1 / 17

Hukum Tentang HAM Aspek HTN

Hukum Tentang HAM Aspek HTN. BUDAYA, AGAMA, FILSAFAT. AKAR HAM. Alasan HAM menjadi kajian HTN 3 generasi HAM; Kewajiban Negara terhadap HAM; Hak Perempuan sebagai HAM; Beberapa Contoh Pengaturan HAM Nasional ; Mekanisme Kelembagaan Penegakan HAM. Lingkup Pembahasan.

tasha
Download Presentation

Hukum Tentang HAM Aspek HTN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HukumTentang HAM Aspek HTN

  2. BUDAYA, • AGAMA, • FILSAFAT AKAR HAM

  3. Alasan HAM menjadikajian HTN • 3 generasi HAM; • Kewajiban Negara terhadap HAM; • HakPerempuansebagai HAM; • BeberapaContohPengaturan HAM Nasional; • MekanismeKelembagaanPenegakan HAM. LingkupPembahasan

  4. Teori hak kodrati (natural rights theory) bermula dari teori hukum kodrati ( natural law theory) • dari Thomas Aquinas, Grotius memutus asal usulnya menjadi produk sekuler yang rasional • Pasca renaissance, John Locke: pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Melandasi revolusi Inggris, AS, dan Perancis, abad-17 dan 18. filosofis

  5. Locke: “The Second Treatise of Civil Government and Letter Concerning Toleration”: semua indovidu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. • Melalui kotrak sosial, hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Filosofis….

  6. Jeremy Bentham: utilitirianism: • hakkodratitdkdapatdiverifikasi • Hakadalahanakkandungdarihukum yang tidakpunya ayah Jhon Austin: positivism: satu-satunyahukum yang sahih: perintahdari yang berdaulat. Kelsen: pembedaanhakdasardanhakhukum • Tantanganinitidakmembuatteorihakkodratidilupakanorang; • Tampillagimenjelang, selama PD II Tantanganteorihak-hakkodrati

  7. 1. Konstitusionalism; Pandangan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dan sekaligus melindungi hak-hak dasar individu • Hakkodrati/Hakasasi • Hakhukum • Hakkonstitusional 2. MateriMuatanKonstitusi; Sri Soemantri • Jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara; • Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. 3. Salahsatudefinisi HTN; Van der Pot; Peraturan-peraturan yang menentukanbadan‑badan yang diperlukansertawewenangnyamasing-masing, hubungannyasatudengan yang lainnyadalamhubungannyadenganindividu‑individu. (dalamkegiatannya) Alasan HAM menjadikajianHTN

  8. RUANG LINGKUP

  9. Traditional rights; • Absolute dan immediate; • Perlindungan dan penghormatan; • Act by commission; • Justiciable; • ICCPR, diratifikasi dengan UU No. 12/2005 Haksipol

  10. Peran negara aktif; • Pemenuhan; • Act by ommission; • Justiciable (class action) • ICESCR, UU 11/2005. Hakekosob

  11. To respect; • To protect; • To fulfill. Kewajiban Negara terhadap HAM;

  12. Ketersediaan (avaibility); • Keterjangkauan (accessibility); • Penerimaan (acceptability); • Kebersesuaian (Adaptability). Indikator

  13. Meniadakanaturan yang sangatpentingbagipemenuhanhakekosob; • Adanyaperlakuandiskriminatif; • Mengeluarkanaturan/kebijakan yang menambahpelanggaran ham; • Pemotonganrelokasianggaran yang berakibattidakdinikmatinyahak-hakekosobsepertiperalihanbiayapendidikandasaruntukpembelanjaanmiliter PanduanMaastrich: pelanggaran by commission (khususnyaekosob)

  14. Kegagalannegarauntukmelakukanlangkah-langkah yang diperlukan; • Kegagalanmengubahataumencabutaturan yang sungguh2 tidakkonsistendengankewajibannegara; • Kegagalanmelaksanakanaturan/ memberlakukankebijakan yang diperuntukkanbagipemenuhanhakekosob; • Kegagalanmengaturpihakketiga (termasuk modal) agar mencegahpelanggaranhakekosob; • Kegagalannegaramemperhitungkanaspekhakekosobdalammembuatperjanjianinternasional. Negara sebagaipenjaminpencegahanpelanggaranolehpihakketiga. PanduanMaastrich: pelanggaran by omission (khususnyaekosob)

  15. Latarbelakang: • dikotomiwilayahprivatdanpublik; • Interpretasi agama; • Kebijakannegara yang tidakmenguntungkanperempuan b. Langkah • Affirmative actionsebagaibentukdiskriminasipositif HakPerempuansebagai HAM;

  16. BeberapaContohPengaturan HAM Nasional;

  17. MekanismeKelembagaanPenegakan HAM.

More Related