PERIHAL ORANG DALAM HUKUM

1. PERIHAL ORANG DALAM HUKUM Oleh: Nur Hudda Elhasani, SH,MM

2. PokokBahasan : II (kedua) • Sub PokokBahasan : • Orangdalamhukum • NaturlijkpersoondanRechtspersoon • Dewasa • Domisili • Tujuan : Setelahmempelajarimateripokokini, diharapkansaudaradapatmenjelaskan : • Orangdalamhukum • Berlakunyaseorangsebagaipembawahak • Orang-orang yang dianggapcakaphukum • BadanHukumsebagaisubyekhukum • Pentingnyadomisili

3. Orang (persoon) • Orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, yang artinya bahwa menurut hukum pada dasarnya setiap orang punya kewenangan dalam berhak atau mempunyai hak dan pada dasarnya setiap orang dapat/diperbolehkan melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan hak-haknya tersebut.

4. ORANG PRIBADI (NATURLIJKPERSOON) • Berlakunya seorang (Naturlijkpersoon) sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Bahkan untuk kepentingan yang bersangkutan berlakunya hak dapat dihitung surut sejak mulai orang itu berada dalam kandungan, asal yang bersangkutan dilahirkan hidup.

5. Batasanataskedudukanseorangsebagaipembawahak: • Dewasa: • menurutKUHPerd. setelahmencapaiumur 21 tahunatausudahkawin • menurut UU no.1 tahun 1974 usiakedewasaanadalah 18 thatausudahkawin • Tidakdibawahpengampuan(Curatele) • sakitingatan • pemborosberat satu-satunyaperbuatanperdata yang diperbolehkanadalahmembuatsuratwasiat (pasal 446 bagian 3 KUHPerd.) • PengampuaninisahapabilatelahdiputuskanolehPengadilanNegeridankeputusanitudimuatdalamBerita Negara.

6. CAKAP HUKUM (PS 1330 KUHPDT) • Untukdapatmelakukansuatuperbuatanhukumseseorangharuscakaphukum (pasal 1330 KUHPerd). • Yang termasuktidakcakaphukumadalah: • orang yang belumdewasa • mereka yang ditaruhdibawahpengampuan • perempuan (telahdicabutberdasarkan SEMA No.3/1963 yang sesuaidenganpasal 31 ayat 2 UU No.1/1974)

7. Rechtspersoon (Legal Entity) • Badanhukumadalahsalahsatusubyekhukumselaindariorangdewasa. Subyekhukumadalahsesuatu yang dapatataucakapmelakukanperbuatanhukumataumelakukantindakanperdataataumembuatperikatan. Badanhukumtersebutdapatmemilikihak-hakdanmelakukanperbuatan-perbuatanhukumsepertimanusia.

8. BADAN HUKUM (uu NO.3 TAHUN 1982) • Perusahaan Perorangan • Adalahperusahaan yang didirikanolehsatuorangpemodalataudapatdidirikanolehduaorangataulebihpemodal. • Berbedadengan Perusahaan Perseoranganadalahperusahaan yang didirikanolehsatuorang (seorang) pemodal.

9. Perseroan Terbatas • Adalahbadanhukum yang didirikanberdasarkanperjanjian, melakukankegiatanusahadengan modal dasar yang seluruhnyaterbagidalamsahamdanmemenuhipersyaratan yang ditetapkandalam UU No.1/1995 • Adalahperusahaannegaradalambentuk Perseroan Terbatas. PenatausahaandariperserodidesentralisasipadaMenkeu.

10. Perusahaan Firma • Adalahperusahaan yang didirikanolehbeberapapemodalsekaligusbertanggungjawabsecaratanggungrentenguntukkeseluruhan (pasal 16 s/d pasal 35 KUHD). • Perusahaan Komanditer • Adalahsamadenganperusahaan firma hanyaberbedadalamadaatautidakadanyapemodalkomanditer. • Pemodalkomanditeradalahpemodal yang hanyamemasukkanmodalnyasajatanpaikutbekerjaataumengurusperusahaan.

11. Koperasi • Adalahusaha yang kegiatannyaberdasarkanprinsipkoperasisekaligusgerakanekonomirakyat yang berdasarkanatasazaskekeluargaan (UU No.25/1992). • BUMN • PERJAN • Adalahperusahaannegara yang merupakanbagiandariDepartemen/DirektoratJenderal/DirektoratatauPemerintah Daerah. • PERUM • Adalahsuatubadanhukumtersendiridanberusahadibidangpenyediaanpelayananbagikemanfaatanumumdisampingmendapatkankeuntungan. • PERSERO • Adalahperusahaannegaradalambentuk Perseroan Terbatas. PenatausahaandariperserodidesentralisasipadaMenkeu.

