Perbuatan Hukum Administrasi Negara Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara

1. PerbuatanHukumAdministrasi NegaraMateriKuliahHukumAdministrasi Negara Pertemuan 8-9

2. Pengantar Prinsip penting dari negarakesejahteraan(welfarestate) meniscayakan campur-tangannegaradalamsegalabidangkehidupanmasyarakatsemakinnyatadanluas. Terdapat 2 (dua) masalahdarihalini, yaitu: • ketergantunganmasyarakat yang semakinbesaratas keputusan2 pejabatadministrasinegara; • upaya-upayamenjadikanadministrasinegarabisaberfungsisecarabaik(good governace).

3. … Oleh karenanya asasnegara yang berdasarkanatashukum(rechtsstaat), mewajibkan setiapperbuatanadministrasinegara(AAN) harusdidasarkanpada aturan2hukumadministrasinegara. Artinya, hukumadministrasinegaramerupakanlegal matrix dariadministrasinegara. Aturan2inilah yang kemudian membenarkansetiaptindakantersebutsecarahukum(juridischerechtvaardiging).

4. Definisi perbuatan hukum administrasi negara • Adalah setiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dg maksud untuk Menyelenggarakan Kepentingan Umum, termasuk mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian (E. Utrecht) • Adalah tindakan-tindakan hukum (dalam hukum publik) yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti sempit (komisi van poelje)

5. Perbuatan Mnrt Hk.privat Bersegi dua Perbuatan hukum Perbuatan alat administrasi negara Perbuatan AAN Perbuatan Mnrthkpublik Bersegisatu • Perbuatan hukum bersegi satu yaitu apabila dalam perbuatan itu hanya ada satu pihak yang menonjol yang menonjol. Prinsip bersegi satu ini didasarkan pada “teori kehendak (wilstheory) ” bahwa perbuatan pemerintah adl perbuatan mengeluarkan/memberhentikan suatu peraturan, jadi hanya ada satu kehendak yg menonjol yaitu pemerintah. • Perbuatan hukum bersegi dua yaitu apabila dalam perbuatan itu ada dua kehendak yang sama-sama menonjol (ex : perjanjian kerja jangka pendek antara pemerintah vs swasta) Perbuatan Mnrt Hk.publik Perbuatan bukan perbuatan hukum Perbuatan Mnrt Hk.publik Bersegidua

6. Macam2PerbuatanhukumAdministrasi Negara Perbuatan2hukumadministrasinegarameliputi 4 (empat) macam, yaitu: • Keputusan/ketetapan (beschikking) • Peraturan-peraturan (ex : peraturan ttg syarat2 melamar CPNS, dsb) • Rencana-rencana (het plan) (ex ; rencana tata ruang kota, rencana peruntukan tanah, RAPB(D/N), dsb. • Legislasisemu/peraturan kebijaksanaan (pseudo weitgeving (ex : pedoman, edaran, Perbuatan2hukumtersebutdituangkankedalambentukkeputusan, yang menciptakan hubungan2hukum(rechtsbetrekkingen)administrasinegara, yaituhubunganhukumantarapenguasadanwargamasyarakat di luarhukumperdata.

7. ... • Meski demikian, masyarakat tanpamembedakanmacam perbuatan2hukum diatas, menyebutsemuakeputusanitusebagaikeputusanpemerintah. • Penetapanmerupakankeputusandaripemerintahsebagai Administrator, dandisebutdenganKeputusanAdministrasi(administratievebeschikking). • Keputusaninimerupakankeputusanpenyelenggaraanataurealisasi(materieledaad).

8. ... Sedangkanrencana, peraturan-peraturan, danlegislasi-semumerupakankeputusandaripemerintahsebagaiPemerintah, dandisebutdenganKeputusanPemerintah(regeringsbesluit) atauKeputusaninimerupakankeputusanpelaksanaanataueksekutif(politiekedaad).

9. ... Kewewenangan untuk membentuk kedua macam keputusan tersebut dimiliki oleh pemerintah sebagai Penguasa Negara(overheid; public authority). Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai Pemerintah (penguasa eksekutif) ataupun Administrator (penguasa administratif).

10. Administratieve Beschikking • Penetapan/ketetapan/keputusan administrasimerupakanperbuatanhukumadministrasinegara yang dilakukanolehpemerintahsebagaipenguasaadministratif. • Perbuatanhukuminidituangkandalamkeputusan yang bersifatadministratif(administratievebeschikking), yaitukeputusan yang mengandung norma2hukum yang individual (personal), kongkrit (kasuistis), dansekali-selesai (final). • Mengingatnorma2hukum yang dikandungnya, perbuatanhukuminimempunyaiefek yang langsungdirasakanolehseorangwargamasyarakat.

11. ... Keputusan yang bersifatadministrasi(administratievebeschikking) berartiketentuan di dalamnya: • individual: ditujukankepadaseseorangataubeberapa orang yang tertentu; • kongkrit: mengenaihalatauperilaku yang ditentukan; • sekali-selesai: selesaikeberlakuannyasetelahdipenuhiolehpihak-pihak yang bersangkutan.

12. ... Keputusan yang bersifatadministrasi(administratievebeschikking) merupakankeputusandaripemerintahsebagai Administrator (bestuur; rule application)untukpenyelenggaraanataurealisasi(materieledaad) peraturanper-UU-an. CONTOH: KeputusanDekanFakultasHukumUniversitas Indonesia tentangPemberianBeasiswa.

