Hukum Tentang HAM Aspek HTN

1. HukumTentang HAM Aspek HTN

2. BUDAYA, • AGAMA, • FILSAFAT AKAR HAM

3. Alasan HAM menjadikajian HTN • 3 generasi HAM; • Kewajiban Negara terhadap HAM; • HakPerempuansebagai HAM; • BeberapaContohPengaturan HAM Nasional; • MekanismeKelembagaanPenegakan HAM. LingkupPembahasan

4. Teori hak kodrati (natural rights theory) bermula dari teori hukum kodrati ( natural law theory) • dari Thomas Aquinas, Grotius memutus asal usulnya menjadi produk sekuler yang rasional • Pasca renaissance, John Locke: pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Melandasi revolusi Inggris, AS, dan Perancis, abad-17 dan 18. filosofis

5. Locke: “The Second Treatise of Civil Government and Letter Concerning Toleration”: semua indovidu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. • Melalui kotrak sosial, hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Filosofis….

6. Jeremy Bentham: utilitirianism: • hakkodratitdkdapatdiverifikasi • Hakadalahanakkandungdarihukum yang tidakpunya ayah Jhon Austin: positivism: satu-satunyahukum yang sahih: perintahdari yang berdaulat. Kelsen: pembedaanhakdasardanhakhukum • Tantanganinitidakmembuatteorihakkodratidilupakanorang; • Tampillagimenjelang, selama PD II Tantanganteorihak-hakkodrati

7. 1. Konstitusionalism; Pandangan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dan sekaligus melindungi hak-hak dasar individu • Hakkodrati/Hakasasi • Hakhukum • Hakkonstitusional 2. MateriMuatanKonstitusi; Sri Soemantri • Jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara; • Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; • Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. 3. Salahsatudefinisi HTN; Van der Pot; Peraturan-peraturan yang menentukanbadan‑badan yang diperlukansertawewenangnyamasing-masing, hubungannyasatudengan yang lainnyadalamhubungannyadenganindividu‑individu. (dalamkegiatannya) Alasan HAM menjadikajianHTN

8. RUANG LINGKUP

9. Traditional rights; • Absolute dan immediate; • Perlindungan dan penghormatan; • Act by commission; • Justiciable; • ICCPR, diratifikasi dengan UU No. 12/2005 Haksipol

10. Peran negara aktif; • Pemenuhan; • Act by ommission; • Justiciable (class action) • ICESCR, UU 11/2005. Hakekosob

11. To respect; • To protect; • To fulfill. Kewajiban Negara terhadap HAM;

12. Ketersediaan (avaibility); • Keterjangkauan (accessibility); • Penerimaan (acceptability); • Kebersesuaian (Adaptability). Indikator

13. Meniadakanaturan yang sangatpentingbagipemenuhanhakekosob; • Adanyaperlakuandiskriminatif; • Mengeluarkanaturan/kebijakan yang menambahpelanggaran ham; • Pemotonganrelokasianggaran yang berakibattidakdinikmatinyahak-hakekosobsepertiperalihanbiayapendidikandasaruntukpembelanjaanmiliter PanduanMaastrich: pelanggaran by commission (khususnyaekosob)

14. Kegagalannegarauntukmelakukanlangkah-langkah yang diperlukan; • Kegagalanmengubahataumencabutaturan yang sungguh2 tidakkonsistendengankewajibannegara; • Kegagalanmelaksanakanaturan/ memberlakukankebijakan yang diperuntukkanbagipemenuhanhakekosob; • Kegagalanmengaturpihakketiga (termasuk modal) agar mencegahpelanggaranhakekosob; • Kegagalannegaramemperhitungkanaspekhakekosobdalammembuatperjanjianinternasional. Negara sebagaipenjaminpencegahanpelanggaranolehpihakketiga. PanduanMaastrich: pelanggaran by omission (khususnyaekosob)

15. Latarbelakang: • dikotomiwilayahprivatdanpublik; • Interpretasi agama; • Kebijakannegara yang tidakmenguntungkanperempuan b. Langkah • Affirmative actionsebagaibentukdiskriminasipositif HakPerempuansebagai HAM;

16. BeberapaContohPengaturan HAM Nasional;

17. MekanismeKelembagaanPenegakan HAM.