Legislasi keperawatan & issu pemberlakuaan Kepmenkes 1239 Th.2001

1. Legislasi keperawatan & issu pemberlakuaan Kepmenkes 1239 Th.2001

2. Pendahuluan • Pada era pasar bebas ini masyarakat semakin kritis dan tuntutan pelayanan profesionalpun semakin semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bentuk pelayanan yang professional dan kompeten pada bidangnya. • Keperawatan sebagai salah satu tenaga kesehatan professional, diharapkan juga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kaidah-kaidah profesinya. Kemandirian profesi sangatlah penting baik dalam proses menghasilkan tenaga-tenaga keperawatan yang profesioanal maupun bentuk pelayanan keperawatan langsung kepada masyarakat. • Dalam proses pengembangan ilmu keperawatan dan pengembangan tenaga keperawatan, pendidikan keperawatan harus menjalankan kaidah-kaidah sebagai pendidikan profesi yang berbasis pada kompetensi keperawatan yang independent. • Pada proses-proses tersebut diatas tersebut, penting adannya proses regulasi profesi keperawatan yang independent yang mengikuti aturan-aturan yang dibuatnya sendiri oleh organisasi keperawatan. Proses regulasi dan kredensial inilah yang biasa disebut dengan legislasi keperawatan yang meliputi akreditasi, registrasi, lisensi dan sertifikasi bagi tenaga keperawatan agar tetap terjamin mutu layanan dan perlindungan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

3. Beberapa issu dalam pemberlakukan Kepmenkes 1239 tahun 2001 • Kepmenkes 1239 Th. 2001 hanya merupakan registrasi administrasi yang tidak mempunyai kekuatan untuk meningkatkan mutu kompetensi perawat • Batasan perawat yang belum jelas sesuai jenjangnya. • Belum semua daerah memberlakukan secara benar dan menyeluruh untuk semua perawat yang bekerja atau akan bekerja dan tidak ada sanksi yang jelas, bagaimana bila tidak registrasi (SIP) dan bekerja • Belum ada konsistensi antara aturan dan pelaksanaan dan bagaimana sanksi bagi institusi pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawata yang tanpa SIP • Masih banyak aturan yang belum jelas baik tentang tindakan keperawatan, definisinya, seperti belum jelasnya definisi perawat yang seperti apa, praktek keperawatan yang bagaimana perorangan dan kelompok, kewenangan praktek keperawatan yang masih sempit, sistem pendelegasian belum ada • sampai saat ini belum ada pengaruh pemberlakukan Kepmenkes ini terhadap perlindungan perawat dan masyarakat • Belum maksimalnya pengawalan terhadap pemberlakuan Kepmenkes, karena dalam pelaksanaan dan pembinaan Kepmenkes tersebut tidak melibatkan organisasi profesi keperawatan yang notabene yang memiliki profesi keperawatan • perlu suatu bentuk aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Praktek keperawatan, bila keperawatan merupakan profesi yang profesional.

4. Siapa seharusnya pemberi Lisensi : • Lisensi merupakan suatu bentuk yang khusus dari suatu sistem kredensial yang merupakan aspek legal, lisensi merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh suatu badan independen (seperti organisasi profesi) berupa penerbitan/pembuatan surat ijin praktek bagi tenaga keperawatan yang akan melakukan praktek pelayanan keperawatan sesuai dengan standard profesi yang diharapkan diberbagai tatanan pelayanan kesehatan. Sehingga dikatakan pula sebagai pemberian kewenangan kepada seorang perawat yang sudah terregistrasi. Jadi yang harus memberikan lisensi adalah Organisasi profesi yang Independen (seperti PPNI).

5. Sedangkan uji untuk memperoleh registrasi berlaku Lokal dan diberlakukan secara Nasional. • Ini akan sangat beralasan bahwa dalam memperoleh registrasi adalah dimana tempat perawat berdomisili, hal ini untuk mempermudahkan proses memperoleh registrasi dengan cepat dan mudah, • yang penting diperhatikan adalah bagaimana mempersiapkan bentuk acuan atau pedoman registrasi yang terstandar secara Nasional • Pemberlakukan registrasi ini seharusnya diakuai secara Nasional karena semua bentuk standar kompetensi untuk menjadi perawat telah ada dan sama yaitu yang dibuat oleh organisasi profesi.

