SOSIALISASI PROGRAM HIBAH KHUSUS PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN 2014

1. SOSIALISASI PROGRAM HIBAH KHUSUS PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN 2014 DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI PAKET HIBAH KHUSUS PAMSIMAS Jakarta, 26 Mei 2014

2. TUJUAN PROGRAM PAMSIMAS Untuk meningkatkan jumlah masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan,serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangkapencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunanberbasis masyarakat. 2

3. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS InisiatifPemerintahPusat AdopsidanPerluasan Program olehPemerintah Daerah Insentifbagikinerjadesa/kel Insentifbagikinerjakab/kota DUKUNGAN KEBERLANJUTAN DESA SASARAN BARU Pelaksanaan Sharing Program

4. HIBAH INSENTIF PAMSIMAS MAKSUD: Memberikan dana insentif kepada kabupaten pelaksana Pamsimasyang memilikimemilikikinerjapelaksanaan yang baik , memilikirencana pengembangan, pengarusutamaan dan perluasan pendekatan Pamsimas/ pemberdayaanmasyarakat (CDD), dankepadadesa Pamsimas yang memilikikinerjakeberlanjutan program yang baik; TUJUAN: HibahInsentifKabupaten/Kota (HIK): (1) perluasan program melalui pengarusutamaan & pengadopsian pendekatan CDD; dan (2) penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan & pembinaan pasca proyek; HibahInsentifDesa (HID) atauVillage Incentive Grants (VIG): (1) perluasan cakupanpelayanandan penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa; (2) mendukung inisiatif demand-supply sanitasi; (3) mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi;

5. KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAMS DESA PAMSIMAS 2008 – 2012 STATUS: 14 MEI 2014 TOTAL DESA = 6.838 DESA

6. KLASIFIKASI JUMLAH KAB./KOTA DENGAN KINERJA KEBERFUNGSIAN SPAMS 62 desa 320 desa Kabupaten tanpa desa tidak berfungsi

7. HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP) MAKSUD: Memberikan dana stimulan kepada kabupaten pelaksana Pamsimasyang tidak memperoleh Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dan memiliki rencanaoptimalisasi desa Pamsimas yang sudah tidak berfungsi/sebagian berfungsi guna meningkatkan kinerja keberlanjutan prasarana dan sarana SPAMS desa Pamsimas; TUJUAN: penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan & pembinaanpasca proyek; (2) perluasan cakupan pelayanan dan penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa; (3) mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi;

8. PRINSIP PROGRAM HKP • Pola kemitraan antara Pemerintah Kab/Kota dengan masyarakat dan Pemerintah Pusat. • Hibah Khusus menjadi dana pendamping (sebagai stimulan) bagi porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam perbaikan pelayanan air minum berbasis masyarakat. • Pakem memfasilitasi proses pemilihan desa/kelurahan penerima Hibah Khusus Pamsimas untuk diputuskan dan ditetapkan di tingkat kabupaten/kota. • Pagu dana Hibah Khusus adalah pagu tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, pagu dana Program Pamsimas Hibah Khusus untuk setiap desa/kelurahan ditentukan di tingkat kabupaten/kota.

9. HKP APBN sebagai dana stimulan, diberikan sebesar alokasi BLM APBD BESARAN ALOKASI DANA HKP MASYARAKAT 20% BLM APBD 40% BLM HKP BLM APBN 40% = + + Tidak ada batas nilai maksimum APBN

10. BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN HKP PAMSIMAS Nilai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) per desa adalah sesuai Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang disusun oleh masyarakat dalam proposal HKP. Bilamana terdapat perubahan dari proposal HIK, maka nilai RKM per desa dapat disesuaikan lebih lanjut namun tidak melebihi pagu BLM APBN per Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen CK. Komposisi pendanaan RKM yang berasal dari dana APBN dan APBD masing-masing sebesar 80%, dan kontribusi masyarakat sebesar 20% (in-cash senilai 4% atau dan in-kind senilai 16%). Bentuk kontribusi masyarakat secara in-kind seperti penyediaan material/bahan bangunan dan tenaga kerja. Penyaluran dana BLM dari APBN dan APBD dilakukan secara terpisah dilakukan setelah dana in-cash masyarakat tercatat dalam rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), dan disalurkan dalam 2 tahap (tahap-I sebesar 50% dan tahap-II 50%). Penyaluran dana BLM dari APBD harus dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan dana BLM APBN tahap-II. Bentuk Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) BLM HKP mengikuti format SPPB Hibah Insentif Kabupaten (lihat juknis HIK tahun 2013).

