1 / 40

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Oleh: Drs. Darmawang, M. Kes. Fakultas Teknik UNM

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Oleh: Drs. Darmawang, M. Kes. Fakultas Teknik UNM. PENDAHULUAN. Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) : K eadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan Lingkungan Kerja Sifat Pekerjaan Cara Kerja Proses Produksi

dreama
Download Presentation

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Oleh: Drs. Darmawang, M. Kes. Fakultas Teknik UNM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Oleh: Drs. Darmawang, M. Kes. Fakultas Teknik UNM

  2. PENDAHULUAN • Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) : • Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan • Lingkungan Kerja • Sifat Pekerjaan • Cara Kerja • Proses Produksi • Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja • Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja

  3. Tujuan K3 • MencegahKecelakaanKerja: • Peledakan • Kebakaran • Pencemaranlingkungan • Mencegah PenyakitAkibatKerja • Kurang gizi • Kelelahan • Stress • Meningkatkanproduktivitaskerja

  4. Pengertian Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 : • Promosi dan pemeliharaanderajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan; pencegahangangguan kesehatanpada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka; perlindungan pekerjadalam pekerjaan dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan; penempatan dan pemeliharaan pekerjadalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaannya.

  5. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi • UU D Tahun 1945 • UU No. 1 Tahun 1970 tentangKeselamatanKerja • UU No. 3 Tahun 1992tentangJaminanSosialTenagaKerja • UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan • PP No. No. 7 tahun 1973 tentangPengawasanAtasPeredaran, PenyimpanandanPenggunaanPestisida. • PP No. 14 tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program JaminanSosialTenagaKerja • Kepres R.I No. 22 tahun 1993tentangPenyakit Yang TimbulKarenaHubunganKerja 8. PMP No. 7 Tahun 1964 tentangSyaratKesehatan, Kebersihan, Serta PeneranganDalamTempatKerja

  6. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja 9. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976tentangKewajibanLatihanHiperkesBagiDokter Perusahaan 10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979tentangKewajibanLatihanHiperkesBagiParamedis Perusahaan. 11. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980tentangPemeriksaanKesehatanTenagaKerjaDalamPenyelenggaraanKeselamatanKerja 12. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981tentangKewajibanMelaporPenyakitAkibatKerja 13. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentangPelayananKesehatanKerja.

  7. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja 14. Permenaker No. Per. 03/Men/1986 tentangKeselamatan Dan KesehatanKerja Di TempatKerja Yang MengelolaPestisida 15. Permennaker No. Per. 03/Men/1985 tentangKeselamatandanKesehatanKerjaPemakaianAsbes 16. Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003tentangPedoman Diagnosis Dan PenilaianCacatKarenaKecelakaan Dan PenyakitAkibatKerja 17. Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004tentangPencegahandanPenanggulangan HIV/AIDS diTempatKerja. 18. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979tentangPengadaanKantindanRuangMakan 19. SE. DirjenBinawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang MengelolaMakananBagiTenagaKerja 20. KepdirjenBinwasnaker No. Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentangPetunjukTeknisPenyelenggaraanPelayananKesehatankerja

  8. DASAR HUKUM UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiapwarganegaraberhakataspekerjaandanpenghidupan yang layakbagikemanusiaan UU No.14 Tahun 1969 tentangKetentuan-ketentuanPokokMengenaiketenagakerjaan Pasal 3 Tiaptenagakerjaberhakataspekerjaandanpenghasilan yang layakbagikemanusiaan Pasal 9 Tiaptenagakerjaberhakmendapatperlindunganataskeselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaanmorilkerjasertaperlakuan yang sesuaidenganmartabatmanusiadan moral agama Pasal 10 Pemerintahmembinanormaperlindunggantenagakerja yang meliputinormakeselamatankerja, normakesehatankerja, normakerja, pemberiangantikerugian, perawatandanrehabilitasidalamhalkecelakaankerja

  9. PENGERTIAN UU NO. 1 TAHUN 1970 Secara Etimologis : Secara Filosofi : Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera Memberikanupayaperlindungan yang ditujukan agar tenagakerjadanorang lain ditempatkerjaselaludalamkeadaanselamatdansehatdan agar setiapsumberproduksiperludipakaidandigunakansecaraamandanefisien Secara Keilmuan : Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja

  10. UU No. 13 Tahun 2003 Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86 Setiappekerja/buruhmempunyaihakuntukmemperolehperlindunganatas : a. keselamatandankesehatankerja; b. moral dankesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuaidenganharkatdanmartabatmanusiasertanilai-nilai agama; (2) Untukmelindungikeselamatanpekerja/buruhgunamewujudkanproduktivitaskerja yang optimal diselenggarakanupayakeselamatandankesehatankerja (3) Perlindungansebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) dilaksanakan

