280 likes | 708 Views
PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DI PERGURUAN TINGGI Gorontalo , 02 Februari 2010. Edward UP Nainggolan Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan. BLU bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan,
E N D
PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU DI PERGURUAN TINGGI Gorontalo , 02 Februari 2010 Edward UP Nainggolan Kanwil XXVI Ditjen Perbendaharaan
BLU bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, melakukan kegiatan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel • Pendapatan dapat digunakan lansung • Manajemen business like • Enterprising the government • Performance oriented Fleksibilitas Keuangan • Praktek bisnis yang sehat • Pegawai PNS dan profesional non PNS • Akuntabel dan transparan • Eliminasi kegiatan off budget Tata Kelola yang Baik • Tidak mencari keuntungan • Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan • Peningkatan akses oleh masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik Investor Lain-lain Stakeholders Pegawai Pemerintah Masyarakat
Keuangan Pemda dengan Keuangan BLU PP 23/2005/ PerMenkeu APBN Alokasi APBN RBA BLU RKA/APBN konsolidasi Dana APBN SPM • Pelaksanaan • Anggaran: • Pendapatan • Belanja • Pengelolaan kas • Pengadaan brg/jasa • Pengelolaan utang • Piutang • investasi Pelaksanaan APBN DPR Bukti2 SPM Pengesahan LK Pertanggungjawaban APBN Pendapatan Operasional BLU LK SAK LK SAK Pertanggungjawaban LK Pempus SAP accountability LK APBN
IMPLEMENTASI PKBLU • Perencanaan dan Penganggaran • Penyusunan Dokumen Anggaran • Pengelolaan kegiatan dan keuangan. • Pengesahan Pendapatan dan Belanja. • Akuntansi dan Pertanggungjawaban
RBA • RBA merupakan dokumen penganggaran BLU sebagai pengganti RKA KL yang disusun mengacu kepada Renstra BLU. • RBA merupakan dasar pelaksanaan kegiatan BLU • RBA memuat seluruh program/kegiatan, output, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas • Penerimaan BLU uang masuk yang tidak merupakan pendptn, mis, penerimaan pinjaman dalam APBN Penerimaan Pembiayaan.
RBA…(2) • Pendapatan BLU terdiri dari: • Pendapatan layanan Pendapatan Jasa Layanan RS (APBN) • Pendapatan hibah- Pendapatan Hibah terikat atau Pendapatan Tidak terikat (APBN) • Pendapatan dari kerja sama pendapatan dari hasil kerjasama BLU • Hasil usaha lainnya (termasuk pendapatan jasa keuangan, penjualan aset tetap dan pendaptan sewa pdptn jasa penyediaan barang dan Jasa Lainnya • Penerimaan anggaran dari APBN • Pengeluaran BLU pengeluaran pembayaran pokok utang, dlm APBN pengeluaran pembiayaan.
RBA…(3) • Belanja BLU, terdiri dari seluruh belanja sesuai dengan jenis belanja PTN dalam APBN terdiri dari: • Belanja Barang gaji dan tunjangan (PNBP), belanja jasa, belanja jasa, perjalanan, penyediaan brng, belanja pengembangan SDM. • Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya (software) aset tetap tercatat di SIMAK BMN dan Neraca • RBA berisi ambang batas tidak memperhitungkan belanja dari APBN dan saldo awal. • RBA dilampiri ikhtisar RBA bahan untuk mengabungkan ke RKA KL
Penyusunan RBA • Selesai dibuat sebelum penyusunan RKA K/L Kemendiknas. • Pengajuan dari seluruh unit dibahas di keuangan. • RBA diajukan kepada Mendiknas sesudah ditandatangani oleh Dirut dan diketahui Dewas, atau pejabat yang ditunjuk Mendiknas. • RBA dibahas di DJA kemudian dimasukkan ke RKA KL Kemendiknas dan APBN. • RBA disesuaikan dengan Perpres APBN menjadi RBA Defenitif yang ditanda tangani Rektor, diketahui dewas dan disetujui oleh Mendiknas.
DIPA BLU • DIPA dasar untuk menarik dana APBN dan mensahkan pendapatan dan belanja BLU. • DIPA berisikan saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas dan ambang batas. • Jenis pendapatan, belanja, pembiayaan sesuai dengan BAS dan APBN.
Revisi DIPA BLU • Revisi RM sesuai ketentuan yang berlaku. • Revisi DIPA bersumber dari PNBP cukup di Kanwil DJPBN paling lambat satu bulan sebelum berakhir tahun anggaran, terkait: • Penambahan/pengurangan pagu, perubahan/pergesaran program/kegiatan jenis belanja. • Belanja BLU melampaui ambang batas. • Penggunaan saldo awal kas yang blm tercantum dalam DIPA. • Tidak perlu revisi, cukup revisi RBA Definitif terkait: • Tidak merubah program/kegiatan dlm APBN. • Pergesaran akun dalam satu jenis. • Perubahan Belanja BLU dalam ambang batas.
