitu • Real ropertysepertitanah, pohon yang permanensemuanyainimengikutitanahdandipandangsebagai real ropertyatautidakbergerak. • Real personal sepertikendaraandalamhalinidansemuabenda yang dimilikiolehorang yang dapatdigerakkanmakamasukdalamharta personal atau real personal. • Tigamacamusahaataukegiatandi real estate yaitu : • Real estate sebagaiusahapengembanganwilayah. • Real estate sebagaiusahapengelolaanwilayah. • Real estate sebagaiusahaperdagangandibidangtanahdanbangunan. • Tujuanakhirdalambidang real estate yaitu : • Real estate Development (Pembangunan tanahdanbangunan). • Real estate Operasional (Pemakaian real estate) • Real estate Financing (Pembelajaran real estate) • Real estate Industri (Industri real estate)

  18. MASALAH PEMAKAIAN TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK • Pengertian • Sebabtimbulnyatanahtanpaijin yang berhakataukuasanya. • Gariskebijaksanaanpemerintahuntukmenyelesaikannya • Kebijaksanaanpemerintah : • Tanah perkebunanataukehutanandengantanah yang dikuasainegarauntukkepentingannegara. • Tanah perkebunanataukehutanan yang dipakaipendudukuntukrumahdibiarkannyasehinggamerupakanperkampungan yang tertentu. • Tanah perkebunanataukehutanan yang dipakairakyatuntukpertaniandibiarkansajasampaidipetikhasilnyaolehmasyarakat. • Penguasaan Tanah Melampaui Batas Maximum • 1. Didalam UUPA No. 5/1960 Pasal 17 mengenaibatas maximum yang harusdipunyapemiliktanah, halinibertujuansupayakepemilikantanahtidakjatuhkesatuorangataukelompok. Sehinggakehidupanmasyarakatdapatmerata.

  19. Pelaksanaan UUPA tersebutyaitudengandikeluarkan UU No 56/PRP/1960 dengantugaspenyelenggaralanderformituialahDepartemenDalamNegeridengandibantuinstansi lain ! Masalahpelaksanaanlanderformituterganggupadatahun 1965 halinimenyangkutmasalahpembiayaan G 30 S PKI (Perubahansistempolitik. • Tidakpadatsawah (Ha) • Hal-hal yang perludiperhatikandalamlanderform : • Tidakbolehmempunyaitanah yang melebihiobatas maximum. • Apabilamempunyaiharuslaporsupayadapatgantirugi (waktusudahditentukan) • Apabilatidakmelaporkenadendadanjatuhkepadanegaratanpaadagantirugi.

  20. PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BIAYA JUAL BELI TANAH • JualbeliNagatif • PeristiwahukumWarisSertifikat • Hibah/WasiatPositif • Denganwewenang PPAT tersebutbukanberartikepaladesakehilanganwewenangmengenaitransaksitanah, masihadayaitumeliputi : • Tanah adat • Hakmemberikansuratketeranganahliwaris • Memberikansuratketeranganuntukkeperluankonversi. • PP 51/1960 mengenailaranganpenggunaanhakatastanahtanpaizin yang berhak ? • Negara • Peroranganatauindividu. • Badanhukum (PT, CV dansebagainya).

  21. Obyek yang dikecualikaninidiaturdalampasal 3 ayat (1) UU BPHTB, yaitu : Perwakilandiplomatik, konsulatberdasarkanasasperlakukantimbalbalik. Negara untukpenyelenggarakanpemerintahandanatauuntukpelaksanaanpembangunangunakepentinganumum. Badanatauperwakilanorganisasiinternasional yang ditetapkanolehKeputusanMenteriKeuanganRepublik Indonesia dengansyarattidakmenjalankanusahaataumelakukankegiatan lain diluarfungsidantugasbadanatauperwakilanorganisasitersebut. Orangpribadiataubadankarenakonversihakataukarenaperbuatanhukum lain dengantidakadanyaperubahannama. Orangpribadiataubadankarenawakaf. Orangpribadiataubadan yang digunakanuntukkepentinganibadah.

More Related