  11. Penjelasan Pasal 86 Cukupjelas (2) Upayakeselamatandankesehatankerjadimaksudkanuntukmemberikanjaminankeselamatandanmeningkatkanderajatkesehatanparapekerja/buruhdengancarapencegahankecelakaandanpenyakitakibatkerja, pengendalianbahayaditempatkerja, promosikesehatan, pengobatandanrehabilitasi. (3) Cukupjelas

  12. Pasal 87 Setiapperusahaanwajibmenerapkansistemmanajemenkeselamatandankesehatankerja yang terintegrasidengansistemmanajemenperusahaan Ketentuanmengenaipenerapansistemmanajemenkeselamatandankesehatankerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturanPemerintah

  13. Penjelasan Pasal 87 Yang dimaksuddengansistemmanajemenkeselamatandankesehatankerjaadalahbagiandarisistemmanajemenperusahaansecarakeseluruhan yang meliputistrukturorganisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggungjawab, prosedur, prosesdansumberdaya yang dibutuhkanbagipengembanganpenerapan, pencapaian, pengkajian, danpemeliharaankebijakankeselamatandankesehatankerjadalamrangkapengendalianrisiko yang berkaiatandengankegiatankerjagunaterciptanyatempatkerja yang aman, efisien, danproduktif. CukupJelas

  14. BAB XVI Bagian Kedua Sanksi Administratif Pasal 190 Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

  15. Pasal 190 (2) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) berupa : a. teguran; b. peringatantertulis; c. pembatasankegiatanusaha; d. pembekuankegiatanusaha; e. pembatalanpersetujuan; f. pembatalanpendaftaran; g. penghentiansementarassebagianatauseluruhalatproduksi; h. pencabutanijin. (3) Ketentuanmengenaisanksiadministratifsebagaimanadimaksudayat (1) danayat (2) diaturlebihlanjutolehMenteri

  16. TUJUAN Tenagakerjaberhakmendapatkanperlindunganataskeselamatandalampekerjaannya Orang lain yang beradaditempatkerjaperlumenjaminkeselamatannya Sumber-sumberproduksidapatdipakaisecaraamandanefisien Untukmelaksanakantujuandenganmelalui : • Kampanye • Pemasyarakatan • Pembudayaan • Kesadaran dan kedisiplinan

  17. KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAANDALAM BIDANG KESEHATAN KERJA • MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISI MENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA (ps.8) • MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) : • Kondisi dan bahaya di tempat kerja • Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempat kerja • Alat Pelindung Diri • Cara dan sikap kerja yang aman

  18. KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAANDALAM BIDANG KESEHATAN KERJA • MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3 • MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN K3 YANG BERLAKU BIDANG KESEHATAN KERJA • MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA • MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

  19. KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA BIDANG KESEHATAN KERJA • MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI K3 • MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3 YANG DIWAJIBKAN (BIDANG KESEHATAN KERJA) • MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA • MENDAPATKAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA • MENDAPATKAN KOMPENSASI KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

  20. Penerapan Program Kerja Di Tempat Kerja • Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja • Personil bidang kesehatan kerja dengan kualifikasi dan kompetensi • Program / Kegiatan kesehatan kerja harus komprehensif

  21. PELAYANAN KESEHATAN KERJA(Occupational Health Services) • Salah satu lembaga K3 di perusahaan • Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja yang bersifat komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) • Diatur dalam Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982

  22. PROGRAM KESEHATAN KERJA Program / Kegiatan harus bersifat komprehensif, meliputi : • Pencegahan (Preventif) • Pembinaan (Promotif) • Pengobatan (Kuratif) • Pemulihan (Rehabilitatif)

  23. TUGAS SEBAGAI PEGAWAI PENGAWAS 1. Mencegah atau menghindari terjadinya pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan ketenagakerjaan (Preventif). 2. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat hubungan industrial dan lembaga lainnya dalam menciptakan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (Promotif).

  24. Lanjutan…. 3.Melakukanpenindakanterhadappelakupelanggaranperaturanperundang-undanganketenagakerjaan, agar terwujudkepastianhukum ( Represive )

  25. PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA Dilaksanakan melalui Lembaga Kesehatan Kerja : • Pelayanan Kesehatan Kerja • Permennaker No. 03/1982 • Pelayanan Kesehatan Kerja • PJK3 bidang Kesehatan Kerja • Permenaker No.04/Men/1995 • Jasa pemeriksaan kesehatan TK, pengujian lingkugan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja

  26. TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 • Diselenggarakan sendiri oleh pengurus • Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan/kerja sama dengan dokter atau pelayanan kesehatan. • Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan

  27. Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan

  28. Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (1)

  29. Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (2)