11. MEKANISME PENYALURAN DANA HKP

12. JENIS KEGIATAN PROGRAM HKP

13. KEWAJIBAN PEMERINTAH KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN HIBAH KHUSUS Penyediaan APBD untuk: CMU memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan FM HKP

14. Penjelasan Tata Cara Penyusunan Proposal Perjanjian Kerja samaPaket Pamsimas HKP Penilaian Proposal danPenetapanPenerimaHKP Pemasukan Proposal Pelaksanaan TAHAPAN PELAKSANAAN HKP 2014 11 Juli 10 Agustus 31 Agustus s/d 15 Des

15. KELENGKAPAN PROPOSAL HKP 2014 • SuratPernyataanBupati/Walikota, yang berisi: • Jumlahalokasi APBD untukmembiayai BLM, gaji & operasional FM-HKP, & BOP PakemdanAsosiasi SPAMS PerdesaanKab./Kota; • Kesediaanmenyampaikansalinan APBD/APBD-P yang telahmencantumkanalokasi ABPD untukpenyelenggaraan HKP; • Kesediaanmengikutipetunjukteknis HKP.

16. KELENGKAPAN PROPOSAL HKP 2014 • Proposal Desa HKP, yang berisi: • Data dasardesa/kelurahan • Data kondisisistempenyediaan air minum (SPAM): • Kondisi SPAM saatini • Kondisi SPAM yang diusulkan • Rencanabiayapembangunan (Fisikdan Non Fisik) • Lampiran: • Suratpengajuan proposal olehKepalaDesa • Suratpernyataandaritimpenyusun proposal • Petarencanapengembangan SPAM

17. KELENGKAPAN PROPOSAL HKP 2014 • Lampiran, yang sekurang-kurangnyamemuat: • SalinanPerda RPJMD atauPerbup RAD-AMPL; • SalinanBeritaAcaraVerifikasiNilai BLM HKP;

18. TATA CARA PENYUSUNAN PROPOSAL HKP • Masyarakat bersedia kontribusi 20%; • Masyarakat bersedia menerapkan tariff ‘O&M recovery’; • Bersedia menunjuk Kader AMPL; SOSIALIASI DESA SASARAN HKP (ASOSIASI/PAKEM/POKJA AMPL) • Difasilitasi oleh SKPD Kecamatan; • Formulir proposal desa sesuai format yang ditentukan dalam Juknis; PENYUSUNAN PROPOSAL DESA (TIM PENYUSUN PROPOSAL DESA) • Kesesuaian menu pemanfaatan HKP • Efisiensi biaya pembangunan SPAM per jiwa pemanfaat; VERIFIKASI DAN PEMERINGKATAN (ASOSIASI/PAKEM) PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HKP (POKJA AMPL) • Kesepakatan hasil verifikasi Pakem; • Evaluasi ketersediaan APBD; • Melengkapi dokumen proposal;

19. KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HKP • Komitmen penyediaan dana APBD TA. 2014 untuk: • Pembiayaan dana BLM • Pembiayaan gaji & operasional FM-HIK • Pembiayaan BOP Pakem dan Asosiasi • Effisiensi biaya pembangunan SPAM (biaya/jiwa) • Verifikasi proposal desa: • Kesesuaian usulan kegiatan fisik dan non fisik • Rencana peningkatan keuangan BPSPAMS

20. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN • Data desa dengan status ‘tidak berfungsi’ dan ‘sebagian berfungsi’ adalah berdasarkan SIM Pamsimas. • Alokasi dana APBD adalah untuk pembiayaan fasilitator HKP, BOP Pakem, dan pendamping BLM APBN. • Fasilitator HKP adalah fasilitator teknik sebanyak 1 orang untuk 1-3 desa. Lingkup tugas fasilitator HKP adalah sesuai dengan TOR fasilitator HIK(lampiran Juknis HIK tahun 2013). • Pelatihan fasilitator HKP akan diselenggarakan oleh CPMU Pamsimas setelah diterbitkannya Perjanjian Kerjasama HKP antara Pemerintah Kabupaten/Kota penerima HKP dengan Dit. PAM. • Format Surat Pernyataan Bupati, Surat Pernyataan Tim Penyusunan Proposal, dan Formulir Usulan Desa mengikuti format yang ditentukan. • Konsultasi penyusunan proposal dapat dilakukan melalui CMAC Pamsimas. • Batas waktu penyampaian proposal HKP tahun 2014 adalah 11 Juli 2014.