6. Uji untuk memperoleh registrasi berlaku nasional. Dengan alasan : untuk mengangkat citra profesionalisme perawat dimata profesi lain, semua perawat di Indonesia ini harus punya kompetensi yang sama. Dan dapat membantu perawat itu sendiri dalam hal kemudahan ( waktu, dana, stres ) mendapatkan pekerjaan jika berpindah tempat tinggal atau ingin mendapatkan pekerjaan di daerah lain.

7. Berapa lama waktu untuk perpanjangan registrasi? • Waktu yang dibutuhkan untuk perpanjangan izin dewasa ini adalah 5 tahun, mengingat semua poroses perizinan membutuhkan biaya, apalagi bila ditambahlagi dengan ujian, maka beban biaya yang harus tanggung perawat menjadi berat dan tidak sebanding dengan reward atau pendapatan yang mereka peroleh.. Untuk tidak membebani perawat maka hendaknya ujian dan berbagai bentuk perizinan, pembiayaannya dibebankan kepada Negara.

8. Untuk kedepannya sebaiknya registrasi perawat itu dilakukan setiap 2 tahun, dengan alasan pesatnya kemajuan tehnologi terutama di bidang kedokteran yang tentunya akan sangat berpengaruh kepada perawat sebagai mitra kerja dokter. Sebagai tenaga profesional tentu perawat tidak boleh ketinggalan dalam hal penguasaan terhadap perkambangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

9. Apa saja syarat melakukan perpanjangan registrasi? Untuk itu secara ideal ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya: • Lulus ujian nasional untuk jenis registrasi dan lisensi tertentu. • Memiliki sertifikat terbaru (6 bulan terakhir) yang mendukung dikeluakannya izin atau lisensi tertentu • Memenuhi kum (SKP) tertentu yang telah ditetapkan, yang diperoleh berdasarkan kinerja, pendidikan dan latihan serta penelitian. ( PPNI perlu menetapkan SKP ) • Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. • Tidak pernah melakukan pelanggran standar praktek, kode etik dan pelanggaran hukum.

10. Rekomendasi • Perlunya standar profesi dan standar kompetensi yang jelas dan berlaku secara Nasional • Perlunya dibentuk suatu organisasi profesi yang independen, mandiri dan dapat menyerap aspirasi perawat profesional Indonesia • Segera diproses dan disyahkan Undang-Undang Praktik keperawatan di Indonesia, sebagai bentuk legalitas tertinggi dan jelas bahwa perawat merupakan profesi yang profesional • Seiring akan diterbitkannya Undang-Undang praktek keperawatan maka, perlu pengawalan secara baik dan benar terhadap arah dan perkembangan profesi keperawatan Indonesia

11. Penutup • Kepmenkes 1239 Th. 2001 hanya merupakan registrasi administrasi yang tidak mempunyai kekuatan untuk meningkatkan mutu kompetensi perawat • Batasan perawat yang belum jelas sesuai jenjangnya. • Belum semua daerah memberlakukan secara benar dan menyeluruh untuk semua perawat yang bekerja atau akan bekerja dan tidak ada sanksi yang jelas, bagaimana bila tidak registrasi (SIP) dan bekerja • Belum ada konsistensi antara aturan dan pelaksanaan dan bagaimana sanksi bagi institusi pelayanan kesehatan yang mempekerjakan perawata yang tanpa SIP

12. Masih banyak aturan yang belum jelas baik tentang tindakan keperawatan, definisinya, seperti belum jelasnya definisi perawat yang seperti apa, praktek keperawatan yang bagaimana perorangan dan kelompok, kewenangan praktek keperawatan yang masih sempit, sistem pendelegasian belum ada • sampai saat ini belum ada pengaruh pemberlakukan Kepmenkes ini terhadap perlindungan perawat dan masyarakat • Belum maksimalnya pengawalan terhadap pemberlakuan Kepmenkes, karena dalam pelaksanaan dan pembinaan Kepmenkes tersebut tidak melibatkan organisasi profesi keperawatan yang notabene yang memiliki profesi keperawatan • perlu suatu bentuk aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Praktek keperawatan, bila keperawatan merupakan profesi yang profesional.