  30. SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA • Disyahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya • Dipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) dokter yang disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker) dan Dinas Tenga Kerja setempat….. (memiliki SKP) • Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja harus memenuhi persyaratan : • Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja, • Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh instansi yang berwenang. (Ijazah dokter, Surat Ijin Dokter/SID atau STR dan Surat Ijin Praktek/SIP). Dokter dan paramedis di pelayanan kesehatan kerja wajib memiliki sertifikat pelatihan hiperkes (PermennakerNo. 01/1976, Permennaker No. 01/1979)

  31. Program / Kegiatan : • Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasal 3) • Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982) • UU No. 13 tahun 2003

  32. Pelayanan Kesehatan Kerja Secara Komprehensif m c NAB s

  33. TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJAPERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982 • Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja • Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja • Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja • Pembinaan & pengawasan sanitair • Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja • Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK • P3K • Latihan Petugas P3K • Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di tmp kerja • Rehabilitasi akibat Kec atau PAK • Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan. • Laporan berkala.

  34. KEWAJIBAN-KEWAJIBANDALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA Pengurus Perusahaan : • Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi • Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja. • Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. • Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK 1 (satu ) bulan sekali disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Direktur Pengawasan Norma K3. Dokter dan Tenaga Kesehatan : • Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan

  35. Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja Jenis Pelaporan meliputi : • Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri dari : • Kunjungan baru • Kunjungan ulangan • Diagnosa penyakit • Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan oleh pekerjaan • Kecelakaan kerja • Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja • Pemeriksaan kesehatan awal • Pemeriksaan kesehatan berkala • Pemeriksaan kesehatan khusus • Laporan hasil pemantauan lingkungan kerja • Statistik kesehatan • Kegiatan kesehatan kerja lainnya

  36. Analisa dan evaluasi data kesehatan kerja

  37. Kaitan PKK Dengan JPK-D Jamsostek • Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program JPK Dasar Jamsostek • Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No 147 Th 1989). • Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek hanya memberikan pengobatan (kuratif)

  38. NOTA PEMERIKSAAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Jend. A. yani Km. 6 No. 23 Telp. (0511) 253680, 260231, 260232 Fac. 263092 Tlx. 39148 Kode Pos 70249 BANJARMASIN Banjarmasin, April 2010 Nomor : 560. 566/Print. /Disnakertrans Lampiran : - Perihal : Nota PemeriksaanKepadaYth. Sdr. Pimpinan PT. TigaLautSakti di – Bentok BerdasarkanPemeriksaanPegawaiPengawasKetenagakerjaanDinasTenagaKerjadanTransmigrasiPropinsi Kalimantan Selatan, dengansuratperintahtugas No.566.4/ 09 ./Disnakertransdi Perusahaan PT. TigalautSaktidilaksanakanpadatanggal 27 Januari 2009 darihasilpemeriksaantersebutditemukanhal –halsebagaiberikut : 1. APD Berdasarkan UU. No. 01 tahun 1970 pasal 14 ( c ) jo SKB Kep.174/MEN/1986 dan No.104/KPTS/1986 Ps.1 Bab. X (10.1.2) Penggaliandanbelumadakesadaranpekerjauntukmemakai APD selamawaktubekerja 2. Kebersihan Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 1 (hrf. c, n) Ps. 3 (hrf. a, i) jo SKB. Per.174/MEN/1986, 104/KPTS/1986 Bab. II (ayat 2.4.1, 2.4.4) bahan-bahan yang tidakdipakaidantidakdiperlukanharusdipindahkanketempat yang amandantidakbolehdibiarkanberrtumpukditempatkerja

  39. NOTA PEMERIKSAAN 3. MemeriksaKesehatan Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 8 (ayat. 1 dan 2) joPermenakertrans No. Per. 02/Men/1980 Ps.2 (ayat 3), Ps. 6 Pengurusdiwajibkanmemeriksasemuatenagakerja yang beradadibawahpimpinannya, secaraberkalapadadokter yang ditunjukolehPengusahadandibenarkanolehDirektur. 4. KesehatanLingkungan Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 Ps. 2 (hrf. n), Ps. 3 (hrf. h, l), jo. UU.RI No. 23 tahun 1992 Ps. 22 (ayat 1, 2, 3 dan 4), Ps. 23 (ayat 1 dan 2) setiaptempatataupelayananumumwajibmemeliharadanmeningkatkanlingkungan yang sehatsesuaidengan standard danpersyaratan Demikian Nota Pemeriksaaninidibuat, terhadappelaksanaankewajiban yang harusSaudarapenuhisebagaimanadiaturdalamketentuantersebutdiatasdiberikantenggangwaktu 29 hari, dandisampaikanuntukdilaksanakandankepadaSaudaradimintauntukmelaporkanpelaksanaannyasecaratertuliskeDinasSosial, KependudukandanTenagaKerja Kota. Banjarmasin dantembusannyakepadaDinasTenagaKerjadanTransmigrasiProvinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) minggusetelahterimasuratini.

  40. THANKS

More Related