Mekanisme Penerimaan Pendapatan Pendapatan dari Unit-Unit LAP. OPERASIONAL DAN NERACA DirekturKeuangan RekInduk BendaharaPengeluaran/Rekpengeluaran BendaharaPenerimaan/Rekpenerimaa Transaksipengeluaran LAPORAN ARUS KAS LAP. OPERASIONAL DAN NERACA
MEKANISME PENCAIRAN DANA-KONTRAKTUAL DIR Keu Pimpinan Unit/ Direkrotat SPM Verifikasi SP2D Bank SPP Pelaksana Kegiatan FIHAK III
PROSES PENCAIRAN DANA UP Direktur Keuangan Pimpinan Unit/ Direktorat SPM-UP SPJ Verifikasi SP2D SPJ SPP-UP Pemegang UP UANG BANK
Pengeluaran Kas • Kekuasaan tertinggi pengeluaran pada rektor sehari-hari dilaksanakan oleh Karo Adm. Keuangan • Dekan, pimpinan pascasarjana, pimpinan unit (lemlit) merupakan “pengguna anggaran”. • Karo keuangan dapat memberikan: • uang muka/kas bon kepada direktorat/unit lain sebesar yang ditetapkan. • penggantian uang muka/kas bon dilakukan setelah menerima pertanggungjawaban dari fakultas/unit. • Akhir tahun, semua uang muka harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan ke Direktur Keuangan. • Saldo kas BLU adalah semua kas yang dimiliki oleh Universitas termasuk uang muka/kas bon yang belum disetor oleh fakultas/unit.
Pengelolaan Kas • Rekening dibuka di bank umum oleh pimpinan BLU dilaporkan ke Dirjen Perbendaharaan/KPPN. • Cash management dilakukan untuk saldo kas BLU dengan ketentuan: • Tidak mengganggu likuiditas • Bebas resiko penurunan nilai. • Memberikan return yang lebih tinggi
Pengelolaan Piutang • Piutang hak BLU yang dpt dinilai dengan uang, yang belum dibayar pihak lain sebagai akibat perjanjian atau akibat lain yang sah. • Piutang BLU dikelola dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. • BLU wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang: • Prosedur dan persyaratan pemberian piutang • Penatausahaan dan akuntansi piutang • Tata cara penagihan piutang • Pelaporan piutang
Penghapusan Piutang • Dua penghapusan piutang: • Penghapusan mutlak ketentuan umum piutang. • Penghapusan bersyarat penghapusbukuan tapi tetap ditagih • Persyaratan penghapusan bersyarat piutang BLU: • Telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN • Dilengkapi daftar nominatif para penangung utang, • Besar piutang yang dihapuskan, dan • Surat pernyataan PSBDT dari PUPN
Penghapusan Piutang (2) • Penghapusan piutang dilakukan dengan surat keputusan pemimpin BLU dengan persyaratan sebagai berikut: • Sampai dengan Rp 200 Jt oleh pemimpin BLU • 200 jt s.d 500 jt oleh pemimpin BLU dengan persetuan Dewas • Diatas 500 jt sesuai ketentuan yang berlaku • Surat keputusan penghapusan piutang disampaikan kepada: • Menkeu c.q Dirjen KN • Dirjen Perbendaharaan
Pengadaan Barang Jasa • Sesai dengan Permenkes • Pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan BLU. • Pengadaan barang/jasa BLU menganut prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisinis yang sehat. • Pengadaan barang/jasa dilakukan Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLU • Panitia pengadaan dapat berbentuk Tim/Unit tersendiri yang personilnya memahami tata cara pangadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan.
Pengelolaan Pinjaman • BLU dapat melakukan pinjaman: • Pinjaman jangka pendek • Pinjaman jangka panjang • Saat ini, telah diatur pinjaman jangka pendek: • Pinjaman jk pendek untuk menutup mismatch aliran kas masuk dgn pengeluaran kas dalam satu tahun. • Untuk kebutuhan operasional • Kegiatan yang didanai telah ada dalam RBA. • Kegiatan mendesak/tidak dapat ditunda • Kas tidak mencukupi/memadai untuk mendanai • Pinjaman jk pendek semuanya tidak melebihi 15% dari pendapatan BLU (diluar APBN dan Pendapatan Hibah Terikat) • Pinjaman dengan perjanjian pinjaman • Pembayaran pinjaman tanggungjawab BLU
Pertanggungjawaban Bendahara • Bendahara wajib melakukan pembukuan bendahara yang terdiri dari BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran. • KPA wajib: • Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan kesesuaian saldo buku dan saldo kas • Melakukan rekonsilaiasi internal antara pembukuan bendahara dengan LK UAKPA sebelum rekonsiliasi dengan KPPN • Pemeriksaaan dan rekonsiliasi dituangkan BAP dan Rekonsiliasi • PPK wajib melakukan pemeriksaan kas BPP sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan yang dituangkan dalam BAP untuk meneliti kesesuaian saldo buku dgn saldo kas.
Penyusunan Laporan Keuangan • Seluruh pendapatan dan belanja BLU harus dimasukkan dalam LK melalui SPM pengesahan bagaimana yang tidak disahkan KPPN??? • LK yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. bagaimana jika belum ada SAK??? • Unsur laporan keuangan BLU yaitu Laporan Operasional, Neraca, LAK, CaLK yang disertai dengan Laporan Kinerja • Rekonsiliasi dengan KPPN sekali triwulan • LK tahunan berbasis SAP direviu sebelum dikirim ke entitas pelaporan oleh SPI, atau APIP K/L
Prasyarat Satker Dalam Implementasi BLU • Tekad untuk meningkatkan kinerja BLU bukan mengejar fleksibilitas. • Mempunyai enterpreneurship/enterprising the government. • Kualitas SDM yang memadai • Membangun tatakelola yang baik • Setiap fakultas/unit memahami konsep PK BLU.
Pembenahan Tahun 2010 • Penyempurnaan SOP • Pembentukan Dewas dan SPI • Pembenahan pelayanan perguruan tinggi yaitu Tri Dharma PT • Pembenahan SDM di bidang keuangan termasuk di fakultas/unit
TERIMA KASIH KONTAK: Edward UP Nainggolan Hp:081387380577 Email: debono_debono@yahoo.com