12. Domisili • Domisiliberartitempattinggalseseorang yang dapatdicari. Setiaporang/badanhukumharusmempunyaidomisili yang biasanyadinyatakandengan KTP/KartuPengenal. • Bagiorang yang tidakmempunyaitempattinggaltertentu, domisilidianggapberadaditempatiaberada. Domisilibisajugadipilihataskesepakatanduapihak yang mengadakanperikatan, gunamemudahkanpihakpenggugatbilasampaiterjadiperkaradimuka hakim. • Kegunaandomisiliadalahuntukmenetapkanbeberapahalmisalnya: • dimanaseseorangharuskawin • dimanaseseorangharusdipanggil/dihadapkandimuka hakim • pengadilannegerimana yang berkuasaterhadapseseorang, dsb.

13. PERSEROAN TERBATAS • Perseroan terbatas menjadi badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman. • Sebelum pengesahan maka suatu perseroan terbatas bukanlah subyek hukum, karena itu PT tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mengikatkan dirinya sebagai suatu pihak dalam perjanjian.

14. Tata carapendirian PT • Membuat akta pendirian dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia • Akta pendirian harus disahkan oleh menteri kehakiman • Akta pendirian beserta surat pengesahan harus didaftarkan dalam daftar perusahaan • Akat pendirian beserta surat pengesahan harus diumumkan dalam tambahan berita negara RI

15. Hapusnya Status BadanHukum PT • Status Badan Hukum PT menjadi hapus apabila suatu PT tersebut bubar oleh karena: • keputusan RUPS • jangka waktu berdirinya berakhir • penetapan pengadilan

16. jiKA PT MERUGI • PT yang mengalami kerugian sebesar 50% maka kerugiannya ini harus didaftarkan di panitera PN dan diumumkan dalam Berita Negara, sedangkan bila kerugiannya itu mencapai 75% maka demi hukum PT tersebut bubar dan sejak itu maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung renteng atas segala perikatan yang masih dilakukannya.

17. TanggungJawabSecaraTanggungRenteng • Perikatantanggungrentengantarkredituradalahperikatan yang krediturnyaterdiridaribeberapaorangdanmasing-masingkrediturnyaberhakmenuntutseluruhhutangmeskipunperikatanitudapatdibagidanpembayarankepadasalahsatukrediturmembebaskandebiturdaritanggungjawabnyakepadasemuakreditur. • Perikatantanggungrentengantardebituradalahperikatan yang debiturnyaterdiridaribeberapaorangdanmasing-masingdebituritudapatdituntutuntukkeseluruhanutangdandebiturtersebuttidakdapatmintautangnyadipecahatautidakdapatmembayarhanyabagiannyasaja.

18. PerbuatanHukumSebelumSahnya PT Bahwaperbuatanhukum yang dilakukanolehparapendiriuntukkepentingan PT, sebelum PT tersebutdisahkanatausebelummenjadibadanhukum, mengikat Perseroan Terbatassetelah PT tersebutmenjadibadanhukum, bila: • PT secarategasmenyatakanmenerimasemuaperjanjian yang dibuatolehpendiriatauorang lain yang ditugaskanpendiridenganpihakketiga. • PT secarategasmenyatakanmengambilalihsemuahakdankewajiban yang timbuldariperjanjian yang dibuatpendiriatauorang lain yang ditugaskanpendiri, walaupunperjanjiantidakdilakukanatasnama PT itu. • PT mengukuhkansecaratertulissemuaperbuatanhukum yang dilakukanatasnama PT itu.

19. Penggabungan (Merger) Adalahpenggabungandariduabadanusahaataulebihdengancaratetapmempertahankanberdirinyasalahsatubadanusahadanmelikuidasibadanusahalainnya yang menggabung.

20. penggabungan(Merger): • Horizontal Merger Penggabunganantaraperusahaan-perusahaan yang sejenisproduknya • Vertical Merger Penggabunganantaraperusahaanpelanggandenganperusahaanpenjualnya • Down Stream Merger Perusahaan indukmengabungkandirikeperusahaananaknyadan yang adatinggalperusahaananaknya • Up Stream Merger Perusahaan anakmengabungkandirikeperusahaaninduknyadan yang adatinggalperusahaaninduknya

21. Peleburan(Consolidation): • Adalahpenggabungandariduaataulebihbadanusahadengancaramendirikanbadanusahabarudanmelikuidasisemuabadanusaha yang bergabungtersebut • Beda antarapeleburandanpenggabunganyakni: Dalampenggabungantidakdidirikanperseroan yang barutetapisalahsatuperseroan yang lama tetapdipertahankanuntukmenampungataumeyerapperseroanlainnya. Dalampeleburandidirikanperseroan yang barudansemuaperseroan yang lama dibubarkanuntukdileburdalamsuatuperseroan yang baru.

22. Pengambilalihan(Acquisition) • Pengambilalihan dapat dilakukan melalui pengambilan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. • Pengendalian ini artinya adalah kekuasaan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan, kecuali dalam hal kekuasaan tersebut semata-mata akibat kedudukan resmi di dalam perusahaan tersebut.