570 likes | 1.76k Views
Paradigma Ilmu Administrasi Negara. Oleh: Dwi Harsono. Terminologi Administrasi. Berasal dari bahasa Inggris administer adalah kombinasi bahasa Latin ad + ministrare, yang berarti to serve, melayani. to administer juga berarti to manage atau to direct. Pengertian Administrasi.
E N D
ParadigmaIlmuAdministrasi Negara Oleh: Dwi Harsono
Terminologi Administrasi Berasal dari bahasa Inggris administer adalah kombinasi bahasa Latin ad + ministrare, yang berarti to serve, melayani. to administer jugaberarti to manage atau to direct dwi h
Pengertian Administrasi Pengertian administrasi terbagi menjadi dua: • dalam arti sempit: kegiatan tata usaha (clerical); paper work; office work • dalam arti luas: kegiatan kerjasama antarmanusia dwi h
Pengertian Administrasi The Liang Gie: “segenap proses penyelenggaraan dalam setiap proses kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu” Dwight Waldo: “kegiatan kerjasama secara rasional” (Derajat rasionalitas yang tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya) dwi h
Administrasi Negara Administrasi negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari suatu keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan dwi h
Pengertian Administrasi Negara • Dwight Waldo: manajemen dan organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah • Dimock and Dimock: kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya dwi h
Ciri-Ciri Administrasi Negara • Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (unavoidable) • Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan • Administrasi negara mempunyai prioritas • Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas • Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis • Pelaksanaan administrasi negara sangat sulit diukur • Banyak yang diharapkan dari administrasi negara dwi h
Peran dan Fungsi Pemerintah • Penjaga Keamanan dan Ketertiban (tradisional) • Abdi Sosial (Service State) • Pendorong Pembangunan (Development Agent) dwi h
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA(Nicholas Henry, 1995) • Dikotomipolitik – administrasi (1900-1926) Tokohparadigmainiadalah Frank J. Goodnowdan Leonard D. White. Goodnowdalam “Politics and Administration” (1900) mengungkapkanpolitikharusmemusatkanperhatiannyaterhadapkebijakanatauekspresidarikehendakrakyat, sedangadministrasiberkenaandenganpelaksanaanatauimplementasidarikebijakanataukehendaktersebut. Locus-nyaadalahbirokrasipemerintah dwi h
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA • Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937) Tokoh paradigma ini adalah Willoughby, Gullick dan Urwick. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku universal sebagai focus administrasi negara. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam istilah POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting) dwi h
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA III.Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970) Morstein-Marx editor buku Elements of Public Administration mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi tidak mungkin/realistis. Herbert Simon menyatakan prinsip administrasi tidak konsisten dan universal. John Gaus mengatakan bahwa teori administrasi adalah teori politik dimana locus-nya adalah birokrasi pemerintahan. dwi h
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA IV. Administrasi negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970) Pengembangan prinsip-prinsip administrasi secara ilmiah dan mendalam memicu paradigma ini. Bahkan Keith M. Henderson berpendapat bahwa teori organisasi seharusnya menjadi focus dari administrasi negara. Fokus tersebut tidak hanya pada bidang bisnis tapi juga dalam administrasi negara. dwi h
PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA V. Administrasinegarasebagaiadministrasinegara (1970-sekarang) Dalamparadigmainifocusdanlocus yang dimilikisudahjelas. Focus-nyaadalahteoriorganisasi, teorimanajemen, kebijakanpublikdanlocus-nyaadalahmasalah-masalahdankepentinganpublik. dwi h