1 / 14

Kebijakan Pengalihan Penyaluran D ana BOS melalui Transfer ke Daerah Tahun 2011

Kebijakan Pengalihan Penyaluran D ana BOS melalui Transfer ke Daerah Tahun 2011. Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia, Bappenas. Sosialisasi BOS, Kemdiknas, Jakarta, 29 Desember 2010. SISTEMATIKA. A. PENDAHULUAN

demetrius-porter
Download Presentation

Kebijakan Pengalihan Penyaluran D ana BOS melalui Transfer ke Daerah Tahun 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KebijakanPengalihanPenyaluran Dana BOS melalui Transfer ke DaerahTahun 2011 Nina Sardjunani Deputi Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia, Bappenas Sosialisasi BOS, Kemdiknas, Jakarta, 29 Desember 2010.

  2. SISTEMATIKA A. PENDAHULUAN B. DATA BOS TAHUN 2010 DAN PERKEMBANGANNYA C. SASARAN PELAKSANAAN BOS TAHUN 2011 D. LANDASAN PENGALIHAN DANA BOS E. MEKANISME PENYALURAN DANA F. MONITORING DAN EVALUASI

  3. A. PENDAHULUAN • RPJMN 2010-2014  pemantapan/ rasionalisasiBantuanOperasionalSekolah (BOS) merupakansalahsatukegiatanuntukmendukungfokusprioritaspeningkatankualitaswajibbelajarpendidikandasarsembilantahun yang merata. • BOS telah dilaksanakan sejak tahun 2005, untuk membebaskan biaya pendidikanpadasatuanpendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga siswa memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu sampai tamat (menyelesaikan SMP-MTs) dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

  4. B. DATA BOS TAHUN 2010 DAN PERKEMBANGANNYA • Tahun 2010, jumlah siswa sasaran BOS adalah 43,77 juta, masing-masing 37,59 juta siswa sekolah umum dan 6,18 juta siswa madrasah. Total alokasi dana BOS Rp 19,26 trilyun.

  5. C. SASARAN PELAKSANAAN BOS 2011 SASARAN DAN ANGGARAN TA.2011 • Tahun 2011 (APBN 2011), anggarandansasaran BOS adalah: a. Dana sebesarRp 16.812,0 miliarterdiridari: (a) Dana BOS sebesar Rp.16.266,0 miliar; (b) danacadangan Rp.545,9 miliar. b. Dana bantuanoperasionalsekolahtersebutuntuk 27.225.299 siswa SD/SDLB dan 9.529.170 siswa SMP/SMPLB.

  6. D. LANDASAN PENGALIHAN DANA BOS 1. RKP 2011, mekanisme penyaluran dana BOS direncanakan mengikuti pola desentralisasi dengan pertimbangan: (i) Sesuai dengan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah; dan (ii) Arah kebijakan RKP 2011 tentang Transfer Daerah: ..” pada tahun 2011 dana BOS yang selama ini dialokasikan melalui anggaran Kemendiknas, akan dipindahkan ke dana penyesuaian, dimana dana BOS tersebut akan disalurkan langsung dari kas Negara ke kas daerah, kemudian akan disalurkan ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD..”.

  7. D. LANDASAN PENGALIHAN DANA BOS lanjutan …. 2. Disepakati bahwa dana BOS nantinya akan dialihkan melalui mekanisme “transfer ke daerah” yaitu : (i) di dalam struktur APBN akan dimasukkan ke dalam kelompok Dana Penyesuaian; dan (ii) dana BOS akan dikirim dari kas Negara ke kas daerah, kemudian akan disalurkan ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD. 3. Rencana pengalihan dana Bos ke daerah pada dasarnya merupakan stimulus bagi daerah dan BUKAN PENGGANTI (substitute) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan.

  8. E. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN BOS 2011 • MelaksanakanManajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakanprosespendesentralisasikanprosesbelajarmengajarpadasatuanpendidikansertamengikutsertakanketerlibatanmasyarakat. • Meningkatkan tanggung-jawab pemda dalam pendanaan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan dasar 9 tahun tanpa memungut biaya. • Mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang tercermin dalam alokasi anggaran di Pusat dan Daerah • Penyaluran dana BOS ke sekolah dalambentukuangtunai (bukanbarang) dantepat waktu dan tepat jumlah.

  9. F. MEKANISME PENYALURAN DANA MEKANISME BOS 2010

  10. MEKANISME BOS 2011 SekolahSwasta PPKD: PejabatPengelolaKeuangan Daerah SKPD: SatuanKerjaPerangkat Daerah BUD: BendaharaUmum Daerah BPP: BendaharaPengeluaranPembantu PBPP: PembantuBendaharaPengeluaranPembantu (KepalaSekolah) 3a Dana BOS utk sekolah swasta dlm bentuk Hibah dituangkan dlm Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepala Daerah Menunjuk Pejabat KPA & BPP Menerbitkan SPM PPKD SKPD Pendidikan 5 KPA BUD 3b Menerbitkan SP2D 6 4 Mengajukan SPP Penetapan DPA-SKPD/ DPA-PPKD 2 Bank Persepsi BPP RekeningKasUmum Daerah BPP Dinas Pendidikan menerima Dana BOS dr BUD langsung ditransfer ke Sekolah Negeri 7 Verifikasi, Jumlah Siswa dr Kemdiknas Triwulanan: Jan & Okt 14 h kerja April & Juli 7 h kerja Sekolah Negeri/PBPP Prose Penyaluran Dana BOS (4 s/d 7) paling lama 7 h kerja 1 RekeningKasUmum Negara

  11. F. MONITORING DAN EVALUASI • Pemantauandanevaluasiteknispelaksanaan BOS perludilakukansecaraperiodikbersama-samaKemendiknas,Kemendagri, BAPPENAS danKemenkeu. Untukitu, perlu dibentuk FORUM antarlembaga terkaituntuk mengevaluasi, memonitor dan mensinergikan pelaksanaan BOS tahun2011 setiap 3 bulan. • Monitoring danEvaluasi program BOS melibatkanPemerintahPusat, PemerintahProvinsidanPemerintahKab/ Kota. • PenguatankapasitaspengeloladiPropinsi, Kab/ Kota akandilakukanuntukmenjaminkelancaranpenyelenggaraan BOS tahun 2011.

  12. Terima kasih 14

More Related