13. Peraturan-peraturan • Disamping mengeluarkan keputusan, AAN juga diperbolehkan mengeluarkan peraturan-peraturan. • Peraturan ini termasuk dalm UU dalam arti luas yang merupakan sumber hukum tata negara yang bersifat otonom, dapat di ubah bahkan ditambah oleh AAN jika diperlukan dg mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik

14. Perbedaan Keputusan/Ketetapan Vs Peraturan Ketetapan/keputusan Peraturan peraturan dibuat utk menyelesaikan hal-hal yg abstrak, umum &belum diketahui lebih dulu dan dapat pula memuat hal-hal yang mungkin akan terjadi. Contoh : Peraturan yg mengatur syarat yg harus dipenuhi oleh seorang pelamar CPNS. “Pelamar” (umum, abstrak, dan blm diketahui nama pelamar yg berniat melamar CPNS. • Keputusan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang kongkrit yg telah diketahui lebih dulu oleh AAN dan bersifat kasuistik. Contoh : SK Penerimaan Pegawai (SK tsb jelas memuat nama-nama pelamar yg diterima sbg calon pegawai, dg demkia SK tsb hanya utk para pelamar yg diterima)

15. Tentang peraturan kebijaksanaan (pseudo wetgeving) • Merupakan peraturan-peraturan yg di buat oleh AAN dlm menempuh lgkah-lgkah kebijaksanaan tertentu krn ada hal-hal kongkrit&mendesak utk diselesaikan

16. Rencana-rencna (het plan) • Pemerintah sbg institusi politik yg tujuannya mencapai tujuan negara dg mengacu pada HAN sbg prosedur pelaksanaan tujuan yg sebelumnya dituangkan dalam rencana-rencana • Untuk itu, AAN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengeluarkan rencana-rencana (het plan) ex : kebijakan anggaran yg tertuang dlm RAPBN. RAPBD dsb

17. Regeringsbesluit Rencana, peraturan-peraturan, danlegislasi-semumerupakanperbuatanhukumadministrasinegara yang dilakukanolehpemerintahsebagaipenguasaeksekutif. Perbuatanhukuminidituangkandalamkeputusan yang bersifatpengaturan(regeringsbesluit), yaitukeputusan yang mengandung norma2hukum yang umum (impersonal), abstrak, danterus-menerus. Mengingat norma2hukum yang dikandungnya, perbuatanhukuminimempunyaiefek yang tidaklangsungdirasakanolehseorangwargamasyarakat.

18. ... Keputusan yang bersifat pengaturan (regerings-besluit) berarti ketentuan di dalamnya: • umum: ditujukan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak tertentu; • abstrak: mengenai hal atau perilaku yang tidak tertentu; • terus-menerus: tetap berlaku walaupun seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya.

19. ... Keputusan yang bersifat pengaturan (regerings-besluit) merupakan keputusan dari pemerintah sebagai Pemerintah (regelend; rule making) untuk pelaksanaan atau eksekusi (politieke daad) undang-undang. Contoh: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

20. MACAM-MACAM KEPUTUSAN-KEPUTUSAN • Keputusan/ketetapan positif (contoh : keputusan pemberian izin usaha perdagangan) • Keputusan negatif mrpkn keputusan yg dpt berupa pernyataan : tidak berkuasa, tidak diterima, penolakan. • Keputusan deklaratour adl keputusan yg memuat pengakuan atau pernyataan hak seseorang (contoh keputusan pemberian ijin thd bangunan industri yg tidak mengganggu lingkungan sekitar)

21. Asas Hukum dalam Pengambilan Keputusan Keputusan pejabat administrasi negara harus dibuat berdasarkan atas permintaan tertulis dari seseorang atau lembaga. Keputusan tersebut terikat pada 3 (tiga) asas hukum, yaitu: • asas yuridikitas (rechtmatigheid) artinya, keputusan administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. • asas legalitas (wetmatigheid) artinya, keputusan administrasi negara harus diambil berdasarkan suatu ketentuan hukum dan perat. per-uu-an.

22. … • asas diskresi (freies ermessen) artinya, jika tidak ada hukum dan perat. per-uu-an yang mengatur, maka pejabat administrasi negara dapat mengambil keputusan menurutnya pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar kedua asas tersebut di atas.

23. Asas2 Pemerintahan yang Baik Asas bonafiditas pemerintahan, terdiri dari: • asas2 mengenai prosedur, yang jika dilanggar membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum dengan tanpa memeriksa lagi kasusnya. • asas2 mengenai kebenaran dari fakta2 yang dipakai sebagai dasar dalam pembentukan keputusan.

24. … Asas2 mengenai prosedur meliputi: • asasyang menyatakan, bahwa orang2 yang ikut menentukan atau dapat mempengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi di dalam keputusan tersebut; • asas yang menyatakan, bahwa keputusan2 yang merugikan atau mengurangi hak2 seorang warga masyarakat tidak boleh diambil sebelum memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela kepentingannya; • Asas yang menyatakan, bahwa konsiderans dari keputusan harus berdasarkan fakta2 yang benar dan cocok dengan atau bisa membenarkan diktum-nya.

25. … Asas2 mengenai kebenaran fakta meliputi: • asaslarangan kesewenang-wenangan; • asas larangan detournement de pouvoir; • Asas kepastian hukum; • Asas larangan diskriminasi; dan • Asas batal karena kecerobohan.