110 likes | 449 Views
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berbentuk Republik (bukan monarkhi) berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan bersifat individualisme.
E N D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Negara berbentuk Republik (bukan monarkhi) berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan bersifat individualisme. • Negara -- > kolektivisme, yang didasarkan pada semangat kebangsaan yang menolak imperialisme dan kapitalisme barat.
Demokrasi tidak bisa hilang dari jatidiri Bangsa Indonesia. • Tanah adalah milik raja, pemanfaatannya untuk kepentingan bersama berdasarkan hasil musyawarah. • Kekuasaan raja tunduk pada keadilan dan kepatutan. • Muhammad Hatta, Faktor yang mempengaruhi berkembangnya demokrasi di Indonesia : • Kolektivitas masyarakat desa • Ajaran Islam ( kebenaran dari Tuhan, Faham persamaan, bekerjasama dan persaudaraan serta akulturatif agama Islam). • Sosialisme baru -- > liberalisme -- > sosialisme -- > nilai-nilai humanisme. Volksraad (memberikan masukan pada Gubernur Jenderal dan membuat UU).
Bapak Bangsa perumus ide demokrasi • Ir. Soekarno • Sosionasionalisme dan Sosiodemokrasi. • Demokrasi Gotong royong/kekeluargaan. >< Individualistik. • Hatta • Demokrasi musyawarah mufakat. • Menolak demokrasi liberal -- > politik+ekonomi -- > pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (kedaulatan rakyat). • Musyawarah mufakat -- > penting untuk mencegah dominasi dan menjamin keadilan serta kepentingan umum. • Demokrasi bisa langsung – bisa melalui perwakilan (Parpol). • HOS Tjokro Aminoto • Tidak boleh tunduk kepada selain TUHAN • Persaudaraan dan kesederajatan, • Jumat&haji, • Zakat dan Infaq -- > Sosialisme demokrasi -- > bukan demokrasi materialisme.
Musyawarah -- > tempat bertemunya berbagai kepentingan. Perdebatan adalah dinamika. Persuasi+kompromi+konsensus. • Ajang konfrontasi dan memperjuangkan aspirasi • Menguatkan negara persatuan karena dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasar hikmah kebijaksanaan.
Demokrasi permusyawaratan • Usaha sadar untuk membumikan demokrasi. Bukan sekedar cara tetapi juga pribadi bangsa. Cermin jiwa dan cita-cita. • Nilai-nilai : Kerakyatan (Daulat rakyat); permusyawaratan (kekeluargaan); dan hikmah kebijaksanaan (orientasi etis : didasarkan pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan untuk penciptaan Keadilan. • Voting merupakan cara terakhir dalam demokrasi permusyawaratan.
Orientasi etis – Hikmat kebijaksanaan : • Rasionalitas dan keadilan X subjektif ideologis dan kepentingan • Dedikasi untuk banyak orang X golongan/kelompok • Orientasi jauh kedepan X jangka pendek dan transaksional • Melibatkan dan mempertimbangkan orang banyak (termasuk minoritas) X elitis dan klaim mayoritas.
Indonesia negara hukum/bukan kekuasaan • Pemerintah berdasar hukum/bukan absolut • Kekuasaan tertinggi ada pada MPR • Presiden penyelenggaran pemerintahan • Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, butuh persetujuan DPR untuk pembuatan UU • Menteri adalah pembantu presiden. • Kekuasaan kepala negara tidak terbatas (bertanggung jawab pada MPR dan bekerjasama dengan DPR). • DPR tidak dapat dibubarkan • Menteri menjalankan kekuasaan yang sebenarnya.